Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan pada : Rapat Penjelasan dan Tindaklanjut Penyusunan RTRWA Banda Aceh, 04 Agustus 2011 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan pada : Rapat Penjelasan dan Tindaklanjut Penyusunan RTRWA Banda Aceh, 04 Agustus 2011 1."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan pada : Rapat Penjelasan dan Tindaklanjut Penyusunan RTRWA Banda Aceh, 04 Agustus

2 OUT LINE - Maksud, Tujuan dan Permasalahan 2 - Pembentukan BKPRD Aceh3 - Riwayat RTRWA4 - Ketentuan Penyusunan Penyusunan RTRW Provinsi6 - Berdasarkan UU no. 26/ Kandungan RTRWA 7 - Struktur Ruang Aceh Ke Depan8 - Pola Ruang Aceh9 - Tiga Persetujuan Substansi di dalam Penyusunan RTRWA11 - Urutan Penyusunan RTRWA12 - Hasil Paduserasi18 - Penyusunan KLHS RTRWA20 - Tindak Lanjut21 - Time Schedule RTRWA

3 MAKSUD, TUJUAN, dan PERMASALAHAN • Maksud : Menyampaikan sejauh mana proses penataan ruang Aceh dalam Rangka Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. • Tujuan : Menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun akhir tahun • Permasalahan : 1.Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh sampai dengan saat ini belum diqanunkan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta turunannya. 2.Pemotongan dana infrastruktur 3

4 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR : 050/07/2010 T E N T A N G PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH I.SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) ACEH Penanggung Jawab:Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh Ketua:Sekretaris Daerah Aceh Sekretaris:Kepala Bappeda Aceh Anggota: Asisten I, Asisten II, Kakanwil BPN, beberapa Kepala Dinas terkait, bebrapa Kepala Biro terkait, unsur Kodam IM, dan Unsur Polda II. SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH III.POKJA PERENCANAAN TATA RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH IV.POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH

5 RTRW 1993, disusun sejak 1990 dan diperdakan 1995 (Perda No. 9/1995 tentang RTRWP Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 : Revisi RTRW, tetapi tidak diperdakan Tahun 2004 : Peninjauan Kembali RTRW, tidak selesai. Tahun 2006 Disusun dengan fasilitasi Badan Rehab-Rekons (BRR) NAD-Nias dan belum di Qanunkan Karena munculnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008 tentang RTRWN Tahun 2009-sekarang : Disusun dan disesuaikan dengan UU 26/2007 dan PP 26/2008 5

6 KETENTUAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI berdasarkan UU 26/2007 Peraturan Daerah Provinsi Psl 23 ayat (6), UU 26/ th 2007 Tentang Penataan Ruang •RTRWN •Pedoman bidang penataan ruang •RPJPD UU 26/2007 Psl 22 ayat (1) RTRWP ditetapkan dengan mengacu Disusun dengan memperhatikan •Perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi •Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi •Keselarasan & daya tampung lingkungan hidup •RPJPD •RTRWP yang berbatasan •RTR Kawasan Strategis Provinsi •RTRWK Psl 22 ayat (2) •Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi •Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah provinsi •Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi •Penetapan kawasan strategis provinsi •Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan •Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disentif Psl 22 ayat (2) memuat •Penyusunan RPJPD •Penyusunan RPJMD •Pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi •Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan & keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor •Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi •Penataan ruang kawasan strategis provinsi •Penataan ruang wilayah kabupaten/kota Psl 23 ayat (2) Pedoman untuk 20 tahun Psl. 23 ayat (3) Di tinjau 1 kali dalam 5 tahun Psl. 23 ayat (4) Di tinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal •Perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, dan/atau •Perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi Psl. 23 ayat (5) Jangka waktu Sumber : UU No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang Ditjend Penataan Ruang, DPU 6

7 Definisi : Sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mempunyai fungsi mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki mempunyai hubungan fungsional Definisi : Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya Kawasan lindung  kawasan yang memberikan perlindungan thdp kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; rawan bencana alam; lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya Kawasan budidaya  kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat; pertanian; perikanan; pertambangan; industri; pariwisata; permukiman; peruntukan lainnya. 7

8 1.Sistem PerkotaanSistem Perkotaan 2.Sistem TransportasiSistem Transportasi 3.Sistem Jaringan Jalur Kereta ApiSistem Jaringan Jalur Kereta Api 4.Sistem Transportasi Penyeberangan, Pelabuhan Nasional, dan InternasionalSistem Transportasi Penyeberangan, Pelabuhan Nasional, dan Internasional 5.Bandar Udara Pusat PenyebaranBandar Udara Pusat Penyebaran 6.Sistem jaringan Prasarana Lainnya  Sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA) Sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA)  Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Energi  Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Jaringan Telekomunikasi 8

