INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN

Presentasi berjudul: "INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN"— Transcript presentasi:

1 INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN
MEMBANGUN INDONESIA MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERMUTU & AKUNTABEL INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN OLEH: SARWO HANDHAYANI Disampaikan pada: Rakernas II Asosiasi Bappeda Seluruh Indonesia BANDA ACEH, 14 – 16 JULI 2011

2 OUTLINE LATAR BELAKANG KERANGKA PIKIR ALTERNATIF FORMAT KESIMPULAN

3 LATAR BELAKANG RAKERNAS I di SURABAYA, 3 MARET 2010 KESEPAKATAN
Peningkatan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas program-program prioritas antara Pusat dan Daerah serta kerjasama antar daerah; Percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau, Provinsi serta Kabupaten dan Kota; Penataan Pengelolaan keuangan daerah. Paparan ini disiapkan sebagai tindak lanjut kesepakatan yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Surabaya pada tanggal 3 Maret 2010 tahun lalu. Paparan yang akan disampaikan ini lebih bersifat “approach sharing” , yang dalam hal ini penyampaian kerangka pikir sebagai alternatif instrumen pendekatan dalam melakukan rancang ulang pengorganisasian/Restrukrisasi Bappeda masa depan beserta penyesuaian/ redefinisi peran fungsinya agar lebih menunjang dalam mewujudkan Visi Misi Daerah masing-masing, melalui kegiatan Perencanaan Pembangunan yang bermutu dan Akuntabel.

4 LATAR BELAKANG RAKERNAS I di SURABAYA, 3 MARET 2010 REKOMENDASI
Memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang bersifat uniqueness tersebut serta pengalaman keseharian komunikasi lintas OPD maka perlu penyesuaian eselonering Kepala Bappeda Provinsi menjadi I B. Dengan demikian esselonering Sekretaris Daerah Provinsi menjadi I A, dan esselonering Inspektur Provinsi menjadi I B; Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas perencanaan program-program prioritas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kerjasama antardaerah melalui komunikasi intensif dan terstruktur antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik dalam proses perencanaan sektoral maupun kewilayahan;

5 Percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau, Provinsi serta Kabupaten dan Kota melalui optimalisasi peran dan fungsi BKPRN agar tidak terjadi stagnasi pembangunan di Daerah; Penataan pengelolaan keuangan daerah, melalui reformulasi DAU, DAK dan DBH, Dana Pendidikan 20 persen, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau; percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pembiayaan Pilkades dan Alokasi Dana Desa; Penatausahaan Bantuan Hibah; Penetapan regulasi besaran dana bencana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menyampaikan hasil kesepakatan Rakernas I Bappeda Seluruh Indonesia di Surabaya kepada Ketua Asoisiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, untuk mendapat dukungan lebih lanjut.

6 KERANGKA PIKIR Kompetensi & Kapasitas dalam menyelenggarakan Manajemen Perencanaan Pembangunan Kerangka Pikir berikut dimaksudkan sebagai instrumen bantu yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyempurnakan format, redefinisi peran dan fungsi (Tupoksi) kelembagaan Bappeda masa mendatang Dengan menerapkan alur kerangka pikir ini , format dan Tupoksi kelembagaan yang disusun akan sesuai dengan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan Pembangunan yang konsisten dengan Paradigma yang akan diterapkan, serta mampu mensiasati lingkungan strategis yang akan dihadapi dimasa depan.

