Aplikasi SIM E-Government

Presentasi berjudul: "Aplikasi SIM E-Government"— Transcript presentasi:

1 Aplikasi SIM E-Government

2 SIM dan E-Government Pendapat Drs. Soetedjo Moeldodihardjo dalam bukunya “Management Information System” SIM adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi managemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi didalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan.

3 Pengertian E Government
The World Bank Group (2001) mendefinisikan E-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks (WAN), internet, Mobile computing) yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya2 . Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah untuk memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk mendorong pelaksanaan demokrasi3.

4 E-Government E-Government (EG) mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan lainnya. Bentuk e-government ada 4 macam, yaitu : government-to-customer, government-to-business, government-to-employees, government-to-government. (

5 Lingkup Kajian E-Government
Manu-sia Proses Tekno-logi Kebi-jakan Implementasi e-gov melibatkan aspek-aspek yang saling terkait … dan keberhasilan implementasi e-gov sangat tergantung kepada penanganan aspek-aspek tersebut

6 the 2011 World e-Government Ranking
MANILA, KOMPAS.com - Kondisi e-government di Indonesia menempati peringkat 36 dari 50 negara di dunia hasil pengukuran yang dilakukan Waseda University Jepang. Hasil pengukuran tersebut diumumkan secara resmi dalam Jurnal of e-Governance yang dibagikan bersamaan dengan Konferensi International IAC (International Academy of CIO) di Manila, Kamis (6/10/2011).

7 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking
No Final Rankings Score 1 Singapore 92.14 2 USA 92.13 3 Sweden 88.32 4 Korea 87.50 5 Finland 86.90 6 Japan 86.85 7 Canada 85.13 8 Estonia 84.10 9 Belgium 83.55 10 UK 82.40

8 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking
10 Denmark 82.40 12 Italy 81.20 13 Taiwan 79.31 14 Australia 78.50 15 Norway 77.61 16 Spain 75.30 17 Germany 73.15 18 France 72.05 19 Switzerland 71.88 20 Netherlands 70.75

9 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking
21 New Zealand 70.21 22 Portugal 69.02 23 Thailand 67.67 24 Malaysia 67.37 25 Philippines 65.10 26 HongKong SAR 63.50 27 Tunisia 62.10 28 Mexico 62.05 29 China 60.80 30 India 60.15

10 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking
31 South Africa 59.71 32 Israel 58.80 33 Turkey 57.50 Macau SAR 35 Russia 57.10 36 Indonesia 56.88 37 Egypt 56.13 38 Vietnam 55.70 39 Czech Republic 51.80 40 Romania 49.15

11 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking
41 Brazil 48.80 42 Brunei 46.50 43 Chile 42.15 44 Kazakhstan 38.14 45 Peru 35.20 46 Pakistan 32.81 47 Fiji 30.10 48 Iran 26.10 49 Uzbekistan 25.11 50 Georgia 22.46

12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 USA Singapore 2 Canada UK 3 Sweden 4 Finland Japan Korea 5 Australia 6 Germany Hong Kong SAR 7 Taiwan 8 Estonia 9 Malaysia Belgium 10 Germany, Italy Taiwan, Italy UK, Denmark

13 PERINGKAT EGOV di ASIA TENGGARA

14 Pengembangan E-Government di Indonesia

15 Dasar-Dasar Peraturan
UU No. 22 Th tentang Pemerintah Daerah PP No. 56 Th tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keppres No. 9 Th tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Inpres No. 6 Th tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres No. 3 Th tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. KepMendagri No. 45 Th tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri. KepMenpan No. 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

16 Inpres No.3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan EGovernment.
Strategi pokok yang diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut: Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

17 Rencana strategis e-gov
Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (e-services). Kebijakan kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam penyelenggaraan e-gov. Kebijakan pengembangan kepemerintahan yang baik (goodgovernance) dan manajemen perubahan (change management) Pelaksanaan proyek dan penganggaran e-government. Standar kompetensi pengelola e-government. Cetak-biru aplikasi e-government pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

