Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU GARTI SRI UTAMI KEPALA BAGIAN MUTASI JABATAN DAN TENAGA FUNGSIONAL NONDOSEN BIRO KEPEGAWAIAN IBIS Hotel.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU GARTI SRI UTAMI KEPALA BAGIAN MUTASI JABATAN DAN TENAGA FUNGSIONAL NONDOSEN BIRO KEPEGAWAIAN IBIS Hotel."— Transcript presentasi:

1

2 1 PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU GARTI SRI UTAMI KEPALA BAGIAN MUTASI JABATAN DAN TENAGA FUNGSIONAL NONDOSEN BIRO KEPEGAWAIAN IBIS Hotel - JAKARTA 2012

3 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 Pasal 17 ayat (1) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu •seseorang duduk dalam jabatan tertentu •seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya •seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu Pasal 17 ayat (2) Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi dasar pembentukan PNS profesional Dengan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi

4 3 3 ( pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )  PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat  Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai : * Kompetensi * Prestasi kerja * Jenjang pangkat * Syarat obyektif lainnya PENGANGKATAN DALAM JABATAN

5 4  SETIAP PNS PUNYA PERAN YANG JELAS DALAM PENCAPAIAN MISI ORGANISASI  ANTARA JABATAN DAN PEGAWAI SESUAI KOMPETENSINYA  PENILAIAN KINERJA OBJEKTIF (SKI- standar kinerja individu)  PNS JELAS ALUR KARIERNYA

6 5 Susunan Jabatan: ~ Jab.Struk ~ Jab.Fung ANJAB Peta Jabatan/ Formasi jabatan Rumpun Jab - Peringkat Jab Persyaratan Jabatan Stand. Komptnsi Jabatan Analisis Kebutuhan Pegawai Formasi Pegawai Pengangkatan PNS Penilaian Kinerja & Diklat MUTASI KEPEG: * Peng- angkatan dlm Jab *Kenaikan Pangkat *Kenaikan Jabatan PNS PROFESIONAL STRATEGI PEMBINAAN PNS 1. Jab. Struktural 2. Jabfung Tertentu

7 6 JABATAN memimpin unit kerja dengan tugas manajerial Pengelompokkan tugas teknis non manajerial tanpa jenjang, KARIER: KP REGULER, ditetapkan oleh PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN setempat Contoh: Caraka, Pengumpul Data, Pengolah data, Pemroses Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, dll Pengelompokkan tugas teknis non manajerial, berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, bersifat kemandirian; ditetapkan oleh MENTERI PAN dan RB Contoh: Dosen, Guru, Auditor, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Lab Pendidikan; 115 JFT

8 7 7 JABATAN FUNGSIONAL : keahlian dan/atau keterampilan spesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik JABATAN STRUKTURAL : kepemimpinan dan manajerial serta mempunyai kode etik KOMPETENSI INTI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

9 8 8 PERSPEKTIF PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL 1.Kedudukan dalam organisasi jelas 2.Tugas terstruktur dan berjenjang 3.Kemandirian dalam tugas diakui 4.Pengembangan sistem kompensasi 5.Pembentukan nilai melalui etika profesi

10 9 9 PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL 1.PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional; 2.Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatan struktural; 3.Kewenangan yang ada pada jabatan struktural di- anggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional; 4.Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas; 5.Masih dipandang sbg jabatan alternatif; 6.Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP; 7.Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengem- bangkan jabatan fungsional.

11 10 TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS

12 11 PNS yang menduduki JFU untuk dapat diangkat ke dalam JFT  SLTA  Diploma  Sarjana  Pasca Sarjana

13 12 Pengangkatan PNS Jabatan Fungsional Umum Ke Dalam Jabatan Fungsional Tertentu  Dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain  Mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatan fungsional tertentu yang akan diduduki * Konsekuensi penyelenggaraan diklat diperlukan anggaran

14 13 Horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama. Vertikal yaitu perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi. Diagonal yaitu perpindahan jabatan struktural umum ke dalam jabatan struktural khusus atau sebaliknya atau dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya.