9 1.Perwujudan Kawasan Lindung (melindungi LH dan SDA)Perwujudan Kawasan Lindung 2.Kawasan Andalan (potensi pertumbuhan ekonomi) • Kawasan Banda Aceh, Sabang dan A.Besar (pariwisata, industri, pertanian dan perikanan laut) • Kawasan Pidie dan Pidie Jaya (pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan pertambangan) • Lhokseumawe, Bireun dan A.Utara (industri, pertanian, pertambangan, perikanan) • Langsa, A.Timur dan A.Tamiang (Perkebunan, pertanian, indusri, perikanan, pertambangan) • Kawasan A.Tengah, Bener Meriah (perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan, dan pertanian) • Kawasan A.Tenggara dan Gayo Lues (Perkebunan, pariwisata dan pertanian) • Kawasan A.Jaya, A.Barat dan Nagan Raya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan) • Kawasan Aceh Selatan dan Abdya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata) • Kawasan Subulussalam, Singkil (Perkebunan, perikanan dan pariwisata) • Kawasan Simeulu ( Perikanan, Perkebunan dan pariwisata) 9

10 3. Kawasan Strategis Propinsi o Sudut kepentingan ekonomi,  Kawasan pengembangan berbasis SDA (termasuk kelautan) terbagi dalam 10 kawasan andalan o Sudut sosial budaya  Cagar budaya berupa situs peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar.  Cagar budaya berupa situs peninggalan Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara  Kawasan pemakaman massal korban tsunami o Sudut Kepentingan Fungsi daya dukung lingkungan hidup, antara lain:  Kawasan ekosistem Ulu Masen  Kawasan Gunung Seulawah  Taman wisata alam laut Pulau Weh  Kawasan hutan lindung pesisir (hutan bakau di pesisir Timur dan pesisir Barat di Gosong Telaga Singkil)  Kawasan Taman Wisata Alam Laut/TWAL Pulau banyak, Singkil)  Kawasan DAS Peusangan ( PLTA, Irigasi ) 10

11 TIGA PERSETUJUAN SUBSTANSI di dalam penyusunan RTRWA a.Persetujuan substansi teknis RTRW yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi. b.Persetujuan substansi kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No : 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan dan fungsi kawasan Hutan. c.Persetujuan rancangan Perda/Qanun yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

12 •Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi Persetujuan Substansi Teknis RTRWA •Peraturan Pemerintah No : 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan dan fungsi kawasan Hutan Persetujuan Substansi Kehutanan •Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah Persetujuan Rancangan Perda/Qanun Draft Naskah Akademis & RanQanun RTRWA Draft Naskah Akademis & RanQanun RTRWA Qanun RTRWA 12

13 a.Telah dilaksanakan pembahasan substansi Teknis dan materi muatan RTRWA, serta telah memenuhi ketentuan permen PU No. 15/PRT/M/2009 dan dapat diterima secara teknis oleh kementrian PU; b.Telah diserahkan Naskah Akademis dan Rancangan Qanun RTRWA kepada pihak DPRA pada tanggal 21 Juli 2010 dan ditindaklanjuti dengan telah dibentuk Komisi 11 di DPRA guna menyusun Raqan dimaksud. c.Telah dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Tim Terpadu (25 November s/d 4 Desember 2010), ditindaklanjuti pertemuan awal Tim terpadu (24-26 Mei 2011) guna meneliti usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam RTRWA. Beberapa capaian percepatan di dalam penyusunan RTRWA, sebagai berikut: 13

14 1.Pertemuan Tim Terpadu di Bogor pada tanggal Mei 2011, dengan capaian : a. Tersusunnya Kriteria dan indikator untuk mengkaji pemaduserasian TGHK dengan RTRWA  Taat Azaz Hukum Taat Azaz Hukum (Memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku : UU, Keppres, Permen/SK Menteri, Perda)  Taat Azaz Ekologi/Daya Dukung Lingkungan Taat Azaz Ekologi/Daya Dukung Lingkungan  Taat Azaz Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya Taat Azaz Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya b.Terbentuknya Tim Kecil dengan tugas:Tim Kecil  Merumuskan pola eksekusi;  Merumuskan rekomendasi sementara; dan,  Membuat draft laporan ke Tim Terpadu c.Tersusunnya jadwal waktu pelaksanaan tim terpadu. Beberapa tindaklanjut yang telah dilakukan: 14

