Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS KEMENTERIAN SOSIAL RI DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN KECACATAN 2013

2 KONSEKUENSI RATIFIKASI KONVENSI 1.Pergeseran Paradigma Penanganan Disabilitas Implemen tasi Hak 1.Medical Model 2.Charity 3.Perlindungan 4.Center Based 5.Insidental (by case) 6.Sektoral 7.Reaktif 1.Social Model 2.Pemenuhan Hak 3.Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlidungan 4.Community Based 5.Integrasi & Holistik 6.Lintas Sektor, Lintas Program, Lintas Profesi, Lintas Disiplin Ilmu 7.Antisipatif dan Partisipati DISABILITY INCLUSION -> PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN

3 2. Pergeseran Pengertian Kecacatan ->Disabilitas Pasal 1 UU No. 4 tahun 1997 ttg Penyandang Cacat: Setiap orang yg mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yg dapat mengganggu atau merupakan rintangan & hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yg terdiri dari cacat fisik, mental, fisik dan mental ICF (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH ) Kecacatan diklasifikasikan mengacu pada perspektif tubuh, perspektif individu, dan perspektif sosial yang dibagi pada dua aspek dasar : struktur dan fungsi tubuh dan aspek aktivitas dan partisipasi CRPD : Penyandangdisabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya Diskriminasi berdasarkan Disabilitas Reasonable Accomodation (Akomodasi yang beralasan ) Universal Desain Full Participation (Partisipasi Penuh ) Equal Opportunity (Kesetaraan Kesempatan ) Aksesibilitas Penghormatan kapasitas yang terus berkembang Kesetaraan Gender Key Word CRPD toward disability inclusion 31 Pasal 50 Pasal

4 (5) Kesetaraan dan nondiskriminasi; (6) Perempuan Penyandang Cacat; (PPA) (7) Anak-anak Penyandang Cacat; (KEMENSOS) (8) Peningkatan kesadaran; (KOMINFO) (9) Aksesibilitas; (PU, PERHUBUNGAN, PARIWISATA, DLL) (10)Hak hidup; (11)Situasi-situasi beresiko dan darurat kemanusiaan; (KEMENSOS, BNPB) (12)Pengakuan yang setara di hadapan hukum; (HUKHAM) (13)Akses atas peradilan; (HUKHAM) (14)Kebebasan dan keamanan seseorang; (HUKHAM) (15)Kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; (HUKHAM) (16)Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan; (HUKHAM) (17)Perlindungan terhadap integritas seseorang; (HUKHAM) (18) Kebebasan bergerak dan kebangsaan; (19) Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat; (20)Mobilitas personal; (21)Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi; (22)Penghormatan terhadap privasi; (23)Penghormatan terhadap rumah dan keluarga; (24)Pendidikan; (25)Kesehatan; (26)Habilitasi dan rehabilitasi; (27) Pekerjaan; (28)Standar kehidupan yang layak dan jaminan sosial; (29) Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik; (30)Partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu luang dan olah raga 3. TANTANGAN HARMONISASI PERATURAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM UPAYA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS LINTAS SEKTOR Mengacu Pasal 5 s/d 30 UU No. 19 Tahun 2011 DISABILITY INCLUSION Koordinasi Lintas Sektor, Orsos Disabilitas, PD, & Masyarakat

5 4. TANTANGAN IMPLEMENTASI CRPD MENUJU DISABILITY INCLUSION Perubahan UU No. 4 tahun 1997 ttg Paca Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan, kebijakan, dan praktek-praktek yang mendiskriminasi PD menyangkut al : ttg perempuan, ADK, Kominfo, Aksesibilitas, Situasi Darurat, Peradilan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Politik, dll Penyusunan RAN Penyandang Disabilitas 2014 – 2022 mengacu pada agenda APDDP Incheon Strategy berdasarkan dengan pembagian Tugas masing-masing K/L dengan pelibatan Orsos PD. Optimalisasi Tim UPKS dan POKJA UPKS PACA Perencanaan dan Penganggaran Berpihak pada PD Pengembangan Nota Kesepahaman Pelaksanaan Pemenuhan Hak PD antar Sektor terkait Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Implementasi (nothing about us without us) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Upaya Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembentukan dan Optomalisasi Tim UPKS dan POKJA UPKS Daerah Perencanaan dan Penganggaran Berpihak pada PD > Anggaran Daerah Prioritas Pemenuhan Hak

