Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan,"— Transcript presentasi:

1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

3 P rinsip Dasar Pengadaan barang/jasa pemerintah EfisienEfisien EfektifEfektif Terbuka dan bersaingTerbuka dan bersaing TransparanTransparan Adil/tidak diskriminatifAdil/tidak diskriminatif AkuntabelAkuntabel

4 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Background Baorckgund Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Background Baorckgund Belanja melalui proses pengadaan barang/jasa Dalam rangka kebijakan fiskal untuk menggerakan perekonomian Kinerja : Efisiensi Efektivitas Untuk menyediakan barang/jasa publik Kinerja: Pertumbuhan ekonomi, daya saing, lapangan kerja Dalam rangka keuangan negara dan kebijakan fiskal

5 Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Designed by IkakGP Besarnya volume belanja melalui pengadaan barang/jasa Pendekatan dan pengaturan lingkungan usaha pengadaan Lebih Efisien Pendekatan dan pengaturan proses Peran belanja bagi perekonomian lebih besar Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Designed by IkakGP

6 Created by IkakGP Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien Lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong peningkatan daya saing; Governance. P roblem

7 Faktor Created by IkakGP Inefisiensi: –Proses dan tatacara yang tidak sederhana –Persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha –Rendahnya daya saing barang/jasa domestik Problem

8 Faktor Created by IkakGP Kurang maksimalnya peran belanja: –Belanja yang inefisien dan inefektif –Kurang termanfaatkannya belanja sbg pasar bagi usaha domestik pada bidang usaha yang efek penggandanya besar –Kurang mendorong keinginan peningkatan kemampuan usaha –Pasar yang pasti untuk tumbuhnya industri dan usaha jasa baru Problem

9 Faktor Created by IkakGP Governance: –Transparansi bagi semua stakeholder –Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka checks and balances –Akuntabilitas Problem

10 L ingkungan Strategis Kebijakan pengadaan barang/jasa DemokratisasiDemokratisasi Otonomi daerahOtonomi daerah Liberalisasi perdaganganLiberalisasi perdagangan

11 Faktor Created by IkakGP Legal framework Adanya peraturan perundangan dan sistem pengadaan yang lebih memadai Human resources Adanya SDM yang mencukupi dalam kapasitas dan profesionalitas Institutional Adanya setting kelembagaan dlm rangka monitoring, pengembangan kebijakan. F aktor

12 Prinsip-prinsip pengadaan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Kebijakan2 Sektoral Tujuan Kegiatan/ Proyek Kapasitas SDM Pengelola Pengadaan Created by IkakGP Persaingan usaha yang sehat Daya Saing Nasional Public and Corporate Governance KERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

13 Tujuan pengaturan dg Keppres 80 tahun 2003 Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara : –efisien, –efektif, –terbuka dan bersaing, –transparan, –adil/tidak diskriminatif dan –akuntabel.

14 Created by IkakGP K ebijakan umum Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

15 Created by IkakGP K ebijakan umum Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;

16 Created by IkakGP K ebijakan umum Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa; Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

17 Created by IkakGP K ebijakan umum Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

18 BarangBarang Jasa PemboronganJasa Pemborongan Jasa lainJasa lain KegiatanSwakelolaPengguna Instansi lain Penerima hibah Metode pemilihan: Seleksi umum/terbatasSeleksi umum/terbatas Seleksi langsungSeleksi langsung Penunjukan langsungPenunjukan langsung Metode pemilihan: Pelelangan Umum/TerbatasPelelangan Umum/Terbatas Pemilihan langsungPemilihan langsung Penunjukan langsungPenunjukan langsung Jasa Konsultan Badan usaha & orang perseorangan Peta Pengaturan Keppres 80 Tahun 2003 BarangBarang Jasa PemboronganJasa Pemborongan Jasa lainJasa lain KegiatanSwakelolaPengguna Instansi lain Penerima hibah Metode pemilihan: Seleksi umum/terbatasSeleksi umum/terbatas Seleksi langsungSeleksi langsung Penunjukan langsungPenunjukan langsung Metode pemilihan: Pelelangan Umum/TerbatasPelelangan Umum/Terbatas Pemilihan langsungPemilihan langsung Penunjukan langsungPenunjukan langsung Jasa Konsultan Badan usaha & orang perseorangan

