Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Aplikasi SIM E-Government. SIM dan E-Government Pendapat Drs. Soetedjo Moeldodihardjo dalam bukunya “Management Information System” SIM adalah suatu metode.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Aplikasi SIM E-Government. SIM dan E-Government Pendapat Drs. Soetedjo Moeldodihardjo dalam bukunya “Management Information System” SIM adalah suatu metode."— Transcript presentasi:

1 Aplikasi SIM E-Government

2 SIM dan E-Government Pendapat Drs. Soetedjo Moeldodihardjo dalam bukunya “Management Information System” SIM adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi managemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi didalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan.

3 Pengertian E Government The World Bank Group (2001) mendefinisikan E-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks (WAN), internet, Mobile computing) yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya 2. Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah untuk memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk mendorong pelaksanaan demokrasi 3.

4 E-Government  E-Government (EG) mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan lainnya. Bentuk e-government ada 4 macam, yaitu :  government-to-customer,  government-to-business,  government-to-employees,  government-to-government. (http://en.wikipedia.org/wiki/E-government)

5 Lingkup Kajian E-Government 5 E- Gov Manu- sia Proses Tekno- logi Kebi- jakan Implementasi e-gov melibatkan aspek-aspek yang saling terkait … dan keberhasilan implementasi e-gov sangat tergantung kepada penanganan aspek-aspek tersebut

6 the 2011 World e-Government Ranking MANILA, KOMPAS.com - Kondisi e-government di Indonesia menempati peringkat 36 dari 50 negara di dunia hasil pengukuran yang dilakukan Waseda University Jepang. Hasil pengukuran tersebut diumumkan secara resmi dalam Jurnal of e-Governance yang dibagikan bersamaan dengan Konferensi International IAC (International Academy of CIO) di Manila, Kamis (6/10/2011).

7 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking NoFinal RankingsScore 1Singapore92.14 2USA92.13 3Sweden88.32 4Korea87.50 5Finland86.90 6Japan86.85 7Canada85.13 8Estonia84.10 9Belgium83.55 10UK82.40

8 10Denmark82.40 12Italy81.20 13Taiwan79.31 14Australia78.50 15Norway77.61 16Spain75.30 17Germany73.15 18France72.05 19Switzerland71.88 20Netherlands70.75 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking the 2011 World e-Government Ranking

9 21New Zealand70.21 22Portugal69.02 23Thailand67.67 24Malaysia67.37 25Philippines65.10 26HongKong SAR63.50 27Tunisia62.10 28Mexico62.05 29China60.80 30India60.15 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking the 2011 World e-Government Ranking

10 31South Africa59.71 32Israel58.80 33Turkey57.50 33Macau SAR57.50 35Russia57.10 36Indonesia56.88 37Egypt56.13 38Vietnam55.70 39Czech Republic51.80 40Romania49.15 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking the 2011 World e-Government Ranking

11 41Brazil48.80 42Brunei46.50 43Chile42.15 44Kazakhstan38.14 45Peru35.20 46Pakistan32.81 47Fiji30.10 48Iran26.10 49Uzbekistan25.11 50Georgia22.46 Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking the 2011 World e-Government Ranking

12 2005200620072008200920102011 1USA1 1 1 1 Singapor e 1 1 2Canada2 2Singapore2 2USA2UK2USA 3Singapore3 3Canada3 3Sweden2USA3Sweden 4Finland4Japan4 4Korea4UK4Canada4Korea 5Sweden5Korea4 5Japan5 5Australia5Finland 6Australia6Germany6Australia6 Hong Kong SAR 5Korea6Japan6 7 7Taiwan7Finland7Australia7Canada7Korea7Canada 8 Hong Kong SAR 8Australia8Taiwan8Finland8Taiwan8Germany8Estonia 9Malaysia9UK9 9Sweden9Finland9Sweden9Belgium 10UK10Finland10Sweden9Taiwan10 Germany, Italy 10 Taiwan, Italy 10 UK, Denmark

13 PERINGKAT EGOV di ASIA TENGGARA

14 Pengembangan E-Government di Indonesia

15 Dasar-Dasar Peraturan UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah PP No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keppres No. 9 Th. 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Inpres No. 6 Th. 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres No. 3 Th. 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. KepMendagri No. 45 Th. 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri. KepMenpan No. 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

16 Inpres No.3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan EGovernment. Strategi pokok yang diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 1.Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2.Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik. 3.Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. 4.Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. 5.Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat. 6.Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

17 Rencana strategis e-gov Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) 1.Standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (e-services). 2.Kebijakan kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam penyelenggaraan e-gov. 3.Kebijakan pengembangan kepemerintahan yang baik (goodgovernance) dan manajemen perubahan (change management) 4.Pelaksanaan proyek dan penganggaran e-government. 5.Standar kompetensi pengelola e-government. 6.Cetak-biru aplikasi e-government pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

