Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN UNTUK PENYEDIAAN AKSES PADA LISTRIK KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN Jakarta, 7 Juni 2012 disampaikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN UNTUK PENYEDIAAN AKSES PADA LISTRIK KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN Jakarta, 7 Juni 2012 disampaikan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN UNTUK PENYEDIAAN AKSES PADA LISTRIK KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN Jakarta, 7 Juni 2012 disampaikan oleh: Hasril Nuzahar Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

2 Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Ketenagalistrikan (berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)  Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (pasal 2 ayat (2)).  Penyediaan Tenaga Listrik  Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:  Kelompok masyarakat tidak mampu  Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang  Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan  Pembangunan listrik perdesaan (pasal 4 ayat (3))

3 Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik (berdasarkan draft RUKN )  Pengembangan kapasitas penyediaan tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat serta meniadakan rencana pengembangan pembangkit BBM.  Pengembangan sistem transmisi tenaga listrik diarahkan kepada pertumbuhan sistem, peningkatan keandalan sistem dan mengurangi kendala pada sistem penyaluran serta adanya pembangunan pembangkit baru.  Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan penjualan tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan.

4 Infrastruktur Ketenagalistrikan Nasional : Transmisi yang sudah ada : Transmisi yang direncanakan : Pembangkit Listrik • KAPASITAS PEMBANGKIT : MW • PANJANG JARINGAN TRANSMISI: KV : kms KV : kms KV : kms KV : kms KV : kms KV : kms - 70 KV : kms - 70 KV : kms • PANJANG JARINGAN DISTRIBUSI: - JTM : kms - JTM : kms - JTR : kms - JTR : kms SUMATERA : • Pembangkit: MW (15%) • 275 kV : kms • 150 kV : kms • 70 kV : 332 kms • JTM : kms • JTR : kms JAMALI : • Pembangkit: MW (74%) • 500 kV : kms • 275 kV : kms • 150 kV : kms • 70 kV : kms • JTM : kms • JTR : kms Nusa Tenggara: • Pembangkit: 282 MW (1%) • JTM : kms • JTR : kms KALIMANTAN : • Pembangkit: MW (4%) • 150 kV : kms • 70 kV : 123 kms • JTM: kms • JTR : kms SULAWESI : • Pembangkit: MW (4%) • 150 kV : kms • 70 kV : 833 kms • JTM : kms • JTR : kms MALUKU : • Pembangkit:233 MW (1%) • JTM : kms • JTR : kms PAPUA : • Pembangkit: 311 MW (1%) • JTM : kms • JTR : kms  Total kapasitas terpasang pembangkit nasional hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar MW, panjang transmisi tenaga listrik adalah kms, dan panjang jaringan distribusi tenaga listrik adalah kms.  Sistem kelistrikan yang telah terinterkoneksi dengan baik adalah sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera.

5 NAD 87,72% Sumut 83,98% Sumbar 77,72% Riau 78,17% Sumsel 72,71% Bengkulu 71,15% Babel 82,26% Lampung 70,40% Jakarta 100,00% Banten 68,17% Jabar 70,72% Jateng 77,31% Jambi 76,54% DIY 75,19% Jatim 72,05% Bali 69,77% NTB 52,88% NTT 39,92% Kalbar 65,37% Kalteng 67,28% Kalsel 75,65% Kaltim 63,44% Sulut 73,21% Gorontalo 54,69% Sulteng 64,84% Sultra 56,46% Sulsel 74,19% Malut 70,34% Maluku 70,80% Papua 29,25% Category : > 60 % % % Sulbar 64,12% Kepri 91,52% Papua Barat 58,24% Rasio Elektrifikasi

6 1.794, , , 8 0 DM BP SUMBAGUT , , 0 0 DM BP SUMBAGSELTENG 20 2,50 190,1 DM BP BL KHATULISTIWA 28,20 27,52 0,68 DM BP TERNATE BL 277,14 27,94 DM BP SULBAGUT BL 78,97 74,44 4,53 DM BP PALU BL 675,36 642,06 33,3 DM BP SULSEL BL 47,8 53, DM BP KENDARI BL 53,8 43,9 9,9 DM BP AMBON BL 52,00 51,77 0,23 DM BP JAYAPURA 4 8,90 41,6 7,3 DM BP KUPANG BL 144, ,73 8,99 DM BP LOMBOK BL DM BP BL JAMALI 287,24 273,57 13,7 DM BP MAHAKAM BL 35,80 26,11 9,69 DM BP BELITUNG BL 23,2 22,9 0,3 DM BP BL SAMPIT ,00 DM BP BL BARITO 90,40 88,14 2,26 DM BP BANGKA BL 12,4 249, ,00 241, ,90 -30,6 DM BP BATAM BL LEGEND: DM : Daya Mampu BP : Beban Puncak BL : Balance (=DM-BP) Kondisi Kelistrikan Nasional (April 2012) * Catatan: Data diambil pada saat beban puncak tertinggi

