Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER Oleh: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si 081 2262 3959.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER Oleh: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si 081 2262 3959."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER Oleh: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id. Disampaikan Di STAIN Salatiga, 31 Mei

2 I. Pendahuluan II. Isu-isu Gender Bidang Pendidikan III. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender IV. Pengertian Pendidikan berbasis Kesetaraan daan Keadilan Gender V. Manifestasi Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan gender  Manajemen Pendidikan Peka Gender  Pembelajaran Peka Gender  Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Peka Gender VI. Penutup Ruang Lingkup 2 2

3 1. PENDAHULUAN PEMBANGUNAN BELUM ADIL GENDER 3 3

4 pemberian tugas Domestik vs Publik pemberian tugas Domestik vs Publik Peran kepemimpinan Lk>Pr Peran kepemimpinan Lk>Pr Prestasi akademik Pr>Lk Prestasi akademik Pr>Lk Perlakuan bias gender (hukuman) 4 4 Silabus dan RPP bias gender Bahan ajar bias gender Budaya sekolah menguntungkan laki-laki Sarana prasarana belum responsif gender PUG pendidikan berdampak besar terhadap cara pandang dan tindak peserta didik di masa mendatang 2. Isu-isu Gender Pendidikan

5 EFA DAN MDGsUUD 1945UU 20 TAHUN 2003INPRES 9 TAHUN 2000PERMENDAGRI 15 TAHUN 2008PERMENDIKNAS 84 TAHUN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

6 Target Dakar (EFA) a •Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit, dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik. b •Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. c •Penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu. 6 6

7 TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) (Ada 8 target, 2 diantaranya pendidikan)  Menjamin bahwa sampai tahun 2015, semua anak, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar  Menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan lanjutan setidaknya pada tahun 2005 dan pada seluruh tingkat pendidikan tidak lebih dari tahun

8  UUD 1945: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ps. 31 ayat 1)  UU Nomor 20 Tahun 2003: Ps. 4 ay. (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ps. 5 ay. (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan... Lanjutan kebijakan

9 9 Inpres No. 9 Tahun 2000 (Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional) Diinstruksikan kepada: Menteri LPNK Set Lembaga Tinggi & Tertinggi Panglima TNI Bup/WLKT Gubernur Jaksa Agung Kapolri Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing

10 10 Permendagri No. 15 Tahun 2008 (Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah) Pasal 4 ayat (1)

11 5 Pasal 1 11

12 5... Lanjutan SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SATUAN PENDIDIKANINFORMAL/ Non Formal Pengarusutamaan gender DINAS PENDIDIKAN LOKUS 12

13 KERANGKA KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN Pemegang Kebijakan Pusat/ Prop/ Kab-Kota Kebijakan Responsif gender KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN Penerbit/ Penulis/ Satuan Pend/ Stakeholders. PSBG, Panduan BA, Pengelolaan Satua Pend. Responsif Gender Perencana & Pengelola Program Rencana & Program responsif gender WORKSHOP, RTD, FGD STUDI, WORKSHOP PENG.MODEL CAPACITY BUILDING STUDI KEBIJAKAN/ KEMITRAAN PSW PENGUATAN STAKEHOLDERS DATA & WEBSITE KEMITRAAN LSM MEDIA KIE LSM/ Org. Perempuan PKBG/ Life Skills Perempuan Masyarakat Berwawasan Gender PT/ PSW Analisis situasi/ Profil Gender Pendidikan Database/ Website Uploading Position Paper/ RAN - RAD SISTEM PENDATAAN SOSIALISASI 13

14 4. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) Pengertian: Pembangunan pendidikan dengan pendekatan KKG adalah pembangunan pendidikan yang mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender Prinsip dasar:  Kesetaraan gender: setiap manusia (laki-laki dan perempuan) dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin tanpa terkendala oleh jenis kelamin atau peran gender yang kaku.  Keadilan gender: setiap kegiatan pendidikaan harus memperhatikan perbedaan aspirasi, kepentingan serta kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya masing-masing. Mon - Ev PelaksanaanPerencanaan Kebijakan Responsif Gender 14

15 15 SATUAN PENDIDIKAN ASPEK AKADEMIK ASPEK SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN FISIK ASPEK LINGKUNGAN MASYARAKAT MEMPERHATIKAN SECARA SEIMBANG KEBUTUHAN SPESIFIK ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 5. Manifestasi Pendidikan berbasis KKG 15