18 Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian Pelayanan Publik.
Paradigma birokratis Paradigma e-government Orientasi Efisiensi biaya produksi Fleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (customer). Proses organisasi Merasionalisasikan peranan, pembagian tugas dan pengawasan hirarki vertikal Hirarki horisontal, jaringan organisasi dan tukar informasi Prinsip manajemen Manajemen berdasarkan peraturan dan mandat (perintah) Manajemen bersifat fleksibel, team work antar departemen dengan koordinasi pusat. Gaya kepemimpinan Memerintah dan mengawasi Fasilitator, koordinatif dan entrepreneurship inovatif. Komunikasi internal Hirarki (berperingkat) dan top-down Jaringan banyak tujuan dengan koordinasi pusat dan komunikasi langsung. Komunikasi eksternal Terpusat, formal dan saluran terbatas Formal dan informal, umpan balik langsung, cepat dan banyak saluran Cara penyampaian pelayanan Dokumen dan interaksi antar personal Pertukaran elektronik dan interaksi non face-to-face. Prinsip-prinsip penyampaian pelayanan Terstandarkan, keadilan dan sikap adil Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal.

19 E-Government Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik
Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemanfaatan teknologi informasi Transformasi relasi antar pihak yang terkait dgn e-gov Dampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah sendiri Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan akuntabel Pengembangan sarana dan infrastruktur TI

20

21 Benefits of e-Government : 1996
Cost savings Increase in foreign investment in the country Better access to information Better value derived from government services Better access to government services Better customer service Benefits to Government Benefits to Businesses Benefits to Citizens OECD Tunis – 28 May 2008

22 Benefits of e-Government : 2008
Cost savings Efficiency and transparency Enhanced political capital High economic growth Citizen satisfaction Efficient and innovative public sector Increased attractiveness to investment and talents Better access to information Better value derived from government services Gain in productivity Better access to government services Better customer service Benefits to Government Benefits to Society/Economy Benefits to Businesses Benefits to Citizens OECD Tunis – 28 May 2008

23 Benefits of e-Government : 2020
Cost savings Efficiency and transparency Enhanced political capital High economic growth Citizen satisfaction Local and Central Government Synergy Client-centricity Efficient and innovative public sector Increased attractiveness to investment and talents Better access to information Competitive Inclusive Democracy Better value derived from government services Gain in productivity Better access to government services Better customer service Benefits to Government Benefits to Society/Economy Benefits to Businesses Benefits to Citizens OECD Tunis – 28 May 2008

24 Pengaruh E-Goverment dalam Bisnis
Di sejumlah negara maju, sistem online atau egovernment sudah menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan berbisnis. Singapura dan Hong Kong menerapkan layanan satu atap untuk berbisnis melalui perizinan yang efisien secara online, bahkan sudah dijalankan sejak 2008. Denmark baru saja memperkenalkan pendaftaran kepemilikan tanah secara online. Jerman dan Singapura merupakan negara yang paling cepat dalam memproses perizinan bagi usaha kecil. Bahkan, proses perizinan untuk memulai bisnis di Singapura cukup 3 hari saja.

25 Singapura Hong Kong Selandia Baru Amerika Serikat Denmark Norwegia Inggris Korea Selatan Islandia Irlandia

26 Indonesia masuk kelompok 5 negara yang tersulit untuk menjalankan bisnis, bersama Argentina, Rusia, Brasil, dan India.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Sumber 20dan%20Dunia.pdf EGovernment.pdf gampang-berbisnis egara_Paling_Tidak_Bersahabat_Untuk_Kalangan_Bisnis&level2=ne wsandopinion&id=839212&img=level1_bigtopnews_1&urlImage=inf rastruktur%20ind%20bbc%20c Lukito Edi Nugroho, Aspek Kepemimpinan Dalam Mendukung E- Government Bruno Lanvin, Partnerships and collaboration frameworks on e- government Sumber lain dari jurnal dan internet