7 LEGEND: : Daya Mampu (MW) : Beban Puncak (MW) : Konsumsi Listrik Prakiraan Kondisi Kelistrikan 10 Tahun ke Depan  Sesuai RUPTL PLN , diperkirakan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional adalah sebesar 8,46% pertahun.  Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut dan mendukung program MP3EI, telah direncanakan penambahan kapasitas pembangkit hingga tahun 2020 sebesar MW atau rata-rata sebesar MW pertahun.  Memperhatikan bahwa kebutuhan tenaga listrik hingga tahun 2020 masih tinggi di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera, maka kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit terbesar adalah di sistem kelistrikan Jawa-Bali ( MW) dan Sumatera ( MW). Untuk itu, telah direncanakan pembangunan pembangkit berkapasitas besar seperti a.l. PLTU Mulut Tambang (MT) di Sumatera dan PLTU MW ultra super critical di Jawa-Bali.  Sedangkan untuk sistem kelistrikan lainnya (di luar Jawa-Bali dan Sumatera), penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk menyelesaikan kekurangan penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan.

8 Pengembangan Jaringan Transmisi & Distribusi * dalam kms  Sampai dengan tahun 2020, total panjang jaringan transmisi yang akan dikembangkan adalah sepanjang kms. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik masih merupakan pengembangan sistem dengan tegangan 500 kV dan 150 kV di sistem kelistrikan Jawa-Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV, dan 70 kV untuk sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali.  Memperhatikan bahwa pembangunan pembangkit baru lebih banyak di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera, maka untuk menyalurkan daya listrik tersebut, pembangunan jaringan transmisi di ke-dua sistem kelistrikan tersebut lebih dikembangkan dibandingkan dengan sistem kelistrikan lainnya. Khusus untuk Sumatera, disamping telah dikembangkan jaringan transmisi bertegangan 275 kV, direncanakan juga pengembangan jaringan transmisi bertegangan 500 kV untuk memudahkan pengiriman daya dari Sumbagsel yang kaya akan sumber energi primer ke demand di Sumbagut.  Sampai dengan tahun 2020, total panjang jaringan distribusi yang akan dikembangkan adalah sepanjang kms. Pengembangan jaringan distribusi tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan keandalan dan mengakomodasi tambahan pelanggan baru. TransmisiDistribusi TransmisiDistribusi TransmisiDistribusi TransmisiDistribusi Transmisi Distribusi TransmisiDistribusi TransmisiDistribusi * Sumber: RUPTL PLN

9 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam 10 Tahun ke Depan  Pembangkit Tenaga Listrik  Menyelesaikan pembangunan proyek MW Tahap I dan Tahap II  Menyelesaikan pembangunan pembangkit milik PLN dan IPP dalam program reguler  Menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi setempat.  Mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah yang berlimpah.  Mempercepat alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM.  Mendorong pembangunan PLTU berteknologi ultra super critical berkapasitas MW dalam upaya mengurangi emisi.  Transmisi Tenaga Listrik  Menyelesaikan pembangunan transmisi terkait pendukung proyek MW Tahap I dan Tahap II  Menyelesaikan de-bottlenecking transmisi tenaga listrik (misal: pembangunan transmisi 500 kV di sistem kelistrikan Sumatera sebagai backbone sehingga memudahkan pengiriman daya dari Sumbagsel yang kaya akan sumber energi primer ke demand di Sumbagut)  Mengembangkan sistem interkoneksi Jawa-Sumatera sehingga daya listrik dari PLTU MT yang besar di Sumatera dapat ditransfer ke Jawa.  Memperkuat sistem interkoneksi yang sudah ada di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera.  Mengembangkan sistem interkoneksi di sistem kelistrikan Kalimantan dan Sulawesi  Mengembangkan sistem interkoneksi Kalimantan Barat-Serawak dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik khususnya pada waktu beban puncak untuk menghindari pemakaian pembangkit BBM.  Mengembangkan sistem interkoneksi Sumatera – Penisula Malaysia dalam rangka mengoptimalkan operasi sistem dengan memanfaatkan perbedaan waktu terjadinya beban puncak antara ke-dua sistem tersebut.

10 Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik Bebarapa hambatan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik antara lain:  Keterbatasan kemampuan pendanaan, baik APLN maupun APBN  Lamanya proses perizinan/rekomendasi dari instansi terkait seperti: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah.  Permasalahan pengadaan/pembebasan lahan baik untuk pembangkit maupun transmisi (ROW)  Lamanya proses custom clearing di pelabuhan  Tumpang tindih wilayah pengembangan panas bumi dengan wilayah cagar alam dan atau wilayah taman nasional.

