Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI DAN KEBIJAKAN TELEMATIKA DI INDONESIA Oleh: Dr. Moedjiono, M.Sc. DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Menuju Masyarakat Informasi Indonesia.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI DAN KEBIJAKAN TELEMATIKA DI INDONESIA Oleh: Dr. Moedjiono, M.Sc. DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Menuju Masyarakat Informasi Indonesia."— Transcript presentasi:

1

2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN TELEMATIKA DI INDONESIA Oleh: Dr. Moedjiono, M.Sc. DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

3 Siklus hidup organisasi waktu Performance organisasi Untuk menjaga agar performance organisasi tidak menurun perlu diciptakan ‘second S curve’ dan seterusnya, dengan melakukan inovasi. Inovasi utk meningkatkan performance organisasi hanya mungkin dilaksana- kan bila ada suntikan ICT (akses thd sumber-2 teknologi, SDM, pasar, dll.) Diperlukan organisasi yg adaptif yg mampu mengikuti perubahan jaman. 1 St S curve 2nd S curve Terus tumbuh

4 Kondisi Awal/Saat Ini : Infrastr jar telkom, Penetrasi komp/internet, Peraturan Per-UU, SDM/Leadership, Organ/Sist Manaj/Prosker, Dana/Anggaran, Strategi Tujuan (Needs) : Good Government Governance - e-Indonesia  Masy Info - Sist Pemr yg demokr, transp, bersih, adil, akuntabel, bertang jwb, responsif, efektif, efisien - SDM dg kemamp unggul/ kompet - Lingk usaha/ indust yg kondusif Pengaruh Lingkungan (Environmental Input) : Tuntutan layanan publik, Kemajuan TIK/ICT, Ancaman digital divide, Peningkatan daya saing, Hasil-hasil/Tindak lanjut WSIS, Situasi/Kondisi Nasional, Regional, Internasional Instrumen Pembatas (Instrumental Input) : Inpres 3/2003 – Strat & Jak Bang e-Gov Inpres 5/2003 – Jak Ekon Menj/Ses IMF Inpres 5/2004 – Percep Berantas Korupsi Aturan/Perundangan bid TIK lainnya Pola Pikir : Pembangunan Telematika (ICT) di Indonesia “e-Indonesia Strategy” Proses Transformasi (Works) : Umpan balik utk penyempurnaan langkah/proses transformasi lanjut Hasil (Results) : - Infrastr TI ubiquitous ? - SDM/Leadership ? - Sist Pemerintahan ? - Sist Lingk usaha/indust ? - Peraturan Per-UU ? ? SubyekObyekMetoda/Cara Satisfies ? NoYesNext Needs? - e-Gov (SIN, e-Proc, e-Pajak, e-Payment) - e-Learning (Indone- sia Educ Exchg,.. ) - e-Infrastr (PKInfr, e-Industry, USO Com) Inst Pemr, swasta, masyarakat,... -Depdiknas, swasta, masyarakat -Depkomin- fo/Postel, Operator, wirausaha - Inst Pemr, Perush, masyarakat - Pelajar, Pegawai, Pengusaha -Daerah-2.., Ind Hard/Soft.... Achieves Determines & Dictates

5 The unique characteristics compared to other countries in particular: –Geographically consisting of more than 17,000 islands –Uneven distribution of population with more than 222 millions people –Diversified cultures with more than 520 ethnic groups and 742 local languages –Newly democracy with current multi-dimensional problems –More rural than urban areas Urban Teledensity 11 – 25 % Rural Teledensity 0.2 % villages without phones (53.4 % from villages) Today’s Infrastructures: –Telephone line: 19.6 million (fixed) and 72,7 million (mobile) –Public phone: 382,000 units –Internet Penetration: 2.3 million subscriber and 25 million users –Internet Kiosks: 261,000 –Internet Exchanges (IX): 3 –ISP: 140 licenses, 35 operational –Radio Broadcasting: 1,400 stations (nation-wide and local) –TV Broadcasting: 10 nation-wide networks –Pay TV: 4 TV cables, 2 DBS TV Total IT market in Indonesia for 2007: US$1.9 billion with a compound annual growth rate (CAGR) of 10% from 2002 to 2007 (source: IDC) The Indonesian ICT Vision: To establish a global competitive Indonesian Knowledge-based Society based on national values and cultures Indonesia Overview

6 Government of Indonesia Action Plan

7 Strategi TI-315 Menuju MII-2015 Regulasi/Cyber Law, Sistem insentif utk industri TIK Regulasi/Cyber Law, Sistem insentif utk industri TIK Infrastruktur Informasi Infrastruktur Informasi Sumber Daya Manusia Kelembagaan TIK Sumber Daya Manusia Kelembagaan TIK 1. Gerakan Nasional Membangun Masyarakat Cerdas * Program OSOL (Lab Komputer di setiap Sekolah) * CAP (Community Acces Point), Warung Masif * USO (Desa Berdering, Desa Pinter) * Diseminasi Informasi * Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler, Accelerator & Sektor Industri Unggulan), * Peningkatan Aksesibilitas TIK dan e-Literacy 2. Pembentukan Sistem Hukum Telematika Termasuk Kampanye s/w – Legal & HAKI 3. Taman Maya / Cyber Park : Fasilitas Industri TIK 4. Fasilitasi & Pengemb Aplikasi Dasar/Piranti Lunak Unggulan * Transparansi Pemerintahan melalui e-Government * Implementasi e-procurement; e-business/ e-UKM * Model Implementasi e-Learning, Perpustakaan Digital, e-Health, e-Payment 5. Interoperabilitas Layanan Publik : * Interoperabilitas Sistem Informasi * Standarisasi dan Audit TI * Pembentukan CIN (common ID-Number) / Nomor Induk Tunggal Public Private Partnership Flagship Programs Modal Dasar Pilar i4A : information for All

8 KETUA PELAKSANA HARIAN Menteri Kominfo ANGGOTA Menteri Keuangan Menteri Riset &Teknologi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Menteri Pendidikan Nasional Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Menteri Dalam Negeri Pakar/Individu TIM MITRA MASTEL ; FTII & ASOSIASI-2 Bidang Telematika; Perguruan Tinggi; Kadin - Memberikan masukan kebijakan TIM PENASEHAT Pakar/individu yg berpengalaman dlm Best Practice bid ICT tkt Internasional dan Nasional - Memberikan masukan strategis KETUA Presiden R.I. WAKIL KETUA Menko Perekonomian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) SEKRETARIAT Administrasi, Keuangan, Program/Agenda, Koordinasi TIM KERJA OUTCOME -Direktif Strategik dan Kebijakan utk Pendayagunaan Teknologi Telematika - Fasilitasi dan Insentif utk Pengembangan Industri Telematika e-Government (NIN, e-Proc, e-Pajak, e-Payment) e-Learning (Indonesia Education Exchange) e-Infrastructure (PKInfras, e-Industry, USO Comm)

9 7 PROGRAM UNGGULAN DETIKNAS Single Identity Number : Depdagri Single Identity Number : Depdagri National Single Window : Depkeu National Single Window : Depkeu E-Budgeting : Depkeu E-Budgeting : Depkeu E-Infrastructure - Palapa Ring : Depkominfo E-Infrastructure - Palapa Ring : Depkominfo Legalisasi Software : Depkominfo Legalisasi Software : Depkominfo E-Education : Depdiknas E-Education : Depdiknas E-Procurement : Bappenas E-Procurement : Bappenas

10 1.Mengurangi separuh angka kemiskinan dan kelaparan dunia. 2.Mencapai pendidikan dasar sec formal. 3.Pencapaian kesetaraan hak dan kesempatan (gender) antara perempuan dan pria. 4. Mengurangi angka mortalitas anak balita sebesar 2/3. 5. Mengurangi angka mortalitas pd saat kelahiran sebesar 3/4. 6. Menghilangkan penyakit menular khususnya HIV/AIDS dan Malaria. 7. Menciptakan kestabilan ekosistem lingkungan. 8. Menciptakan kerjasama kemitraan secara global, baik dlm bentuk bantuan, perdagangan maupun moratorium hutang. Tujuan-2 Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs)

