Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP NOMOR 46 TAHUN 2011 Disampaikan oleh Tim Subbag Organisasi, Tata laksana dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Aceh Pada Sosialisasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP NOMOR 46 TAHUN 2011 Disampaikan oleh Tim Subbag Organisasi, Tata laksana dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Aceh Pada Sosialisasi."— Transcript presentasi:

1

2 1 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP NOMOR 46 TAHUN 2011 Disampaikan oleh Tim Subbag Organisasi, Tata laksana dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Aceh Pada Sosialisasi PP No 46 Tahun 2011 pada Karyawan Kanwil Kemenag Aceh, Banda Aceh, 21 Oktober 2013

3 2 DASAR HUKUM 1.UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS 3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 4.Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

4  Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai PNS dalam melaksanakan tugas pokoknya.  Mengindentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja baik dari PNS maupun organisasi.  Memberikan rekomendasi bagi perbaikan/ peningkatan kinerja PNS  Pendekatan Hasil : Pencapaian target dan kualitas yang telah disepakati PNS & Organisasi.  Pendekatan Diagnostik : Mengidentifikasi hambatan & perbaikan kinerja secara berkesinambungan.  Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai PNS dalam melaksanakan tugas pokoknya.  Mengindentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja baik dari PNS maupun organisasi.  Memberikan rekomendasi bagi perbaikan/ peningkatan kinerja PNS  Pendekatan Hasil : Pencapaian target dan kualitas yang telah disepakati PNS & Organisasi.  Pendekatan Diagnostik : Mengidentifikasi hambatan & perbaikan kinerja secara berkesinambungan.  untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

5 4 OBYEKTIF Penilaian pencapaian prestasi kerja sesuai dgn keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subyektif pribadi dari pejabat penilai TERUKUR Penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif AKUNTABEL Seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang PARTISIPATIF Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai TRANSPARAN Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

6 5 Prestasi Kerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 60 %Perilaku Kerja40 % +

7 SASARAN KERAJA PNS PP No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksaan Pekerjaan PNS Diganti PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Pekerjaan PNS efektif : mulai Tahun Penilaian prestasi kerja terdiri dari : •SKP; dan •perilaku kerja; 2.Bobot nilai unsur : •SKP sebesar 60% dan •perilaku kerja sebesar 40%. 3.Penilaian SKP meliputi aspek: •kuantitas; •kualitas; •waktu; dan/atau •Biaya 4.Penilaian perilaku kerja meliputi : •orientasi pelayanan; •integritas; •komitmen; •disiplin; •Kerja sama; dan •Kepemimpinan (utk PNS yg menduduki jabatan struktural) 1.Penilaian prestasi kerja terdiri dari : •SKP; dan •perilaku kerja; 2.Bobot nilai unsur : •SKP sebesar 60% dan •perilaku kerja sebesar 40%. 3.Penilaian SKP meliputi aspek: •kuantitas; •kualitas; •waktu; dan/atau •Biaya 4.Penilaian perilaku kerja meliputi : •orientasi pelayanan; •integritas; •komitmen; •disiplin; •Kerja sama; dan •Kepemimpinan (utk PNS yg menduduki jabatan struktural) 1.Kesetian ( 17 s.u ) 2.Prestasi Kerja ( 35 s.u ) 3.Tanggung Jawab ( 30 s.u ) 4.Ketaatan ( 25 s.u ) 5.Kejujuran ( 15 s.u ) 6.Kerjasam ( 30 s.u ) 7.Prakarsa ( 15 s.u ) 8.Kepemimpinan ( 55 s.u ) 1.Kesetian ( 17 s.u ) 2.Prestasi Kerja ( 35 s.u ) 3.Tanggung Jawab ( 30 s.u ) 4.Ketaatan ( 25 s.u ) 5.Kejujuran ( 15 s.u ) 6.Kerjasam ( 30 s.u ) 7.Prakarsa ( 15 s.u ) 8.Kepemimpinan ( 55 s.u ) 8 Unsur & 222 sub Unsur