11 Rumah Tangga belum berlistrik Prioritas Daerah dgn RE < 40% daerah tertinggal dan desa nelayan Off Grid: • PLTS •Sistem sel surya dengan Lampu Hemat Energi On Grid: Setara 220 VA, Percepatan Lisdes dengan memperluas jaringan Listrik Murah dan Hemat (Rp/ kWh) Listrik Murah dan Hemat (Rp/ kWh) Listrik Murah dan Hemat (Rp/ kWh) Listrik Murah dan Hemat untuk Masyarakat Tidak Mampu

12 Aceh Sumut Sumbar 305 Riau 0 Kepri 275 Jambi 80 Sumsel 100 Bengkulu 20 Lampung 740 Banten DKI 265 Jabar Jateng DIY 0 Jatim Bali 220 NTB 235 NTT 25 Kalbar 425 Kalteng 100 Kalsel 0 Kaltim 190 Sulteng 70 Sultra 140 Gorontalo 30 Sulut 20 Sulsel 425 Maluku 0 Pabar 60 Papua 30 Babel 30 Malut 25 Sulbar 185 Jumlah RTS Nelayan yang mendapat program Listrik Murah dan Hemat adalah: RTS : Rumah Tangga Sasaran Sebaran Penyediaan Listrik Murah dan Hemat Untuk RTS Nelayan Tahun 2012

13 Aceh 600 Sumut 450 Sumbar 600 Riau 0 Kepri 150 Jambi 0 Sumsel 525 Bengkulu 450 Lampung 300 Banten 150 DKI 0 Jabar 150 Jateng 0 DIY 0 Jatim 375 Bali 0 NTB 600 NTT 975 Kalbar 450 Kalteng 75 Kalsel 150 Kaltim 225 Sulteng 750 Sultra 675 Gorontalo 225 Sulut 225 Sulsel 300 Maluku 600 Pabar 600 Papua Babel 75 Malut 525 Sulbar 375 Jumlah RTS Daerah Tertinggal yang mendapat program Listrik Murah dan Hemat adalah: Sebaran Penyediaan Listrik Murah Dan Hemat Untuk RTS Daerah Tertinggal Tahun 2012

14 Perkembangan Subsidi Listrik

15

16 29,354 26,750 30,477 31,077 31,602 33,823 37,403 44,178 49,190 53,358 Realisasi Rencana Eksisting realisasi Tambahan pembangkit baru Eksisting rencana REALISASI ( ) DAN RENCANA ( ) KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK NASIONAL Rencana tambahan pembangkit baru 2012: MW 2013: MW 2014: MW

17 PETA LOKASI PROGRAM PERCEPATAN MW TAHAP I SUMATERA 10 PROYEK (1.431 MW) 1.PLTU NAD – Meulaboh (2x110 MW) 2.PLTU SUMUT – Pangkalansusu (2x220 MW) 3.PLTU SUMBAR – Teluk Sirih (2x112 MW) 4.PLTU 1 RIAU - Bengkalis (2x10 MW) 5.PLTU 2 RIAU – Selat Panjang (2x7 MW) *) 6.PLTU KEP. RIAU -Tj. Balai Karimun (2x7 MW) 7.PLTU RIAU - Tenayan (2x110 MW) 8.PLTU 3 BANGKA – Bangka Baru (2x30 MW) 9.PLTU 4 BANGKA – Belitung (2x16,5 MW 10.PLTU LAMPUNG – Tj. Selaki (2x100 MW) JAWA-BALI 10 PROYEK (7.490 MW) 11.PLTU 1 BANTEN – Suralaya (1x625 MW) 12.PLTU 2 BANTEN - Labuan (2x300 MW) 13.PLTU 3 BANTEN - Lontar (3x315 MW) 14.PLTU 1 JABAR - Indramayu (3x330 MW) 15.PLTU 2 JABAR – Pelabuhan Ratu (2x350 MW) 16.PLTU 1 JATENG – Rembang (2x315 MW) 17.PLTU 2 JATENG – Cilacap Baru (1x660 MW) 18.PLTU 1JATIM – Pacitan (2x315 MW) 19.PLTU 2 JATIM - Paiton (1x 660 MW) 20. PLTU 3JATIM – Tj. Awar Awar (2x350 MW) NUSA TENGGARA 4 PROYEK (117 MW) 21.PLTU 1 NTB – Bima (2x10 MW) 22.PLTU 2 NTB – Lombok (2x25 MW) 23.PLTU 1 NTT – Ende (2x7 MW) 24.PLTU 2 NTT – Kupang (2x16,5 MW) KALIMANTAN 5 PROYEK (625 MW) 25.PLTU 1 KALBAR – Parit Baru (2x50 MW) 26.PLTU 2 KALBAR – Bengkayan (2x27,5 MW) 27.PLTU 1 KALTENG – Pulang Pisau (2x60 MW) 28.PLTU 1 KALSEL – Asam Asam (2x65 MW) 29.PLTU KALTIM – Tl. Balikpapan (2x110 MW) SULAWESI 4 PROYEK (220 MW) 30.PLTU SULUT – Amurang (2x25 MW) 31.PLTU GORONTALO – Anggrek (2x25 MW) *) 32.PLTU SULTRA– Kendari (2x10 MW) 33.PLTU SULSEL – Barru (2x50 MW) MALUKU 2 PROYEK (44 MW) 34.PLTU MALUT - Tidore (2x7 MW) 35.PLTU MALUKU – Ambon (2x15 MW) PAPUA 2 PROYEK (34 MW) 36.PLTU 1 PAPUA - Timika (2x7 MW) **) 37.PLTU 2 PAPUA – Jayapura (2x10 MW) INDONESIA BARAT (11 proyek: 1586 MW) INDONESIA TIMUR (14 Proyek: 835 MW) JAWA-BALI (10 Proyek: 7490 MW) TOTAL KAPASITAS: MW (35 Proyek)

