Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 SINERGI AUDITOR DAN AUDITEE Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel 1 12 September 2013 © Kemdikbud 2013 Paparan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 SINERGI AUDITOR DAN AUDITEE Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel 1 12 September 2013 © Kemdikbud 2013 Paparan."— Transcript presentasi:

1 1 SINERGI AUDITOR DAN AUDITEE Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel 1 12 September 2013 © Kemdikbud 2013 Paparan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013

2 Agenda Gambaran Umum Kemdikbud Perkembangan Opini Auditor Strategi Peningkatan Kualitas Pertanggungjawaban 4 4 Arti Penting Audit Keuangan Negara © Kemdikbud Ekspektasi Terhadap Auditor

3 AUDIT LAPORAN KEUANGAN KUALITAS PERTANGGUNG JAWABAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH BPK Regulasi Audit: 1.UU No. 17 /2003 ttg KN 2.UU No. 1/2004 ttg PN 3.UU No. 15 /2004 ttg PPTJ KN 4.UU No. 15 /2006 ttg BPK 5.Per. BPK No. 1/2007 ttg SPKN 6.Kep. BPK No. 1/K/I- XIII.2/2/2008 ttg PMP 7.Per. BPK No. 2/2011 tentang Kode Etik BPK Regulasi Pelaporam Keuangan & Pelayanan: 1.UU No. 17 /2003 ttg KN 2.UU No. 1/2004 ttg PN 3.UU No. 15 /2004 ttg PPTJ KN 4.PP No. 8/2006 ttg PK dan KIP 5.PP No. 24/2005 dan PP No. 71/2010 ttg SAP 6.PMK

4 1 1 Gambaran Umum Kemdikbud 4© Kemdikbud 2013

5 5 Dasar Hukum Penbiayaan Pendidikan 1.UUD 1945 : a.Pembukaan: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa b.Psl 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan c.Psl 31 ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya d.Psl 31 ayat (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari APBN 2.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas a.Psl 46 ayat (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat b.Psl 49 ayat (1), Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 20% dari APBN c.Psl 49 ayat (3 dan 4), dana pendidikan dari pemerintah kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6 Pagu dan Realisasi Anggaran © Kemdikbud 2013 NoTahunPaguRealisasi% ,329,324,813,00043,673,774,637, % ,461,639,146,00059,627,019,117, % ,085,982,585,00059,459,590,006, % ,218,286,573,00061,227,298,236, % ,828,566,744,00067,854,802,031, %

7 Satuan Kerja lingkup Kemdikbud 7 © Kemdikbud 2013 NoTahunKPKDDKTPJMLH KP = Kantor Pusat KD = Kantor Daerah DK = Dekonsentrasi TP = Tugas Perbantuan *Termasuk 33 Satker PTN PK BLU yang telah diaudit oleh KAP

8 Neraca LK Kemdikbud Semester I Tahun 2013 (Ringkasan) 8 * Catatan : Penurunan disebabkan adanya penyusutan

9 Rancangan Postur Anggaran Pendidikan 2013 NOKETERANGANAPBN 2013 RAPBN ,30 A.Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pusat ,7 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan73.087,5 2. Kementerian Agama37.325, K/L lainnya7.363,7 B.Anggaran Pendidikan melalui Transfer Daerah ,3 1. DAK Bidang Pendidikan11.090,8 2. Alokasi Anggaran Pendidikan dalam DAU ,0 3. Tambahan Penghasilan Guru PNSD (yg belum sertifikasi)2.412,0 4. Tunjangan Profesi Guru (PNSD)43.057,8 5. Bantuan Operasional Sekolah23.446,9 7. Anggaran pendidikan yang diperkirakan dalam DBH874,3 8. Anggaran pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus3.733,7 9. Dana Insentif Daerah1.387,8 C. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) D.TOTAL ,0 E.Persentase terhadap Belanja Negara (%)20,01 (miliar Rp.) 9 9 Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN TA 2014

10 dalam ribuan rupiah PAGU KEMDIKBUD PER JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013 TOTAL PAGU = Rp ,-

11 dalam ribuan rupiah ANGGARAN KEMDIKBUD PER UNIT ESELON I TAHUN 2013 TOTAL PAGU KEMDIKBUD TA.2013 Rp ,- 16,23% 3,29% 0,52% 1,77% 2,75% 1,98% 0,28%

12 dalam ribuan rupiah PAGU KEMDIKBUD PER JENIS KEWENANGAN TAHUN 2013 TOTAL PAGU = Rp ,-

