Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR PANGAN DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS (DIRJEN BINA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR PANGAN DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS (DIRJEN BINA."— Transcript presentasi:

1

2 SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR PANGAN DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS (DIRJEN BINA BANGDA) KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2010

3 PENDAHULUAN KONDISI PEREKONOMIAN 1.Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran masih relatif tinggi; 2. Krisis energi (fuel), keuangan (financial) dan pangan (food), telah mendorong penurunan harga pangan. 3. Pertumbuhan Ekonomi melambat; 4. Tidak seimbangnya pengembangan sektor moneter & sektor riil; 5. Iklim Investasi belum kondusif. Sudah semakin membaik, namun demikian:

4 KENDALA DAN FAKTOR DAYA TARIK INVESTASI DAERAH Sumber : KPPOD TAHUN 2006

5 KELEMBAGAAN / PERDA 1.Kepastian Hukum (Konsistensi Peraturan, Penegakan Hukum, Pungli, Hubungan Eksekutif dan legislatif) 2.Pelayanan Birokrasi (Birokrasi Pelayanan dan Penyalahgunaan Wewenang) 3.Keuangan Daerah (Struktur Pungutan, Komitmen Pemda dalam Penyediaan Infrastruktur) 4.Peraturan Daerah (Pajak dan Retribusi)

6 Komitmen Pemerintah perlu mengeluarkan paket kebijakan iklim investasi berupa : Inpres Nomor 3 Tahun K-36P-85T

7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

8 UU No. 32/2004, (Psl 176) INSENTIF dan/atau KEMUDAHAN PERDA  Tata Cara  Kriteria  Dasar penilaian  Jenis usaha prioritas  Bentuk Insentif dan Kemudahan  Binwas PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Iklim Investasi Kurang kondusif BENTUK & KRITERIA PRINSIP INVESTOR ALUR PIKIR SUBSTANSI PP 45/06 TUJUAN Mendorong Percepatan Peningkatan Penanaman Modal di Daerah

9 BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Pemberian Insentif dapat berbentuk: Pemberian Insentif dapat berbentuk: pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal  Pemberian kemudahan dapat berbentuk:  penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;  penyediaan sarana dan prasarana;  penyediaan lahan atau lokasi;  pemberian bantuan teknis; dan/atau  percepatan pemberian perizinan. (Pasal 3)

10 Umum Kepabean & Cukai Perpajakan UKM & Koperasi Ketenagakerjaan Merumuskan pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah Peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa Penyederhanaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK Penyempurnaan PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Tim bersama untuk mengawasi penyusunan Raperda dan Evaluasi Perda Permendagri dengan rekomendasi Menkeu Permendagri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tugas Depdagri Output 5K Tugas Depdagri dalam Implementasi Paket Inpres 3/2006

11 KONDISI DAN HARAPAN PERIZINAN 1.waktu mulai usaha panjang (151 hari), 2.persyaratan terlalu banyak 3.kurang adanya kepastian hukum 4.banyaknya pungli menimbulkan biaya tinggi 5.proses berbelit- belit 6.pengurusan izin parsial (banyak pintu) 7.terkesan rigid dan tidak ramah  Proses sederhana dan mudah.  memulai usaha pendek (15 Hari).  Kejelasan aturan, akuntabilitas, transparan, partisipatif, demokratis dan meminimalisasi biaya tinggi.  Adanya SKPD (OSS)  SDM profesional. Pelayanan Publik UU Dasar 1945 UU 32 Tahun 2004 Inpres 3 Tahun 2006 Iklim Investasi GLOBALISASI REFORMASI UP MINAT INVESTASI LOW PROSES DEREGULASI MINAT INVESTOR

12 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (14 BAB – 30 PASAL)

13 INPRES 3/ 2006 (5K, 36P, 85 T) PENYEDERHANAAN -IZIN -WAKTU -PROSEDUR -BIAYA IZIN MINAT INVESTOR ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PERMENDAGRI NO 24/2006) NON IZIN PPTSP KAB/KOTA DEPDAGRI (4 TINDAKAN) PELAYANAN PUBLIK KEPERCAYAAN DEPDAGRI KELEMBAGAAN TATA LAKSANA SDM KEWENANGAN DEP TEKNIS JENIS IZIN PERSYARATAN IZIN WAKTU BIAYA PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU/ SATU ATAP UNTUK UKMK

14 MANFAAT PTSP TERHADAP PEMDA •Mengurangi beban administratif; •Menyumbang peningkatan pendapatan daerah; •Memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik; •Pencegahan KKN.

15 MANFAAT DARI PTSP •PENGURANGAN WAKTU DAN BIAYA Jenis Izin Rata-Rata SebelumSesudah 1. Izin HO a. Time (Days)505 b. Total Cost (thousand Rp) Izin Industri a. Time (Days)455 b. Total Cost (thousand Rp) SIUP a. Time (Days)255 b. Total Cost (thousand Rp) TDP a. Time (Days)325 b. Total Cost (thousand Rp) SUMBER : The Asia Foundation, 2006

16 NoPemerintah DaerahJumlah 1Provinsi12 2Kabupaten249 3Kota80 Total341 Daerah Yang Telah Membentuk PTSP ( Per 20 Jan 2010 )

17 No Lembaga / Daerah Prov.Kab.KotaTotal 1Badan Dinas Kantor Unit Total Bentuk Kelembagaan PTSP

18 KUNCI SUKSES •PERSAMAAN PERSEPSI TENTANG PTSP •KOMITMEN PIMPINAN DAERAH & SKPD TERKAIT •DUKUNGAN STAKEHOLDER LAIN (DPRD, PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT) •DUKUNGAN ANGGARAN •ASSISTENSI TEKNIS DARI LEMBAGA PROFESSIONAL

