Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MEMBERIKAN DASAR-DASAR PERPAJAKAN YANG BERHUBUNGAN DNG PENGENAAN PPh PASAL 23/26 SUBJEK - OBJEK PPh 23/26 TARIF PPh 23/26 CARA PENGHITUNGAN CARA PENGISIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MEMBERIKAN DASAR-DASAR PERPAJAKAN YANG BERHUBUNGAN DNG PENGENAAN PPh PASAL 23/26 SUBJEK - OBJEK PPh 23/26 TARIF PPh 23/26 CARA PENGHITUNGAN CARA PENGISIAN."— Transcript presentasi:

1 MEMBERIKAN DASAR-DASAR PERPAJAKAN YANG BERHUBUNGAN DNG PENGENAAN PPh PASAL 23/26 SUBJEK - OBJEK PPh 23/26 TARIF PPh 23/26 CARA PENGHITUNGAN CARA PENGISIAN FORM TENTANG

2 ASPEK PPh PASAL 23/26 DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI SUBJEK SIAPA SAJA YG DIWAJIBKAN MEMUNGUT PAJAK APA SAJA YANG DIKENAKAN PAJAK BAGAIMANA SAYA MENGHITUNG PJK DAN TARIFNYA ? KEWAJIBAN APA YANG HARUS SAYA PENUHI OBYEK DPP dan TARIF KEWAJIB- AN PPh 23/02

3 PEMOTONG PPh PASAL 23/26 PEMOTONG PPh PASAL 23/26 BADAN PEMERINTAH SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI PENYELENGGARA KEGIATAN BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH KEPALA KPP PERUSAHAAN BUMN/BUMD TERMASUK SEBAGAI SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 23 PASAL 23 UU PPH BADAN PEMERINTAH SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI PENYELENGGARA KEGIATAN BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH KEPALA KPP PERUSAHAAN BUMN/BUMD TERMASUK SEBAGAI SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 23 AYAT (3)

4 WP ORANG PRIBADI YG OTOMATIS SEBAGAI PEMOTONG PPh Psl 23/26 WP ORANG PRIBADI YG OTOMATIS SEBAGAI PEMOTONG PPh Psl 23/26 D O K T E R N O T A R I S A R S I T E K A K U N T A N P E N C A R A PPAT KECUALI CAMAT KONSULTAN YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS ORANG PRIBADI YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TELAH TEDAFTAR SEBAGAI WP PPh 23/04

5 MENDAFTARKAN DIRI KE KPP/KAPENPA UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YANG DIBUTUHKAN MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KE KPP/KAPENPA MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK BAIK DIMINTA ATAUPUN TIDAK MENGISI DAN MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PSL 23/26 KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 23/26 PPh 23/05

6 PENGHASILAN BERUPA HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21, KECUALI HADIAH UNDIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA, KECUALI SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN : JASA TEKNIK ; JASA MANAJEMEN ; JASA KONSULTAN; JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 TERMASUK BUNGA : PREMIUM DISKONTO IMBALAN SEHUB. DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI DEVIDEN BUNGA, ROYALTI OBJEK PPh PASAL 23 OBJEK PPh PASAL 23 PPh 23/06

7 DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KPD BANK SEWA YANG DIBAYARKAN/TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI /FINANCIAL LEASING DEVIDEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 (3) Huruf f, UU PPh BUNGA OBLIGASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL 4 (3) Huruf j ( YG DITERIMA/DIPEROLEH PERSH REKSADANA UNTUK 5 TH PERTAMA SEJAK PENDIRI- IAN ATAU IJIN USAHA ) SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KPD ANGGOTANYA BUNGA SIMPANAN YG TIDAK MELEBIHI Rp ,00 SETIAP BULAN YANG DIBAYAR- KAN OLEH KOPERASI KPD ANGGOTANYA BAGIAN LABA YG. DITERIMA ANGGOTA DARI PERSE- ROAN KOMADITER YG. MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN FIRMA, DAN KONGSI Psl. 4 (3) i) PPh 23/07

8 SAAT TERUTANGNYA PPh Pasal 23/26 KAS AKRUAL VS JIKA PEMBAYARAN MENDAHULUI PENCATATAN, MAKA PAJAK TERHUTANG PADA SAAT PEMBAYARAN PEMBAYARAN PENCATATAN BIAYA SISTEM PEMBUKUAN PPh 23/08

