Pokok Bahasan: Indonesia Kapitalis atau sosialis?

Presentasi berjudul: "Pokok Bahasan: Indonesia Kapitalis atau sosialis?"— Transcript presentasi:

1 Kelembagaan Ekonomi di Indonesia (Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kerakyatan)
Pokok Bahasan: Indonesia Kapitalis atau sosialis? Kelembagaan ekonomi Indonesia( sistem regulasi, konstitusi, institusi) Kelembagaan lokal di Indonesia (panguyuban,hutang piutan tanpa anggunan) Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

2 Arti Sistem Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

3 Macam-Macam Sistem Ekonomi di Dunia
Ada tiga sistem ekonomi yang pada umumnya : Sistem Ekonomi Liberalis Sistem Ekonomi Sosialis Sistem Ekonomi Campuran

4 Macam-Macam Sistem Ekonomi di Dunia
Sistem Ekonomi Liberalis Pasar bebas dengan harga sebagai sinyal Pengakuan terhadap kepemilikan individu Pasar Bebas Tanpa Halangan Pemisahan Kegiatan Ekonomi

5 Macam-Macam Sistem Ekonomi di Dunia
Sistem Ekonomi Sosialis Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja Campur tangan pemerintah sangat tinggi Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat

6 Macam-Macam Sistem Ekonomi di Dunia
Sistem Ekonomi Campuran Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air) Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah

7 Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal
Munculnya monopoli dalam masyarakat akibat minimnya pengawasan pemerintah. Seringnya kebebasan disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah. Pendapatan masyarakat yang tidak merata, sehingga membuat kesenjangan semakin besar antara yang kaya dan yang miskin.

8 Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis
Mengakibatkan rendahnya kreativitas dan inovasi setiap individu. Keterbatasan untuk memiliki sumber daya. Keanekaragaman dalam memproduksi barang menjadi sedikit, hal ini dikarenakan pembatasan oleh pemerintah.

9 Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran
Kekurangan sistem ekonomi campuran ini tergantung pada negara yang menerapkan sistem tersebut.

10 Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi Indonesia mengalami banyak perubahan: Pada awalnya Indonesia menganut sistem liberalisme, dimana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan pada masyarakat. Pada masa orde lama pengaruh komunisme memberikan warna pada sistem ekonomi Indonesia dan menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa orde baru sistem ekonomi yang dianut adalah sistem ekonomi demokrasi. Pada masa reformasi saat ini sistem yang dianut berubah menjadi sistem ekonomi kerakyatan.

11 Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem perekonomian yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

12 Kelebihan Sistem Ekonomi Demokrasi
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

13 Kekurangan Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Sistem etatisme (paham yg lebih mementingkan negara daripada rakyatnya), di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

14 Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan ini didasarkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

15 Karakteristik Sistem Ekonomi Kerakyatan
Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

16 Pelaku Ekonomi Sistem Ekonomi Kerakyatan
Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Swasta Pelaku Ekonomi Sistem Ekonomi Kerakyatan Koperasi

17 Kelembagaan Ekonomi Indonesia
Pancasila UUD 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

18 Kelembagaan Ekonomi Indonesia
Undang-Undang, contoh: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Peraturan Pemerintah, contoh: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Presiden Peraturan Menteri dll

19 Kelembagaan Lokal di Indonesia
Selain kelembagaan ekonomi secara nasional, di Indonesia juga terdapat kelembagaan ekonomi secara lokal seperti : Kelompok arisan Paguyuban Petani Hutang piutang tanpa agunan, dll Kelembagaan yang disusun berdasarkan kepercayaan dan biasanya tidak tertulis.

20 TUGAS MaKALAH PENGANTAR EKONOMI KELEMBAGAAN

21 1. Membuat makalah tentang kelembagaan sda 2
1. Membuat makalah tentang kelembagaan sda 2. Tugas dibuat secara berkelompok 3. Setiap kelompok terdiri atas 4 0rang 4. Tugas maksimal 10 halaman 5. Makalah dibagi dalam 2 tema: a. Kelembagaan Informal dalam Pengelolaan SDA b. Kelembagaan Formal Pengelolaan SDA

22 FORMAT MAKALAH 1.PENDAHULUAN 2. TINJAUAN PUSTAKA 3. PEMBAHASAN
Latar Belakang Permasalahan Tujuan 2. TINJAUAN PUSTAKA 3. PEMBAHASAN 4. KESIMPULAN DAN SARAN 5. DAFTAR PUSTAKA

23 Attention!!!! 1. Tugas dikerjakan secara bersama-sama.
2.Jangan hanya copas, tapi harus diberikan analisis dan pembahasan sendiri. 3.Harus mencantumkan sumber dari bahan yang diperoleh. 4. Dikumpulkan 4 minggu sebelum UAS. 5. Makalah akan dipresentasikan 1 minggu sebelum UAS.

24 TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN