Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes."— Transcript presentasi:

1 1 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 3: Perubahan wewenang di berbagai tingkat pemerintah dalam kesehatan 1

2 2 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan • Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 • Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai hal seperti : surveilans, perijinan, pelayanan rumahsakit, dan jaminan kesehatan. 2

3 3 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Isi 1. Perbandingan PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun Aplikasi Perubahan wewenang di berbagai hal : Surveilans, Perijinan, Pelayanan rumahsakit dan Jaminan Kesehatan 3

4 4 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Perbandingan PP 25 tahun 2000 dengan PP 38 tahun 2007 • PP No. 25 tahun 2000  tentang pembagian urusan pemerintah – Gagal memberikan pembagian urusan yang jelas – Penganggaran kesehatan  prinsip sentralisasi 4

5 5 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 • PP No. 38 tahun 2007  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sudah jelas (per-sub bidang masing-masing) (*lampiran PP No. 38/2007 Bidang Kesehatan) 5

6 6 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Aplikasi perubahan wewenang di berbagai hal : Surveilans, Perijinan, Pelayanan RS dan Jamkesmas • Surveilans – Pengelolaan ada di Pemerintah Pusat – Pemerintah daerah : Propinsi dan Kab/Kota  penyelenggaraan surveilans 6

7 7 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 • Perijinan – Pemberian Ijin wewenang dari Pemerintah Pusat – Pemerintah daerah : Propinsi dan Kab/Kota  wewenangnya memberikan rekomendasi 7

8 8 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 • Pelayanan Rumahsakit – Rumahsakit pemerintah merupakan lembaga pelaksana (Operator)  bukan UPT dinas – Rumahsakit daerah  korporatisasi 8

9 9 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 • Jaminan Kesehatan – Pemerintah pusat mengelola jaminan pemeliharaan kesehatan nasional – Pemerintah daerah : Propinsi dan kab/kota  menyelenggarakan/mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah 9

10 10 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bacaan Lebih Lanjut • _____.(2000). PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. • _____.(2007). PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. • _____. (2007). Penjelasan atas PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 10

11 11 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 • _____. (2007). Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. • Martineau, T. dkk. (2003). Decentralisation and the impact on Human Resource Management ini China and South Africa : SSR Project R7652, Final Report, July [http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/Mis_SPC/ R7652FullReport.pdf]. • Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia BPFE :Yogyakarta. 11


Download ppt "1 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google