11 WSIS Process – “Summit of Solutions” Bridging the “Digital Divide” into the “Digital Opportunity” Preparatory Committee Meetings PrepCom-1: 1-5 July 2002 PrepCom-2: February 2003 Intersessional Meeting: July 2003 PrepCom-3: September 2003 PrepCom-3A: November 2003 PrepCom-3B: 5-6 Dec 2003 and 9 Dec 2003 Regional Conferences African: May 2002 Pan European: 7-9 November 2002 Asia-Pacific: January 2003 Latin American and the Caribbean: January 2003 Western Asia: 4-6 February 2003 GENEVA SUMMIT December 2003 PHASE I PHASE II Working Groups Task Force on Financial Mechanisms (TFFM) Working Group on Internet Governance (WGIG) Groups of Friends of the Chair (GFC) Preparatory Committee Meetings PrepCom-1: June 2004 PrepCom-2: February 2005 PrepCom-3: September 2005 Intersessional Work: October 2005 Resumed PrepCom-3: November 2005 Thematic Meetings & Regional Conferences Asia-Pacific: 31 May-2 June 2005 Western Asia: November 2004 Africa: 2-4 February 2005 Latin America and the Caribbean: 8-10 June 2005 TUNIS SUMMIT NOVEMBER 2005 Oct 1998: ITU Plenipotentiary Conference in Minneapolis adopts resolution on “WSIS”. Sept 2000: 55th United Nations General Assembly (UNGA) adopts Millennium Declaration. June 2001: Endorsement of WSIS in a 2-phase framework and welcome of invitations by Switzerland and Tunisia by the ITU Council, upon proposal of the ITU Sec-Gen Yoshio Utsumi.

12 WSIS adalah ttg: Deklarasi keinginan & komitmen bersama bangsa-2 dunia utk membangun suatu Masyarakat Informasi yg terpusat pd manusia, inklusif & berorientasi pd pengembangan, di mana semua orang dpt mencipta, mengakses, menggunakan, & berbagi informasi dan pengetahuan, yg memungkinkan para individu, komunitas, & bangsa utk mendptkan- dayagunakan kemampuan penuh mereka dlm rangka mempromosikan pembangunan yg berkesinambungan & memperbaiki kualitas hidup mereka, dg mendasarkan pemikiran kpd tujuan-2 & prinsip-2 dasar Piagam PBB serta sepenuhnya menghormati & menjunjung tinggi Deklarasi HAM Sedunia.

13 Sambutan-2 Sekjen PBB & ITU dlm WSIS II Sekjen PBB - Kofi Annan: WSIS adalah pertemuan utk penyelesaian masalah (Summit of Solutions), utk menjembatani atau merubah masalah-masalah kesenjangan digital (digital divide) menjadi peluang digital (digital opportunity), utk mempromosikan perdamaian, pembangunan yg berkelanjutan, demokrasi, transparansi dan pengelolaan negara yang baik (good governance); Tugas kita adalah beranjak dari diagnosa menuju ke tindakan nyata. Sekjen ITU - Yoshio Utsumi: hasil-2 yg telah dicapai oleh forum ini bukanlah merupakan hasil akhir, akan tetapi barulah merupakan tahap awal utk ditindak-lanjuti dg implementasinya secara riil di masa depan.

14 Hasil-2 Keluaran GENEVA PHASE – 2003 GENEVA PHASE – 2003 Geneva Declaration of Principles Geneva Declaration of Principles (Deklarasi Prinsip-2) (Deklarasi Prinsip-2) Geneva Plan of Action Geneva Plan of Action (Rencana Aksi) (Rencana Aksi) TUNIS PHASE – 2005 TUNIS PHASE – 2005 Tunis Commitment Tunis Commitment (Komitmen) (Komitmen) Tunis Agenda for the Information Society Tunis Agenda for the Information Society (Agenda utk Masyarakat Informasi) (Agenda utk Masyarakat Informasi)

15 Deklarasi Prinsip-2 A. Pandangan/Visi Bersama Kita mengenai Masyarakat Informasi B. Membangun Masyarakat Informasi utk semua orang: Prinsip-2 Utama/Kunci C. Menuju Masyarakat Informasi utk semua orang bdsk/melalui Pengetahuan yg dipakai bersama Membangun Masyarakat Informasi: suatu tantangan global dlm Milenium baru

16 Berisi 18 paragraf, di antaranya: komitmen pencapaian tujuan-2 pembangunan yg berkelanjutan yg disepakati bersama, spt yg tercantum dlm Deklarasi Johannesburg, Rencana Implementasi & Konsensus Monterrey, & keluaran-2 yg disepakati dlm Pertemuan-2/KTT PBB lainnya yg relevan, termasuk tujuan-2 Pembangunan Milenium komitmen pencapaian tujuan-2 pembangunan yg berkelanjutan yg disepakati bersama, spt yg tercantum dlm Deklarasi Johannesburg, Rencana Implementasi & Konsensus Monterrey, & keluaran-2 yg disepakati dlm Pertemuan-2/KTT PBB lainnya yg relevan, termasuk tujuan-2 Pembangunan Milenium penegakan prinsip-2 persamaan kedaulatan semua negara, keuniversalan, keutuhan, saling ketergantungan/keterkaitan/ penghormatan prinsip-2 HAM serta kebebasan fundamental, demokrasi, pembangunan yg berkelanjutan, pengelolaan pemerintahan yg baik di semua tingkatan, serta penghormatan thd peraturan per-UUan dlm masalah-2 nasional/internasional penegakan prinsip-2 persamaan kedaulatan semua negara, keuniversalan, keutuhan, saling ketergantungan/keterkaitan/ penghormatan prinsip-2 HAM serta kebebasan fundamental, demokrasi, pembangunan yg berkelanjutan, pengelolaan pemerintahan yg baik di semua tingkatan, serta penghormatan thd peraturan per-UUan dlm masalah-2 nasional/internasional mendorong terbentuknya MI yg menghormati martabat manusia, dg landasan spt yg tercantum dlm Deklarasi HAM Sedunia, Artikel 19: semua orang memiliki hak kebebasan utk menyatakan pendapat, berbicara, mendpt informasi; Artikel 29: setiap orang memiliki kewajiban thd komunitas yg memung- kinkan kebebasan pengemb pribadi bdsk hukum yg berlaku mendorong terbentuknya MI yg menghormati martabat manusia, dg landasan spt yg tercantum dlm Deklarasi HAM Sedunia, Artikel 19: semua orang memiliki hak kebebasan utk menyatakan pendapat, berbicara, mendpt informasi; Artikel 29: setiap orang memiliki kewajiban thd komunitas yg memung- kinkan kebebasan pengemb pribadi bdsk hukum yg berlaku A. Pandangan/Visi Bersama Kita mengenai MI

17 pendidikan, pengetahuan, informasi & komunikasi adalah inti kemajuan, usaha dan kesejahteraan manusia. TIK mempunyai pengaruh amat besar thd segala aspek kehidupan. pendidikan, pengetahuan, informasi & komunikasi adalah inti kemajuan, usaha dan kesejahteraan manusia. TIK mempunyai pengaruh amat besar thd segala aspek kehidupan. memberikan perhatian khusus/istimewa kpd generasi muda, anak-2, perempuan, kelompok masyarakat yg terpinggirkan & lemah, imigram, pelarian dlm pengasingan, pengungsi, pengangguran & yg berkekurangan, pengembara, orang-2 cacat, penduduk pribumi, negara-2 berkembang, negara dg perekonomian dlm transisi, negara terbelakang, negara berkembang kepulauan kecil, negara berkembang tanpa pantai, negara miskin terbelit hutang, negara & wilayah dlm pendudukan, negara dlm pemulihan akibat konflik, negara dg kebutuhan khusus/ancaman bencana alam memberikan perhatian khusus/istimewa kpd generasi muda, anak-2, perempuan, kelompok masyarakat yg terpinggirkan & lemah, imigram, pelarian dlm pengasingan, pengungsi, pengangguran & yg berkekurangan, pengembara, orang-2 cacat, penduduk pribumi, negara-2 berkembang, negara dg perekonomian dlm transisi, negara terbelakang, negara berkembang kepulauan kecil, negara berkembang tanpa pantai, negara miskin terbelit hutang, negara & wilayah dlm pendudukan, negara dlm pemulihan akibat konflik, negara dg kebutuhan khusus/ancaman bencana alam tujuan besar deklarasi ini – menjembatani kesenjangan digital, merubah kesenjangan digital menjadi peluang digital, dan memastikan pembangunan yg selaras, adil, dan merata utk semua, shg diperlukan solidaritas digital di tkt nasional/internasional tujuan besar deklarasi ini – menjembatani kesenjangan digital, merubah kesenjangan digital menjadi peluang digital, dan memastikan pembangunan yg selaras, adil, dan merata utk semua, shg diperlukan solidaritas digital di tkt nasional/internasional