7 LINGKUNGAN STRATEGIS Pemahaman Lingkungan Strategis akan membantu mengenali lingkup dan beban kerja (jobload) kegiatan perencanaan pembangunan. Model Segitiga Keberlanjutan (Sustainability Triangle), merupakan model yang secara komprehensif mengakomodasi dan menempatkan semua Issue Strategis dalam tiga kelompok aspek. Bappeda akan berurusan (dealing with) dengan berbagai macam issues strategis dengan spektrum keaneka ragaman yang luas sekali, poleksosbudiptek & Lingkungan Hidup , baik yang sifatnya Global, Nasional dan Lokal , yang terkait dan memberikan dampak pada kehidupan dan pembangunan daerah. Termasuk juga secara terus menerus harus tanggap dan menyempurnakan sistem dan metoda penjaringan aspirasi masyarakat (bottom up planning) Dengan memahami Lingkungan Strategis masa mendatang , kiat/strategi, peran & fungsi Bappeda masa depan sebagai Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah akan lebih mudah diformulasikan. Lingkungan Strategis yang dihadapi Bappeda dalam pendekatan Manajemen Strategis dibedakan sebagai Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Lingkungan Internal adalah lingkungan institusi Bappeda sendiri dalam menyelenggarakan tupoksinya, dalam hal ini terutama menyangkut proses dan kegiatan perencanaan pembangunan. Untuk mengkaji dan mengenali lingkungan internal umumnya dilakukan pendekatan aspek proses organisasi, seperti sistem prosedur, aspek SDM, aspek sarana dan prasarana kerja, dan aspek lingkungan kerja. Lingkungan Eksternal yang dihadapi, umumnya terdiri dari Issue Strategis yang dulu dikenali dengan pendekatan Poleksosbud Iptek Pada era Globalisasi, pendekatan Issue Strategis Global dilakukan dengan Pendekatan Model Segitiga Keberlanjutan (Sustainability Triangle). Model Segitiga Keberlanjutan ini mengelompokkan seluruh Issue Strategis dalam ketiga aspek: Ekonomi, Sosial dan Environmental yang saling terkait dan mempengaruhi. Tujuan dan sasaran pengelolaan adalah pengendalian yang mewujudkan keseimbangan ketiga aspek tersebut, atau dengan perkataan lain mencegah ketimpangan di salah satu aspek.

8 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI MASA MENDATANG YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Bappeda harus menjadi institusi perencanaan pembangunan daerah yang berkemampuan dalam mensiasati perubahan lingkungan strategis yang dihadapi, dalam rangka Mewujudkan Visi dan Misi serta menjamin keberlanjutan Pembangunan Daerah Menyelenggarakan perencanaan yang berbasis dan berorientasi pada visi misi pembangunan daerah ( Vision Driven ) dalam wujud pengerahan dan pengarahan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi.

9 Bappeda harus menjadi institusi perencanaan pembangunan daerah yang mampu mewujudkan seluruh potensi keunggulan daerah menjadi andalan daerah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, Bappeda harus dapat mengidentifikasi keunggulan daerah yang dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan daerah dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada kuadran pengembangan potensi alternatif keunggulan daerah untuk dijadikan andalan daerah, Bappeda harus jeli dan mempunyai kemampuan untuk mengenali keunggulan daerah yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan dan pertumbuhan daerah. Pada kuadran berikutnya, yaitu kuadran realisasi potensi alternatif keunggulan daerah menjadi andalan daerah pada dasarnya adalah merupakan usaha memberikan kelebihan bersaing (competitive advantage) kepada potensi keunggulan daerah yang akan dikembangkan, sehingga menjadi riil. Selanjutnya pada keunggulan daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah, merupakan usaha dan kegiatan pemanfaatan secara maksimal keunggulan daerah yang terpilih tersebut dijadikan andalan atau tumpuan daerah untuk menghasilkan pendapatan (revenue generator/PAD) dan menunjang pertumbuhan (growth supporter). Kemudian di kuadran pencarian alternatif pengganti andalan daerah pada prinsipnya merupakan tahapan untuk mengulang siklus seperti tersebut diatas dalam bentuk secara pro aktif mencari peluang-peluang dan alternatif pengganti potensi keunggulan yang ada untuk dijadikan andalan daerah berikutnya.

10 Bappeda harus menjadi institusi penggerak Prinsip Good Governence dengan menerapkan secara melekat Reinventing Government dalam setiap proses dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah Regom Bappeda harus menjadi institusi penggerak (Driver Institution) yang konsisten dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance. Spirit Regom diterapkan melekat pada seluruh proses dan kegiatan perencanaan pembangunan sehingga secara langsung seluruh prinsip Good Governance teroperasionalkan. Pembangunan dan Pembinaan Budaya dan nilai-nilai kerja secara melekat dalam setiap proses dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menerapkan Good Governance dalam Proses & Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terutama difokuskan pada prinsip daya tanggap, profesionalisme, transparansi, wawasan kedepan, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas.