15 Time schedule Tim Terpadu, sbb: 15

16 2.Pertemuan Tim BKPRN yang dipimpin oleh Setditjen Penataan Ruang Pekerjaan Umum di Jakarta tanggal 26 Mei 2011, dengan kesepakatan : a.Provinsi diharapkan mengundang seluruh kabupaten/kota melalui Ketua Tim BKPRK untuk memaduserasikan RTRWA dengan RTRW kabupaten/kota. b.Terus mengupayakan penyelesaian masalah ranqanun RTRWA dengan pihak DPRA. c.Seluruh hasil kesepakatan yang akan dilakukan dituangkan dalam satu kesepakatan, untuk itu pusat bersedia sebagai narasumber (yang berperan sebagai penghubung). Lanjutan… 16

17 3.Pertemuan antara Tim BKPRA dengan Tim BKPRK di Bappeda Aceh pada tanggal 30 Mei 2011, dengan kesepakatan : a.Diperlukan ‘platform’ bersama yang benar secara teknis, legal secara aturan, dan sesuai fakta di lapangan (baik biofisik, sosial ekonomi, maupun status hukum); b.Diperlukan pemaduserasian struktur dan pola ruang RTRW Aceh dengan RTRW kabupaten/Kota (dilakukan pd tanggal 4 – 25 Juli 2011), melalui penandatangan : -Kesepakatan Berita AcaraKesepakatan Berita Acara -Kesepakatan Peta dan DataKesepakatan Peta dan Data Lanjutan… 17

18 HASIL PADUSERASI NOKAB/KOTA PEM BAHASAN BKPRD KAB/KOT YG HADIR Kelengkapan DATA dan PETA B.A KESEPA KATAN KET. 1Banda Aceh---Qanun RTRW Kota sudah selesai 2Aceh Besar  Ka. Bappeda  3Sabang  Sekda KabBelum 4Pidie Jaya  Sekda Kab  Belum 5Pidie  Ka. Bappeda  Belum 6Aceh Jaya  Ka. Bid FisikBelum  7Bireuen  Ka. Bappeda  8Lhokseumawe  Ka. Bid Fisik  9Aceh Utara  Sekda Kab  10Simeulue  Ka. Bappeda  11Aceh Timur  Ka. Bid Fisik  12Aceh Tamiang  SekdaKabBelum  13Langsa  Sekda Kab  14Aceh Barat  Ka. Bappeda  15Aceh Barat Daya  Sekda KabBelum  16Nagan Raya  Ka. Bappeda  17Gayo Lues  Ka. BappedaBelum  18Aceh Tengggara  Bupati  19Aceh Selatan  Ka. Bappeda  20Aceh Singkil  Sekda Kab  21Subulussalam  Sekda KabBelum  22Bener Meriah  Asisten II KabBelum  18

19 4.Pertemuan dengan Tim Pansus XI DPRA (tanggal 21 Juli 2011) Kesepakatan yang dicapai adalah : • Basis rancangan qanun yang dibahas adalah rancangan qanun RTRWA yang diusulkan oleh pihak Legeslatif. • Sebelum dilakukan pembahasan, diperlukan pertemuan awal antara tim ahli/teknis masing-masing pihak. • Jadwal pembahasan rancangan qanun RTRWA akan dimulai pada tanggal 8 Agustus

20 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWA • Penyusunan KLHS terhadap RTRWA akan dibantu oleh tim Konsultan Majemen Regional (KMR) yang ditunjuk oleh pihak kementrian • Diperlukan kepastian dari pihak Kementrian PU secara tertulis terhadap mekanisme dan metodologi pelaksanaan penyusunan KLHS tersebut. • Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ToR di dalam penyusunan KLHS mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kementrian Dalam Negeri Nomor 660/5113/SJ dan 041/MENLH/12/

21 TINDAK LANJUT 1.Setiap anggota tim BKPRD Aceh mencermati kembali kandungan RTRWA (struktur dan pola ruang) 2.Pembahasan lanjutan dengan Tim Terpadu dimulai pada tanggal 15 Agustus Pertemuan awal dengan Tim Ahli RTRW Pansus XI DPR Aceh (tanggal 5 Agustus 2011) 4.KLHS akan melibatkan banyak sektor di dalam pemanfaatan ruang sehingga diperlukan Fokus Group Discussion (FGD), selanjutnya juga diperlukan sosialisasi KLHS kepada tim BKPRA 21

22 22

23 23


Download ppt "Disampaikan pada : Rapat Penjelasan dan Tindaklanjut Penyusunan RTRWA Banda Aceh, 04 Agustus 2011 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google