18 Pentingnya peran & tangg jwb pemerintah & semua pemangku kepen- tingan dlm mempromosikan TIK utk mendukung pembangunan MI Pentingnya peran & tangg jwb pemerintah & semua pemangku kepen- tingan dlm mempromosikan TIK utk mendukung pembangunan MI Membangun infrastruktur TIK (meningkatkan keterhubungan), sbg fondasi dasar pembangunan MI yg inklusif Membangun infrastruktur TIK (meningkatkan keterhubungan), sbg fondasi dasar pembangunan MI yg inklusif Memperbaiki akses universal & terbuka thd informasi & pengetahuan Memperbaiki akses universal & terbuka thd informasi & pengetahuan Mengembangkan kemampuan (Capacity Building) sumdaman Mengembangkan kemampuan (Capacity Building) sumdaman Meningkatkan kepercayaan & keamanan dlm penggunaan TIK Meningkatkan kepercayaan & keamanan dlm penggunaan TIK Menciptakan lingkungan yg memberdayakan (enabling environment) tumbuh kembangnya bisnis di semua tingkatan Menciptakan lingkungan yg memberdayakan (enabling environment) tumbuh kembangnya bisnis di semua tingkatan Mengembangkan & memperluas pendayagunaan/penerapan TIK di semua aspek kehidupan keseharian Mengembangkan & memperluas pendayagunaan/penerapan TIK di semua aspek kehidupan keseharian Memelihara & menghormati keragaman budaya, bahasa & konten lokal Memelihara & menghormati keragaman budaya, bahasa & konten lokal Mendukung peran media, kebebasan pers & memperoleh informasi Mendukung peran media, kebebasan pers & memperoleh informasi Menangani dimensi etika Masyarakat Informasi Menangani dimensi etika Masyarakat Informasi Mendorong kerjasama internasional & regional Mendorong kerjasama internasional & regional B. Membangun MI utk semua orang: Prinsip-2 Utama/ Kunci Kunci Berisi 46 paragraf, di antaranya:

19 C. Menuju Masyarakat Informasi utk semua orang bdsk/melalui Pengetahuan yg dipakai bersama Dlm memasuki era baru dg potensi yg sangat besar yaitu MI, informasi & pengetahuan dpt diciptakan, dipertukarkan, dipakai bersama dan dikomunikasikan melalui semua jaringan di dunia Dlm memasuki era baru dg potensi yg sangat besar yaitu MI, informasi & pengetahuan dpt diciptakan, dipertukarkan, dipakai bersama dan dikomunikasikan melalui semua jaringan di dunia Utk membangun MI yg inklusif perlu dicari & diterapkan pendekatan & mekanisme internasional yg konkrit termasuk bantuan keuangan & bantuan teknis (memberikan komitmen Agenda Solidaritas Digital & menciptakan Dana solidaritas Digital) Utk membangun MI yg inklusif perlu dicari & diterapkan pendekatan & mekanisme internasional yg konkrit termasuk bantuan keuangan & bantuan teknis (memberikan komitmen Agenda Solidaritas Digital & menciptakan Dana solidaritas Digital) Semua individu dpt segera mengambil tindakan yg diperlukan utk membangun MI bdsk pengetahuan yg dipakai bersama berlandaskan solidaritas global, dan saling pengertian yg lebih baik antara rakyat-2 & bangsa-2 di dunia, utk membangun masa depan masyarakat yg berpengetahuan (knowledge society) yg sesungguhnya Semua individu dpt segera mengambil tindakan yg diperlukan utk membangun MI bdsk pengetahuan yg dipakai bersama berlandaskan solidaritas global, dan saling pengertian yg lebih baik antara rakyat-2 & bangsa-2 di dunia, utk membangun masa depan masyarakat yg berpengetahuan (knowledge society) yg sesungguhnya

20 Peran Para Pemangku kepentingan dlm kerjasama kemitraan yg saling mengisi utk menjembatani Kesenjangan Digital Multi-stakeholder Partnerships (Kemitraan Multi- Pemangku Kepentingan) Pemerintah (Nasional & Lokal) Ciptakan kebijakan & aturan yg komprehensif Mengukur & memonitor masalah-2 kesenj digital Identifikasi permasalahan & selengg konsultasi Promosikan e-Strategi Promosikan Kompetisi Organisasi Internasional Dorong koord standar jak bersama Sediakan forum berbagi penget, pengalaman & sumda Dorong kerjasama Promosikan interoperabilitas Sediakan tenaga ahli Sektor Swasta (Penyedia katras/ katnak, wirausaha ind telematika) Berdayakan Humas Latih Tenaga Kerja yg berpotensi Perluas Pasar Promosikan daya telematika Promosikan jasa telematika Masy Madani (indiv, media, LSM, Institusi Akad) Sampaikan kebutuhan masy yg urgen Responsif thd kebut/batasan-2 kultural masy Sempurnakan legitimasi/kepemilikan proyek2

21 Target th 2015 : 1.hubungkan desa-2 dg TIK & bangun Community Access Point; 2.hubungkan universitas, akademi, sekolah-2 (SD/SMP/SMA) dg TIK 3.hubungkan pusat-2 ilmiah & riset dg TIK 4.hubungkan perpustakaan umum, pusat budaya, musium, kantor pos, kantor arsip dg TIK 5.hubungkan pusat kesehatan & rumah-sakit dg TIK 6.hubungkan semua kantor pemerintah pusat/drh & bangun website & address 7.adopsi kurikulum SD/SMP/SMA sesuai kebutuhan utk bangun MI 8.pastikan semua penduduk dunia bisa akses ke layanan TV & radio 9.dorong pengembangan konten lokal & kembangkan fas teknis utk penggunaan semua bahasa dunia di Internet 10.pastikan lebih dari separuh penduduk dunia punya kemampuan jangkauan akses ke TIK; Rencana Aksi

22 menegaskan kembali komitmen yg dibuat di Geneva dan membangunnya kembali di Tunis dg memfokuskan pd mekanisme keuangan utk menjembatani kesenjangan digital, pengelolaan Internet & isu-isu terkait, serta tindak lanjut & pelaksanaan keputusan Geneva & Tunis, spt yg tercantum dlm Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi. menegaskan kembali komitmen yg dibuat di Geneva dan membangunnya kembali di Tunis dg memfokuskan pd mekanisme keuangan utk menjembatani kesenjangan digital, pengelolaan Internet & isu-isu terkait, serta tindak lanjut & pelaksanaan keputusan Geneva & Tunis, spt yg tercantum dlm Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi. komitmen utk bekerja sama menuju pelaksanaan Agenda Solidaritas Digital. Pelaksanaan sepenuhnya dan cepat dari agenda tersebut, membutuhkan solusi tepat waktu, efektif, & komprehensif. komitmen utk bekerja sama menuju pelaksanaan Agenda Solidaritas Digital. Pelaksanaan sepenuhnya dan cepat dari agenda tersebut, membutuhkan solusi tepat waktu, efektif, & komprehensif. Komitmen (Political Chapeau)

23 Agenda utk Masyarakat Informasi Mekanisme Keuangan utk memenuhi tantangan TIK dlm PembangunanMekanisme Keuangan utk memenuhi tantangan TIK dlm Pembangunan Pengelolaan Internet (Internet Governance)Pengelolaan Internet (Internet Governance) Implementasi & Tindak LanjutImplementasi & Tindak Lanjut