11 PARADIGMA PERENCANAAN
Mewujudkan perencanaan daerah yang mampu menjawab kebutuhan&masalah masyarakat, serta tanggap dan menjawab issues strategis , baik global, regional, Nasional dan lokal sustainable empowering prediktif dinamis Komprehensip & integratif Q Paradigma Perencanaan Pembangunan harus sejalan dengan Paradigma Pembangunan Daerah dan dalam koridor Paradigma Pembangunan Nasional. ‘products’ Paradigma Perencanaan Pembangunan harus sejalan dengan Paradigma Pembangunan Daerah dan dalam koridor Paradigma Pembangunan Nasional. Paradigma Perencanaan merupakan “penjelasan spirit “ proses & kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan diselenggarakan dan gambaran ideal ‘produk’ yang akan dihasilkan Contoh: Mewujudkan perencanaan daerah yang mampu menjawab kebutuhan&masalah masyarakat, serta tanggap dan menjawab issues strategis , baik global, regional, Nasional dan lokal sustainable Berkelanjutan dalam artian menjamin keseimbangan keterkaitan ketiga aspek dari “ segitiga keberlanjutan “ , yaitu aspek Ekonomi, Sosial & Lingkungan Empowering Penekanan dan fokus pada pemberdayaan ( “ steering more than rowing” ) prediktif Tanggap dan mengantisipasi problem potensial serta kebutuhan masa mendatang dinamis Secara terus menerus dan sistemik memastikan validitas perencanaan yang diimplementasikan , serta melakukan penyesuaian yang dipandang perlu dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam waktu berjalan komprehensip & integratif Memperhitungkan semua aspek terkait yang relevan secara utuh dan terpadu untuk menjamin tercapainya outcome dan sasaran yang lebih tinggi, Paradigma Perencanaan merupakan “penjelasan spirit “ proses & kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan diselenggarakan dan gambaran ideal ‘produk’ yang akan dihasilkan Seluruh produk-produk perencanaan yang dihasilkan Bappeda memenuhi kelima dimensi kualitas produk perencanaan pembangunan

12 KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pemahaman peran & fungsi secara komprehensif , akan memudahkan pemetaan Proses & Kegiatan (business process) Perencanaan Pembangunan secara utuh. Bappeda HAKEKAT INSTITUSI Fungsi & Produk Rencana Induk/Referensi Syspro & Standards penyelenggaraaan Perencanaan Daerah Instrumen Perencanaan (Metoda & Teknik) Acuan Perencanaan (asumsi/indikator/data) Outsourcing/Kemitraan (Mobilisasi tenaga akhli) Rekomendasi/Advising (fungsi Think Tank) Pemetaan yang utuh ini, akan memudahkan dalam pengorganisasian fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam kelembagaan Bappeda masa mendatang “brain intensive institution”

13 KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BUSSINESS PROCESS) Sebagai Perencana Pembangunan, Bappeda sekaligus melakukan dan menyelenggarakan fungsi Manajemen Perencanaan (Planning Management). Untuk menjadi institusi yang berkompeten, berdasarkan pemahaman Lingkungan Strategis yang akan dihadapi, secara terus menerus Bappeda harus meningkatkan kompetensi yang relevan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi Bappeda harus memiliki kapasitas yang menunjang untuk dapat menyelenggarakan Pengendalian Program secara efektip. Penguatan kapasitas dalam bentuk Peningkatan eselonering dan Penguatan kewenangan yang menunjang akan meminimumkan potensi gagal fungsi dalam pengendalian Program