19 Created by IkakGP Prosedur perlu sederhana. Usaha kecil Usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya Konsistensi Konsistensi ketentuan perlu dijamin Konsistensi Persaingan usahaPersaingan usaha yang sehat perlu didorong Persaingan usaha Produksi Produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya Produksi PengelolaPengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas Pengelola 7 G agasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi biaya tinggi biaya tinggi

20 Menyederhanakan prosedur Konsep Swakelola: Dg alasan tertentu, pelaksanaan secara swakelola dapat dipilih sejak awal.tertentu Pengadaan paket kecil: Paket s/d Rp. 50 juta dapat ditunjuk langsung Dokumen pendukung: Peserta lelang tidak perlu melampirkan dokumen pendukung kualifikasi diganti dengan pernyataan kualifikasi Kepanitiaan: Pejabat Pengadaan untuk nilai pengadaan s/d Rp. 50 juta

21 Menyederhanakan prosedur Kualifikasi: Kewajiban melakukan pasca-kualifikasi untuk pelelangan umum. Menyederhanakan persyaratan kualifikasi badan usaha dalam pengadaan. Larangan membuat kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif. Larangan kepada departemen/ lembaga/ pemerintah daerah menambah persyaratan yang bertentangan dg Keppres.

22 Swakelola Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : a.pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau b.pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau c.pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau d.pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau e.penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau f.pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau g.pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; h.pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

23 Created by IkakGP Penyedia adalah: badan usaha/ perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ jasa Persyaratan pertama: memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjalankan usaha. Mengurangi ekonomi biaya tinggi Persyaratan: pernah memiliki pekerjaan dalam 4 th terakhir (kontrak/sub kontrak, dg swasta/ pemerintah). Panitia pengadaan sebagai pelaksana tunggal yang menilai terpenuhinya persyaratan.

24 Created by IkakGP Larangan menambah persyaratan: Panitia dilarang menambah persyaratan di luar yang telah ditetapkan dalam Keppres atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. persyaratan Mengurangi ekonomi biaya tinggi Kemampuan usaha: didasarkan pada ukuran yg lazim pada usaha ybs, dan bila ada harus merupakan syarat minimal. Pembidangan usaha: didasarkan pada pengalaman mengerjakan paket pekerjaan sejenis.

25 Created by IkakGP Mendorong Persaingan Usaha Menghapuskan segmentasi: Tidak diatur penggolongan usaha yang dikaitkan dengan kemampuan melaksanakan paket pekerjaan yang didasarkan pada nilai paket. Tidak diatur pembidangan usaha untuk menentukan jenis usaha yang dapat ikutserta dalam pengadaan. Kewajiban melaksanakan Pelelangan Umum dg Pasca- kualifikasiKewajiban melaksanakan Pelelangan Umum dg Pasca- kualifikasi Pakta IntegritasPakta Integritas

26 Created by IkakGP Mendorong Persaingan Usaha Memperluas kompetisi: keikutsertaan hanya didasarkan pada kompetensi/ kemampuan usaha tidak boleh menghalangi keikutsertaan badan usaha dari luar kabupaten/kota kewajiban memberi waktu yang cukupTransparansi: Pengumuman rencana pengadaan Pengumuman pelaksanaan pengadaan di surat kabar propinsi atau nasional yang ditetapkan

27 Meningkatkan peran serta usaha kecil Landasan hukum: UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Definisi usaha kecil kekayaan bersih maks Rp. 200 juta, atau hasil penjualan tahunan maks Rp. 1 milyar; dan milik WNI; dan Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang yg dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dg usaha menengah/besar; atau Koperasi kecil yg punya unit usaha jasa pemborongan/jasa lainnya atau pengadaan barang.

