Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Disampaikan Pada Kegiatan Rakerkesnas VII Arsada Batam, 27 juni 2012 DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Disampaikan Pada Kegiatan Rakerkesnas VII Arsada Batam, 27 juni 2012 DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN."— Transcript presentasi:

1 1 Disampaikan Pada Kegiatan Rakerkesnas VII Arsada Batam, 27 juni 2012 DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, ANTARA KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH YANG TIDAK MEMBERATKAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN BADAN PENYELENGGARA OLEH Dr. SUPRIJANTORO, SpP, MARS (DIRJEN BUK, KEMENKES RI)

2 2 80 gunung berapi aktif GEOGRAFI INDONESIA Terdiri atas Pulau Satu-satunya Negara yang Terletak pada Pertemuan 4 lempeng tektonik Masuk Dalam “Pacific ring of fire” yang terdiri atas lebih dari 80 gunung berapi aktif yang berbahaya

3 3

4 4 Penanganan cepat dan tepat pasien gawat darurat membutuhkan manajemen yang tepat. Disamping lebih efisien dibutuhkan suatu koordinasi antar unit pelayanan dimana pasien itu didiagnosa ke tempat dimana pasien tersebut akan dirujuk untuk penanganan lebih tepat dan efisien. GAWAT DARURAT Keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. (UU no 44 tahun 2009) KEBUTUHAN MASYARAKAT

5 5 Perlahan-lahan (slow onset disaster) : Menurunnya tingkat kehidupan masyarakat karena kesulitan memperoleh kebutuhan hidup pokok akibat kekeringan, kebakaran dll. * Mendadak (akut) : Adanya korban manusia,rusaknya prasarana, sarana, fasilitas dll.

6 6 NILAI HAKIKI KEMANUSIAAN Keadaan Aman Sehat Sejahtera Keadilan Preparedness Prevention Mitigation Quick Response SPGDT (Life Saving & Limb Saving) Rehabilitation MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI BANGSA Komponen Esensial Kehidupan Manusia Titik Berat Pada Peran Masyarakat Pemerintah Memfasilitasi SAFE COMMUNITY

7 7 7 Instansi NonKes Eksekutif Legislatif Masyarakat Umum PERDA APBD Pemberdayaan, pencegahan penyuluhan - Pembiayaan - Perilaku sehat (Primary prevention) Semua stakeholder berperan serta Pendekatan kultural Pendekatan struktural (Pada paradigma sehat: fokus pada primary prevention) Eksekutif Legislatif Instansi Non kes - Polisi - PMK - Asuransi

8 PUBLIC SAFETY CENTRE  Ujung tombak safe community  Sarana publik, perpaduan : Ambulans gawat darurat Keamanan  polisi Safety  Pemadam kebakaran  Penanganan pertama pra-RS “Time saving is life and limb saving” UJUNGTOMBAK SAFE COMMUNITY PUBLIC SAFETY CENTER

9 9 Untuk melaksanakan SPGDT perlu dilakukan secara : Terkoordinasi antar berbagai sektor dan program terkait. Mulai dari Pra RS sampai RS (di IRD, HCU & Kamar Jenazah), serta Antar Rumah Sakit.

10 10 SIAGA ANALISIS SITUASI RENCANA OPERASI OPERASI PERTOLONGAN EVALUASI Kumpulkan semua informasi yang diperlukan Kirim Tim bila diperlukan Pra Rumah Sakit Intra Rumah Sakit Pelaksanaan operasi pertolongan dan penyesuaian berdasar situasi lapangan Informasi adanya musibah Membangun SPGDT-B aktif  Response time  Kecukupan  Kesesuaian response

11 11 SEHARI HARI (GADAR)BENCANA ( MASSAL) SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU ( SPGDT )

12 12 KETERPADUAN SPGDT PRA RS – Peran masyarakat (on scene care) – Edukasi kegawatdaruratan – Hotline number (110,113,118) – Ambulans INTRA RS – Ketersediaan Call center Gawat Darurat (119) – Kualitas pelayanan: IGD, HCU, ICU, ICCU ANTAR RS – Sistem rujukan – Sistem komunikasi – Sistem transportasi