15 14 PEJABATSTRUKTURAL TENAGA TEKNIS STRATEGIS 1. PENELITI; 2. PEREKAYASA; 3. PRAKOM 4. STATISTISI; 5. PRANATA LAB PEND; 6. WIDYAISWARA; 7. PUSTAKAWAN; 8. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN; 9. PRANATA HUMAS; 10. ANALIS KEPEGAWAIAN 11. ARSIPARIS; 12. FUNGSIONAL UMUM

16 15 JUMLAH PNS KEMDIKNAS KEADAAN : MARET 2010 No KELOMPOK JABATANJUMLAH TOTAL JUMLAH PNS KEMENDIKNAS PEJABAT STRUKTURAL PEJABAT FUNGSIONAL a. DOSEN b. PAMONG BELAJAR 294 c. WIDYAISWARA d. PENELITI 264 e. PEREKAYASA 90 f. PUSTAKAWAN g. PRANATA HUMAS 78 h. PRANATA KOMPUTER 7 i. ANALIS KEPEGAWAIAN 41 j. ARSIPARIS 536 k. AUDITOR 283 l. PARAMEDIS 28 Jumlah PEJABAT FUNGSIONAL PEJABAT FUNGSIONAL UMUM

17 16 UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 PP Nomor 16 Tahun 1994 PP Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2003 PP Nomor 9 Tahun 2003 Keppres Nomor 87 Tahun 1999 Keputusan/Peraturan Menpan (masing-masing Jafung) Surat Keputusan Bersama (Juklak Jafung)

18 17 • MINIMAL S1 • LITBANG, KONSEP/ TEORI • METODE OPERASIONAL • PENERAPAN DISIPLIN ILMU • MINIMAL SMU/SMK • MAKSIMAL D3 • TEKNIS OPERASIONAL • PENERAPAN KONSEP/ METODE OPERASIONAL • AHLI UTAMA IV/d – IV/e • AHLI MADYA IV/a – IV/c • AHLI MUDA III/c – III/d • AHLI PERTAMA III/a – III/b • PENYELIA III/c – III/d • PELAKSANA LANJUTAN III/a – III/b • PELAKSANA II/b – II/d • PELAKSANA PEMULA II/a CONT: PRANATA KOMPUTER, ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA LAB PENDIDIKAN

19 18 DASAR HUKUM: 1. Keputusan Menpan Nomor 66/KEP/M.PAN/7/ Keputusan Bersama Kepala Biro Pusat Statistik dan Kepala BKN: Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 Nomor 04 Tahun Peraturan Presiden Indonesia No 39 Tahun 2007

20 19 TUGAS POKOK : Merencanakan Menganalisis Merancang Mengimplementasikan Mengembangkan dan atau Mengoperasikan SISFO BERBASIS KOMPUTER

21 20 JENJANG JABATAN PRANATA KOMPUTER

22 21 PK PELAKSANA PEMULA II/aII/bII/cII/dIII/aIII/bIII/cIII/d UTAMA  PENUNJANG  Jumlah %Unsur JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG & ANGKA KREDIT PK PELAKSANA LANJUTAN PK PENYELIA JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL

23 22 JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

24 23 Dasar hukum: • Keputusan Menpan Nomor 117/Kep/M.PAN/10/2003 • Keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala LIN Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003 • PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2007

25 24 TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi:  perencanaan pelayanan informasi & kehumasan,  pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, & pelaksanaan hubungan personil;  pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

26 25 ARSIPARIS DASAR HUKUM 1. PERATURAN MENPAN No. PER/3/M.PAN/3/2009 ttg Jabfung Arsiparis dan Angka Kreditnya 2.Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN No. 18 Tahun 2009 dan No. 21 Tahun 2009 tentang Juklak Jabfung Arsiparis dan Angka Kreditnya 3.KEPPRES RI NO. 46 Tahun 2007

27 26 PENGERTIAN & TUGAS POKOK Arsiparisadalah PNS yg diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan.  Tugas pokok Arsiparis: melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi: ketatalaksanaan kearsipan, pengolahan arsip,perawatan da pemeliharaan arsip, pelayanan kearsipan, dan publikasi kearsiapan; bimbingan dan supervisi kearsipan dan akreditasi dan sertifikasi kearsipan.

28 27  PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 03 TAHUN 2010 tentang JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA  PLP: Jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tg jawab,dan wewenang unt melakukan pengelolaan lab pendidikan yg diduduki PNS dengan HAK dan KEWAJIBAN yg diberikan oleh pej yg berwenang

29 28  Pengertian LAB: unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistemastis untuk kegiatan PENGUJIAN, KALIBRASI, dan/atau PRODUKSI dalam skala terbatas, dengan menggunakan PERALATAN & BAHAN berdasarkan METODE keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kpd masyarakat.

