Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pendaftaran & Verifikasi Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 KPU PROVINSI JAWA TENGAH 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pendaftaran & Verifikasi Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 KPU PROVINSI JAWA TENGAH 2012."— Transcript presentasi:

1 Pendaftaran & Verifikasi Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 KPU PROVINSI JAWA TENGAH 2012

2 TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, a.Perencanaan program & anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b.Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih; c.Pendaftaran & verifikasi Peserta Pemilu; d.Penetapan Peserta Pemilu; e.Penetapan jumlah kursi & penetapan daerah pemilihan; f.Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota; g.Masa kampanye Pemilu; h.Masa tenang; i.Pemungutan &penghitungan suara; j.Penetapan hasil Pemilu; dan k.Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota.

3 TAHAPAN PEMILU (Legislatif ) 2014 Tahapan Penyelenggaraan dimulai paling lambat 22 Bulan sebelum hari Pemungutan suara. Surat Keputusan KPU No. 111/kpts/KPU/ Tahun 2012: hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014, sehingga tahapan dimulai pada bulan Juni Tahun Tahapan, Program dan Jadual sebagaimana diatur dalam PKPU No.11 Tahun 2012

4 4 TAHUN 2012 Mulai Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Pengumuman Peserta Pemilu Vertual Parpol di Kab/Kota Perbaikan & Vertual hasil Perbaikan di Kab/Kota

5 Partai Politik Calon Peserta Pemilu (UU 8/2012) (Sebelum Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012) Pasal 8 Ayat (1): Partai politik peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Peserta pada pemilu berikutnya. Pasal 8 Ayat (2): Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi beberapa persyaratan

6 ....Putusan Mahkamah Konstitusi 1.Perkara No. 51/PUU-X/2012, Putusannya : Tidak dapat diterima 2.Perkara No. 52/PUU-X/2012, Putusannya: Dikabulkan sebagian 3.Perkara No. 54/PUU-X/2012, Putusannya : Ditolak 4.Perkara No. 55/PUU-X/2012, Putusannya : Tidak dapat diterima

7 ...Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK, Perkara No. 52/PUU-X/2012 : a.Pasal 8(1) dan Penjelasan Pasal 8(1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b.Pasal 8(2), sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya atau partai politik baru” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. c.Penjelasan Pasal 8(2) sepanjang frasa “yang dimaksud dengan partai politik baru adalah partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu“ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8 ...Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Perkara No. 52/PUU-X/2012 : d.Pasal 17(1) dan penjelasan Pasal 17(1), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. e.Pasal 208, sepanjang frasa “DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota“ bertentangan dgn UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. f.Pasal 209 (1) dan (2), sepanjang frasa ”DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9 ...Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam pertimbangannya Mahkamah juga menyatakan bahwa: “Dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal- pasal dalam UU No 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara”.

10 Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu ( Berdasarkan PKPU No.11 Tahun 2012 ) NO.KEGIATANJADWAL 1 Pengumuman dan Pengambilan form. Pendaftaran 9 s.d 11 Agustus Pendaftaran Parpol dan penyerahan syarat pendaftaran 10 Agustus – 7 Sept Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan (KPU & KPU Kab/Kota) 8 Sept – 29 Sept Verifikasi administrasi di KPU11 Agustus – 6 Okt Pemberitahuan hasil Verifikasi Adm Oktober Perbaikan Adm. Oleh Parpol Oktober2012 7Verifikasi Adm. Hasil perbaikan16 – 22 Oktober 2012

11 NO.KEGIATANJADWAL 8 Pemberitahuan Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan a) KPU Prov dan KPU Kab/Kota 23 – 25 Oktober 2012 b) Pimpinan Parpol tk. pusat23 – 25 Oktober Verifikasi Faktual di tk. KPU a) Vertual kepengurusan tk. pusat26 – 3 November 2012 b) Penyampaian hasil verifikasi4 – 5 November 2012 c) Perbaikan6 – 12 November 2012 d) Verifikasi hasil perbaikan13 – 19 November2012 e) Penyusunan Berita Acara20 – 21 November 2012 lanjutan

12 NO.KEGIATANJADWAL 10 Verifikasi di tk. KPU Provinsi a) Vertual kepengurusan di KPU provinsi26 Okt – 3 Nov 2012 b) Penyampaian hasil verifikasi pada Parpol4 – 5 November 2012 c) Perbaikan6 – 12 November 2012 d) Verifikasi hasil perbaikan13 – 19 November 2012 e) Penyusunan Berita Acara 1) Hasil verifikasi Provinsi26 – 27 November ) Rekapitulasi Hasil verifikasi kab/kota21 – 25 Desember 2012 f) Penyampaian hasil verifikasi kpd KPU26 – 28 Desember 2012 Lanjutan