8 1.Nilai prestasi kerja: •91 – ke atas: sangat baik •76 – 90: baik •61 – 75: cukup •51 – 60: kurang •50 ke bawah: buruk 2.Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari Nilai perilaku kerja paling tinggi SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor- faktor di luar kemampuan individu Pegawai, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. 1.Nilai prestasi kerja: •91 – ke atas: sangat baik •76 – 90: baik •61 – 75: cukup •51 – 60: kurang •50 ke bawah: buruk 2.Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari Nilai perilaku kerja paling tinggi SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor- faktor di luar kemampuan individu Pegawai, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

9 1.Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan. 2.SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. 3.SKP memuat syarat: •kegiatan tugas pokok jabatan, •sasaran kerja dan target yang harus dicapai •besaran biaya. 4.SKP bersifat nyata dan dapat diukur. 5.SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. 1.Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan. 2.SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. 3.SKP memuat syarat: •kegiatan tugas pokok jabatan, •sasaran kerja dan target yang harus dicapai •besaran biaya. 4.SKP bersifat nyata dan dapat diukur. 5.SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

10 TUGAS TAMBAHAN & KREATIVITAS PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan maka akan diberikan nilai tugas tambahan. Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari: 1.Unit kerja setingkat Eselon II 2.Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Presiden TUGAS TAMBAHAN KREATIVITAS

11 PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan (anak lampiran I-c) maka akan diberikan nilai tugas tambahan. NoTugas TambahanNilai 1.Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan 1 2.Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan 2 3.Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih 3

12 PENILAIAN KREATIVITAS Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari: 1. Unit kerja setingkat Eselon II 2. Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Presiden maka akan diberikan nilai kreativitas sbb: No.KreativitasNilai 1.Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II. 3 2.Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK. 6 3.Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden. 12

13 1.Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. 2.Penilaian SKP: •membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. 3.Penilaian perilaku kerja: •lakukan pengamatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan 1.Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. 2.Penilaian SKP: •membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. 3.Penilaian perilaku kerja: •lakukan pengamatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan

14 1.Pejabat penilai wajib menilai prestasi kerja PNS. 2.Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat dilingkungan unit kerja masing-masing 3.Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi dilingkungan masing-masing. 4.Penilaian dilakukan, apabila telah membawahi PNS tersebut paling lambat 6 (enam) bulan.

15 1.Penilaian dilakukan setiap akhir Desember tahun berjalan. 2.Hasil Penilaian diberikan pejabat penilai kepada PNS yang dinilai. 3.PNS yang telah menerima hasil penilaian, wajib menandatangani dan mengembalikan hasil penilaian kepada pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya. 4.Apabila PNS yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian, maka hasil penilaian prestasi kerja tersebut dianggap sah. 5.Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil penilaian. 6.Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian yang disampaikan kepadanya. 7.Hasil penilaian berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai. 1.Penilaian dilakukan setiap akhir Desember tahun berjalan. 2.Hasil Penilaian diberikan pejabat penilai kepada PNS yang dinilai. 3.PNS yang telah menerima hasil penilaian, wajib menandatangani dan mengembalikan hasil penilaian kepada pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya. 4.Apabila PNS yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian, maka hasil penilaian prestasi kerja tersebut dianggap sah. 5.Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil penilaian. 6.Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian yang disampaikan kepadanya. 7.Hasil penilaian berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

16 1.Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan- alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari; 2.Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai; 3.Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai. 4.Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan bersifat final. 1.Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan- alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari; 2.Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai; 3.Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai. 4.Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan bersifat final.

17 (1) Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%. (2) Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25%. TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) YANG DITETAPKAN

18

19 1.SKP sebagai bagian integral dari Renja dan sebagai standar Penilaian Prestasi Kerja. 2.SKP sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target Prestasi Kerja ( output atau outcome ) yang akan diwujudkan oleh setiap individu PNS. 3.SKP sebagai penjabaran Renja tahunan setiap unit satuan kerja organisasi yang dinilai setiap akhir tahun dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Rencana Kinerja tahun berikutnya. ( planning, tracking, evaluating ). 4.SKP merupakan ikhtisar kinerja dari Renja, yang disepakati antara PNS yang bersangkutan dengan atasan langsungnya, setelah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. 5.SKP sebagai tolok ukur kinerja individu PNS, Renja sebagai tolok ukur kinerja organisasi.

20 1.Sebagai alat ukur pencapaian suatu program/kegiatan, baik untuk individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. 2.Sebagai alat ukur yang sahih untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu, maupun satuan unit kerja dalam sebuah entitas. 3.Sebagai media pengelolaan kinerja secara partisipatif, dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (planning, tracking, reviewing / evaluating). 4.Sebagai kunci bagi kegiatan dan standar evaluasi kinerja individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. 5.Sebagai jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen kinerja individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. 6.Sebagai penjabaran agenda dan prioritas program/kegiatan dalam implementasi kebijakan. 1.Sebagai alat ukur pencapaian suatu program/kegiatan, baik untuk individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. 2.Sebagai alat ukur yang sahih untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu, maupun satuan unit kerja dalam sebuah entitas. 3.Sebagai media pengelolaan kinerja secara partisipatif, dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (planning, tracking, reviewing / evaluating). 4.Sebagai kunci bagi kegiatan dan standar evaluasi kinerja individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. 5.Sebagai jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen kinerja individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. 6.Sebagai penjabaran agenda dan prioritas program/kegiatan dalam implementasi kebijakan.

21 Setiap PNS, wajib menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) SUSUN KEGIATAN TUGAS JABATAN TENTUKAN TARGET PEKERJAAN

22 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PROSES TATA CARA PENGISIAN SKP PP NO 46 TAHUN 2011 DISUSUN BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 TANGGAL 3 JANUARI PENETAPAN NAMA JABATAN 2.PENETAPAN URAIAN TUGAS 3.PENETAPAN BEBAN KERJA 2. MENYUSUN SKP (AWAL TH)  Kuantitas  Kualitas  Biaya  Waktu 4. PENILAIN PEKERJAAN PNS (AKHIR TAHUN) NILAI SPRESTASI KERJA ( TAHAP 3 ) Menggabung kan Nilai SKP dan Nilai Prilaku Kerja  Sangat Baik  Baik  Cukup  Kurang  Buruk 60% MENILAI SKP ( TAHAP 1 )  Sangat Baik  Baik  Cukup  Kurang  Buruk 40% MENILAI PRILAKU KERJA ( TAHAP 2 ) •orientasi pelayanan. •integritas •komitmen •disiplin •Kerja sama. •Kepemimpin an  Kuantitas  Kualitas  Biaya  Waktu lakukan pengamatan sesuai kriteria yg telah ditetapkan 6. MONEV Pejabat Pembina Kepegawaian a.PNS yg tdk membuat SKP dijatuhi hukuman disiplin. b.Nillai SKP Tidak Mencapai 50 % dijatuhi hukuman disiplin 5. MENETAPKAN NILAI SPRESTASI KERJA 5. KEBERATAN HASIL PENILAIAN a.Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari; b.Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai; c.Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai. d.Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan bersifat final. 3. PENETAPAN SKP SKP ditetapkan pada awal bulan januari oleh atasan langsung & disampaikan kepada unit kepegawaian untuk di Dokumentasikan

23 JABATANKATA OPERASIONAL Pejabat Eselon IMerumuskan Kebijakan, Menetapkan, Mengembangkan dan Menyelenggarakan Pejabat Eselon IIMenyelenggarakan dan Menetapkan Pejabat Eselon IIIMerumuskan, Melaksanakan, Mengembangkan, dan Mensosialisasikan Pejabat Eselon IVMemproses, Merancang, Menyusun, Melakukan, dan Mengerjakan Pejabat Fungsional UmumMenyiapkan, Mengetik, Mengumpulkan Bahan, Membayar, Mendokumentasikan, Mengolah Data dan Sebagainya Pejabat Fungsional TertentuKata Operasional Yang Digunakan Disesuaikan Dengan Tingkatan Jabatan Fungsional Tertentu KATA OPERASIONAL DALAM MENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK JABATAN