18 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT DALAM FTP I PROGRAM MW TAHAP I KESDM Penanggung Jawab Program Pelaksana di Lapangan Penanggung Jawab Pembinaan & Pengawasan Pengadaan INSTANSI UTAMA INSTANSI PENDUKUNG Kemenko Ekonomi Kemen Ristek Kemenkeu Kemenhub KLH Kemenhut Kemen Perind BPNPemda • Koordinasi program • Penyelesaian hambatan • Alih teknologi • Jaminan pemerintah • Kebijakan fiskal • Pendanaan & pinjaman LN • Kemudahan pemeriksaan barang/material di pelabuhan • Izin pengerukan • Izin pemasangan SBNP • Izin jetty/pelabuhan khusus • Baku mutu lingkungan hidup • AMDAL • Izin pinjam pakai lahan/tukar guling • TKDN • Izin survey • Izin lokasi • Pembebasan lahan • Rekomendasi jetty • Izin penatagunaan tanah • Pembebasan lahan • Perencanaan ketenagalistrikan • Kebijakan pasokan batubara • Sertifikat Laik Operasi (SLO) • Penandasahan import barang selesai • Pendanaan transmisi terkait melalui APBN • Mismatch batubara dengan boiler • Endorsement perubahan kapasitas Catatan: dalam proses selesai RUPS PLN KBUMN Koordinasi/ fasilitasi

19 PROGRAM PERCEPATAN MW TAHAP II (Permen ESDM No. 01/2012) SUMATERA •PLTA: 476 MW •PLTP: MW •PLTU: 531 MW •PLTGB: 16 MW TOTAL: MW KALIMANTAN •PLTU:548 MW •PLTGB: 8 MW •PLTG: 280 MW TOTAL: 836 MW SULAWESI •PLTA: 190 MW •PLTP:145 MW •PLTU:360 MW •PLTGB: 16 MW TOTAL: 711 MW MALUKU + PAPUA •PLTP: 35 MW •PLTU:116 MW •PLTGB : 16 MW TOTAL: 167 MW BALI + NUSA TENGGARA •PLTP: 65 MW •PLTU: 70 MW •PLTGB: 8 MW TOTAL: 143 MW JAWA •PLTA : MW •PLTP: MW •PLTU: MW TOTAL: MW TOTAL •PLTA: MW •PLTP: MW •PLTU: MW •PLTGB : 64 MW •PLTG: 280 MW TOTAL: MW

20 Biaya : Pemeriksaan Instalasi Listrik, Penyambungan, Uang Jaminan Langganan DITANGGUNG (LEBIH MURAH) Penyambungan baru menjadi setara 220 VA dengan 57 kWh/bln (LEBIH HEMAT DARI 450 VA) PROGRAMPROGRAM PROGRAMPROGRAM Program Listrik Murah dan Hemat MURAH DAN HEMAT  On grid setara 220 VA (Tidak ada Biaya beban Abonemen 57 kWh/bln berbentuk voucher Rp  Off grid dengan PLTS/sistem sel surya yang dibangun Pemerintah MURAH DAN HEMAT  On grid setara 220 VA (Tidak ada Biaya beban Abonemen 57 kWh/bln berbentuk voucher Rp  Off grid dengan PLTS/sistem sel surya yang dibangun Pemerintah EXISTING : 450 VA  biaya beban Rp 4.950/bln  biaya pemakaian kWh Rp /bln (variabel).  Total : Rp Masih Terasa Mahal 1.2 PENGERTIAN MURAH DAN HEMAT


Download ppt "KEBIJAKAN UNTUK PENYEDIAAN AKSES PADA LISTRIK KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN Jakarta, 7 Juni 2012 disampaikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google