Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN OLEH: SARWO HANDHAYANI Disampaikan pada: Rakernas II Asosiasi Bappeda Seluruh Indonesia BANDA ACEH, 14 – 16 JULI 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN OLEH: SARWO HANDHAYANI Disampaikan pada: Rakernas II Asosiasi Bappeda Seluruh Indonesia BANDA ACEH, 14 – 16 JULI 2011."— Transcript presentasi:

1 INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN OLEH: SARWO HANDHAYANI Disampaikan pada: Rakernas II Asosiasi Bappeda Seluruh Indonesia BANDA ACEH, 14 – 16 JULI 2011

2 OUTLINE 1.LATAR BELAKANG 2.KERANGKA PIKIR 3.ALTERNATIF FORMAT 4.KESIMPULAN

3 LATAR BELAKANG RAKERNAS I di SURABAYA, 3 MARET Peningkatan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2.Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas program- program prioritas antara Pusat dan Daerah serta kerjasama antar daerah; 3.Percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau, Provinsi serta Kabupaten dan Kota; 4.Penataan Pengelolaan keuangan daerah. KESEPAKATAN

4 1.Memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang bersifat uniqueness tersebut serta pengalaman keseharian komunikasi lintas OPD maka perlu penyesuaian eselonering Kepala Bappeda Provinsi menjadi I B. Dengan demikian esselonering Sekretaris Daerah Provinsi menjadi I A, dan esselonering Inspektur Provinsi menjadi I B; 2.Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas perencanaan program-program prioritas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kerjasama antardaerah melalui komunikasi intensif dan terstruktur antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik dalam proses perencanaan sektoral maupun kewilayahan; REKOMENDASI RAKERNAS I di SURABAYA, 3 MARET 2010 LATAR BELAKANG

5 3.Percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau, Provinsi serta Kabupaten dan Kota melalui optimalisasi peran dan fungsi BKPRN agar tidak terjadi stagnasi pembangunan di Daerah; 4.Penataan pengelolaan keuangan daerah, melalui reformulasi DAU, DAK dan DBH, Dana Pendidikan 20 persen, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau; percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pembiayaan Pilkades dan Alokasi Dana Desa; Penatausahaan Bantuan Hibah; Penetapan regulasi besaran dana bencana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 5.Menyampaikan hasil kesepakatan Rakernas I Bappeda Seluruh Indonesia di Surabaya kepada Ketua Asoisiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, untuk mendapat dukungan lebih lanjut.

6 KERANGKA PIKIR Kompetensi & Kapasitas dalam menyelenggarakan Manajemen Perencanaan Pembangunan

7 LINGKUNGAN STRATEGIS Pemahaman Lingkungan Strategis akan membantu mengenali lingkup dan beban kerja (jobload) kegiatan perencanaan pembangunan. Model Segitiga Keberlanjutan (Sustainability Triangle), merupakan model yang secara komprehensif mengakomodasi dan menempatkan semua Issue Strategis dalam tiga kelompok aspek.

8 Bappeda harus menjadi institusi perencanaan pembangunan daerah yang berkemampuan dalam mensiasati perubahan lingkungan strategis yang dihadapi, dalam rangka Mewujudkan Visi dan Misi serta menjamin keberlanjutan Pembangunan Daerah PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI MASA MENDATANG YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

9 Bappeda harus menjadi institusi perencanaan pembangunan daerah yang mampu mewujudkan seluruh potensi keunggulan daerah menjadi andalan daerah.

10 Bappeda harus menjadi institusi penggerak Prinsip Good Governence dengan menerapkan secara melekat Reinventing Government dalam setiap proses dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah

11 PARADIGMA PERENCANAAN sustainable empowering prediktif dinamis Komprehensip & integratif Q ‘products’ Mewujudkan perencanaan daerah yang mampu menjawab kebutuhan&masalah masyarakat, serta tanggap dan menjawab issues strategis, baik global, regional, Nasional dan lokal Paradigma Perencanaan Pembangunan harus sejalan dengan Paradigma Pembangunan Daerah dan dalam koridor Paradigma Pembangunan Nasional. Paradigma Perencanaan merupakan “penjelasan spirit “ proses & kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan diselenggarakan dan gambaran ideal ‘produk’ yang akan dihasilkan Seluruh produk-produk perencanaan yang dihasilkan Bappeda memenuhi kelima dimensi kualitas produk perencanaan pembangunan