24  Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun  Menetapkan....  Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun  Menetapkan.... Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara Hierarki Eselon I  Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun  Menyelenggarakan.…  Menyusun....  Memfasilitasi ….  Menetapkan....  Menyiapkan....  Menyusun laporan  Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun  Menyelenggarakan.…  Menyusun....  Memfasilitasi ….  Menetapkan....  Menyiapkan....  Menyusun laporan Eselon II  Menyusun Rencana Kerja Tahun  Menyiapkan.…  Melaksanakan....  Menetapkan....  Menyiapkan....  Menyusun laporan  Menyusun Rencana Kerja Tahun  Menyiapkan.…  Melaksanakan....  Menetapkan....  Menyiapkan....  Menyusun laporan Eselon III  Menginventarisasi....  Menyiapkan bahan.…  Menganalisis ….  Menyiapkan bahan.....  Menyusun laporan  Menginventarisasi....  Menyiapkan bahan.…  Menganalisis ….  Menyiapkan bahan.....  Menyusun laporan Eselon IV

25 Fungsional Umum A.Unsur Utama  Memeriksa berkas  Mengendalikan listing  Menyiapkan bahan penilaian  Memeriksa permohonan  Mengelola data ..... B.Unsur Penunjang  Menjadi anggota aktif organisasi profesi analisis kepegawaian Fungsional Tertentu Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara Hierarki • Menabulasikan, Memasang, • Membuat, Menyortir, Mewawancarai, • Memindahkan, Menyimpan, Menyarankan, • Menyusun, Mengagenda, Mengantarkan, • Memasang, Memasukkan, Menyampaikan, • Mengemudikan, Mencatat, Membersihkan, • Menghitung, Mengeluarkan, Memeriksa • Menyalin, Mengumpulkan, Menjalankan • Mengetik, Menghimpun, Mengoperasikan • Menarik, Menggandakan, Memberhentikan • Melayani, Membubuhkan. • Menganalisis, Mengkompilasikan, • Mengolah, Menggolongkan

26 NOI. PEJABAT PENILAINOII. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1NamaDra. Sri1NamaElisya, SH 2NIP-2 - 3Pangkat/Gol.Ruang3 - 4Jabatan4 - 5Unit Kerja5 - NOIII. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTUBIAYA 1Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal nota Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal - 25 nota Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal - 20 nota Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah- 30 SK Membuat laporan kenaikan pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah - 2 lap FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jakarta, 4 Januari 2013 Pejabat PenilaiPegawai Negeri Sipil Yang Dinilai (Dra. Sri)(Elisya, SH) NIP NIP

27 26 PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. Kegiatan Tugas Jabatan AKAK TARGET AK REALISASI PENGHITUNGAN NILAI CAPAIAN SKP Kuant/o utput Kual/ Mutu WaktuBiaya Kuant/ output Kual/ Mutu WaktuBiaya Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal nota nota ,0087,00 2Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal - 25 nota nota ,0085,33 3Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal - 20 nota nota ,0085,33 4Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah -30 SK SK ,0087,00 5Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah -2 lap lap ,0085,33 II. Tugas Tambahan dan Kreativitas : a. Tugas Tambahan b. Kreativitas NILAI CAPAIAN SKP 86,0086,00 (Baik) Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2013 Jakarta, 31 Desember 2012 Pejabat Penilai (Dra. Sri) NIP.