9 DASAR PENGENAAN PAJAK PPh PASAL 23/26 TIDAK TERMASUK PPN/PPn BM TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN YANG BERSIFAT REIMBURSEMENT KURS MENTERI KEUANGAN RI MINGGUAN PADA SAAT TERUTANG ATAU PEMBAYARAN KHUSUS UNTUK OBJEK PASAL 26 AYAT 1 KECUALI DEVIDEN, PAJAK YANG DITANGGUNG OLEH PEMBERI HASIL HARUS MENAMBAH DASAR PENGENAAN PAJAK (GROSS UP) PPh 23/09

10 1. DIVIDEN 2. BUNGA (PREMIUM, DISKONTO, IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG 3. ROYALTI 4. HADIAH/PENGHARGAAN TARIF & PERHITUNGAN PPh PASAL SEWA (KECUALI SEWA TANAH/BANGUNAN 2. PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA BUNGA SIMPANAN KOPERASI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASA LAINNYA SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21 TDK FINAL PENGH BRUTO PENGH NETO KEP 96/PJ./2001 TDK FINAL FINAL 15% DARI PPh 23/10

11 DASAR PENGENAAN PAJAK PPh PASAL DIVIDEN 2. BUNGA (PREMIUM, DISKONTO, IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG 3. ROYALTI 4. HADIAH/PENGHARGAAN 5. IMBALAN SEHUBUNGAN DNG JASA,PEKERJAAN, KEGIATAN 6. PENSIUN DAN PEMBA- YARAN BERKALA LAIN PREMI ASURANSI ATAS BUT, KECUALI PENGHASILAN TERSEBUT DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA PKP MINUS TAX PENGH BRUTO PENGH NETO 20% DARI TDK FINAL FINAL TDK FINAL FINAL PENGH BRUTO KECUALI ADA TAX TREATY PPh 23/11

12 MENETAPKAN BESARNYA PERKIRAAN PENGHASILAN NETO DAN JENIS JASA-JASA LAIN MENUNJUK WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI UNTUK MEMOTONG PPh PASAL 23 PERKIRAAN PENGHASILAN NETO & PENUNJUKAN ORANG PRIBADI SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PPh PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG PPh 23/12

13 PENGERTIAN JASA PROFESI JASA PROFESI INFORMASI KONSULTASI PELAKSANAAN AKTIVITAS DILAKUKAN OLEH TENAGA AHLI DLM PROFESI TERTENTU: MELALUI PENDIDIKAN/UJIAN KHUSUS MEMILIKI KODE ETIK PROFESI MEMILIKI ORGANISASI PROFESI MISAL: Akuntan Publik, Dokter, Konsultan Hukum INFORMASI KONSULTASI PELAKSANAAN AKTIVITAS PPh 23/13

14 PENGERTIAN JASA TEKNIK INFORMASI PETUNJUKPELATIHAN INFORMASIPETUNJUKPELATIHAN TIDAK MASUK DALAM MANAJEMEN SURVEY/RISET, PENELITIAN,GAMBAR TEKNIK PERHITUNGAN PRODUKSI, PENGALAMAN DI BIDANG SDM, FINANCE, MARKETING PPh 23/14

15 PENGERTIAN ATAS JASA PELATIHAN TERTUTUP UTK UMUM ADA KEKHUSUSAN MATERI FEE NEGOTIABLE TERMASUK DALAM KATEGORI JASA TEKNIK TERTUTUP UTK UMUM ADA KEKHUSUSAN MATERI FEE NEGOTIABLE PPh 23/15

16 IKUT LANGSUNG DALAM MANAJEMEN BERBEDA DENGAN PENGERTIAN JASA TEKNIK DI BIDANG MANAJEMEN. JASA TEKNIK HANYA BERSIFAT MEMBERI INFORMASI, PELATIHAN DAN SEJENISNYA DALAM WAKTU YANG LEBIH PENDEK, TANPA IKUT MENJADI BAGIAN DARI MANAJEMEN. CONTOH : TIM PENYELAMATAN BANK OLEH BI IKUT LANGSUNG DALAM MANAJEMEN PENGERTIAN JASA MANAJEMEN PPh 23/16

