Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DI INGKUNGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DI INGKUNGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA."— Transcript presentasi:

1 PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DI INGKUNGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2 LATAR BELAKANG •U.U 52/ 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga •P.P. 62 /2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana •NSPK di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. •Amanat UU 52/2009 adalah Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintahan Daerah, hal ini telah sesuai dengan pasal 38, yakni di BKKBN ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

3 LATAR BELAKANG •U.U 52/ 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga •P.P. 62 /2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana •NSPK di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Amanat UU 52/2009 adalah Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintahan Daerah, hal ini telah sesuai dengan pasal 38, yakni di BKKBN ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

4 LATAR BELAKANG •P.P No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut pada Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas pada huruf d. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diamanatkan Menetapkan formasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penuyuluh Keluarga Berencana •Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dimana program keluarga berencana merupakan urusan wajib dan masuk dalam rumpun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

5 LATAR BELAKANG A. KEBERHASILAN PROGRAM KB NASIONAL DIPENGARUHI OLEH PERAN STRATEGIS PLKB/PKB DAN IMP. B. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM KB NASIONAL SASARAN RPJMN 2009 A.L : * TFR 2,2 NAIK MENJADI 2,6. * LPP 1,14 NAIK MENJADI 1,49 %.

6 DATA PETUGAS LAPANGAN KB PPLKB PLKB/PKB DESENTRALISASI SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH NASIONAL April ,3% 75,1% JAN % 82,8% SUMBER : DATABASIS PLKB & IMP ONLINE 2010.

7 Pedoman ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengusulan penyediaan dan pemberdayaan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga tersedia tenaga yang kompeten yang mempunyai latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan formasi yang tersedia. TUJUAN

8 RUANG LINGKUP •Penyusunan kebutuhan rencana formasi Jabatan Fungsional PKB •Penetapan Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi PKB •Pelaksanaan Pembinaan kemampuan Teknis Fungsional PKB •Pelaksanaan Pembinaan Kinerja dan Prestasi P KB •Pemantauan dan evaluasi pembinaan pengembangan PKB. 1. Sasaran •Pemerintah Daerah Propinsi •Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota •BKKBN Propinsi •SKPD Kabupaten/Kota 2. Jangkauan

9 LANDASAN HUKUM 1.Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2.Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3.Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. 5.Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6.Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 9.Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 11.Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 12.Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 13.Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010, tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

10 LANDASAN HUKUM 15.Keputusan Presiden No. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 16.Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No 64 tahun Keputusan Presiden No. 110 tahun 2001 teentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No 12 tahun Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli Keputusan Meneg PAN, Nomor Kep/120/M.PAN/9/2004, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Jabatan Fungsional PKB dan Angka Kreditnya.. 20.Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun Keputusan Kepala BKKBN No. 379/HK-010/F2/2004, tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PKB. 22.Keputusan Kepala BKKBN No. 253/HK-010/B5/2004, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Karir PKB. 23.Peraturan Kepala BKKBN No. 28/HK-010/B5/2007, tentang Visi, Misi dan Grand Strategi BKKBN.

11 BAB II POKOK-POKOK PELAKSANAAN A.Perencanaan Kebutuhan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) B.Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh KB (PKB) C.Pengembangan Tenaga Fungsional Penyuluh KB (PKB)

12 BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN A.Persiapan •Dana •Tenaga •Sarana •Prasarana •Administrasi

13 A.Pelaksanaan •Aspek demografi yaitu jumlah keluarga, •Aspek wilayah teritori yaitu jumlah desa/kelurahan •Aspek geografis yaitu daerah perkotaan, pedesaa, dan pedesaan dengan geografi yang berat (Galcitas). 1.Perencanaan Kebutuhan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) a. Ratio Kebutuhan mempertimbangkan aspek; b. Penyusunan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB 1) Daerah Perkotaan, pembagi adalah cara menghitung adalah ; Jumlah KK saat ini, (diasumsikan KK) Jumlah Kebutuhan Formasi : KK= 333 PKB Jumlah Petugas Lapangan yang ada= 125PKB Kebutuhan Formasi= 208 PKB

14 2) Daerah Pedesaan, pembagi adalah cara menghitung adalah ; Jumlah KK saat ini, (diasumsikan KK) Jumlah Kebutuhan Formasi : KK= 285 PKB Jumlah Petugas Lapangan yang ada = 165PKB Kebutuhan Formasi= 120 PKB 3) Daerah Pedesaan dengan kondisi geografis berat (Galcitas), pembagi 500 cara menghitung adalah ; Jumlah KK saat ini, (diasumsikan KK) 500 Jumlah Kebutuhan Formasi : KK= 150 PKB 500 Jumlah Petugas Lapangan yang ada = 45PKB Kebutuhan Formasi= 105 PKB

15 c. Kualifiksi Pendidikan Calon Penyuluh KB 1). PKB Terampil  Izajah serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.  Izajah Diploma II dan III dengan jurusan sebagai berikut :

16 2). PKB Ahli

17 2.Pelaksanaan Pengadaan. a.Pe n g e r a h a n b.Team Pengadaan bertugas melaksanakan ; 1.Pengumuman seluas-luasnya melalui mass media yang paling efektif dengan menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut : •Pendidikan: berijasah D3 sederajat, S1 atau yang sederajat •U m u r: tahun. a) Persyaratan Umum untuk menjadi Penyuluh KB

18 2.Pelaksanaan Pengadaan. b) Persyaratan Khusus untuk menjadi Penyuluh KB 1) Berasal dari daerah dimana nantinya ia bekerja. 2) Penentuan penerimaan calon PKB diprioritaskan bagi mereka yang telah menunjukkan pengabdian baik sebagai tenaga honorer, kontrak PLKB/PKB dengan persyaratan sebagai berikut : •Pengabdian sebagai tenaga honorer/kontrak PLKB/PKB minimal 2 tahun terhitung mulai bekerja tahun •Diterbitkan SK/Kontrak Kerja oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk. •Gaji/honor dibiayai berturut-turut selama masa kerja ybs dan tercantum dalam RKA-KL Propinsi dan sumber dana APBD. •Dibuktikan dengan absensi selama bertugas. •Untuk pembayaran honor/gaji dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPKN.