28 Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek : a. KUANTITAS, Penilaian SKP = X 100 a. KUANTITAS, Penilaian SKP = X 100 RO TO RO TO Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output b. KUALITAS, Penilaian SKP = X 100 b. KUALITAS, Penilaian SKP = X 100 RKTKRKTK RKTKRKTK Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kualitas Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kualitas c. WAKTU, Penilaian SKP = X 100 c. WAKTU, Penilaian SKP = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RW = Realisasi Waktu TW = Target Waktu Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RW = Realisasi Waktu TW = Target Waktu [ 1,76 x TW ] – RW TW [ 1,76 x TW ] – RW TW d. BIAYA, Penilaian SKP = X 100 d. BIAYA, Penilaian SKP = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RB = Realisasi Biaya TB = Target Biaya Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RB = Realisasi Biaya TB = Target Biaya [ 1,76 x TB ] – RB TB [ 1,76 x TB ] – RB TB Penilaian SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. a. KUANTITAS, Penilaian SKP = X 100 a. KUANTITAS, Penilaian SKP = X 100 Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output b. KUALITAS, Penilaian SKP = X 100 b. KUALITAS, Penilaian SKP = X 100 Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kualitas Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kualitas c. WAKTU, Penilaian SKP = X 100 c. WAKTU, Penilaian SKP = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RW = Realisasi Waktu TW = Target Waktu Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RW = Realisasi Waktu TW = Target Waktu d. BIAYA, Penilaian SKP = X 100 d. BIAYA, Penilaian SKP = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RB = Realisasi Biaya TB = Target Biaya Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RB = Realisasi Biaya TB = Target Biaya

29 Kriteria NilaiKeterangan Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain. 76 – 90 Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain. 61 – 75 Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. 50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain.

30 29 Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yg dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan yg seharusnya dilakukan sesuai Per-UU-an

31 PENILAIAN PERILAKU KERJA 1. Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai. 2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama ; dan kepemimpinan. 3. Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. 4. Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan. 5. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing - masing. 6. Nilai perilaku kerja dpt diberikan paling tinggi 100 ( seratus ).

32 NILAI PERILAKU KERJA SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG BURUK 50 KE BAWAH

33 ASPEK PENILAIAN PERILAKU KERJA •Sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain ORIENTASI PELAYANAN •Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi INTEGRITAS •Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS yang mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan KOMITMEN •Kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan per-uu-an dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin DISIPLIN •Kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dgn rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dlm menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya KERJASAMA •Kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yg berkaitan dgn bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi KEPEMIMPINAN

34 ASPEK ORIENTASI PELAYANAN 1 back next Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan Sangat Baik Pada Umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan memuaskan Baik Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap cukup sopan dan cukup memuaskan Cukup Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap kurang sopan dan kurang memuaskan Kurang Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap tidak sopan dan tidak memuaskan Buruk 50 kebawah

35 2 ASPEK INTEGRITAS back next menu Selalu jujur, ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenang, dan berani menanggung resiko Sangat Baik Pada umumnya jujur, ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenang, dan berani menanggung resiko Baik Ada kalanya cukup jujur, ikhlas, kadang-kadang menyalahgunakan wewenang, dan cukup berani menanggung resiko Cukup Kurang jujur, kurang ikhlas dan kurang berani menaggung resiko Kurang Tidak jujur, tidak ikhlas, selalu menyalahgunakan wewenang, dan tidak berani menanggung resiko Buruk 50 kebawah

36 3 ASPEK KOMITMEN back next menu Selalu berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan keperntingan dinas Sangat Baik Pada umumnya berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan keperntingan dinas Baik Ada kalanya berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan keperntingan dinas Cukup Kurang berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan keperntingan dinas Kurang Tidak pernah berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan keperntingan dinas Buruk 50 kebawah

37 4 ASPEK DISIPLIN back next menu Selalu mentaati peraturan perundang- undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampu menyimpan/memelihara barang milik negara Sangat Baik Pada umumnya mentaati peraturan perundang- undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampu menyimpan/memelihara barang milik negara Baik Ada kalanya mentaati peraturan perundang- undangan/dinas, tidak masuk atau terlambat jam kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 5 sd 15 Hari. Cukup Kurang mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, jam kerja, dan Kurang Mampu menyimpan/memelihara barang milik negara, Tidak Masuk atau Terlambat jam Kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 16 s.d 30 Hari Kurang Tidak pernah mentaati peraturan perundang- undangan/dinas, jam kerja, dan tidak mampu menyimpan/memelihara barang milik negara, tidak masuk atau terlambat jam kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 31 Hari. Buruk 50 kebawah