16 ... Lanjutan Ciri Pendidikan Berwawasan gender Tidak ada lagi: Stereotipe Sub-ordinasi Marjinalisasi Beban ganda Kekerasan Simbolisasi perempuan Tidak ada lagi: Stereotipe Sub-ordinasi Marjinalisasi Beban ganda Kekerasan Simbolisasi perempuan Adil: Kesamaan akses, Partisipasi Kontrol Manfaat Adil: Kesamaan akses, Partisipasi Kontrol Manfaat Diskriminasi Negatif Diskriminasi Positif STRATEGI : Pengarusutamaan Gender & Affirmative Action 516

17 A. Budaya Sekolah B. Sarana dan Prasarana C. Administrasi Sekolah dan Pengelolaan SDM D. Pembiayaan/pendanaan sekolah Program sekolah peka gender dapat diartikan sebagai program sekolah yang menerapkan MBS berbasis kesetaraan gender PUG Diintegrasikan melalui tupoksi sekolah menerapkan MBS Indikator: 17

18 ... Lanjutan... Tujuan MBS responsif gender : mewujudkan sekolah yang berprestasi bagi peserta didik perempuan dan laki-laki dalam hal: ◦ Prestasi akademik; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi akademik berbentuk nilai UN, UAN yang tinggi, juara karya ilmiah, juara lomba-lomba akademik (seperti: Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan sebagainya). ◦ Prestasi non akademik; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi non akademik berupa semangat/kemauan belajar seumur hidup, mencintai ilmu, toleransi, disiplin, taat beragama, kerajinan, memiliki cita rasa seni yang tinggi. 18

19 Indikator Manajemen Pendidikan peka Gender 1. Penciptaan budaya sekolah peka gender  Menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis perbedaan jenis kelamin  Memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing  Menghindari terjadinya diskriminasi gender baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan  Menghilangkan stereotipi gender baik mengenai fungsi dan peran laki-laki maupun perempuan  Tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa verbal maupun non-verbal yang dapat menimbulkan pelecehan laki-laki maupun perempuan 19

20 2. 2. Sarana dan Prasarana  Tersedianya sarana-prasarana yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara laki- laki dan perempuan untuk menunjang fungsi reproduksi dan kultural  Menyediakan fasilitas yang seimbang dan tidak terjadi dominasi pemanfaatan sarana-prasarana atas dasar perbedaan jenis kelamin.  Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif semua anak laki-laki dan perempuan untuk melakukan percobaan melalui sarana untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan menyalurkan minat dan hobynya 20

21 3. Administrasi Sekolah dan Pengelolaan SDM  Tersedianya data yang terpilah antara laki- laki dan perempuan pada berbagai dokumen sekolah, baik pada indikator input, proses, dan hasil.  Peningkatan kemampuan dan pemahaman SDM tentang perlakuan yang adil dan setara di lingkungan sekolah 21

22 PEMBELANJAAN SPESIFIK GENDER PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG KESETARAAN GENDER PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG PUG 4. Pembiayaan/pendanaan Pendidikan 22

23 b. Proses Pembelajaran Peka Gender 23 PROSES PEMBELAJARAN PEKA GENDER PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN Silabus RPP Rombongan Bljr Bahan Ajar Pengelolaan Kelas Tk Pencapaian Kompetensi Lk a b a b c a b 23

24 Indikator Pembelajaran Peka Gender: 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Materi bahan Ajar 3. Metode Pembelajaran 4. Lingkungan 5. Pendidik 6. Penilaian hasil belajar... Lanjutan pembelajaran... 24

25 c. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN PEKA GENDER 25

26 KOMITE SEKOLAH RESPONSIF GENDER Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan dan demokratisasi pendidikan (Kepmendiknas 044 Tahun 2002). (Depdiknas, 2008: 33) 26

27 Indikator Komite Sekolah Responsif Gender AKSES:  Komite sekolah memberikan peluang yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan secara proporsional. PARTISIPASI:  Tidak terdapat peran-peran stereotipi perempuan dalam kepengurusan dan kegiatan komite sekolah. KONTROL:  Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis tanpa diskriminasi gender. MANFAAT:  Mendapatkan informasi dan hak-hak yang seimbang dari hasil kegiatan di sekolah untuk fungsi pembimbingan belajar anak di rumah dan mendukung kegiatan di sekolah. 27

28 Curriculum Vitae Nama:Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si Pendidikan:S1 Administrasi Negara Fisip UNS S2 Administrasi Negara-Fisipol UGM S3 Administrasi Negara-Fisipol UGM Pekerjaan:  Dosen S1 FISIP UNS  Dosen S2 Magister Administrasi Publik (MAP) UNS  Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender- LPPM UNS Jabatan Lain:Anggota Tim Pakar Gender-Depdiknas Pusat Alamat:Pusat Penelitian Dan Pengembangan Gender - LPPM UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta Telp (0271) ; Fax (0271) HP Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id 28

29 TERIMAKASIH 29


Download ppt "KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER Oleh: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si 081 2262 3959."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google