19 c.Penyaringan. d.Penentuan Calon Peserta yang Lulus. e.Penempatan Dini dan Latihan Calon Penyuluh KB 3.Pengendalian. 4.Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) a.Kedudukan b.Peran c.Fungsi d.Tugas e.Uraian Tugas f.Penggerakkan Program g.Penilaian Prestasi Kerja

20 5.Pengembangan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) a.Aspek Kemampuan dan Kompetensi 1)Sikap Prilaku 2)Wawasan Program 3)Manajerial 4)Motivasi Kerja

21 5.Pengembangan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) b.Standart Kompetensi 1)Kompetensi Dasar •Integritas •Kreatif dan Inovatif •Ketrampilan Berkomunikasi •Orientasi Pelayanan •Pengambilan Keputusan •Mengembangkan hubungan kerja strategis •Ketrampilan memimpin kelompok •Ketrampilan Perencanaan •Ketrampilan Analisis

22 b.Standart Kompetensi 2)Pengetahuan Program •Organisasi dan Tatalaksana •Program Kependudukan dan KB •Program Pembangunan sector lain •KIE dan Penggerakkan Masyarakat •Pendataan, Pelaporan dan Evaluasi

23 c.Model/Kritaria dan Kompetensi PKB 1) Integritas

24 c.Model/Kritaria dan Kompetensi PKB 2) Kreatif Inovatif

25 c.Model/Kritaria dan Kompetensi PKB 3) Ketrampilan Berkomunikasi

26 c.Model/Kritaria dan Kompetensi PKB 4) Orientasi Pelayanan

27 c.Model/Kritaria dan Kompetensi PKB 5) Pengambilan Keputusan

28 c.Model/Kritaria dan Kompetensi PKB 6) Mengembangkan Hubungan Kerja Strategis

29 c.Model/Kritaria dan Kompetensi PKB 7) Ketrampilan Memumpin Kelompok

30 c.Model/Kritaria dan Kompetensi PKB 8) Perencanaan, Pengorganisasian

31 BAB IV TATA KERJA A.FORMASI PNS 1. Analisis Kebutuhan Pegawai a.Jenis Pekerjaan b.Sifat Pekerjaan c.Analisis Beban Kerja dan Perkiraan Kapasitas Pegawai dalam jangka waktu tertentu. d.Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan e.Peralatan yang tersedia

32 A.FORMASI PNS 2. Penetapan Formasi 3. Anaslisis Jabatan • Jumlah Pegawai Negeri Sipil (bezetting) yang ada. • Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang naik pangkat. • Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia, • Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil menurut jabatan dan pendidikan/jurusannya. •Uraian Jabatan/pekerjaan •Kualifikasi atau Syarat-syarat jabatan •Peta Jabatan 4. Kemampuan Keuangan Negara

33 B.PENGADAAN PNS Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenan- kan dalam batas formasi yang telahditetapkan, dengan memprioritaskan: •Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai. •Siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya. •Tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. •Tenaga lain yang sangat diperlukan

34 1. Persyaratan •Warga Negara Indonesia; •Pada saat diangkat sebagai CPNS, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun •Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. •Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; •Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; •Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; Berkelakuan baik; •Sehat jasmani dan rohani; •Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan •Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

35 2. Pengumuman •Jumlah dan jenis jabatan yang lowong •Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan •Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar •Alamat dan tempat lamaran ditujukan •Batas waktu pengajuan surat lamaran •Waktu dan tempat seleksi; •dan lain-lain yang dianggap perlu. 3. Pelamaran •Fotokopi STTB/Ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang. •Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/ Dinas Tenaga Kerja setempat •Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

36 4. Penyaringan 5. Pengumuman Pelamar yang diterima •Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang •Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku. •Pasfoto ukuran 3x4 cm sesuai kebutuhan. •Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri. •Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter. •Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. •Surat pernyataan 6. Pengangkatan CPNS 7. Golongan/Ruang

37 8. Penghasilan •Masa kerja selama bertugas di instansi pemerintah dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok. •Masa kerja sebagai pegawai tidak tetap (PTT). •Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan swasta yang berbadan hukum, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan setengahnya sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok, dengan ketentuan sebanyak-banyak 8 (delapan) tahun. 9. Masa Percobaan • Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik, •Telah memenuhi syarat kesehatan j asmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, •Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan

38 10. Pemberhentian CPNS •Mengajukan permohonan berhenti; •Tidak memenuhi syarat kesehatan; •Tidak lulus dari pendidikan dan pelatihan prajabatan; •Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas; •Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; •Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; •Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

39 C.PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: •Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, •Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, •Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan: •Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian, •Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan. •Pelaksanaan tugas bersifat mandiri. •Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

40


Download ppt "PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DI INGKUNGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google