13 2 2 Perkembangan Opini Auditor 13© Kemdikbud 2013

14 Perkembangan Opini Auditor 14 © Kemdikbud Pengintegrasian LK PKBLU, serta sistem belum memadai; 2.PNBP digunakan langsung; 3.SOP Piutang; 4.Pertanggungjawaban Bansos; 5.Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan 6.Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN; 7.Pengamanan dan Pengelolaan BMN; 8.Pengendalian Pengelolaan Persediaan 1.Pengintegrasian LK PKBLU, serta sistem belum memadai; 2.PNBP digunakan langsung; 3.SOP Piutang; 4.Pertanggungjawaban Bansos; 5.Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan 6.Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN; 7.Pengamanan dan Pengelolaan BMN; 8.Pengendalian Pengelolaan Persediaan 1.PNBP digunakan langsung; 2.SOP Piutang 3.Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan 4.Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN; 5.Pelaksanaan Penertiban BMN; 6.Pengendalian Pengelolaan Persediaan; 1.PNBP digunakan langsung; 2.SOP Piutang 3.Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan 4.Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN; 5.Pelaksanaan Penertiban BMN; 6.Pengendalian Pengelolaan Persediaan; 1.PNBP digunakan langsung; 2.Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan 3.Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK- BMN; 4.Pelaksanaan Penertiban BMN; 5.Pengendalian Pengelolaan Persediaan; 1.PNBP digunakan langsung; 2.Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan 3.Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK- BMN; 4.Pelaksanaan Penertiban BMN; 5.Pengendalian Pengelolaan Persediaan; 2008 WDP 2009 WDP 2010 TMP 2011 TMP 2013 WTP !!! 2012 WDP 1.Pengakuan dan penyajian Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) pada BLU eks BHMN tidak didasarkan pada perhitungan yang handal. 2.PNBP yang dikelola diluar mekanisme APBN 3.Kelemahan dalam pengajuan belanja BLU. 4.Dokumen petanggungjawaban jasa konsultansi tidak dapat diyakini kewajarannya. 5.Belanja perjalanan dinas menggunakan bukti yang tidak sah dan pemahalan. 6.Belanja modal berupa konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2012 tidak dapat diyakini kewajarannya. 7. Kelemahan dalam belanja Bantuan sosial. 8.Dana titipan pihak ketiga yang belum dapat diidentifikasi sumber dan peruntukkannya.

15 15 Tindak Lanjut Kemdikbud atas LHP BPK RI atas LK Kemdikbud Tahun 2012 NOTEMUAN BPKTINDAK LANJUT 1.Pengakuan dan penyajian Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) pada BLU eks BHMN tidak didasarkan pada perhitungan yang handal. 1.Kemdikbud tengah mengupayakan penyelesaian LHP BPK sesuai dengan Rekomendasi BPK RI; 2.Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan negara; 3.Kemdikbud telah menetapkan Pedoman/POS antara lain : a.POS Pengelolaan Hibah b.POS Pengelolaan Piutang c.POS Pengelolaan PNBP d.Pedoman Penyusunan LK BLU berdasarkan SAP; e.Pedoman SPIP; f.Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 4.Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan melalui a.Pembinaan pengelolaan keuangan pada kantor/satker termasuk Pembinaan pengelolaan PNBP b.Pembinaan secara intensif kepada Satker BLU dengan melibatkan Direktorat PK BLU Kemkeu; c.Diklat Bendahara dan Pengadaan barang dan Jasa. d.Workshop Penyusunan Laporan Keuangan 5.Terkait dengan Belanja Bantuan Sosial, Kemdikbud telah melakukan koordinasi dengan UKP4 dan Kementerian Keuangan dalam penyelesaian permasalahan Belanja Bansos; 6.Terkait dengan Penataan aset Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPKP dalam menyelesaikan permasalahan aset antara lain Aset belum di-IP, Tanah belum bersertifikat, dalam sengketa, dll. 2.PNBP yang dikelola diluar mekanisme APBN 3.Kelemahan dalam pengakuan pendapatan dan belanja BLU. 4.Dokumen petanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini kewajarannya. 5.Kelemahan dalam belanja Bantuan sosial. 6.Dana titipan pihak ketiga yang belum dapat diidentifikasi sumber dan peruntukkannya 7.Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Kemdikbud belum memadai

16 3 3 Strategi Peningkatan Kualitas Pertanggungjawaban 16© Kemdikbud 2013

17 Strategi Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan 17 © Kemdikbud Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemdikbud mulai dari staf sampai dengan pimpinan; 2.Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP No.60 Tahun 2008; 3.Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku; 4.Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan 5.Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Laporan Keuangan; 6.Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah oleh Setjen, Itjen dan BPKP (jika diperlukan) 7.Riviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal 8.Melaksanakan dan memantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