24 Mekanisme Keuangan utk memenuhi tantangan TIK dlm Pembangunan menyerukan kepada komunitas internasional utk mempromosikan alih teknologi bdsk ketentuan-2 yg telah disepakati bersama, termasuk TIK, dg membuat kebijakan & program utk membantu negara-2 berkembang mengambil manfaat teknologi utk pembangunan, melalui, a.l., kerjasama teknik & pengembangan kemampuan ilmiah serta teknologi dlm upaya-2 menjembatani kesenjangan digital. menyerukan kepada komunitas internasional utk mempromosikan alih teknologi bdsk ketentuan-2 yg telah disepakati bersama, termasuk TIK, dg membuat kebijakan & program utk membantu negara-2 berkembang mengambil manfaat teknologi utk pembangunan, melalui, a.l., kerjasama teknik & pengembangan kemampuan ilmiah serta teknologi dlm upaya-2 menjembatani kesenjangan digital. menyarankan perbaikan & inovasi mekanisme keuangan yg telah ada, termasuk di antaranya: menyarankan perbaikan & inovasi mekanisme keuangan yg telah ada, termasuk di antaranya: Meningkatkan kerjasama regional & menciptakan kemitraan antar banyak pihak yg berkepentingan, khususnya dg menciptakan insentif utk membangun infrastruktur tulang punggung (back-bone) regional. Meningkatkan kerjasama regional & menciptakan kemitraan antar banyak pihak yg berkepentingan, khususnya dg menciptakan insentif utk membangun infrastruktur tulang punggung (back-bone) regional. Organisasi-2 pengembangan multilateral, regional, & bilateral hrs bekerjasama utk meningkatkan kemampuan mereka dlm menyediakan tanggapan cepat mendukung negara-negara berkembang yg meminta bantuan terkait kebijakan TIK. Organisasi-2 pengembangan multilateral, regional, & bilateral hrs bekerjasama utk meningkatkan kemampuan mereka dlm menyediakan tanggapan cepat mendukung negara-negara berkembang yg meminta bantuan terkait kebijakan TIK.

25 menyambut baik didirikannya Dana Solidaritas Digital (Digital Solidarity Fund = DSF) di Geneva sbg mekanisme keuangan inovatif sukarela yg terbuka utk pihak yg berminat, utk mengubah kesenjangan digital menjadi peluang digital, bagi dunia berkembang dg memfokuskan pd kebutuhan-2 spesifik dan mendesak, serta mencari sumber-sumber sukarelawan baru bagi keuangan “solidaritas”. DSF akan mengimbangi mekanisme-2 yang sudah ada untuk pendanaan Masyarakat Informasi, yg harus terus digunakan secara penuh utk mendanai pertumbuhan infrastruktur & layanan TIK. menyambut baik didirikannya Dana Solidaritas Digital (Digital Solidarity Fund = DSF) di Geneva sbg mekanisme keuangan inovatif sukarela yg terbuka utk pihak yg berminat, utk mengubah kesenjangan digital menjadi peluang digital, bagi dunia berkembang dg memfokuskan pd kebutuhan-2 spesifik dan mendesak, serta mencari sumber-sumber sukarelawan baru bagi keuangan “solidaritas”. DSF akan mengimbangi mekanisme-2 yang sudah ada untuk pendanaan Masyarakat Informasi, yg harus terus digunakan secara penuh utk mendanai pertumbuhan infrastruktur & layanan TIK.

26 Pengelolaan Internet (Internet Governance) Definisi Internet governance: pengembangan & aplikasi oleh pemerintah, sektor swasta, & masyarakat sipil, dlm peran mereka masing-masing, thd prinsip, norma, peraturan, prosedur pembuatan keputusan, & program bersama yg membentuk evolusi & penggunaan dr Internet. Manajemen internasional Internet: harus multilateral, transparan, & demokratis, dg keikutsertaan penuh dr pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, & organisasi-organisasi internasional. Hal tersebut hrs memastikan penyaluran sumber-daya yang merata, memudahkan akses utk semua, & memastikan fungsi Internet yg stabil & aman, dg memperhitungkan multilingualisme.

27 History of Governance on the Internet “As noted, there exists no central authority on the internet. Instead, there exists a multitude of actors, institutions and bodies, exerting control or authority in a variety of ways, and at multiple levels.” 1960s : US Department of Defense sponsored the development of the ARPANET by the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). 1970s : DARPA also developed a mobile packet radio network and a packet satellite network. These were conceptually integrated into an Internet in : the operational of Internet was launched. The National Science Foundation Network (NSFNET) joined the Internet in 1986, spreading access to the Internet to an international community of users : Internet Activities Board was formed, was made of a number of task forces. One of these became the Internet Engineering Task Force (IETF) in 1986 – was created to manage the development of technical standards for the Internet. IETF governed through a consultative, open and co-operative approach It represented early seeds of “governance” on the Internet. 1980s : Domain Name System (DNS) was developed, was managed by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) at the University of Southern California’s (USC’s) Information Sciences Institute under US Government contract for many years. The root servers of the DNS were operated voluntarily by 13 different organizations. The root zone file, defining the top level domains of the DNS was distributed by IANA to the root server operators. Every Device on the internet has an Internet address (32 bit or 128-bit number). IANA allocates blocks of Internet address space to 5 RIRs (Regional Internet Registries): APNIC (Asia/Pacific Rim), LACNIC (Latin and Central America), AFRINIC (Africa), RIPE-NCC (Europe), and ARIN (North America). The 5 RIRs, for purposes of developing global allocation policies, work together as the Number Resource Organization (NRO). Their recommendation come to ICANN for approval and adoption. DNS: generic top level domains - TLD (.com,.net,.org, etc), country code TLDs – ccTLDs (.id,.fr, etc).

28 1994: US Government outsourced the management of the DNS to a private entity, Network Solutions. 1998: ICANN was created, a non-profit corporation charged with managing the Internet’s DNS. ICANN inherited the responsibilities of IANA in the course of creation. Although ICANN was created with primarily a technical mandate (i.e., managing the DNS, the allocation of Internet address space, and the recordation of parameters unique to the Internet protocol suite), ICANN quickly became embroiled in a host of controversies. Among other things, critics charge the organization with a lack of democracy and transparency, with being too close to the US Government, and with a perceived exclusion of voices from the developing world. The present MoU between US Gov and ICANN expires in September In the interim, the US Government, by way of the Department of Commerce (DOC), National Telecommunications and Information Agency (NTIA), has the responsibility and authority to approve changes to the Domain Name Root Zone file. Recently, controversy over the need for and nature of Internet governance has combined with changes in the underlying nature of the network itself (as “global facility”) to suggest that a new model of governance may be required.