19 NoTahunJumlahKet Bermasalah Bermasalah Terselesaikan Peraturan Daerah Yang Bermasalah dan Terselesaikan Catatan Yang Bermasalah : 1.Sektor Transportasi 15% 2.Sektor Industri & Perdagangan 13% 3.Sektor Pertanian 12% 4.Sektor Kehutanan 10%

20 SUPREMASI HUKUM DEREGULASI TRANSPARANSIPARTISIPASI KOMITMEN GOOD INVESMENT GOVERNANCE KESIMPULAN

21 AGENDA 100 HARI MENDAGRI a.Melalui Peraturan Bersama 5 Menteri yaitu Mendagri, Menhukham, Mendag, Menakertrans dan BKPM, Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dari 60 hari menjadi 17 hari. b.Proses perizinan telah dilakukan dengan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Secara Elektronik) dimulai di Kota Batam, untuk selanjutnya seluruh Indonesia. c.Meningkatkan Binwasdal bagi percepatan pemberian pelayanan perizinan.

22 REFORMASI KELEMBAGAAN • Kebijakan Pemerintah Daerah (Perda); • Pelayanan publik dan prilaku aparatur; • Kepastian hukum; • Kepemimpinan Kepala Daerah.

23

24 TUJUAN PPTSP  Meningkatkan kualitas layanan publik;  Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. SASARAN PPTSP  Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;  Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;

25 PENYEDERHANAAN PELAYANAN ADALAH UPAYA PENYINGKATAN TERHADAP WAKTU, PROSEDUR, DAN BIAYA PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN. PENYEDERHANAAN : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ADALAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG PROSES PENGELOLAANNYA MULAI DARI TAHAP PERMOHONAN SAMPAI KE TAHAP TERBITNYA DOKUMEN DILAKUKAN DALAM SATU TEMPAT. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

26 KEWAJIBAN PPTSP (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)  Memberikan pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (Pasal 7 ayat 1).  Mengelola administrasi perijinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan perda (Pasal 7 ayat 2).  Memiliki basis data (Pasal 15 ayat 1).  Menyediakan dan menyebarkan informasi dengan melibatkan aparat pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan (Pasal 16 ayat 2).

27 3. PRINSIP DASAR Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan PRINSIP : a. Kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. b. Kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu. c. Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas; d. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal; e. Efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik. (Pasal 2)

28 5. KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL •memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; •menyerap banyak tenaga kerja lokal; •menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; •memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; •memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; •berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; •termasuk skala prioritas tinggi; •termasuk pembangunan infrastruktur; •melakukan alih teknologi; •melakukan industri pionir; •berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; •melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; •bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau •industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri. (Pasal 5)

29 NegaraRank Singapore1 Thailand18 Malaysia25 China93 Vietnam104 India134 Indonesia135 PERINGKAT KEMUDAHAN BERBISNIS (IFC 2006) SURVEY TERHADAP 175 NEGARA

30 NONEGARARANKING JENIS IZIN WAKTU TAX RATE (% dari profit) 1SINGAPURA166 hari28,8 % 2THAILAND18833 hari40,2 % 3MALAYSIA25930 hari35,2 % 4VIETNAM hari42,6 % 5PHILPINA hari53,0 % 6INDONESIA hari37,2 % 7KAMBOJA hari22,3 % 8LAOS hari32,5 % 9TIMOR LESTE hari59,2 % SUMBER : DOING BUISSNES 2006 (WORLD BANK) MEDIA INDONESIA, 7 SEPTEMBER 2006

31 CONTENT Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan dan Saran Bab III Penyederhanaan Pelayanan Bab IV Perangkat Daerah PPTSP Bab V Proses, waktu dan biaya pelayanan Bab VI Sumber Daya Manusia Bab VII Keterbukaan Informasi Bab VIII Penanganan Pengaduan Bab IX Kepuasan Masyarakat Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Kerjasama Bab XII Pelaporan Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

32 Lanjutan…  Menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media sesuai kondisi daerah (Pasal 18).  Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (Pasal 19).  Melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 20).  Pegawai PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya dan diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walilota sesuai dengan kemampuan daerah (Pasal 13 ayat 2).

33 Kewajiban Bupati/Walikota a.Membentuk perangkat daerah pengelola perizinan dan non perizinan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Permendagri diterbitkan (Pasal 29). b.Menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi proses, waktu dan biaya : -Proses penyelenggaraan perijinan dilakukan untuk satu jenis perijinan tertentu atau perijinan parallel. (Pasal 9 ayat 2); -Jangka waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak persyaratan administrasi lengkap/terpenuhi. (Pasal 15); -Besarnya biaya dihitung sesuai tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Pasal 12 ayat 1);

34 Lanjutan… c.Mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada PPTSP (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mempercepat proses pelayanan. ( Pasal 6); d.Melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Permendagri. (Pasal 27).

35 KEWAJIBAN GUBERNUR a.Sosialisasi Permendagri kepada seluruh Bupati/Walikota dan Masyarakat di wilayahnya. (Pasal 23); b.Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang perkembangan proses pembentukan PPTSP dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwilayahnya berdasarkan laporan Bupati/Walikota. (Pasal 27 ayat 2); c.Menetapkan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk daerah percontohan di wilayahnya (Pasal 22);

36 d. Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan (Pasal 25 ayat 2) terhadap:  Peraturan Daerah tentang pembentukan PPTSP;  Pengintegrasian program PPTSP dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penyediaan anggaran;  Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;  Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung PPTSP;dan  Kinerja PPTSP berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang- undangan.


Download ppt "SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR PANGAN DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS (DIRJEN BINA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google