17 PENGERTIAN SEWA TIDAK TERJADI PEMINDAHAN KEPEMILIKAN PIHAK LAIN TIDAK BISA IKUT MEMAKAI/MENGGUNAKAN FEE MENGGUNAKAN SATUAN UNIT TERTENTU CONTOH : TAKSI. * JIKA DI SEWA/CHARTER TERUTANG PPh PASAL 23 * JIKA BERDASAR ARGO TDK TERUTANG PPh CONTOH : TAKSI. * JIKA DI SEWA/CHARTER TERUTANG PPh PASAL 23 * JIKA BERDASAR ARGO TDK TERUTANG PPh PPh 23/17

18 PENGERTIAN PENGERTIAN REIMBURSEMENT REIMBURSEMENT BUKAN PENGHASILAN DAN BIAYA BAGI PEMBERI JASA DISEBUTKAN DALAM KONTRAK DILAMPIRI DENGAN BUKTI ASLI. JIKA MEMUNGKINKAN DI ATAS NAMAKAN PENERIMA JASA TIDAK ADA MARK-UP BUKAN OBJEK PAJAK PPh 23/18

19 PENGERTIAN ATAS JASA REKRUTMEN DAN PENYEDIAAN TENAGA KERJA PENGGUNA JASA MEMINTA SPESIFIKASI TERTENTU DAN PASTI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA : PENERIMA JASA - REKRUITMEN PEMBERI JASA - PENY. T.K. TERMASUK DALAM KATEGORI JASA LAIN PPh 23/19

20 TERMASUK DALAM KATEGORI SEWA PENGENAAN PPh Pasal 23 atas JASA FILLING MENYIMPAN DOKUMEN MEMELIHARA DOKUMEN JASA FILLING ADALAH TERUTANG PPh Pasal 23 PPh 23/20

21 PENGENAAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN INSTALASI PEMELIHARAAN PERBAIKAN PENGENAAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN INFORMASI TRAINING KONSULTASI BUKAN OBYEK OBYEK KONTRAKTERPISAH INSTALASI PEMELIHARAAN PERBAIKAN INFORMASI TRAINING KONSULTASI PENGENAAN PPh HANYA ATASOBYEKPENGENAAN PPh ATAS KESELURUHANKONTRAK KONTRAK JADI SATU PPh 23/21

22 PENGENAAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN PENGENAAN PPh PASAL 23 ATAS JASA INSTALASI BUKAN OBYEK OBYEK BERSIFAT PEMBELIAN BERSIFAT SEWA LISTRIKKOMPUTER/LANTELEPONAIRW.A.NKOMPUTERSATELIT BERSIFAT PEMBELIAN BERSIFAT SEWA PPh 23/22

23 PEMISAHAN JASA YANG TERUTANG DAN TIDAK TERUTANG PAJAK KLAUSUL REIMBURSEMENT O.P.E TIDAK BERSIFAT LUMPSUM (MEMENUHI KRITERIA REIMBURSEMENT) PPh PASAl 23 DIPOTONG DARI SETIAP PEMBAYARAN (JANGAN MENGGUNAKAN KATA “DITANGGUNG” KEJELASAN DASAR PENGENAAN PPN (INCLUDE vs EXCLUDE) KEWAJIBAN MENYERAHKAN BUKTI BIAYA YANG ASLI (MEMENUHI KRITERIA REIMBURSEMENT) KLAUSUL PERPAJAKAN DALAM PERJANJIAN DNG WP DALAM NEGERI PPh 23/23

24 PPh PASAL 23 DITANGGUNG OLEH PEMBELI ADA KLAUSUL “PAJAK-PAJAK DITANGGUNG PENERIMA JASA” NILAI KONTRAK NET OF TAX PT GARUDA MEMINTA PT SOFTWARE U/ MENYEDIAKAN JASA TEKNIK DENGAN FEE SEBESAR Rp NET OF TAX. DALAM KONTRAK DISEBUTKAN BAHWA 1. FEE ADALAH Rp PAJAK DITANGGUNG PT GARUDA PT GARUDA HARUS MENYETOR PPh Psl 23 : TIDAK DI-GROSS-UP Rp x 15% x 40% = Rp PPh PASAL 23 TIDAK BOLEH DIBIAYAKAN ADA KLAUSUL “PAJAK-PAJAK DITANGGUNG PENERIMA JASA” NILAI KONTRAK NET OF TAX PPh 23/24

25 PPh PASAL 23 BOLEH DIBIAYAKAN PPh PASAL 23 DIPOTONG OLEH PEMBELI ADA KLAUSUL “PEMBAYARAN AKAN DIPOTONG PAJAK” NILAI KONTRAK JUMLAH SEBELUM PEMOTONGAN PAJAK GARUDA MEMINTA PPAK JASA U. MENYEDIAKAN JASA PELATIHAN DENGAN FEE SEBESAR Rp NET OF TAX. DALAM KONTRAK DISEBUTKAN 1. FEE ADALAH Rp PAJAK PAJAK DIPOTONG GARUDA GARUDA HARUS MENYETOR PPh Psl 23 sebesar : Rp x 15% x 40% = Rp ADA KLAUSUL “PEMBAYARAN AKAN DIPOTONG PAJAK” NILAI KONTRAK JUMLAH SEBELUM PEMOTONGAN PAJAK PPh PASAL 23 BOLEH DIBIAYAKAN PPh 23/25

26 BUKAN BENTUK USAHA TETAP TIDAK ADA PENUGASAN APAPUN KEPADA ENTITAS WORLDWIDE DI INDONESIA KONTRAK LANGSUNG DNG WP LN WP LN KONTRAK TIDAK MELEBIHI JANGKA WAKTU TIME TEST ENTITAS DI INDONESIA YG MERUPAKAN BAGIAN DARI WP LN WORLDWIDE TDK MENYEDIAKAN JASA YG SAMA SELURUH ADMINISTRASI LANGSUNG DENGAN WP LN (incl. KORESPONDENSI) WP LN KONTRAK B U T PPh 23/26

27 PENGERTIAN DOMISILI WP LUAR NEGERI CONTOH : PT SRIMULAT ENTERTAINMENT BER - DOMISILI DI SOLO, INDONESIA. KARENA PERMINTAAN SHOW DI LUAR NEGERI CUKUP BANYAK, MAKA DIBUKA CABANG DI OSLO, NORWEGIA. DOMISILI PT SRIMULAT ENTERTAINMENT ADALAH NEGARA INDONESIA DOMISILI MENURUT DOMISILI INDUKNYA PPh 23/27

28 PENGENAAN PPh Pasal 23 ATAS DEVIDEN BELUM Tbk (Go Public) SUDAH Tbk (Go Public) TERHUTANG SAAT PENENTUAN HAK (RECORDING DATE) TERHUTANG SAAT DIUMUMKAN RUPS WP DN BADAN TIDAK TERUTANG PAJAK PAJAK PENGHASILAN BELUM Tbk (Go Public) SUDAH Tbk (Go Public) WP ORANG PRIBADI DN TARIF 15 % WP LUAR NEGERI TERUTANG PAJAK 20 % PPh 23 TIDAK BOLEH DITANGGUNG PEMBERI DEVIDEN TERHUTANG SAAT PENENTUAN HAK (RECORDING DATE) TERHUTANG SAAT DIUMUMKAN RUPS PPh 23/28

29 SEWA DARI PENGHASILAN A/ PENGGUNAAN HARTA KHUSUS KEND.ANGKUTAN DARAT JASA TEHNIK & MANAJEMEN SEWA DARI PENGHASILAN A/ PENGGUNAAN HARTA SELAIN KEND.ANGKUTAN DARAT JASA PROFESI, KONSULTAN, AKUNTANSI & PEMBUKUAN, PENILAI, AKTUARIS JASA PERANCANG/DESIGN (INTERIOR, PERTAMANAN,MESIN & PERALATAN, ALAT TRANSPORT /KENDARAAN, IKLAN/LOGO DAN ALAT KEMASAN SEWA DARI PENGHASILAN ATAS PENGGUNAAN HARTA KHUSUS KENDARAAN ANGKUTAN DARAT JASA TEHNIK & MANAJEMEN SEWA DARI PENGHASILAN ATAS PENGGUNAAN HARTA SELAIN KENDARAAN ANGKUTAN DARAT JASA PROFESI, KONSULTAN, AKUNTANSI & PEMBUKUAN, PENILAI, AKTUARIS JASA PERANCANG/DESIGN (INTERIOR, PERTAMANAN,MESIN & PERALATAN, ALAT TRANSPORT /KENDARAAN, IKLAN/LOGO DAN ALAT KEMASAN TARIF PPh PASAL 23 ATAS JASA LAIN-LAIN TARIF PPh PASAL 23 ATAS JASA LAIN-LAIN JENIS JASA PENGH NETO 20 % 40 % 50 % 40 % 1 PENGH NETO 20 % 40 % 50 % 40 % JENIS JASA 1 PPh 23/29