29 Sekjen PBB, dlm suatu proses terbuka & inklusif, menjelang kuartal ke dua 2006, diminta mengadakan pertemuan forum baru utk melaksanakan dialog kebijakan multi pemangku kepentingan – dinamakan Forum Pengelolaan Internet (Internet Governance Forum = IGF). Mandat Forum adalah utk: Sekjen PBB, dlm suatu proses terbuka & inklusif, menjelang kuartal ke dua 2006, diminta mengadakan pertemuan forum baru utk melaksanakan dialog kebijakan multi pemangku kepentingan – dinamakan Forum Pengelolaan Internet (Internet Governance Forum = IGF). Mandat Forum adalah utk: Mendiskusikan masalah kebijakan publik yg terkait dg elemen kunci pengelolaan Internet dlm upaya memelihara kesinambungan, keandalan, keamanan, kestabilan, & pengembangan Internet. Mendiskusikan masalah kebijakan publik yg terkait dg elemen kunci pengelolaan Internet dlm upaya memelihara kesinambungan, keandalan, keamanan, kestabilan, & pengembangan Internet. Memfasilitasi pertukaran pendapat di antara badan-2 yg berurusan dg kebijakan publik internasional yg saling-terkait yg berbeda, mengenai Internet & mendiskusikan masalah yg tidak tercakup dlm jangkauan tugas badan-2 yang ada. Memfasilitasi pertukaran pendapat di antara badan-2 yg berurusan dg kebijakan publik internasional yg saling-terkait yg berbeda, mengenai Internet & mendiskusikan masalah yg tidak tercakup dlm jangkauan tugas badan-2 yang ada. Bertemu-muka dg organisasi antar-pemerintah yg layak & institusi lainnya ttg hal-2 terkait tugas mereka. Bertemu-muka dg organisasi antar-pemerintah yg layak & institusi lainnya ttg hal-2 terkait tugas mereka. Memfasilitasi pertukaran informasi & praktek-2 terbaik, & dhi memanfaatkan keahlian sepenuhnya komunitas akademik, ilmu pengetahuan, & teknik. Memfasilitasi pertukaran informasi & praktek-2 terbaik, & dhi memanfaatkan keahlian sepenuhnya komunitas akademik, ilmu pengetahuan, & teknik. Menganjurkan semua pemangku kepentingan dlm mengemukakan cara & sarana utk mempercepat pengadaan & keterjangkauan Internet di dunia berkembang. Menganjurkan semua pemangku kepentingan dlm mengemukakan cara & sarana utk mempercepat pengadaan & keterjangkauan Internet di dunia berkembang. Memperkuat & meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dlm mekanisme pengelolaan Internet yg telah ada/dan akan ada di masa datang, khususnya dr negara-negara berkembang. Memperkuat & meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dlm mekanisme pengelolaan Internet yg telah ada/dan akan ada di masa datang, khususnya dr negara-negara berkembang.

30 Mengenali masalah-2 yg timbul, menyampaikannya utk menjadi perhatian badan-2 yg sesuai serta masyarakat umum, & membuat rekomendasi-2. Mengenali masalah-2 yg timbul, menyampaikannya utk menjadi perhatian badan-2 yg sesuai serta masyarakat umum, & membuat rekomendasi-2. Memberi kontribusi thd pengembangan kemampuan pengelolaan Internet di negara-2 berkembang, memanfaatkan sepenuhnya sumber-daya pengetahuan & keahlian lokal. Memberi kontribusi thd pengembangan kemampuan pengelolaan Internet di negara-2 berkembang, memanfaatkan sepenuhnya sumber-daya pengetahuan & keahlian lokal. Mempromosikan & menilai, secara berkelanjutan, perwujudan prinsip-2 WSIS dlm proses pengelolaan Internet. Mempromosikan & menilai, secara berkelanjutan, perwujudan prinsip-2 WSIS dlm proses pengelolaan Internet. Mendiskusikan, a.l., masalah-2 yg terkait dg sumber-daya Internet yg sangat kritis. Mendiskusikan, a.l., masalah-2 yg terkait dg sumber-daya Internet yg sangat kritis. Membantu mencari pemecahan masalah yg timbul dr penggunaan penyalahgunaan Internet, yg menjadi perhatian khusus para pengguna sehari-hari. Membantu mencari pemecahan masalah yg timbul dr penggunaan penyalahgunaan Internet, yg menjadi perhatian khusus para pengguna sehari-hari. Menerbitkan laporan kerja. Menerbitkan laporan kerja. IGF tdk memiliki fungsi pemantauan & tdk mengganti pengaturan, mekanisme, institusi, atau organisasi yg sudah ada, tapi akan melibatkan mereka & mengambil manfaat dari keahlian mereka. Hal ini akan merupakan suatu proses netral, non- duplikatif, & tdk mengikat. IGF tidak memiliki keterlibatan dlm pengoperasian sehari-hari atau teknis dari Internet. IGF tdk memiliki fungsi pemantauan & tdk mengganti pengaturan, mekanisme, institusi, atau organisasi yg sudah ada, tapi akan melibatkan mereka & mengambil manfaat dari keahlian mereka. Hal ini akan merupakan suatu proses netral, non- duplikatif, & tdk mengikat. IGF tidak memiliki keterlibatan dlm pengoperasian sehari-hari atau teknis dari Internet.  Pelaksanaan: IGF I – 30 Oct-2 Nov 2006 (Athens, Greece); IGF II Nov 2007 (Rio de Janeiro, Brazil); IGF III – 3-6 Dec 2008 (Hyderabad, India); IGF IV – Nov 2009 (Sharm EL Sheikh, Egypt); IGF V – 2010 (Latvia ?)

31 Implementasi & Tindak Lanjut Kita berkomitmen utk tetap terlibat penuh – secara nasional, regional, & internasional – utk memastikan pelaksanaan berkesinambungan & menindak lanjuti hasil & komitmen yg dicapai selama proses WSIS & tahap-2 KTT Geneva & Tunis Pemerintah & para pemangku kepentingan lainnya hrs mengenali bidang masalah di mana upaya & sumber- daya selanjutnya dibutuhkan, & bersama-sama mengenali, & mengembangkan, pelaksanaan strategi, mekanisme, & proses pelaksanaan hasil WSIS di tingkat internasional, regional, nasional, & lokal, dg memberikan perhatian khusus kpd orang & kelompok yg masih terpinggirkan dlm akses & penggunaan TIK

32 mendorong pemerintah yg belum melakukannya utk merancang e-strategi yg komprehensif, berwawasan ke depan, & berkelanjut-an, termasuk strategi TIK & e- strategi sektoral sbg bag integral dr rencana bangnas & strategi menurunkan kemiskinan berkomitmen utk memperbaiki keterhubungan internasional, regional, & nasional, serta akses yg terjangkau ke TIK & informasi melalui kerjasama internasional melalui kerjasama kemitraan antar semua pemangku kepentingan, yg mempromosikan pertukaran teknologi & alih teknologi, pengembangan & pelatihan sumber daya manusia, shg meningkatkan kemampuan negara-2 berkembang utk berinovasi & berpartisipasi penuh dlm, & memberi kontribusi kpd Masyarakat Informasi. berkomitmen utk memperbaiki keterhubungan internasional, regional, & nasional, serta akses yg terjangkau ke TIK & informasi melalui kerjasama internasional melalui kerjasama kemitraan antar semua pemangku kepentingan, yg mempromosikan pertukaran teknologi & alih teknologi, pengembangan & pelatihan sumber daya manusia, shg meningkatkan kemampuan negara-2 berkembang utk berinovasi & berpartisipasi penuh dlm, & memberi kontribusi kpd Masyarakat Informasi.

33 Topik-2 Masalah utk Tindak Lanjut C1: Peran Otoritas Pengelolaan Publik dan semua pemangku kepentingan dlm mempromosikan TIK utk pembangunan. C1: Peran Otoritas Pengelolaan Publik dan semua pemangku kepentingan dlm mempromosikan TIK utk pembangunan. C2: Infrastruktur Komunikasi dan Informasi. C2: Infrastruktur Komunikasi dan Informasi. C3: Akses ke Informasi dan Ilmu Pengetahuan. C3: Akses ke Informasi dan Ilmu Pengetahuan. C4: Pengembangan Kapasitas/Kemampuan C4: Pengembangan Kapasitas/Kemampuan C5: Membangun Kepercayaan dan Keamanan dlm penggunaan TIK. C5: Membangun Kepercayaan dan Keamanan dlm penggunaan TIK. C6: Aplikasi TIK (e-Goverment, e-Business, e- Learning, e-Health, e-Employment, e-Environment, e-Agriculture, e- Science) C6: Aplikasi TIK (e-Goverment, e-Business, e- Learning, e-Health, e-Employment, e-Environment, e-Agriculture, e- Science) C7: Keragaman Budaya dan Identitas, Keragaman Bahasa dan Konten Lokal. C7: Keragaman Budaya dan Identitas, Keragaman Bahasa dan Konten Lokal. C8: Media. C8: Media. C9: Dimensi Etika Masyarakat Informasi. C9: Dimensi Etika Masyarakat Informasi. C10: Kerjasama Internasional dan Regional. C10: Kerjasama Internasional dan Regional.