18 Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian Pelayanan Publik. Paradigma birokratisParadigma e-government OrientasiEfisiensi biaya produksiFleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (customer). Proses organisasiMerasionalisasikan peranan, pembagian tugas dan pengawasan hirarki vertikal Hirarki horisontal, jaringan organisasi dan tukar informasi Prinsip manajemenManajemen berdasarkan peraturan dan mandat (perintah) Manajemen bersifat fleksibel, team work antar departemen dengan koordinasi pusat. Gaya kepemimpinanMemerintah dan mengawasi Fasilitator, koordinatif dan entrepreneurship inovatif. Komunikasi internalHirarki (berperingkat) dan top-down Jaringan banyak tujuan dengan koordinasi pusat dan komunikasi langsung. Komunikasi eksternal Terpusat, formal dan saluran terbatas Formal dan informal, umpan balik langsung, cepat dan banyak saluran Cara penyampaian pelayanan Dokumen dan interaksi antar personal Pertukaran elektronik dan interaksi non face- to-face. Prinsip-prinsip penyampaian pelayanan Terstandarkan, keadilan dan sikap adil Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal.

19 E-Government 19 Pemanfaatan teknologi informasi Transformasi relasi antar pihak yang terkait dgn e- gov Dampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah sendiri Pengembangan sarana dan infrastruktur TI Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan akuntabel Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

20

21 Benefits of e-Government : 1996 OECDTunis – 28 May 2008 Cost savings Increase in foreign investment in the country Better access to information Better value derived from government services Better access to information Better access to government services Better customer service Benefits to Businesses Benefits to Businesses Benefits to Government Benefits to Government Benefits to Citizens Benefits to Citizens

22 Benefits of e-Government : 2008 OECDTunis – 28 May 2008 Cost savings Efficiency and transparency Enhanced political capital High economic growth Citizen satisfaction Efficient and innovative public sector Increased attractiveness to investment and talents Better access to information Better value derived from government services Gain in productivity Better access to information Better access to government services Better customer service Benefits to Businesses Benefits to Businesses Benefits to Government Benefits to Government Benefits to Citizens Benefits to Citizens Benefits to Society/Economy Benefits to Society/Economy

23 Benefits of e-Government : 2020 OECDTunis – 28 May 2008 Cost savings Efficiency and transparency Enhanced political capital High economic growth Citizen satisfaction Local and Central Government Synergy Client- centricity Efficient and innovative public sector Increased attractiveness to investment and talents Better access to information Competitive Inclusive Democracy Better value derived from government services Gain in productivity Better access to information Better access to government services Better customer service Benefits to Businesses Benefits to Businesses Benefits to Government Benefits to Government Benefits to Citizens Benefits to Citizens Benefits to Society/Economy Benefits to Society/Economy

24 Pengaruh E-Goverment dalam Bisnis Di sejumlah negara maju, sistem online atau egovernment sudah menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan berbisnis. Singapura dan Hong Kong menerapkan layanan satu atap untuk berbisnis melalui perizinan yang efisien secara online, bahkan sudah dijalankan sejak 2008. Denmark baru saja memperkenalkan pendaftaran kepemilikan tanah secara online. Jerman dan Singapura merupakan negara yang paling cepat dalam memproses perizinan bagi usaha kecil. Bahkan, proses perizinan untuk memulai bisnis di Singapura cukup 3 hari saja.

25 1. Singapura 2. Hong Kong 3. Selandia Baru 4. Amerika Serikat 5. Denmark 6. Norwegia 7. Inggris 8. Korea Selatan 9. Islandia 10. Irlandia

26 Indonesia masuk kelompok 5 negara yang tersulit untuk menjalankan bisnis, bersama Argentina, Rusia, Brasil, dan India.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Sumber http://josh.rootbrain.com/seminar/E-Government-di%20Indonesia% 20dan%20Dunia.pdf http://josh.rootbrain.com/seminar/E-Government-di%20Indonesia% http://www.wikusuryomurti.com/download/Materikuliah- EGovernment.pdf http://www.wikusuryomurti.com/download/Materikuliah- EGovernment.pdf http://bisnis.vivanews.com/news/read/257232-10-negara-paling- gampang-berbisnis http://bisnis.vivanews.com/news/read/257232-10-negara-paling- gampang-berbisnis http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Indonesia_Termasuk_5_N egara_Paling_Tidak_Bersahabat_Untuk_Kalangan_Bisnis&level2=ne wsandopinion&id=839212&img=level1_bigtopnews_1&urlImage=inf rastruktur%20ind%20bbc%20c http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Indonesia_Termasuk_5_N egara_Paling_Tidak_Bersahabat_Untuk_Kalangan_Bisnis&level2=ne wsandopinion&id=839212&img=level1_bigtopnews_1&urlImage=inf rastruktur%20ind%20bbc%20c Lukito Edi Nugroho, Aspek Kepemimpinan Dalam Mendukung E- Government Bruno Lanvin, Partnerships and collaboration frameworks on e- government Sumber lain dari jurnal dan internet


Download ppt "Aplikasi SIM E-Government. SIM dan E-Government Pendapat Drs. Soetedjo Moeldodihardjo dalam bukunya “Management Information System” SIM adalah suatu metode."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google