Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!  Pokok Bahasan: Pengadaan Barang / Jasa Publik  Sub Pokok Bahasan:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!  Pokok Bahasan: Pengadaan Barang / Jasa Publik  Sub Pokok Bahasan:"— Transcript presentasi:

1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!  Pokok Bahasan: Pengadaan Barang / Jasa Publik  Sub Pokok Bahasan: Review Materi sebelum UTS Pengertian: arti, tujuan, prinsip Pengadaan barang/jasa publik Problem dan Solusi dalam pengadaan barang/jasa publik Keppres no. 80 tahun 2003 Kritisi: pengadaan barang/jasa publik di Indonesia  Tujuan Instruksional Khusus: Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan pengertian pengadaan barang/jasa publik, permasalahan dan prosedurnya. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengkritisi pengadaan barang/jasa publik di Indonesia

3 Minggu Ke Topik IPENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR II FUNGSI PEMERINTAH III TEORI BARANG SWASTA IV KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH V TEORI BARANG PUBLIK VI TEORI PENGAMBILAN KEBIJAKAN VII EKSTERNALITAS REVIEW MATERI PRA UTS Betulkah? Apa inti masing-masing? Buat resume dari materi pra UTS!

4 Beda barang/jasa publik Vs swasta? Bisa memberikan contoh masing-masing? Siapa penyedia barang/jasa publik? Mengapa demikian? Contoh bentuk pengadaan barang/jasa publik? Hubungan pengadaan barang/jasa publik dengan keuangan negara/daerah dan kebijakan fiskal? Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Publik?

5 Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

6 P rinsip Dasar Pengadaan barang/jasa pemerintah EfisienEfisien EfektifEfektif Terbuka dan bersaingTerbuka dan bersaing TransparanTransparan Adil/tidak diskriminatifAdil/tidak diskriminatif AkuntabelAkuntabel

7 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Background Baorckgund Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Background Baorckgund Belanja melalui proses pengadaan barang/jasa Dalam rangka kebijakan fiskal untuk menggerakan perekonomian Kinerja : Efisiensi Efektivitas Untuk menyediakan barang/jasa publik Kinerja: Pertumbuhan ekonomi, daya saing, lapangan kerja Dalam rangka keuangan negara dan kebijakan fiskal

8 Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Designed by IkakGP Besarnya volume belanja melalui pengadaan barang/jasa Pendekatan dan pengaturan lingkungan usaha pengadaan Lebih Efisien Pendekatan dan pengaturan proses Peran belanja bagi perekonomian lebih besar Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Designed by IkakGP

9 Created by IkakGP Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien Lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong peningkatan daya saing; Governance. P roblem

10 Faktor Created by IkakGP Inefisiensi: –Proses dan tatacara yang tidak sederhana –Persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha –Rendahnya daya saing barang/jasa domestik Problem

11 Faktor Created by IkakGP Kurang maksimalnya peran belanja: –Belanja yang inefisien dan inefektif –Kurang termanfaatkannya belanja sbg pasar bagi usaha domestik pada bidang usaha yang efek penggandanya besar –Kurang mendorong keinginan peningkatan kemampuan usaha Problem

12 Faktor Created by IkakGP Governance: –Transparansi bagi semua stakeholder –Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka checks and balances –Akuntabilitas Problem

13 L ingkungan Strategis Kebijakan pengadaan barang/jasa DemokratisasiDemokratisasi Otonomi daerahOtonomi daerah Liberalisasi perdaganganLiberalisasi perdagangan

14 Faktor Created by IkakGP Legal framework Adanya peraturan perundangan dan sistem pengadaan yang lebih memadai  Keppres no 80 tahun 2003 Human resources Adanya SDM yang mencukupi dalam kapasitas dan profesionalitas Institutional Adanya setting kelembagaan dlm rangka monitoring, pengembangan kebijakan. Solusi

15 Tujuan pengaturan dg Keppres 80 tahun 2003 Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara : –efisien, –efektif, –terbuka dan bersaing, –transparan, –adil/tidak diskriminatif dan –akuntabel.

16 Created by IkakGP Prosedur perlu sederhana. Usaha kecil Usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya Konsistensi Konsistensi ketentuan perlu dijamin Konsistensi Persaingan usahaPersaingan usaha yang sehat perlu didorong Persaingan usaha Produksi Produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya Produksi PengelolaPengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas Pengelola 7 G agasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi biaya tinggi biaya tinggi

17 Keppres 80 tahun 2003 Silakan cari di keppres tsb! Baca dan RESUME Per kelompok/individu?

18 Kritisi: pengadaan barang/jasa publik di Indonesia Bisa memberikan salah satu contoh pengadaaan barang/jasa publik di Indonesia yang ‘berkasus’? Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Mengapa bisa demikian? Apa akibatnya (problem apa saja yg terjadi)? Bagaimana solusi agar tidak terjadi lagi?  Tugas kelompok/individu?


Download ppt "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!  Pokok Bahasan: Pengadaan Barang / Jasa Publik  Sub Pokok Bahasan:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google