13 13 Puskesmas/Klinik Titik Pelayanan Kesehatan Dokter Dokter Ahli Pasien Petugas Call Center/IGD RS. A Petugas Call Center Call Center SPGDT Petugas Call Center/IGD RS. B RS Rujukan B Dokter Ahli ? Jejaring Informasi RS Dokter Ahli Petugas Call Center/IGD RS. A RS Rujukan Lain Dokter Ahli Petugas Call Center/IGD RS. A RS Rujukan Lain Titik kecelakaan Network Pasien

14 14 Regionalisasi  9 wilayah + 2 Sub regional Rujukan Desa siaga Disaster plan Call center, dll Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Universal Coverage KEBIJAKAN MENKES

15 15 PEMBIAYAANPEMBIAYAAN PESERTAPESERTA Paket MANFAAT Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12 BERTAHAP MENUJU SEMUA PENDUDUK. BERBASIS PADA INA CBG’S MENJAMIN SEMUA YG INDIKASI MEDIS  PAKET BENEFIT DASAR 15

16 16 Sistem pembayaran pelayanan kesehatan secara paket dimana pembayaran/biaya ditentukan sebelum pelayanan diberikan (Prospective Payment) Sistem/cara pembayaran oleh penyandang dana kepada penyelenggara pelayanan kesehatan (health provider) untuk seluruh pelayanan yang diselenggarakannya Besar biaya berdasarkan kesepakatan harga menurut kelompok diagnosis penyakit  tidak dihitung berdasarkan jenis ataupun jumlah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tiap pasien SISTEM CASEMIX KONSEP PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS CASEMIX (INA-CBGs)

17 17 INA-CBGs Merupakan Sistem Casemix yang di Implementasikan di Indonesia saat ini Dasar Pengelompokan dengan menggunakan : ICD – 10 Untuk Diagnosa ( kode) ICD – 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (7.500 kode)  Dikelompokkan menjadi menjadi 1077 kode group INA- CBG (789 kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan) Dijalankan dengan menggunakan UNU-Grouper dari UNU- IIGH (United Nation University Internasional Institute for Global Health)

18 18 Fee for service  prospective payment Tujuan Casemix/INA-CBG Sistem pembayaran jamkesmas di RS dengan Casemix/INA-CBG Peluang bagi RS melakukan perubahan & perbaikan EFISIENSI MUTU PELAYANAN MEDIK MUTU PELAYANAN ADMINISTRASI EFISIENSI MUTU PELAYANAN MEDIK MUTU PELAYANAN ADMINISTRASI

19 19 INA-CBG (di tkt yan dasar : kapitasi) Prinsip asuransi (risk sharing) Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan gawat darurat Pengelolaan BPJS (non profit) PREMI POOLED FUND Peserta Jaminan BPJS PROVIDER

20 20 ALUR INA-CBGs DI RUMAH SAKIT

21 21 Target Pengembangan INA-CBG  Target: –Revisi Tarif (Hospital Based Rate 2011) –Terciptanya Local Norm (Grouper lokal) INA-CBG –Hak Intelektual Properti menjadi Milik Kementerian Kesehatan RI –SDM yang berkompeten dan Mandiri – Dasar pembayaran Universal Coverage

22 22 POLA PENGATURAN JASA PENERIMAAN RS Keluarkan Jasa Sarana (akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alkes habis pakai) Hitung Jasa Pelayanan (jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lainnya) Remunerasi (RSUD  BLUD) pembobotan Tarif INA CBGs = Hospital Base rate x Cost Weight x aF Fee for Services (Pembagian jasa medik per pelayanan yang diberikan) Maks. 44 % 1 2


Download ppt "1 Disampaikan Pada Kegiatan Rakerkesnas VII Arsada Batam, 27 juni 2012 DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google