Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 Dibagi atas beberapa peradilan : 1. Peradilan Gubernemen 2. Peradilan Pribumi 3. Peradilan Swapraja 4. Peradilan Agama 5. Peradilan Desa  Berdasarlan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " Dibagi atas beberapa peradilan : 1. Peradilan Gubernemen 2. Peradilan Pribumi 3. Peradilan Swapraja 4. Peradilan Agama 5. Peradilan Desa  Berdasarlan."— Transcript presentasi:

1

2  Dibagi atas beberapa peradilan : 1. Peradilan Gubernemen 2. Peradilan Pribumi 3. Peradilan Swapraja 4. Peradilan Agama 5. Peradilan Desa  Berdasarlan Stbl 1855 No 2 (pasal 77 RR) ditentukan batas-batas kewenangan PA : a. PA tidak berwenang dalam perkara pidana b. Apabila menurut hukum agama perkara tersebut harus diputuskanoleh PA

3  Munculnya teori receptio in complexu yang ditemukan oleh willem christian van den berg ( )” isinya: “Bagi orang islam berlaku penuh hukum islam, sebab ia telah memeluk agama islam, walaupun dalam pelaksanaanya ada penyimpangan- penyimpangan”.  PA untuk Jawa dan Madura diresmikan oleh PMH melalui Stbl no. 152 dengan sebutan Priesteraad, Pengadilan Serambi

4  Munculnya teori receptio yang ditemukan oleh christian snouck hurgronye (1857) “hukum islam dapat dianggap sebagai hukum masyarakat apabila telah memenuhi: a. Hukum adat atau diterima hukum adat b. Sekalipun sudah diterima, kaidah hukum islam tidak Boleh bertentangan dengan undang-undang hindia Belanda

5  Dengan Munculnya teori diatas, maka kewenangan PA untuk Jawa Dan Madura diubah dengan Stbl 1937 No. 116 dan 610  Perubahan terutama masalah yang berhubungan dengan kewarisan diserahkan menjadi kewenangan Pengadilan Umum dengan pertimbangan hukum waris Islam belum menjadi hukum adat  Daerah Kalsel dan Kaltim, didirikan Stbl No. 638 dan 639 dengan sebutan Krapatan Qadli dan Krapatan Qadli Besar

6 HUKUM BARAT HUKUM ADAT HUKUM ISLAM BERLAKU DI PENGADILAN NEGERI BERLAKU DI PENGADILAN AGAMA

7  1 tahun pasca merdeka, pembinaan PA berpindah kepada Kementrian Agama dari Kementrian Kehakiman melalui PP No. 5/SD/1946  UU no. 19 Tahun 1948, PA dimasukkan dalam Peradilan Umum  Berdasarkan UU Darurat No. 1 tahun 1951, menghapus Peradilan Swapraja Dan Peradilan Desa

8  UU 19 / 1948 dicabut oleh UU No.7 / 1989 tentan Peradilan Agama, mulai berlaku 29 Desember 1989  UU no. 14/ 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang mensejajarkan peradilan agama dengan peradilan lainnya  Perkembangan jumlah PA semakin banyak, setiap Kab/ KotaMadya (PA I), setiap Provinsi ( PTA )

9 b.Menciptakan kesatuan hukum peradilan agama  Tujuan utama pembentukan UU Peradilan Agama : a.Mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman

10 b.Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam c. Wakaf dan shadaqah  Kompetensi Absolut Peradilan Agama : a.Perkawinan  Peradilan Agama hanya diperuntukkan bagi orang2 Islam  Menerapkan opsi hukum dalam perkara kewarisan

11 PASAL 49 AYAT (1): PENGADILAN AGAMA BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA DI TINGKAT PERTAMA ANTARA ORANG BERAGAMA ISLAM DI BIDANG:  PERKAWINAN IZIN BERISTRI LEBIH DARI SATU, IZIN BAGI YANG BERUSIA KURANG DARI 21 TAHUN, JIKA TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT PADA ORANGTUA, DISPENSASI KAWIN, PENCEGAHAN PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DLL  KEWARISAN, WASIAT DAN HIBAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM PENENTUAN SIAPA AHLI WARIS, PENENTUAN HARTA PENINGGALAN DLL  WAKAF DAN SHADAQAH

12  Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini  Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka, kecuali karena alasan UU atau perintah hakim, dapat dilaksanakan secara tertutup.

13  Pada tanggal 20 Maret 2006 keluar UU No. 3 Th tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Beberapa Perubahan Pokok dalam UU No. 3 Th : a.Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.

14 b.Kompetensi absolut : perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah (Pasal 49). c.Sengketa hak milik antar orang Islam diputus bersama perkara Pasal 49 d.Opsi hukum dalam perkara kewarisan dihapus

15 Pada Tanggal 29 Oktober 2009 keluar UU No. 50 Th tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

16

17 17 DASAR HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM

18 18  H. Abdurrahman, SH. : “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.”

19 19 Tata Hukum Nasional awal kemerdekaan: 1. Hukum produk legislasi kolonial. 2. Hukum adat. 3. Hukum Islam, dan 4. Hukum produk legislasi nasional. Dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan gabungan antara hukum Islam dg produk legisalasi nasional dalam kata lain “pemberlakuan hukum Islam melalui legislasi.”

20 20  Awal mula diumumkan oleh Menteri Agama RI : Munawir Sjadzali, MA. ( )  Maret 1985 Presiden Soeharto ambil prakarsa penyusunan KHI. Ditindaklanjuti pada tanggal 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dg Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama Nomor 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua MA dan Menteri Agama.

21 21 Menggambarkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang : 1) adanya norma hukum yang hidup dalam masyrakat dan berperan serta mengatur interaksi sosial. 2) aktualisasi normatif dari eksplanasi fungsional ajaran Islam yang berimplikasi terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. 3) kesepakatan dari para ulama.

22 22  Buku I : Hukum Perkawinan. (Pasal )  Buku II : Hukum Kewarisan. (Pasal 171 – 214)  Buku III : Hukum Perwakafan. (Pasal 215 – 229)

23 23  1. Asas Sukarela.  2. Asas Persetujuan kedua belah pihak.  3. Asas Kebebasan memilih.  4. Asas Kemitraan suami – istri.  5. Asas berlaku untuk selama-lamanya.  6. Asas monogami terbuka.

24 24 1. Asas Ijbari.  bersifat otomatis 2. Asas Bilateral.  mewaris dari 2 belah pihak 3. Asas Individual. 4. Asas Keadilan Berimbang. 5. Asas Akibat Kematian.

25 25 1. Asas kebolehan atau mubah. 2. Asas kemaslahatan dalam kehidupan. 3. Asas kebebasan dan kesukarelaan. 4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat. 5. Asas kebajikan. 6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan sederajat. 7. Asas adil dan berimbang. 8. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak.

26 26 9. Asas merugikan diri sendiri dan orang lain. 10. Asas kemampuan berbuat atau bertindak. 11. Asas kebebasan berusaha. 12. Asas mendapatkan sesuatu karena usaha dan jasa. 13. Asas perlindungan hak. 14. Asas hak milik berfungsi sosial. 15. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi. 16. Asas risiko dibebaskan pada harta bukan pada pekerja. 17. Asas mengatur dan memberi petunjuk. 18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.


Download ppt " Dibagi atas beberapa peradilan : 1. Peradilan Gubernemen 2. Peradilan Pribumi 3. Peradilan Swapraja 4. Peradilan Agama 5. Peradilan Desa  Berdasarlan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google