30 JENIS JASA PENGH NETO PENGH NETO JENIS JASA JASA INSTALASI/PEMASANGAN (MESIN & PERALATAN, LISTRIK TELEPON, AIR, GAS, TV KABEL JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/ PEMELIHARAAN (MESIN & PERALATAN, ALAT2 TRANSPORTASI/KEND, BANGUNAN JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG MIGAS, KECUALI DILAKUKAN OLEH BUT JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN & BANDAR UDARA 40 % 2 JASA PENEBANGAN HUTAN, TERMASUK LAND CLEARING 40 % TARIF PPh PASAL 23 ATAS JASA LAIN-LAIN 40 % JASA INSTALASI/PEMASANGAN (MESIN & PERALATAN, LISTRIK TELEPON, AIR, GAS, TV KABEL JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/ PEMELIHARAAN (MESIN & PERALATAN, ALAT2 TRANSPORTASI/KEND, BANG. JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG MIGAS, KECUALI DILAKUKAN OLEH BUT JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN & BANDAR UDARA JASA PENEBANGAN HUTAN, TERMASUK LAND CLEARING PPh 23/30

31 JENIS JASA PENGH NETO PENGH NETO JENIS JASA JASA PENGELOLAAN/PEMBUANG AN LIMBAH 40 % TARIF PPh PASAL 23 ATAS JASA LAIN-LAIN 3 JASA MAKLON 40 % JASA REKRUITMEN/PENYEDIAN TENAGA KERJA 40 % JASA PERANTARA 40 % JASA DI BIDANG SURAT-SURAT BERHARGA 40 % JASA KUSTODIAN/PENYIMPANAN /PENITIPAN, TIDAK TERMASUK SEWA GUDANG YANG SUDAH TERKENA PPh FINAL 40 % JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM 40 % JASA PENGELOLAAN/PEMBUANG AN LIMBAH JASA MAKLON JASA REKRUITMEN/PENYEDIAN TENAGA KERJA JASA PERANTARA JASA DI BIDANG SURAT-SURAT BERHARGA JASA KUSTODIAN/PENYIMPANAN /PENITIPAN, TIDAK TERMASUK SEWA GUDANG YANG SUDAH TERKENA PPh FINAL JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

32 4 JASA PENGISIAN SULIH SUARA (DUBBING) &/ MIXING FILM 40 % JASA PEMANFAATAN INFORMASI DI BIDANGTEHNOLOGI TERMASUK JASA INTERNET 40 % JASA SEHUBUNGAN DENGAN SOFWARE KOMPUTER, TERMASUK PERAWATAN, PEME- LIHARAAN & PERBAIKAN 40 % JASA PEMBASMIAN HAMA & JASA KEBERSIHAN 10 % JASA CATERING 10 % JASA SELAIN JASA2 DIATAS YG PEMBAYARANNYA DIBEBANKAN PADA APBN/APBD 10 % JENIS JASA PENGH NETO PENGH NETO JENIS JASA 40 % 10 % JASA PENGISIAN SULIH SUARA (DUBBING) &/ MIXING FILM JASA PEMANFAATAN INFORMASI DI BIDANGTEHNOLOGI TERMASUK JASA INTERNET JASA SEHUBUNGAN DENGAN SOFWARE KOMPUTER, TERMASUK PERAWATAN, PEME- LIHARAAN & PERBAIKAN JASA PEMBASMIAN HAMA & JASA KEBERSIHAN JASA CATERING JASA SELAIN JASA2 DIATAS YG PEMBAYARANNYA DIBEBANKAN PADA APBN/APBD TARIF PPh PASAL 23 ATAS JASA LAIN-LAIN

33 PPh FINAL PPh Psl. 4 (2) UU PPh MENGATUR PEMOTONGAN PAJAK ATAS 1. BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN LAIN 2. PENGH. DARI TRANSAKSI SAHAM DAN SEKURITAS LAINNYA DI BURSA EFEK 3. PENGH. DARI PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN ATAU BANGUNAN 4. PENGHASILAN TERTENTU LAINNYA. PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PPh 23/33