14 KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM MANAJER Lingkup pengendalian sebagai Program Manager, adalah memastikan, memonitor, mengkoreksi dan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu, dalam rangka menjaga dan mewujudkan sasaran Program pada tingkat Sasaran Fungsional (outcome) , benefit dan impact tercapai. CUSTOMERS INTERNAL Bappeda melayani dan berinteraksi (koordinasi, konsolidasi, konseling, directing, dsb) dengan internal Stakeholdernya (seluruh pihak dan fungsi terkait dalam organisasi Pemda), lintas sektor/lintas fungsi , untuk tujuan pengelolaan program & kegiatan, dalam rangka mewujudkan Visi Misi organisasi (Pemda) Untuk menjadi institusi yang berkompeten, berdasarkan pemahaman Lingkungan Strategis yang akan dihadapi, secara terus menerus Bappeda harus meningkatkan kompetensi yang relevan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi Bappeda harus memiliki kapasitas yang menunjang untuk dapat menyelenggarakan Pengendalian Program secara efektip. Penguatan kapasitas dalam bentuk Peningkatan eselonering dan Penguatan kewenangan yang menunjang akan meminimumkan potensi gagal fungsi dalam pengendalian Program Pelayanan dan interaksi dengan internal costumers berpengaruh pada beban kerja / kegiatan (jobload) Bappeda yang selanjutnya akan mempengaruhi besarnya / ukuran organisasi Bappeda (Organization Size) .

15 Lintas instansi Fungsi Think Tank
KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EXTERNAL Lintas instansi Bappeda harus menjalin hubungan secara proaktip dengan external Stakeholdernya, baik dalam rangka komunikasi untuk tujuan koordinasi dan kerjasama , maupun penjaringan dan pemutakhiran informasi yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah (seperti : Regulasi & Per UU, best practices, membuat kesepakatan kerjasama, dlsb.) Fungsi Think Tank Sebagai institusi yang berkompeten, dalam kapasitasnya Bappeda harus mampu dan pro aktip dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai Think Tank kepada Pimpinan dan para internal stakeholder yang lain

16 FORMAT ORGANISASI BASIC FORMAT Pimpinan Kelompok Penunjang Organisasi
(Organization Supporting Function group) Kelompok Operasi (Operating Function group) Kelompok Penunjang Operasi (Operation Supporting Function group) Kelompok Representative (Representative Function group)

17 Hasil Kesepakatan Rakernas I Jawa Timur, tanggal 3 Maret 2010
ALTERNATIF I STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA (Kepala Bappeda Eselon Ib) K E P A L A Eselon Ib S E K R E T A R I S MADYA DEPUTY BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN FISKAL DEPUTY BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN DEPUTY BIDANG PRASARANA WILAYAH ESL. II-b ESL. III-a KA BAGIAN DEPUTY BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL,SDA DAN LH DEPUTY BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN DEPUTY BIDANG PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEPALA BIDANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Konsekuensinya : Sekda Eselon Ia, Asisten Ib dan Inspektur Wilayah Eselon Ib, Jika Sekda tetap Ib, maka Asisten IIa, Inspektur Wilayah Ib dan fungsi Sekda lebih besar).

18 Hasil Kesepakatan Rakernas I Jawa Timur, tanggal 3 Maret 2010
ALTERNATIF II STRUKTUR BAPPEDA (Kepala Bappeda tetap Eselon IIa Plus Penambahan Jabatan Wakil Kepala Eselon II b) Hasil Kesepakatan Rakernas I Jawa Timur, tanggal 3 Maret 2010 K E P A L A Eselon II a S E K R E T A R I S MADYA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DEPUTY BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DEPUTY BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN ESL. II-b ESL. III-a KA BAGIAN DEPUTY BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN KEPALA BIDANG DEPUTY BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL

19 Konsep Struktur Organisasi Bappeda Jawa Barat
Kepala Sekretariat Subbag. Keuangan Subbag. Kepegawaian Subbag. Perencanaan dan Program Deputi /BiroFisik Deputi/Biro Ekonomi Deputi /Biro Pengendalian & Evaluasi Deputi /Biro Pemerintahan & Strategi Pemb. Wilayah Deputi /Biro Pendanaan Pembangunan Deputi /Biro Sosial Budaya U P T B Deputi /Biro Kerjasama Pendanaan Deputi /Biro Penelitian & Statistik As.Dep. PE Fisik, Ekonomi & Pendanaan As.Dep. PE SosBud. & Pemerintahan As.Dep. Tata Ruang As.Dep. Infrastruktur & Permukiman As.Dep. Energi & SDA As.Dep. Pertanian As.Dep. Invest, Dunia Usaha & Industri As.Dep. Perdagangan & Pariwisata As.Dep. Kesehatan As. Dep. Iptek, Pemuda & OR As. Dep. Pemberd. Peremp. & KB As.Dep. Kebi-jakan Adm. Pemerintahan As.Dep. Strategi Pembangunan As.Dep. PP Fisik & Ekonomi As.Dep. PP SosBud. & Pemerintahan As.Dep. KP Fisik & Ekonomi As.Dep. KP SosBud. & Pemerintahan As.Dep. Pen. Fisik & Ekonomi As.Dep. Pen. SosBud. & Pemerintahan P E J A B A T F U N G S I O N A L P E R E N C A N A As.Dep. Lingkungan Hidup As.Dep. KUKM & Naker As.Dep. Pendidikan As.Dep. Kependudukan & Kesos As.Dep. Eko. Makro As.Dep.Agama & kebudayaan Subbag. Umum Deputi /Biro Pembinaan Perencana Deputi /Biro Tapratur

20 Konsep Struktur Organisasi Bappeda DKI Jakarta Alternatif 1
Direktur Kesejahteraan Masyarakat IIb Direktur Pemerintahan& Strategi Pemb.Wilayah IIb Direktur PSKLH IIb Direktur Ekonomi IIb Direktur Program dan Pembiayaan Pembangunan IIb Direktur Pembinaan Perencanaan IIb Direktur Penelitian dan Statistik IIb Kelompok Operasi terdiri dari : 1.Ekonomi , 2.PSKLH, 3.Kesmas, 4.Pemerintahan , yang mana pembidangan yang ditetapkan sesuai dengan penyelenggaraan urusan yang dikelompokkan (dan konsisten dengan pengorganisasian Asisten yang ada). Kelompok Penunjang Operasi terdiri dari : 1.Program & Pembiayaan , 2.Pembinaan Perencanaan, 3.Penelitian & Statistik Kelompok Penunjang Organisasi , terdiri dari : Sekeretariat yang membawahi Bagian 1. Kepegawaian, 2.Keuangan, 3.Umum , 4.Program & Anggaran.

21 Konsep Struktur Organisasi Bappeda DKI Jakarta Alternatif 2
Direktur PSKLH IIb Direktur Ekonomi IIb Direktur Kesejahteraan Masyarakat IIb Direktur Pemerintahan& Strategi Pemb.Wilayah IIb Direktur Program dan Pembiayaan Pembangunan IIb Direktur Pembinaan Perencanaan IIb Direktur Penelitian dan Statistik IIb

22 POKOK-POKOK DISKUSI LEBIH LANJUT
BESARNYA (SIZE) ORGANISASI Besarnya organisasi hasil perancangan dapat dihasilkan dari upaya menerapkan kaidah : “ramping struktur kaya fungsi” secara rational. Pertimbangan secara cermat perlu dilakukan dalam menetapkan fungsi-fungsi yang dapat dan mungkin dirangkap , dalam rangka merampingkan struktur, sesuai analisa beban kerja dan beban kegiatan perencanaan pembangunan yang tidak dapat dihindari harus diselenggarakan, serta kompleksitas operasional yang spesifik atau berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Sebagai “brain intensive institution” , kemampuan memobilisasi tenaga akhli atau sumber-sumber dari luar (masyarakat, swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga penelitian, dlsb.) sebagai tenaga Outsourcing untuk menunjang penyelenggaraan perencanaan yang sifatnya teknis, merupakan peluang untuk efisiensi dan perampingan organisasi. PENGORGANISASIAN Sebagai aparatur dan institusi birokrasi Pemerintah , pengorganisasian Bappeda sebagai institusi Perencana Pembangunan Daerah, secara prinsip harus sejalan dan didukung oleh payung hukum yang berlaku. Kesesuaian dan saling penyesuaian ini, untuk memenuhi prinsip ini, merupakan tantangan kita bersama. Secara umum , dari contoh komparasi ketiga draft format Pengorganisasian Bappeda Masa Depan, terlihat adanya kesamaan seluruh fungsi dalam Kelompok Operasi ( Operating function) telah mencakup ketiga aspek (Economic, Social, Environmental) dari Sustainability Triangle, meskipun dalam penyebutan (nomenklatur) nama fungsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya, pengorganisasian dan jumlah fungsi-fungsi dalam kelompok ini tergantung pada kajian beban kerja dan kepentingan masing-masing daerah.