34 “Masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi …” Visi Teknologi Informasi Presiden RI “Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini…” “… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi…” “… Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas …” “… Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju …” “… Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya…”

35 POSISI INDONESIA : - Mendayagunakan potensi hasil-hasil WSIS utk mendukung pembangunan nasional - Menyelaraskan komitmen Indonesia dlm membuka pasar ICT dg mempertimbang- kan persiapan kondisi lokal – dg kesadaran bahwa Indonesia anggota WTO dan gunakan GATT/GATS sbg pegangan - Berprinsip bahwa internet sbg tulang punggung IS, yg mrpk suatu fasilitas yg perlu dikelola dg baik – meskipun internet berkembang dr private sector, dg berkembang- nya fas ini sbg tulang punggung maka pemr perlu memiliki suatu mekanisme utk lakukan pengaturan/fasilitasi di mana perlu, dan sec global perlu diatur oleh suatu lembaga yg tdk memiliki keberpihakan pd neg/kelompok neg tertentu - Menekankan kembali bahwa pendanaan ICT/IS ditekankan pd PPP dg melibatkan semua stakeholders (pemr, private sector, civil society/akademisi) dlm menentukan arah pengembangan IS – pemr tetap akan melakukan fasilitasi pengembangan infrastruktur IS utk wilayah-2 yg sec ekon tdk diminati pengusaha - Mendukung mekanisme pendanaan yg bersifat bilateral, baik oleh badan/organ multilateral maupun neg-2 donor dlm membawa best practice dg memperhatikan konteks & kondisi lokal - Azas pengembangan industri lokal dan partnership dg pihak pengembang/ pembuat standard teknologi – utk ini perlu ada penekanan pada teknologi transfer di mana pihak lokal akhir akan dpt melakukan sustainable development – Indonesia berprinsip “Tdk ada suatu neg yg akan maju hanya dg memperbesar pasar, tanpa kembangkan industri lokal”  Long Term Joint Product Development – Technology Transfer - Tingkatkan SDM - Technical Business Cooperation Agreement (TBCA) – utama konten lokal - dan hrs dpt penuhi standard Quality, Cost and Delivery (QCD)

36 Visi & Misi SISFONAS VISI Terwujudnya Tatanan Informasi Pemerintahan yang terintegrasi secara nasional untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global Terwujudnya Tatanan Informasi Pemerintahan yang terintegrasi secara nasional untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi globalMISI Memanfaatkan seluruh sumberdaya informasi yang ada di seluruh instansi maupun lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah Memanfaatkan seluruh sumberdaya informasi yang ada di seluruh instansi maupun lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah Mengintegrasikan sistem informasi yang didukung oleh infrastruktur fundamental dan teknikal sehingga dapat membentuk suatu alur informasi yang terpadu, akurat, tepat, andal dan aman sebagai pendukung pengambilan keputusan Mengintegrasikan sistem informasi yang didukung oleh infrastruktur fundamental dan teknikal sehingga dapat membentuk suatu alur informasi yang terpadu, akurat, tepat, andal dan aman sebagai pendukung pengambilan keputusan

37 Kerangka Konseptual Strategi Implementasi dalam pengembangan SISFONAS

38 ISU POKOK G2C G2B G2G/E Digital Divide Ribuan Pulau Informasi Cyberlaw Inkonsistensi Data & Informasi – EIS/DSS Sistem Keamanan Jaringan Belum ada Audit TIK-Governance TIK Pengembangan SDM dg kompetensi TIK UU ITE / Cyberlaw Sistem yang terintegrasi Data Nasional yang terstruktur Peningkatan Pemanfaatan TIK Aksesibilitas & Kapasitas Keamanan & Keandalan Penetrasi Layanan Ketersediaan SDM & kesiapan masy SUPRASTRUKTUR LEADERSHIP REGULASI SDM I-FUNDAMENTAL I-TEKNIKAL UML-metodology-UMM (Unified Modelling Language) Lembaga Teknis Manajemen SI Simpul Informasi Nasional e-Gov INFOSTRUKTUR INFRASTRUKTUR JARINGAN ARSITEKTUR APLIKASI RESTRUKTURISASI PROSES BISNIS SISFONAS RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI NASIONAL (KERANGKA KONSEPTUAL)

39 Infrastruktur fundamental: 1.e-Leadership Ditunjukkan dengan Komitmen dan Determinasi dari para Pemimpin Ditunjukkan dengan Komitmen dan Determinasi dari para Pemimpin Dibangun dan dibentuk dengan berbagai inisiatif berikut: Dibangun dan dibentuk dengan berbagai inisiatif berikut:  Tim Koordinasi Telematika Indonesia (Keppres 9/2003)  Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Keppres 20/2006)  Inpres 6/2001 tentang Pemberdayaan Telematika  Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government  Program e-Indonesia, dengan prioritas e-Kabinet (Siskab) dan e-Finance  Program Batam Intelligent Island  E-Government di Pemerintah Pusat dan Daerah  USO (Universal Service Obligation) utk bid ICT  SK Menkominfo tentang OSOL (One School One computer ’ Lab, e-Gov Taskforce, Pokja e-Indonesia

40 Infrastruktur fundamental: 2.Regulasi Penyusunan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE – Cyber Law) Penyusunan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE – Cyber Law) Penyusunan RUU tentang Transfer Dana (BI) Penyusunan RUU tentang Transfer Dana (BI) Penyusunan RUU tentang TIPITI (Cybercrime Law) Penyusunan RUU tentang TIPITI (Cybercrime Law)

41 Infrastruktur fundamental: 3.Sumberdaya Manusia Pengembangan Profesi Pengembangan Profesi Standard Kompetensi Pengelola e-gov Standard Kompetensi Pengelola e-gov Pedoman Sosialisasi Diklat TIK (ICT) & e-Gov Pedoman Sosialisasi Diklat TIK (ICT) & e-Gov Pemberdayaan Masyarakat: OSOL, Komputer Murah, Rencana bentuk Tim pengembangan WarNet, Pembentukan LII dan lain-lain. Pemberdayaan Masyarakat: OSOL, Komputer Murah, Rencana bentuk Tim pengembangan WarNet, Pembentukan LII dan lain-lain.

42

43 Peranan ICT di Sekolah Modern Indonesia Sumber : Kerangka Cetak Biru ICT untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 2004

44 HR-ICT e-Literacy Taxonomy

45 INFRASTRUKTUR JARINGAN TEKNOLOGI JARINGAN FISIK PENGATURAN DOMAIN & IP KEAMANAN JARINGAN MANAJEMEN JARINGAN INFOSTRUKTUR PENGATURAN DOMAIN DATA RESTRUKTURISASI DATA KEAMANAN DATA PUSAT INFORMASI MANAJEMEN INFOSTRUKTUR ARSITEKTUR APLIKASI INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROSES ARSITEKTUR SISTEM Layanan Publik Koordinasi Operasi Restrukturisasi Proses Bisnis Management Perubahan Operasi Internal Pendukung Layanan Publik

46 JARING SIMPUL INFORMASI NASIONAL

47 Konsepsi - Indonesia On-line Integrated Database PROV 412 KAB/KOTA PUBLIK INTERNE T KBRI / KJRI PEMDALPNDKABINET LTN / LTTN GSI : Interconnectivity GAI : Interoperability Dicanangkan Presiden RI pada tanggal 20 Mei 2002

48 Konfigurasi saat ini – Indonesia Online melalui (posisi Des’03) Integrated Database PUBLIK INTERNE T KBRI / KJRI PEMDALPNDKABINET LTN / LTTN GSI : Interconnectivity GAI : Interoperability 191 Kedubes Asing Ditambah: Komunitas Telematika, Perguruan Tinggi, dll  Total 567 website Cyber Media 150