6 TUGAS KEMENTERIAN SOSIAL DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI TUGAS SEBAGAI LEADING SEKTOR 1.Pelaksanaan Implementasi UU No. 19 / Melaksanakan Tugas Koordinasi Tim UPKS PACA melalui Forum Komunikasi per triwulan 3.Melakukan koordinasi pelaksanaan agenda RAN Melakukan Koordinasi Evaluasi RAN Melakukan Koordinasi penyusunan RAN Inisiasi Peraturan Daerah ttg Disabilitas 7.Koordinasi Penyusunan RAD. 8.Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Konvesi Hak2 Penyandang Disabilitas UN ESCAP melalui pertemuan pada forum-forum ASEAN 9.Melakukan Koordinasi Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Konvensi Hak2 Penyandang Disabilitas kepada PBB TUGAS PELAKSANA TEKNIS PROGRAM REHSOS PENYANDANG DISABILITAS 1.Sosialisasi UU No. 19/ Penyusunan Undang-undang ttg Hak Penyandang Disabilitas (baru) 3.Penyusunan RAN 2014– Penyediaan Statistik Disabilitas 5.Koordinasi Pelatihan & Penempatan Kerja & Kewirausahaan dgn Pelibatan Dunia Usaha (CSR) 6.Pengarusutamaan Disabilitas Dalam Pembangunan Nasional melalui Penganggaran Responsif Penyandang Disabilitas 7.Pengembangan aksesibilitas lingk fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi & komunikasi 8.Pengembangan Sistem Asistensi Sosial 9.Pembinaan & Pengembangan Orsos & LKS Penyandang Disabilitas 10.Pengembangan sistem pengurangan resiko bencana bagi Penyandang Disabilitas 11.Kerjasama Internasional

7 PROGRAM REHSOS PENYANDANG DISABILITAS Panti UU No 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak- hak PD INCHEON STRATEGY (Agenda Aksi Lanjutan/Road Map – APDDP III, 2013 – 2021). Bantuan Langsung 1. NSPK 2. Pengembangan Program Rehsos ODK a.Penganggaran berbasis PD, b.Harmonisasi UU/Perda c.Memperluas kerjasama lintas sektor melalui MoU d.Pengembangan model pemberdayaan keluarga/ masyarakat e.Pemberdayaan institusi lokal f.Penguatan peran pendamping a.Penjangkauan b.Community Centre c.Penguatan Orang Tua d.Aksesibilitas e.Advokasi f.Capacity Building petugas dan pendamping Luar Panti (Berbasis Masyarakat) 1.Program Rehabsos Netra dan Rungu Wicara 2.Program Rehabsos Tubuh dan BPP Kronis 3.Program Rehabsos Mental dan Intelektual 1.Program Asistensi Sosial 2.Program Kelembagaan dan Advokasi Sosial

8 Bidang Model Pelayanan Disabilitas 1.Alat tambahan/bantu komunikasi. 2.Manajemen Epilepsy 3.Manajemen Cedera otak 4.Pertolongan pertama kesehatan mental 5.Dukungan orang dengan autisme 6.Pembelaan diri PD 7.Ketenagakerjaan dan layanan dukungan tambahan dari masy. 8.Integrasi dalam kehidupan masyarakat. 9.Penyesuaian hidup dalam keterbatasan. 10.Musik, kreativitas and partisipasi. Bidang Landasan Konseptual Pelayanan Disabilitas 1.Keberpihakan Pemimpin 2.Etika disabilitas. 3.Pendekatan berpusat pada orang dan dukungan aktif dalam rehabilitasi 4.Perspektif Family 5.Membangun pemahaman & partisipasi masyarakat yg kreatif, kritis, kepedulian, dan kolaborasi (4K) 6.Peningkatan peran masyarakat. 7.Manajemen kasus Kecacatan GAGASAN PENGEMBANGAN KONSEP DAN MODEL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENUJU DISABILITY INCLUSION Bidang Penelitian dan Evaluasi Program Disabilitas 1. Penelitian Disabilitas 2. Evaluasi pelayanan Perluasan Fungsi LKS DAN PROGAM BERBASIS MASYARAKAT 1.Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial 2.Pengembangan dan penelitian 3.Pusat data & Informasi 4.Sistem rujukan 5.Dukungan keluarga 6.Sistem jaringan 7.Modal sosial 8.Sistem sumber Rehsos PD

9 Mewujudkan kebijakan sesuai kebutuhan nyata Bekerja bersama Penyandang Disabilitas


Download ppt "IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google