18 STRATEGI KEMDIKBUD 18 © Kemdikbud 2013 STRATEGI TGKT KEMENTERIANTIGKT ESELON ITKT WILAYAHTINGKAT SATKER/KPA Penguatan Task Force Menetapkan : - Kebijakan; - Pedoman dan POS Melakukan Pembinaan, asistensi & evaluasi LK Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran Integrasi Lap. Keuangan BLU berbasis SAK ke SAP Melakukan konsultasi dengan BPK & Kemkeu dalam menindaklanjuti temuan BPK Menyusun Action Plan tindak lanjut LHP BPK-RI Mendampingi unit akuntansi dlm pemeriksaan BPK selama proses audit s.d. temu akhir; Bekerjasama dengan DJKN Kemkeu untuk menyelesaikan permasalahan BMN. Rapat Koordinasi khusus untuk Laporan Keuangan secara berkala; Pengungkapan yang memadai dalam CaLK; Menaati batas waktu Penyelesaiain Laporan Keuangan. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kantor/satker di bawahnya; Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan unit akuntansi di bawahnya; Mengkompilasi Laporan Keungan unit akuntansi dibawahnya; Pengungkapan yang memadai dalam CaLK Menaati batas waktu Penyelesaian Laporan Keuangan. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan unit akuntansi di bawahnya; Mengkompilasi Laporan Keungan satker/KPA; Pengungkapan yang memadai dalam CaLK Pimpinan Satker mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran; Pimpinan Satker mengoptimalkan penatausahaan dan pengamanan Aset; Memastikan Laporan Keuangan selesai tepat waktu; Lap keuangan telah didukung oleh Proses Akuntansi yang Lazim baik manual maupun melalui aplikasi Memastikan seluruh dokumen sumber telah diinput dlm sistem & diadministrasikan secara rapi Menjaga tidak timbul masalah baru Memastikan saldo awal TA.X=saldo akhir TA.X-1 (audited BPK) Memastikan Pagu yang ada dalam aplikasi SAKPA, telah sama dgn dokumen sumbernya (DIPA/POK); Memastikan telah melakukan Rekonsiliasi secara tertib baik internal maupun eksternal Memastikan bahwa semua rincian anggaran dalam DIPA/POK telah sesuai dengan BAS; Melakukan stock opname fisik persediaan setiap akhir semester sebagai dasar penyajian persediaan di neraca; Memastikan bahwa semua rekening yang dikelola telah mendapat ijin dari Kemkeu. Memastikan bahwa seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK-RI telah ditindaklanjuti. Memastikan bahwa hibah yg diterima telah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN; Memastikan semua pengeluaran anggaran didukung oleh bukti yang sah dan lengkap; Pengungkapan yang memadai dalam CaLK TUJUAN : LAPORAN KEUANGAN KEMDIKBUD MENDAPAT OPINI WTP Disusun Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Memadai Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Pengungkapan Yang Memadai Tindak Lanjut LHP BPK-RI SYARAT

19 4 4 Arti Penting Audit Keuangan Negara 19© Kemdikbud 2013

20 Arti Penting Audit Keuangan Negara 20 © Kemdikbud Audit Keuangan Negara yang efektif dapat mendorong pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pengembanan amanah UUD 45 secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, serta bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 2.Audit Keuangan Negara yang efektif dapat menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. 3.Audit Keuangan Negara yang efektif dapat menekan atau mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara. 4.Audit Keuangan Negara yang efektif sangat membantu manajemen untuk mengendalikan pengelolaan keuangan dan kinerja seluruh satuan satuan kerja.

21 5 5 Ekspektasi Terhadap Auditor 21© Kemdikbud 2013

22 EKSPEKTASI TERHADAP AUDITOR 22 © Kemdikbud Audit dilakukan berdasarkan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja. 2.Audit dilakukan dengan memberikan nilai tambah berupa rekomendasi yang mendorong penyelesaian masalah. 3.Audit dilakukan dengan landasan atau standar pemeriksaan (Profesional, Independen, obyektif, kompeten). 4.Standar audit yang digunakan hendaknya standar yang sama yang digunakan oleh Auditee dan/atau auditor yang lain. 5.Audit yang dilakukan hendaknya memanfaatkan secara optimum hasil audit yang telah dilakukan oleh APIP

23 23 TERIMA KASIH


Download ppt "1 SINERGI AUDITOR DAN AUDITEE Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel 1 12 September 2013 © Kemdikbud 2013 Paparan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google