12 Pemahaman peran & fungsi secara komprehensif, akan memudahkan pemetaan Proses & Kegiatan (business process) Perencanaan Pembangunan secara utuh. Pemetaan yang utuh ini, akan memudahkan dalam pengorganisasian fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam kelembagaan Bappeda masa mendatang HAKEKAT INSTITUSI KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bappeda “brain intensive institution” Fungsi & Produk  Rencana Induk/Referensi  Syspro & Standards penyelenggaraaan Perencanaan Daerah  Instrumen Perencanaan (Metoda & Teknik)  Acuan Perencanaan (asumsi/indikator/data)  Outsourcing/Kemitraan (Mobilisasi tenaga akhli)  Rekomendasi/Advising (fungsi Think Tank)

13 Sebagai Perencana Pembangunan, Bappeda sekaligus melakukan dan menyelenggarakan fungsi Manajemen Perencanaan (Planning Management). KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BUSSINESS PROCESS)

14 Lingkup pengendalian sebagai Program Manager, adalah memastikan, memonitor, mengkoreksi dan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu, dalam rangka menjaga dan mewujudkan sasaran Program pada tingkat Sasaran Fungsional (outcome), benefit dan impact tercapai. Bappeda melayani dan berinteraksi (koordinasi, konsolidasi, konseling, directing, dsb) dengan internal Stakeholdernya (seluruh pihak dan fungsi terkait dalam organisasi Pemda), lintas sektor/lintas fungsi, untuk tujuan pengelolaan program & kegiatan, dalam rangka mewujudkan Visi Misi organisasi (Pemda) PROGRAM MANAJER KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN CUSTOMERS INTERNAL

15 Bappeda harus menjalin hubungan secara proaktip dengan external Stakeholdernya, baik dalam rangka komunikasi untuk tujuan koordinasi dan kerjasama, maupun penjaringan dan pemutakhiran informasi yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah (seperti : Regulasi & Per UU, best practices, membuat kesepakatan kerjasama, dlsb.) Sebagai institusi yang berkompeten, dalam kapasitasnya Bappeda harus mampu dan pro aktip dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai Think Tank kepada Pimpinan dan para internal stakeholder yang lain EXTERNAL KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

16 Pimpinan Kelompok Penunjang Organisasi (Organization Supporting Function group) Kelompok Penunjang Operasi (Operation Supporting Function group) Kelompok Operasi (Operating Function group) Kelompok Representative (Representative Function group) BASIC FORMAT FORMAT ORGANISASI

17 ALTERNATIF I STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA (Kepala Bappeda Eselon Ib) K E P A L A Eselon Ib S E K R E T A R I S MADYA DEPUTY BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN FISKAL DEPUTY BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN DEPUTY BIDANG PRASARANA WILAYAH ESL. II-b ESL. III-a KA BAGIAN DEPUTY BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL,SDA DAN LH DEPUTY BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN DEPUTY BIDANG PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. II-b ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Hasil Kesepakatan Rakernas I Jawa Timur, tanggal 3 Maret 2010 Konsekuensinya : Sekda Eselon Ia, Asisten Ib dan Inspektur Wilayah Eselon Ib, Jika Sekda tetap Ib, maka Asisten IIa, Inspektur Wilayah Ib dan fungsi Sekda lebih besar ).

18 ALTERNATIF II STRUKTUR BAPPEDA (Kepala Bappeda tetap Eselon IIa Plus Penambahan Jabatan Wakil Kepala Eselon II b) K E P A L A Eselon II a S E K R E T A R I S MADYA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DEPUTY BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DEPUTY BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN ESL. II-b ESL. III-a KA BAGIAN DEPUTY BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. II-b KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a KEPALA BIDANG ESL. III-a Hasil Kesepakatan Rakernas I Jawa Timur, tanggal 3 Maret 2010 DEPUTY BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL

19 Kepala Sekretariat Subbag. Keuangan Subbag. Kepegawaian Subbag. Perencanaan dan Program Deputi /BiroFisik Deputi/Biro Ekonomi Deputi /Biro Pengendalian & Evaluasi Deputi /Biro Pemerintahan & Strategi Pemb. Wilayah Deputi /Biro Pendanaan Pembanguna n Deputi /Biro Sosial Budaya U P T B Deputi /Biro Kerjasama Pendanaan Deputi /Biro Penelitian & Statistik As.Dep. PE Fisik, Ekonomi & Pendanaan As.Dep. PE SosBud. & Pemerintaha n As.Dep. Tata Ruang As.Dep. Infrastruktur & Permukiman As.Dep. Energi & SDA As.Dep. Pertanian As.Dep. Invest, Dunia Usaha & Industri As.Dep. Perdagangan & Pariwisata As.Dep. Kesehatan As. Dep. Iptek, Pemuda & OR As. Dep. Pemberd. Peremp. & KB As.Dep. Kebi- jakan Adm. Pemerintaha n As.Dep. Strategi Pembanguna n As.Dep. PP Fisik & Ekonomi As.Dep. PP SosBud. & Pemerintaha n As.Dep. KP Fisik & Ekonomi As.Dep. KP SosBud. & Pemerintaha n As.Dep. Pen. Fisik & Ekonomi As.Dep. Pen. SosBud. & Pemerintaha n P E J A B A T F U N G S I O N A L P E R E N C A N A As.Dep. Lingkungan Hidup As.Dep. KUKM & Naker As.Dep. Pendidikan As.Dep. Kependuduka n & Kesos As.Dep. Eko. Makro As.Dep.Agam a & kebudayaan Subbag. Umum Deputi /Biro Pembinaan Perencana Deputi /Biro Tapratur Konsep Struktur Organisasi Bappeda Jawa Barat

20 Konsep Struktur Organisasi Bappeda DKI Jakarta Alternatif 1 Direktur PSKLH IIb Direktur Ekonomi IIb Direktur Kesejahteraan Masyarakat IIb Direktur Pemerintahan& Strategi Pemb.Wilayah IIb Direktur Program dan Pembiayaan Pembangunan IIb Direktur Pembinaan Perencanaan IIb Direktur Penelitian dan Statistik IIb

21 Konsep Struktur Organisasi Bappeda DKI Jakarta Alternatif 2 Direktur PSKLH IIb Direktur Ekonomi IIb Direktur Kesejahteraan Masyarakat IIb Direktur Pemerintahan& Strategi Pemb.Wilayah IIb Direktur Program dan Pembiayaan Pembangunan IIb Direktur Pembinaan Perencanaan IIb Direktur Penelitian dan Statistik IIb

22 Secara umum, dari contoh komparasi ketiga draft format Pengorganisasian Bappeda Masa Depan, terlihat adanya kesamaan seluruh fungsi dalam Kelompok Operasi ( Operating function) telah mencakup ketiga aspek (Economic, Social, Environmental) dari Sustainability Triangle, meskipun dalam penyebutan (nomenklatur) nama fungsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya, pengorganisasian dan jumlah fungsi-fungsi dalam kelompok ini tergantung pada kajian beban kerja dan kepentingan masing-masing daerah.

23 KELOMPOK PENUNJANG OPERASI Pada dasarnya, fungsi-fungsi dalam kelompok ini tergantung dari beban kerja pelayanan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi dalam kelompok operasi.Fungsi yang mengelola urusan : statistik, pelaporan dan penelitian, umumnya merupakan fungsi dasar yang harus ada dalam kelompok Penunjang Operasi. Kelengkapan fungsi-fungsi lain yang dipandang perlu untuk diadakan dalam kelompok ini tergantung pada analisis proses penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan masing-masing daerah. KELOMPOK PENUNJANG ORGANISASI Praktis fungsi-fungsi dalam kelompok ini yang paling mendasar (Basic) mencakup fungsi pengelolaan internal organisasi Bappeda untuk urusan : Keuangan, Kepegawaian dan urusan Umum. Fungsi Pengelolaan Program internal Bappeda sebagai SKPD, pertimbangan diadakan secara khusus umumnya didasarkan pada ukuran organisasi Bappeda yang memberikan dampak beban kerja untuk pengelolaan program internal secara khusus.

24 KESIMPULAN & SARAN Forum ini merupakan Approach Sharing Format dan ukuran organisasi sangat ditentukan oleh karakteristik dan potensi daerah masing-masing Inisiasi Bappeda DKI Jakarta dalam menentukan Struktur Organisasi Bappeda, mempertimbangkan The Sustainable Triangle dan Matrix Siklus Usaha dan Pengembangan Perlu penyamaan persepsi dan kebersamaan dalam menyusun rancang bangun struktur organisasi Bappeda masa depan

25 TERIMA KASIH


Download ppt "INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN OLEH: SARWO HANDHAYANI Disampaikan pada: Rakernas II Asosiasi Bappeda Seluruh Indonesia BANDA ACEH, 14 – 16 JULI 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google