38 5 ASPEK KERJASAMA back next menu Selalu mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Sangat Baik Pada umumnya mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Baik Ada kalanya mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Cukup Kurang berusaha bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Kurang Tidak pernah berusaha bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Buruk 50 kebawah

39 6 ASPEK KEPEMIMPINAN back menu Selalu mampu bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Sangat Baik Pada umumnya bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Baik Ada kalanya bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Cukup Kurang bertindak tegas, kurang teladan, kurang mencapai kinerja, dan kurang mengambil keputusan dengan cepat & tepat Kurang Tidak pernah bertindak tegas, memihak, tidak mencapai kinerja, dan tidak mengambil keputusan cepat & tepat Buruk 50 kebawah

40 FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN/LEMBAGA/ DAERAH KAB/KOTA …….. JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN Januari s/d Desember 20…. 1. YANG DINILAI a. N a m a b. N I P ………. c. Pangkat, golongan ruang ………. d. Jabatan / Pekerjaan ………. e. Unit Organisasi ………. 2.PEJABAT PENILAI a. N a m a ………. b. N I P ………. c. Pangkat, golongan ruang ………. d. Jabatan / Pekerjaan ………. e. Unit Organisasi ………. 3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a ………. b. N I P ………. c. Pangkat, golongan ruang ………. d. Jabatan / Pekerjaan ………. e. Unit Organisasi ……….

41 4.UNSUR YANG DINILAIJUMLAH a. Sasaran Kerja PNS (SKP) 84 x 60 %50,4050,40 b. Perilaku Kerja 1. Orientasi Pelayanan 82Baik 2. Integritas 85Baik 3. Komitmen 85Baik 4. Disiplin 86Baik 5. Kerjasama 87Baik 6. Kepemimpinan Jumlah Nilai rata – rata Nilai Perilaku Kerja 85 x 40 %3434 Nilai Prestasi Kerja 84,4 (Baik) 5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal,

42 6.TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal, KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal,

43 8. REKOMENDASI Dapat dipromosikan 9. DIBUAT TANGGAL, 7 Januari 2013 PEJABAT PENILAI ( ) NIP DITERIMA TANGGAL, 7 Januari 2013 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI ( ) NIP DITERIMA TANGGAL 7 Januari 2013 ATASAN PEJABAT YANG MENILAI ( ……………………. ) NIP

44 BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama: Ali Muktar Raja, S.Sos NIP : No.TanggalUraianNama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014 Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2014 = 89,04, sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut: Orientasi Pelayanan = 85 (Baik) Integritas = 80 (Baik) Komitmen = 84 (Baik) Disiplin = 85 (Baik) Kerja sama = 87 (Baik) Kepemimpinan = 88 (Baik) Jumlah = 509 Nilai Rata-rata = 84,83 (Baik) Kepala Subdirektorat Mutasi II Drs. Indra Hidayat NIP

45 NONILAI KINERJA 1Di bawah/diatas angka kerdit 12,5 x 125 % = 15,625 (AMAT BAIK) 2Di bawah angka kredit 12,5 x 100 % = 12,5 ( BAIK ) 3Di bawah angka kredit 12,5 x 75 % = 9,375 (CUKUP) 4Di bawah angka kredit 12,5 x 50 % = 6,25 (SEDANG) 5Di bawah angka kredit 12,5 x 25 % = 3,125 (KURANG) CONTOK : Seorang Pejabat Fungsional jenjang Pertama, target SKP tercapainya angka kredit 50 : 4 = 12,5