34 PP 131 Th Bunga Deposito, Bunga Tabungan, dan Diskonto Sertifikat BI TERMASUK BUNGA DARI DEPOSITO/ TABUNGAN YANG DITEMPATKAN DI LUAR NEGERI MELALUI BANK YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA ATAU CABANG BANK LUAR NEGERI DI INDONESIA. MENGATUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN DIKENAKAN PPh FINAL 25% DARI JUMLAH BRUTO 1 PPh 23/34

35 PP 131 Th YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN INI ATAS: DEPOSITO, TABUNGAN, SERTIFIKAT BI TIDAK MELEBIHI RP ,- DAN TIDAK DIPECAH-PECAH DITERIMA OLEH BANK DANA PENSIUN YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN PADA BANK PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMILIKAN RSS DAN RSSS Rp. 1 M = 1M/ 7,5 Jt. = …..Bank ? 2 PPh 23/35

36 DIPUNGUT PPh FINAL 4% X BRUTO ATAS PENGHASILAN BERUPA HADIAH UNDIAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK (DALAM/LUAR NEGERI) PP 132 Th MENGATUR PENGENAAN PAJAK ATAS HADIAH UNDIAN OLEH PENYELENGGARA UNDIAN DIPUNGUT PPh FINAL 4% X BRUTO PPh 23/36

37 10% DARI BRUTO YG. DITERIMA OLEH WPDN ORG. PRIBADI 6 % DARI BRUTO YG. DITERIMA OLEH WPDN BADAN PP 29 Th MENGATUR PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEWA ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERUPA: TANAH, RUMAH, RUMAH SUSUN, APARTEMEN, KONDOMINIUM, GEDUNG KANTOR, RUMAH KANTOR, TOKO, RUMAH TOKO, GUDANG DAN INDUSTRI. DIPOTONG PPH BERSIFAT FINAL 10% DARI BRUTO YG. DITERIMA OLEH WPDN ORG. PRIBADI 6 % DARI BRUTO YG. DITERIMA OLEH WPDN BADAN DIPOTONG PPH BERSIFAT FINAL PPh 23/37

38 PP 140 Th MENGATUR PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI PENGUSAHA JASA KONSTRUKSI WPDN & BUT JIKA MEMILIKI SERTIFIKAT SBG. PENGUSAHA KECIL & NILAI PENGADAAN TIDAK LEBIH Rp. 1 MILYAR DIPOTONG PPH PASAL 23 (LIHAT KEP 96/PJ.2001) DIKENAKAN PPH FINAL MELALUI PEMOTONGAN ATAU PENYETORAN SENDIRI PPh 23/38

39 TARIF PPh Psl 23 USAHA JS. KONSTRUKSI SAMPAI DENGAN Rp 25 JUTA 5% 10% DI ATAS Rp 25 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 100 JUTA 15% PERENCANAAN KONSTRUKSI PENGAWASAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI 4 % 2 % PPh 23/39

40 BUKTIPEMOTONGAN/PEMUNGUTAN WAJIB PEMOTONG/PEMUNGUT MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN TIDAK FINAL DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA) PPh 23/40

41 TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21/26 DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA PENYETORAN PPh 23/41

42 TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26 MASA PALING LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA SEBELUMNYA DGN SPT MASA PPh Psl 23/26 KE KPP/KAPENPA PELAPORAN APABILA ADA PEMOTONGAN DILAMPIRI BUKTI PEMOTONGAN & DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN DILAMPIRI BUKTI PEMOTONGAN & DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh 23/42

43 TIDAK/TERLAMBAT MELAPOR SPT PPh MASA DENDA Rp ,- TERLAMBAT MEMBAYAR PPh 21/26 BUNGA 2% PER BULAN TIDAK/KURANG DIPOTONG, TIDAK/ /KURANG DIPUNGUT TIDAK/ KURANG DISETOR DENDA 100% TIDAK/TERLAMBAT MELAPOR SPT PPh MASA DENDA Rp ,- TERLAMBAT MEMBAYAR PPh 23/26 BUNGA 2% PER BULAN TIDAK/KURANG DIPOTONG, TIDAK/ /KURANG DIPUNGUT TIDAK/ KURANG DISETOR DENDA 100% PPh 23/43


Download ppt "MEMBERIKAN DASAR-DASAR PERPAJAKAN YANG BERHUBUNGAN DNG PENGENAAN PPh PASAL 23/26 SUBJEK - OBJEK PPh 23/26 TARIF PPh 23/26 CARA PENGHITUNGAN CARA PENGISIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google