28 Meningkatkan peran serta usaha kecil Problem Terbatasnya usaha kecil yang terlibat dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Terbatasnya jumlah usaha kecil yang memenuhi persyaratan. Terbatasnya peluang usaha. Terbatasnya akses informasi peluang usaha. Terbatasnya kompetensi usaha. Pemanfaatan peluang usaha oleh usaha kecil “semu”. Faktor Lingkungan usaha –Persaingan usaha yang sehat –Pembatasan usaha Dukungan usaha –Program pemberdayaan. –Program peningkatan kompetensi. –Perizinan usaha. –Permodalan. –SDM Peluang usaha –Perencanaan anggaran –Perencanaan pengadaan –Informasi peluang –Metode pengadaan

29 Meningkatkan peran serta usaha kecil Memperluas informasi peluang usaha. Menyederhanakan persyaratan. Pengawasan oleh masyarakat Memberdayakan usaha kecil. Pokok-pokok pengaturan: Mencadangkan anggaran belanja pengadaan untuk dilaksanakan oleh usaha kecil.usaha kecil. Melindungi kesempatan usaha kecil terhadap usaha menengah/besar. Memperbesar peluang usaha kepada usaha kecilpeluang

30 Peluang usaha kecil: Menyediakan paket pekerjaan di bawah Rp. 1 milyar untuk usaha kecil. Tidak memusatkan kegiatan yang tersebar di daerah Tidak menyatukan paket yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh usaha kecil Tidak membuat kriteria, persyaratan atau prosedur yang tidak obyektif Menghilangkan segmentasi usaha: Berdasarkan klasifikasi, kualifikasi, wilayah

31 Melaporkan rencana paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil kepada instansi pembina Penyusunan direktori peluang usaha Pengawasan masyarakat berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 yang diikuti pemberian sanksi pidana. Pembebasan usaha kecil dari pungutan biaya berkaitan dengan perizinan, registrasi dll. Mengefektifkan perlindungan usaha kecil:

32 Usaha Kecil yg Kompetitif Usaha kecil yg memenuhisyarat Usaha kecil yg tdk memenuhisyarat Paket besar dan yang menuntut kualifikasi tinggi Pencadang anpaket untuk usaha kecil Programpemberdayaan usaha kecil ProgramPeningkatanKompetensi Usaha yg mengaku usahakecil KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA

33 Dokumen lelang memuat secara jelas ketentuan penggunaan produksi dalam negeri. Memberi kesempatan usaha nasional sbg penyedia utama. Berkonsorsium dg usaha asing. Usaha nasional diberi peluang menggunakan tenaga ahli asing Diperhatikannya spesifikasi, kualifikasi dan standar nasional, serta kemampuan/potensi nasional. Preferensi harga. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri:

34 Pembinaan oleh Departemen untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri : Menggali dan menghimpun masukan ttg komponen dalam negeri Inventarisasi komponen Membangun sistem informasi Menyediakan informasi produksi dalam negeri Melakukan koordinasi antar instansi

35 Mendorong Penggunaan Produksi Dalam Negeri: Tetap diwajibkannya penggunaan SNI dalam spesifikasi teknis. Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket di atas Rp. 50 milyar. Tetap diberlakukan preferensi harga untuk barang/jasa produksi dalam negeri.

36 Menjamin konsistensi ketentuan- ketentuan pengadaan Created by IkakGP 1. UU No. 18/ PP No. 29/ Keppres 17/ Keppres 18/ Perda-perda 6. Kepmen-kepmen 7. Juknis Keppres 18 : SKB Menkeu dan Bappenas 1. UU No. 18/ PP No. 29/ Keppres 42/ Keppres 80/ Lampiran Keppres 80/2003 sebagai bagian tidak tepisahkan dari Keppres 6. Perda-perda 7. Kepmen-kepmen

37 Konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam petunjuk teknis Keppres 18 tahun 2000 menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun Melarang ketentuan-ketentuan instansi/daerah yang bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres. Membentuk lembaga pengembangan kebijakan pengadaan yang lintas departemen/sektor/tingkatan pemberintahan.

38 Peningkatan Profesionalitas Pengelola Proyek Kewajiban memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Pemerintah bagi pengelola proyek dengan masa transisi sd akhir th 2007.sertifikat Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek. Menghilangkan conflict of interest dari pengelola proyek.

39 Sertifikat keahlian pengadaan Created by IkakGP Sebelum TA 2008: Penunjukan pengguna barang/Jasa (Pimpro/ Pengguna Anggaran Daerah/ Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki tanda bukti keikutsertaan pelatihan pengadaan barang/jasa Mulai TA 2008: PPK/ Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian pengaadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan


Download ppt "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google