46 NONILAI CAPAIAN SKPNILAI KINERJASKP (60%) 1SANGAT BAIK ( ) 13,125 : 12,50 x 100 = x 60 % = 63,6 2BAIK ( ) 10,5 : 12,50 x 100 = x 60 % = 50,4 3CUKUP ( ) 7,87 : 12,50 x 100 = 62,96 62,96 x 96 % = 37,77 4KURANG ( ) 6,3 : 12,50 x 100 = 50,4 56 x 60 % = 33,6 5BURUK ( 50 KE BAWAH) 5,25 : 12,50 x 100 = x 60 % = 27,6 CONTOK Penetapan SKP jenjang Pertama Pangkat III/b dengan nilai kinerja amat baik dan memperoleh angka kredit 12,5 maka SKP nya ditetapkan sbb : (AK yg diperoleh : AK Penjenjangan x 100 = SKP) Angka kredit standar yang harus dikumpulkan untuk III/b 50 : 4 = 12,5

47 •Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah. Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya). Selama di jabatan lama dan dijabatan baru dibuat SKPnya, kemudian untuk menentukan hasilnya, dijumlahkan kemudian dibagi 2 (dua). •Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan dilaksanakan oleh PNS ybs. •Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan. •Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan. LAIN – LAIN

48 •SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka Penyusunan berlaku ketentuan sbb: a.Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan ke dalam SKP ybs. b.Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan. •Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/diperbantukan, maka penyusunan/penilaiannya dilakukan di tempat ybs dipekerjakan/ diperbantukan. •Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS (bencana alam/force major), maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telah ditetapkan. •Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural. LAIN – LAIN …

49 • PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai. • Ketentuan dan kewajiban menyusun SKP berlaku juga untuk CPNS. • Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarkhi. • Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarkhi. • Apabila pimpinan instansi atau PPK lowong, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Wakil Menteri. • Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan perpindahan pegawai harus memperhatikan jangka waktu penyusunan dan penilaian SKP. • DP3 PNS masih digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode April/Oktober 2014 dan/atau 2015, kenaikan gaji berkala, serta pengangkatan dalam jabatan.

50 1.Formulir Penilaian Prestasi Kerja yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada PNS yang dinilai oleh Pejabat Penilai. 2.Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan PNS yang dinilai berjauhan, maka formulir penilaian prestasi kerja dikirimkan pada PNS yang dinilai. 3.PNS yang dinilai, wajib mencantumkan tanggal penerimaan formulir penilaian prestasi kerja yang diberikan/dikirimkan kepadanya pada ruangan yang telah disediakan. 4.Apabila PNS yang dinilai, menyetujui atas penilaian terhadap dirinya, maka ybs membubuhkan tanda tangan pada tempat yang disediakan dan sesudah itu mengembalikan formulir penilaian prestasi kerja tsb kepada Pejabat Penilai paling lambat 14 hari kalender terhitung mulai ybs menerima formulir penilaian prestasi kerja. 5.Formulir penilaian prestasi kerja yang telah dibubuhi tanda tangan oleh PNS yg dinilai, dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai dlm waktu yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan. 6.Dalam hal seorang PNS pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain, Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. 7.Dalam hal seorang PNS pindah dari unit organisasi yang satu kepada unit organisasi yg lain dalam instansi yang sama, Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.

51 1.Penilaian Prestasi Kerja disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. 2.Penilaian Prestasi Kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun. 3.Penilaian Prestasi Kerja yang telah lebih dari 3 tahun tidak digunakan lagi. 4.Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS : a.Pegawai berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas dibuat rangkap 2 (dua), yaitu : 1) 1 rangkap untuk arsip instansi ybs 2)1 rangkap dikirimkan kepada Kepala BKN. b.Pegawai berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah dibuat rangkap 1 (satu). 5.Penilaian Prestasi Kerja PNS dapat dibuat melebihi jumlah rangkap.

52 1.Implementasi PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS efektif mulai tahun PNS wajib menyusun SKP setiap awal tahun. 3.PNS wajib mempunyai jabatan  jabatan struktural  jabatan fungsional • JF Umum • JF Tertentu

53


Download ppt "1 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP NOMOR 46 TAHUN 2011 Disampaikan oleh Tim Subbag Organisasi, Tata laksana dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Aceh Pada Sosialisasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google