30 29 PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN tentang Jabfung PLP telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan PLP melalui PENYESUAIAN/INPASSING (akan berakhir pada 30 Juni 2012) dengan ketentuan sebagai berikut:

31 30 PERSYARATAN 1.Berijazah SMA 2.Pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c 3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK 1. Berijazah S1/DIV 2. Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK

32 31 1. Ijazah pendidikan formal tertinggi 2. SK kenaikan pangkat 3. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium, yang ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian minimal eselon II (Kalau di UNiv/Ins: Kepala BAUK; Poltek: Kabag AUK)

33 32 PENGANGKATAN DALAM JABFUNG  Penyesuaian/Inpassing  Pengangkatan pertama kali-formasi khusus CPNS  Perpindahan dari jabatan lain (Struktural/Fungsional)

34 33 SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain: PERSYARATAN PRANATA ANALIS KEPEGAWAIAN ARSIPARIS KOMPUTERHUMAS TERAMPIL 1. Pendidikan/ijazah 2. Pangkat 3. DP3 1 tahun terakhir 4. Diklat 5. Usia, 5 tahun sebelum BUP jab terakhir 6. Memiliki pengalaman /telah melaksanakan tugas di bidang jabfung 7. Memenuhi AK yang dipersyaratkan SLTA/DI II/a Baik Tekn. Informasi 51 tahun 2 th V SLTA II/a Baik Inforhum 51 th 2 th V DIII II/b Baik Adm. Kepeg. 51 th 2 th V DII II/c Baik Kearsipan 51 th 3 th V

35 34 SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain: PERSYARATAN PRANATAANALIS KEPEGAWAI AN ARSIPA RIS KOMPUTERHUMAS AHLI 1. Pendidikan 2. Pangkat 3. DP3- I tahun terakhir 4. Diklat 5. Usia, 5 tahun sebelum BUP 6. Telah melaksanakan tugas di bidang jabfung ybs 7. Memenuhi AK S1/DIV III/a Baik Teknologi informasi 51/55 th 2 th S1/DIV III/a Baik Infor.dan kehumas 51/55 th 2 th S1/DIV III/a Baik Adm.kepeg 51/55 th 2 th S1/DIV III/a Baik Kearsip an 51/55 th 3 th

36 35 PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN JABATAN PUSTAKAWAN (PERPINDHAN DARI JABATAN LAIN) PENGALAMAN GOLONGANKERJA JFTPENDIDIKANDIKLAT FUNGSIONALUSIASUBSTANSI PUSTAKAWANDIIDIKLAT PUST TERAMPILII/b2 TAHUN TERAMPILPUSDOKINFOBAGI NONPUSDOKINFO5 tahun sebelum BUP jabatan terakhir yang diduduki PUSTAKAWANSIDIKLAT PUST AHLIIII/a2 TAHUN AHLIPUSDOKINFOBAGI NONPUSDOKINFO5 tahun sebelum BUP jabatan terakhir yang diduduki

37 36 KEUNGGULAN JABFUNG TERTENTU  Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan/pej struktural  Dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan golongan penggajian  Standar pengukuran kinerja individual lebih obyektif  Menerima tunjangan jabatan bukan tunjangan fungsional umum per golongan

38 37 PROSEDUR PENGANGKATAN PIMPINAN UNIT KERJA SESJEN U.P. KAROPEG BERKAS USUL 1.SRT PERNYATAAN TELAH MELAKS KEG. 2. DUPAK +BUKTI FISIK 3. SK KP & JABATAN TERAKHIR 4. IJAZAH 5. STTPL DIKLAT ARSIPARIS 6. DP3, 1 TH TERAKHIR SYARAT TIM PENILAI *) MENILAI & PERTIMBANGAN OK? PAK & SK JABATAN SRT PENGEMBALIAN SESJEN ATAU PEJ YG DIBERI KUASA Y T A A Y T A *): MADYA-UTAMA TPP: ANRI A.PELAKSANA S.D. MUDA: TPI/ DEPDIKNAS

39 38 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI • KETUA merangkap ANGGOTA • WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA • SEKRETARIS merangkap ANGGOTA • sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI DARI: •Unsur Kepegawaian •Unsur unit teknis •Pejabat fungsional TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 (Pasal 8 ayat 2)

40 39  Januari untuk kenikan pangkat April  Juli untuk kenaikan pangkat Oktober D engan ketentuan penilaian untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat. Kenaikan jabatan dimungkinkan minimal setelah 1 tahun dalam jabatan.

41 40 dikecualikan dari ujian dinas pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan.

42 41  Dokumen kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu dengan angka kredit: 1. SK jabatan terakhir 2. SK kenaikan pangkat terakhir 3. DP3 - 2 tahun terakhir 4. ASLI PAK jabatan fungsional terakhir 5. Kartu Pegawai (Karpeg)dan konversi NIP 1 set

43 42 SANKSI: BEBAS SEMENTARA & BERHENTI PEMBEBASAN SEMENTARA: 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS; 3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya; 4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; 5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. 6. Apabila dalam waktu 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

44 43 PEMBEBASAN SEMENTARA -ARSIPARIS PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN Arsiparis/Analis Kepeg Penyelia (III/d), dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan 10 angka kredit. Arsiparis Utama (IV/e), dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan 25 angka kredit. Analis Kepeg Madya (IV/c), apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 AK dari kegiatan tugas pokok.