49 Rencana Pembangunan Pusat Data

50 KONSEP LEMBAGA TEKNIS PENGENDALI KEAMANAN SISTEM PENELITIAN & PENGEMBANGAN OTORITAS SERTIFIKAT KEAMANAN NASIONAL PENGENDALI KEAMANAN JARINGAN PENANGGULANGAN MASALAH SISTEM JARINGAN PENGENDALI SISTEM JARINGAN PEMULIHAN SISTEM JARINGAN REGISTRASI DOMAIN, IP AUDIT SISTEM INFORMASIKENDALI PROFESI STANDAR KENDALI INTERNAL PENGENDALI INFOSTRUKTUR INTEGRASI SISTEM INFORMASI PEMULIHAN SISTEM INFORMASI GUDANG DATA PUSAT DATA BERSAMA PUSAT ANALISA DATA LEMBAGA TEKNIS SISFONAS NETWORK MANAGEMENT SYSTEM SECURITY CONTENT MANAGEMENT SYSTEM CONTROL & AUDIT

51 Draft Struktur Organisasi Pendukung Kegiatan IT di Provinsi

52 Seamless (0%) Emerging (19%) Transactional (10%) Interactive (33%) Enhanced (38%) Recent UN study member states surveyed, 169 (90%) had a gov website Stages of e-Government Development Emerging : web presence with limited and static information Enhanced : web presence with dynamic contents Interactive : capabilities to download information and interact with gov electronically Transactional : capabilities to activate financial transactions such as making payments Seamless : full integration of e-Government processes across government agencies e-Government

53 Strategi Pengembangan e-Gov Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e- literacy masyarakat Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e- literacy masyarakat Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

54 PREPARATIONPRESENCE Phase 1 Education Awareness Building RationalizeGOL for Government of Indonesia e-Legislation (Cyber Laws) Readiness Assessments/ Diagnostics Taskforces Stakeholder Support (Top Down) GOL National Action Plan Website development Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 ACTION PARTICIPATION TRANSFORMATION Applying GOL Best Practices Performance Measurement/ Accountability New GOL Processes and Service Offerings GOL Policy Review G2B and G2C interaction G2G partnerships Business Transactions Changed Relationships (G2C, G2B, G2G, G2E) Co-ordination of e- Government Activities FY 2003 Beyond GOL pilot projects and service offerings selection ICT Infrastructure Development Define standards, GOL processes Change Management E-Leadership GOL Budget Allocations and Management Medium TermLong Term Near Term Source : Final Report, Technical Assistance to Facilitate the Deployment of Government Online in Indonesia. IIDP, 22 March 2002 Indonesia’s Roadmap to E-Government

55 Kerangka Arsitektur e-Gov Sumber : Inpres 3 tahun 2003

56 o Menteri Komunikasi dan Informatika, Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan, Regulasi, Standarisasi dan Panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan e-Gov o Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Memfasilitasi perencanaan dan perubahan sistem manajemen serta proses kerja Pemerintah o Menteri Perhubungan, Mengembangkan infrastr jarkominfo serta mendorong partisipasi dunia usaha dlm pengembangan jaringan dan internet di seluruh wilayah NKRI o Menteri Riset dan Teknologi, Mengkoordinasikan kemampuan tekno yang ada di lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi utk mengoptimalkan pemanfaatan tekinfo dlm giat e-Gov o Menteri Perenc Pembang Nasional dan Menteri Keuangan, Menganalisis kelayakan renstra e-Gov di setiap instansi dan mengintegrasikannya ke dlm rencana e-Gov secara menyeluruh o Menteri Dalam Negeri, Memfasilitasi koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah Penugasan Khusus Kepada 7 Menteri

57 Panduan Pengembangan e-Gov 5 panduan 2003 : 5 panduan 2003 : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemr Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemr Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemr Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemr Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Gov Lembaga Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Gov Lembaga Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dlm Menunjang e-Gov Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dlm Menunjang e-Gov Pedoman ttg Penyelenggaraan Situs Web Pemr Daerah Pedoman ttg Penyelenggaraan Situs Web Pemr Daerah 5 panduan 2004 : 5 panduan 2004 : Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Apl (e-Services) Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Apl (e-Services) Kebijakan ttg Kelembagaan, Otorisasi, Info dan Keikutsertaan Swasta dlm Penyelenggaraan e-Gov Kebijakan ttg Kelembagaan, Otorisasi, Info dan Keikutsertaan Swasta dlm Penyelenggaraan e-Gov Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yg Baik dan Manajemen Perubahan Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yg Baik dan Manajemen Perubahan Panduan ttg Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Gov Panduan ttg Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Gov Standar Kompetensi Pengelola e-Gov Standar Kompetensi Pengelola e-Gov Blue Print Aplikasi e-Gov Pemerintah Pusat/Daerah Blue Print Aplikasi e-Gov Pemerintah Pusat/Daerah

58 Pengembangan Aplikasi e-Government Pengem- bangan Aplikasi E-Gov Pemerintah Pusat (Dep, Kementr, LPND) Pemerintah Daerah (Prov, Kab/ Kota) Aspek yg diperhatikan : Tupoksi Kompleksitas Sumber Daya-Tahapan Back Office : Untuk Pusat dan Daerah 1. Administrasi Keuangan 2. Kekayaan / Asset 3. Kepegawaian 4. Pengendalian Proyek 5. Pengadaan Barang Dan Jasa 6. Sistem Pelaporan 7. Pengawasan Internal 8. dll Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Pusat Informasi Kebijakan Publik (UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Kepdirjen, dll) Layanan Informasi Umum ttg Instansi Informasi dari Masyarakat Layanan Darurat/Bencana Layanan Pencatatan/Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan Khusus lainnya Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Daerah Informasi Kebijakan Publik Informasi dari Masyarakat Informasi Daerah (perekon, pariwisata, pertanian, kependudkn, dll) GIS/Mapping Informasi Darurat/Bencana Layanan Kependdkan (KTP, KK, Akte Lahir Akte Nikah/Cerai/Kematian, dll) Layanan Pendidikan Layanan Kesehatan Layanan Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran

59 Standard Kebutuhan Sistem Aplikasi Reliable Reliable Dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free Dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free Interoperable Interoperable Dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem Dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem Scalable Scalable Dapat ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar Dapat ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar User Friendly User Friendly Mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya Mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya Integrateable Integrateable Mudah diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain. Mudah diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

60 Cetak Biru Pengembangan Penjabaran strategi dan rencana strategi e-government Penjabaran strategi dan rencana strategi e-government Kondisi layanan saat ini Kondisi layanan saat ini Infrastruktur saat ini Infrastruktur saat ini Masalah dan tantangan Masalah dan tantangan Cetak biru – Infrastruktur aplikasi Cetak biru – Infrastruktur aplikasi Cetak biru – Sumberdaya manusia Cetak biru – Sumberdaya manusia Cetak biru – Infrastruktur jaringan Cetak biru – Infrastruktur jaringan Cetak biru – Infrastruktur informasi Cetak biru – Infrastruktur informasi Cetak biru – Integrasi jaringan, informasi dan aplikasi Cetak biru – Integrasi jaringan, informasi dan aplikasi Cetak biru – Pendanaan Cetak biru – Pendanaan Cetak biru – Struktur organisasi, sistem manajemen dan proses kerja Cetak biru – Struktur organisasi, sistem manajemen dan proses kerja Cetak biru – Perawatan (maintenance) Cetak biru – Perawatan (maintenance) Peta alur dan tahapan peraturan Peta alur dan tahapan peraturan Peta alur dan tahapan pengembangan infrastruktur Peta alur dan tahapan pengembangan infrastruktur Peta alur dan tahapan penerapan e-government Peta alur dan tahapan penerapan e-government Peta alur dan tahapan sistem pendukung Peta alur dan tahapan sistem pendukung Manajemen perubahan Manajemen perubahan Cetak biru pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Cetak biru dimaksud memuat antara lain;

61 Pemerintah Propinsi Info Kepddkan Propinsi PDK Propinsi Kantor Kec. 3 (TPDK) Kantor Kec. 2 (TPDK) Kantor Pencatatan Sipil 2 (TPDK) Kantor Pencatatan Sipil 1 (TPDK) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kantor Kec. 1 (TPDK) Kantor Pencatatan Sipil 3 (TPDK) Pemerintah Kab/kota Info Kepddkan Kab/Kota PDK Kab./Kota Ditjen. Adminduk, DDN Server DJAK Info Kepddkan Nasional DATABASE KEPDDUKAN NASIONAL DATABASE KEPDDUKAN NASIONAL INTRANET