13 NO.KEGIATANJADWAL 11 Verifikasi di tk. KPU Kab/Kota a) Vertual kepengurusan & keanggotaan26 Okt – 20 November 2012 b) Pemberitahuan hasil vertual kepengurusan dan keanggotaan 21 – 23 November 2012 c) Perbaikan24 – 30 November 2012 d) Verifikasi hasil perbaikan1 – 14 Desember 2012 e) Penyusunan Berita Acara15 – 17 Desember2012 f) Penyampaian hasil verifikasi kpd KPU Provinsi 18 – 20 Desember Penetapan parpol peserta pemilu29 Des 2012 – 8 Jan Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 9 – 11 Januari 2013 Lanjutan

14 Pendaftaran PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012 PENDAFTARAN oleh PENGURUS PARPOL PUSAT pada KPU 10 Agust – 7 Sept 2012 PARPOL CALON PESERTA PEMILU (melengkapi persyaratan 17 poin, sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012) 3 rangkap Pengurus parpol tingkat Kab/Kota menyerahkan daftar nama anggota & fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran Parpol dapat melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran

15 ..Lanjutan pendaftaran parpol Parpol dapat mjd Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a)Berbadan hukum, (Bukti terdaftar: Berita Negara RI) b)Memiliki Kepengurusan di seluruh provinsi, c)Memiliki Kepengurusan di 75% kab/kota pada provinsi ybs, d)Memiliki Kepengurusan di 50% kecamatan di Kabupaten ybs. e)Sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol. f)anggota sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan KTA g)Memiliki Kantor Tetap dari Tingkat Pusat s/d Kab/Kota, sampai dengan tahapan terakhir pemilu h)Mengajukan nama lambang dan tanda gambar kepada KPU i)Menyerahkan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK) atas nama Parpol SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU

16 Keterwakilan Perempuan; Pengurus & Pimpinan Parpol 1.Partai Politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota (Psl.15 huruf d UU 8/2012 Jo Psl. 2 (5), Psl. 20, Psl. 51 (2) UU 2/2008 sebagaimana diubah dgn UU 2/2011) 2.Pengurus Parpol yaitu Ketua, Sekretaris, & Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya 3.Pimpinan Parpol adalah Ketua dan Sekretaris Parpol sesuai tingkatannya atau dgn sebutan lain sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

17 Kantor dan Alamat Tetap Mempunyai kantor tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu yaitu Pengucapan sumpah janji Anggota DPR, DPD dan DPRD. (Ps. 8 (2) huruf g UU.8/2012) Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa/kontrak. (Ps. 17 (1) huruf c, Ps. 18(1) huruf c, Ps. 19(1) huruf c PKPU No. 8/2012) RKDK / Rekening Parpol Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Parpol tingkat Pusat, Provinsi dan Kab./Kota. (Ps. 8 (1) huruf; g PKPU 8/2012)

18 PENDAFTARAN: 1.Pendaftaran dimulai pada 10 Agust-7 Sept Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu dilakukan di KPU oleh DPP Parpol 3.Dalam masa Pendaftaran; KPU Prop/Kab/Kota membantu KPU, mengumpulkan Dokumen persyaratan Parpol di Propinsi / Kabupaten / Kota masing-masing 4.KPU & KPU Kab/Kota menerima kelengkapan dokumen 34 Parpol yang ditetapkan KPU telah memenuhi syarat Pendaftaran (8 -29 Sept 2012) Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2014

19 1.Parpol di Kab/Kota menyerahkan Daftar Nama Anggota Parpol (Lamp 2 model f2) dan bukti Keanggotaan Papol berupa Copy KTA, (rangkap 2 [dua]) pada KPU Kab/Kota. 2.Bukti keanggotaan Parpol (Copy KTA) yang diserahkan minimal 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kab/Kota 3.Bukti pemenuhan syarat keanggotaan disampaikan & ditandatangani Pimpinan Parpol tingkat Daerah / Kab/Kota Partai yang memenuhi syarat pendaftaran di KPU, dapat melengkapi copy KTA pada KPU Kab/Kota sampai tgl; 29 Sept Verifikasi faktual dilaksanakan setelah Parpol dinyatakan memenuhi persyaratan administratif oleh KPU / KPU Kab. 6.Verifikasi Faktual di KPU Kab, dilaksanakan: 26 Okt - 20 Nov Penyerahan Syarat Dukungan di KPU Kab/Kota