45 44 SANKSI: PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

46 45 P ejabat fungsional kategori KETERAMPILAN yang memperoleh ijasah DIV/S1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional kategori KEAHLIAN apabila : ~ kualifikasi pendidikan sesuai ~ kualifikasi pendidikan sesuai ~ lulus diklat kompetensi kategori keahlian ~ lulus diklat kompetensi kategori keahlian ~ telah menduduki golongan ruang III/a ~ telah menduduki golongan ruang III/a ~ memenuhi angka kredit yang ditentukan ~ memenuhi angka kredit yang ditentukan ~ setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal baik ~ setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal baik

47 46 SE KA. PERPUSTAKAAN NASIONAL NO. SE: 031a/i/bb/I.2006 Tgl 9 Januari 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGKA KREDIT SUBUNSUR PENDIDIKAN SEKOLAH, PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN, DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH  S1 PERPUSTAKAAN ATAU S1 BIDANG LAIN DITAMBAH DIKLAT ALIH JALUR YG SEBELUMNYA DIHARUSKAN MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI

48 47 TUNJANGAN JABATAN KEPPRES NO. 39 TAHUN 2007 J A B A T A NTUNJANGAN (Rp.) Pranata Pranata Komputer Utama ,- Komputer Ahli Pranata Komputer Madya ,- Pranata Komputer Muda ,- Pranata Komputer Pertama ,- Pranata Pranata Komputer Penyelia ,- Komputer Terampil Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan ,- Pranata Komputer Pelaksana ,- Pranata Komputer Pelaksana Pemula ,-

49 48 TUNJANGAN JABATAN PERPRES NO. 29 TAHUN 2007 J A B A T A NTunjangan PRANATA HUMAS AHLI Pranata Humas MadyaRp ,- Pranata Humas MudaRp ,- Pranata Humas PertamaRp ,- PRANATA HUMAS TERAMPIL Pranata Humas PenyeliaRp ,- Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Rp ,- Pranata Humas Pelaksana Rp ,- Pranata Humas Pelaksana Pemula Rp ,-

50 49 TUNJANGAN UMUM PNS PERPRES NO 12 TAHUN 2006 NoGOLONGAN BESAR TUNJANGAN IV III II I Rp ,00,- Rp ,00,- Rp ,00,- Rp ,00,-

51 50 Sistem karier KEPANGKATAN menggunakan kenaikan pangkat reguler berdasarkan PP 99 Thn 2000 jo PP 12 Thn PEMBINAAN JABFUNG UMUM

52 51 Kenaikan Pangkat Reguler berdasarkan IJAZAH yang dimiliki (Pasal 8 PP No. 99 Tahun 2000) GOLONGAN RUANG STTB Pengatur MudaII/a SD PengaturII/c SLTP Pengatur Tk.III/d SLKTP Penata Md Tk.IIII/b SLTA, SLKTA, DI, DII PenataIII/c SM, SGPLB, DIII, Sarmud, Akademi, Bakaloreat, Penata Tk.IIII/d S1, DIV PembinaIV/a Dokter, Apateker, S2, yg setara Pembina Tk.IIV/b Doktor (S3)

53 52 KENAIKAN PANGKAT KARENA MEMPEROLEH IJAZAH (Pasal 18 PP No. 99 Tahun 2000) STTB yg diperoleh PANGKAT, GOL/RUANG SAAT INI DAPAT DINAIKKAN SLTPI/b ke bawahI/c SLTA, DII/d ke bawahII/a SGPLB, DIIII/a ke bawahII/b SM, Akademi, DIIIII/b ke bawahII/c S1, DIVII/d ke bawahIII/a Dokter, Apoteker, S2III/a ke bawahIII/b Doktor (S3)III/b ke bawahIII/c

54 53  BUP PNS 56 Tahun: (PS 4 PP No. 32 Tahun 1979) BUP PUSTAKAWAN KEPPRES NO. 102 TAHUN 2003 UTAMA GOL IV/d & IV/e PENYELIA MUDA MADYA PELAKSN PELKSN LNJT PERTAMA

55 54


Download ppt "1 PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU GARTI SRI UTAMI KEPALA BAGIAN MUTASI JABATAN DAN TENAGA FUNGSIONAL NONDOSEN BIRO KEPEGAWAIAN IBIS Hotel."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google