23 KELOMPOK PENUNJANG ORGANISASI
POKOK-POKOK DISKUSI LEBIH LANJUT KELOMPOK PENUNJANG ORGANISASI Praktis fungsi-fungsi dalam kelompok ini yang paling mendasar (Basic) mencakup fungsi pengelolaan internal organisasi Bappeda untuk urusan : Keuangan, Kepegawaian dan urusan Umum. Fungsi Pengelolaan Program internal Bappeda sebagai SKPD, pertimbangan diadakan secara khusus umumnya didasarkan pada ukuran organisasi Bappeda yang memberikan dampak beban kerja untuk pengelolaan program internal secara khusus. KELOMPOK PENUNJANG OPERASI Pada dasarnya, fungsi-fungsi dalam kelompok ini tergantung dari beban kerja pelayanan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi dalam kelompok operasi.Fungsi yang mengelola urusan : statistik, pelaporan dan penelitian , umumnya merupakan fungsi dasar yang harus ada dalam kelompok Penunjang Operasi. Kelengkapan fungsi-fungsi lain yang dipandang perlu untuk diadakan dalam kelompok ini tergantung pada analisis proses penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan masing-masing daerah.

24 KESIMPULAN & SARAN Forum ini merupakan Approach Sharing
Format dan ukuran organisasi sangat ditentukan oleh karakteristik dan potensi daerah masing-masing Inisiasi Bappeda DKI Jakarta dalam menentukan Struktur Organisasi Bappeda, mempertimbangkan The Sustainable Triangle dan Matrix Siklus Usaha dan Pengembangan Perlu penyamaan persepsi dan kebersamaan dalam menyusun rancang bangun struktur organisasi Bappeda masa depan Format & ukuran organisasi Bappeda masa depan sebaiknya dirancang ulang melalui pendekatan dan alur pikir yang sistemik. Inisiasi Bappeda masa depan merupakan arena Approach Sharing dianatara Bappeda Provinsi di seluruh Indonesia Format & ukuran organisasi Bappeda masa depan bagi masing-masing daerah akan berbeda, tergantung dari lingkungan strategis spesifik yang dihadapi daerah masing-masing serta kebijakan terkait dari masing-masing daerah. Bahwa di masa mendatang struktur organisasi sangat terkait dengan kondisi eksternal (The Sustainable Triangle dan Matrix Siklus Usaha dan Pengembangan). Lingkungan eksternal seperti, Social, Economic dan Environment akan menjadi concern pemerintah sebagai pelaksana kegiatan, oleh karena itu dibutuhkan struktur yang mampu menjawab kebutuhan itu. Sedangkan dalam konteks Matrix Siklus Usaha dan Pengembangan, akan memberi nuansa yang berbeda diantara daerah karena masing masing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Perlu penyamaan persepsi diantara semua anggota asosiasi ini , yang antara lain berkaitan dengan : kebutuhan Rancang Ulang Organisasi Bappeda untuk masa mendatang, kesamaan lingkungan strategis yang dihadapi Bappeda dimasa mendatang, penerapan kaidah praktis :”ramping struktur & kaya fungsi”, pengembangan keunggulan daerah menjadi andalan daerah, dan lain sebagainya. Kebersamaan anggota asosiasi yang dilandasi dengan semangat “untuk melakukan yang terbaik” bagi kepentingan Daerah masing-masing, yang tentunya akan bermuara pada Kepentingan Nasional, perlu dibangun dan diutuhkan dalam kesempatan semacam ini. Kebersamaan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi kita semua dalam meyakinkan semua pihak yang berkompeten dan berkepentingan.

25 TERIMA KASIH