20 DAFTAR NAMA ANGGOTA PARTAI NoNAMAUMURNo.KTANo.NIKALAMAT DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI: ………………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA: ………………………………………………………………………………………………. KECAMATAN: ………………………………………………………………………………………………. DESA/KELURAHAN: ………………………………………………………………………………………………. Ungaran,………………………………. PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SEMARANG PARTAI ………………………………………… KETUA DPC / SEBUTAN LAINNYASEKRETARIS DPC / SEBUTAN LAINNYA ……………………………………….……………………………………………….(Tanda tangan dan nama terang) CAP BASAH Keterangan: 1.KTA untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh DPC Partai Politik Pada KPU Kabupaten/Kota 2.Softcopy daftar nama dan alamat anggota partai politik untuk tiap kabupaten/kota dari setiap provinsi diserahkan kepada KPU Lampiran 2 Model F2-Parpol

21 Partai Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendaftaran Nama PartaiNama partai Partai Pemuda IndonesiaPartai Aksi Rakyat Partai Indonesia SejahteraPartai Merdeka Partai Pemersatu BangsaPartai Patriot Partai PeloporPartai Barisan Nasional Partai Republiku IndonesiaPartai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai IslamPartai Matahari Bangsa

22 1. Verifikasi Administrasi : penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dgn pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu 2. Verifikasi Faktual : pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu VERIFIKASI

23 ALUR VERIFIKASI Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012 KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual. KPU KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol Parpol memperbaiki syarat administrasi KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU melakukan verifikasi faktual KPU Melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & rekap nasional Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU Prov melakukan verifikasi faktual KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual KPU Kab/Kota melakukan: ~ verifikasi admin keanggotaan parpol ~ verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota ~ verifikasi faktual Copy KTA KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi KPU Prov menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual

24 1.KPU Kab./Kota melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol dg cara mencocokan daftar nama anggota Parpol yg diterima dari KPU dgn KTA yang sudah diserahkan pada KPU Kab/Kota 2.KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode:  Metode Sensus digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang. (< 100)  Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk ver.faktual thd keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang. (> 100) VERIFIKASI Keanggotaan Parpol

25 Simulasi Verifikasi Keanggotaan Parpol METODE SENSUS Contoh Kasus: Parpol serahkan syarat keanggotaan sebanyak 100 KTA. KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh keanggotaan parpol tersebut. Apabila dari 100 orang keanggotaan parpol diverifikasi faktual, terdapat 15 orang tidak memenuhi syarat, maka Parpol harus menyampaikan perbaikan keanggotaan sekurang-kurangnya 15 orang. KPU Kab/Kota selanjutnya melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan parpol hasil perbaikan. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan parpol hasil perbaikan jumlahnya kurang dari 100, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

26 Simulasi Metode Sampel Acak Sederhana Kasus I I. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi, 25 sampel menyatakan tidak mendukung. A. Metode Proyeksi: Populasi: Sampel 10% dari Populasi (1500 x 10%): 150 KTA tidak memenuhi syarat: 25 Syarat minimal KTA: Hasil Verifikasi Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (150 – 25) x 100/10 = (125) x 100/10 = KTA B. Kesimpulan: Memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

27 Lanjutan… Kasus II Partai Politik menyerahkan Kartu Tanda Anggota di Kab/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 KTA, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah: A.Metode Proyeksi: Populasi : Sampel 10% dari Populasi (1000 x 10%): 100 KTA tidak memenuhi syarat: 15 Syarat minimal KTA: Hasil Verifikasi jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (100 – 15) x 100/10 = (85) x 100/10 = 850 KTA B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di kab/kota. Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada Kab.

28 Kasus III Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20 KTA. A. Metode Proyeksi: Populasi : 500 Sampel 10% dari populasi: 50 KTA yang tidak memenuhi syarat : 20 Syarat minimal keanggotaan di kabupaten x 1/1000 = 400 orang Hasil verifikasi Jumlah KTA memenuhi syarat = (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (50 – 20) x 100/10 = (30) x 10 = 300 KTA B. Kesimpulan: Tidak Memenuhi Syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, partai politik itu h arus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang- kurangnya atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada Kab/Kota. Lanjutan …

29 Terima Kasih Semoga bermanfaat Mari bersama wujudkan Pemilu yang Terhormat dan Bermartabat


Download ppt "Pendaftaran & Verifikasi Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 KPU PROVINSI JAWA TENGAH 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google