62 Manfaat Bank Data Penduduk dgn Pelayanan Publik Pelayanan Sosial : Kesehatan,Pendidikan, Asuransi, JPS Pelayanan Kepemilikan : Sertifikat Tanah, IMB Keimigrasian Pasport, KITAS, KITAP Perijinan : Usaha, Perdagangan Perpajakan/ Kepolisian : SPT, PBB, BPKB, SIM, STNK, STMD Jasa layanan : Air Bersih, Telepon, Listrik PelayananPerbankan DATABASE PENDUDUK ( NIK ) DATABASE PENDUDUK ( NIK ) Intranet

63 No Sertif HAT (NIB) No IMB No SPPT (NOP) No Pelangg List No Pelangg Tlp No Pelangg Air No Pelangg Gas No Inv Aset Drh No Inv Aset Neg No SIUP No SI Temp Ush Akte Pend Perush No KTP No Paspor No SIM No BPKB No NPWP NIP NRP No Rek/Kartu No Polis No Akta Kelah No Akta Nikah No Ij Kuasa Tambang No PEB/PIB No Sensus No KK No Askes No Astek DLL NOMOR BERSAMA (Common ID) NIT/KIN ID Bdsk Bid/ Badan ID Bdsk Perso- nal KODE BIDANGKODE PERSONAL (Prop, Kab, Kec, Kelur, Blok, Urut lain) (Tgl, Bln, Thn, Kelamin, Dst) Single Identification Number/Nomor Identitas Tunggal

64 Additional Flexible Storage Individual’s Secret Key Individual’s Secret Key Algorithm & Processes Functions + Personal Data Digital Signatures Crypto Chip Data Storage Chip Data Embossing Secure ID Multi-Purposes Card (Kartu Identitas Nasional - KIN) Certificates on a Smart Card Digital Certification Version Serial Number Certificate Authenticator Issued/Valid Subject (User/Company) Public Key Digital Signature Photo & Signatures for Virtual Verification Mag Stripe & Bar Codes for multi-use

65 Services : Multi-Purposes NATIONAL ID CARDS (KIN) IdentifikasiUtilitiTransportasi:Perbankan: KTP SIM STNK IMB Sertifikat Tanah Akte Kelahiran, Kematian, perkawinan and perceraian Layanan Kesehatan dan Asuransi Pajak Perpindahan penduduk dll PLN PAM TELEPON dll Electronic Money Home/Firm Banking dll Toll Kereta Api Bis Taksi dll

66 Individual Control Usage Individual Control Usage Trust Centers  Certification  Revocation  Data Management  Administration & control Trust Centers  Certification  Revocation  Data Management  Administration & control Government Private Sector  Tax  Commerce  Financial Services  Health Care  Transportation Government Private Sector  Tax  Commerce  Financial Services  Health Care  Transportation Public Sector  Documents  Law enforcement  Social Services  Fraud control Public Sector  Documents  Law enforcement  Social Services  Fraud control Independent body / no interest to the public transaction Generate/Maintain NIT Coordinate all government purposes Enterprise Level Intra-Operability Domestic Inter-Operability Global International Unity Verification & Access Control  Networks  Facilities xxxxxxxxxxxxxxxxxx Secure Personal Identity Network Services NIT

67 Approach of the Framework Pilot System National e-Procurement Portal Agencies/Ministries Analytical Processing Government Spending, Procurement Productivity and Performance Supplier/Vendors Web Portal Web Portal Commodities: Product Work Services Sourcing eTendering Vendor Management System ePurchasing eCatalog Agency Management System User Access Regulations Interoperability

68 System Architecture NePGI Solution User Type Firewall Web Server Application Server Modules DBMS Operator NePGI  Super System Adm. Agency User  System Adm.  Project Manager  Procurement Committee  Purchaser Vendor/Supplier User  System Adm. eTendering ePurchasing eCatalog Agency Management system Vendor Management system User Restriction Access

69 Approach Organizational Structure National e-Procurement Portal CoordinatorGovernmentOperatorFacilitator Super System Administrator National eProcurement Ministries/Agencies BCD… System Administrator Agency/Ministry System Administrator Project : Pimpro System Administrator User : Purchasers Idem A Vendors/Suppliers abcd… System Administrator Vendor/Suppliers Idem

70 Intra Governmental Access Shared Information System - IGASIS

71 Igasis Prototype dan Distributed Database Nasional Distributed Database Nasional DEPERINDAG Operational Databases for Internal Organization DEPKES DEPDAGRI Kehakiman... External Databases for Online Service Akte Perusahaan … Askes … Info Kependudukan SIUP …... NIT/ID EDI / XML POLRI SIM, STNK … NIT/ID DEPKEU Pajak … Sistem Informasi Eksekutif Pimpinan Apl (utk e-Gov : e-Proc, NIT, … ) Intra Government Access Public Access

72 e - Government Services Secure Network Finance Taxation Land Custom Health Care e-Government Services Secure Network Private Enterprise General Public Government Agency Electronic Public Service Electronic Public Services : Public Information Tax Payment Billing etc.

73 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - Informasi Elektronik sbg alat bukti sah (electronic evidence) - Prinsip Ekstra Territorial Yurisdiction Isi: 13 Bab, 48 Pasal Ketentuan Umum Ketentuan Umum Asas dan Tujuan Asas dan Tujuan Informasi Elektronik Informasi Elektronik Penyelenggaraan Sistem Elektronik Penyelenggaraan Sistem Elektronik Transaksi elektronik Transaksi elektronik Nama Domain, HKI dan Perlindungan Hak Pribadi (Privasi) Nama Domain, HKI dan Perlindungan Hak Pribadi (Privasi) Perbuatan Yang dilarang Perbuatan Yang dilarang Penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa Peran Pemerintah dan Masyarakat Peran Pemerintah dan Masyarakat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Ketentuan Pidana Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup

74 PENUTUP Dlm rangka membangun masyarakat informasi dunia, memberikan layanan publik dan menciptakan Sist Kepemerintahan yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertangg jwb, responsif, efe dan efi perlu pengembangan dan penerapan apl Telematika di lingk Pemr dengan bangun Sisfonas dan e-Gov Dlm rangka membangun masyarakat informasi dunia, memberikan layanan publik dan menciptakan Sist Kepemerintahan yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertangg jwb, responsif, efe dan efi perlu pengembangan dan penerapan apl Telematika di lingk Pemr dengan bangun Sisfonas dan e-Gov Dg mempertimbangkan kondisi saat ini diperlukan proses transformasi yg melibatkan berbagai komponen bangsa, pembangunan telematika direncanakan secara matang, cermat, bertahap, realistis dan membumi Dg mempertimbangkan kondisi saat ini diperlukan proses transformasi yg melibatkan berbagai komponen bangsa, pembangunan telematika direncanakan secara matang, cermat, bertahap, realistis dan membumi Bbrp Pilot Project/Prototipe perlu dikembangkan utk bisa dikembangkan secara bertahap spt IGASIS, SIN/NIT-KIN, e-Procurement, dll Bbrp Pilot Project/Prototipe perlu dikembangkan utk bisa dikembangkan secara bertahap spt IGASIS, SIN/NIT-KIN, e-Procurement, dll

75 KATA-KATA MUTIARA PROF. LOWN ONLY THOSE WHO ARE ABLE TO SEE THE INVISIBLE, ARE ABLE TO DO.... THE IMPOSSIBLE (Kita harus berusaha membuat yg tidak terlihat oleh mata, menjadi tampak oleh budidaya) ONLY THOSE WHO ARE ABLE TO SEE THE INVISIBLE, ARE ABLE TO DO.... THE IMPOSSIBLE (Kita harus berusaha membuat yg tidak terlihat oleh mata, menjadi tampak oleh budidaya)

76 Terima kasih


Download ppt "STRATEGI DAN KEBIJAKAN TELEMATIKA DI INDONESIA Oleh: Dr. Moedjiono, M.Sc. DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Menuju Masyarakat Informasi Indonesia."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google