Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

11 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "11 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012 1."— Transcript presentasi:

1 11 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2 2 Sistematika Paparan 1. Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional 2. Biaya Pendidikan 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Program Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 6. Pembangunan Pendidikan Dasar di Daerah Perbatasan

3 Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional 1 3

4 4 MISI : M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan M2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan M4. Meningkatkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan M5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan VISI 2014 : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“ VISI 2025 INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF PERIODE TEMA Peningkatan Kapasitas & Modernisasi Penguatan Pelayanan Daya Saing Regional Daya Saing Internasional Fokus Internal Fokus Eksternal Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional

5 Biaya Pendidikan 2 5

6 Jenis Biaya Pendidikan Biaya Satuan Pendidikan: biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan: biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat Biaya Pribadi Peserta Didik: biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Menurut PP No 48 Tahun 2008 ada 3 jenis biaya pendidikan: 6

7 Biaya Satuan Pendidikan Terdiri dari: biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sdm, dan modal kerja tetap. biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. 7

8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 3 8

9 Secara umum BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu; Secara khusus: – Membebaskan pungutan bagi siswa SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah – Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apa pun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta – Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta; 9

10 Alokasi BOS Tahun Jenjang Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Dana (Rp. 1000) Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Dana (Rp. 1000) SD SMP Buffer TOTAL Biaya Satuan BOS 2012: 1. SD : Rp ,-/siswa/tahun 2. SMP: Rp ,-/siswa/tahun

11 Landasan Penyaluran BOS tahun Pidato Bapak Presiden : Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2012 beserta Nota Keuangan 16 pada Agustus 2011: Proses yang menghambat penyaluran BOS harus ditiadakan. 2.UU APBN No 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun 2012 mengamanatkan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS disalurkan dari rekening kas umum negara (KUN) ke rekening kas umum daerah (KUD) provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada masing-masing satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah 3. Keputusan rapat di Komite Pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden menginstruksikan bahwa BOS harus disalurkan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat penggunaan. Diharapkan tanggal 9 – 16 Januari 2012 BOS triwulan 1 harus sudah disalurkan dan diterima Satuan Pendidikan 11

12 Karakteristik BOS tahun Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 Realisasi Penyaluran BOS 2012 Per 19 Januari 2012 Minggu ke Jumlah Prov yang sudah menyalurkan I 7,04% (3 Provinsi) II 87,32% (29 Provinsi) III 100% (33 Provinsi) 1.Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran 2.Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 3.Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa 4.Kegiatan Ulangan dan Ujian 5.Pembelian bahan-bahan habis pakai 6.Langganan daya dan jasa 7.Perawatan sekolah 8.Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. 9.Pengembangan profesi guru 10.Membantu siswa miskin 11.Pembiayaan pengelolaan BOS 12.Pembelian perangkat komputer 13.Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS PENGGUNAAN DANA BOS *) Nilai Rp – 99,81% Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas. Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran: akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV. Sekolah Kab/Kota Provinsi Pusat

13 Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Persentase Penyaluran BOS 2010, 2011, dan 2012 Triwulan Jan 2012 *) Nilai Rp – 99,81% Lebih difokuskan pendampingan pada penggunaan dan pertanggung jawaban BOS

14 14 Jenjang Satuan Biaya Per Siswa Per Tahun SD SMP Hal-hal Baru Dalam Dana BOS tahun Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). 2.Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain: Tambahan bantuan biaya transportasi Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) 3.Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang ditunjuk. Peningkatan satuan biaya BOS untuk menjamin pendidikan dasar yang bebas pungutan

15 Distribusi Alokasi BOS Tahun 2012 (1/2) 15

16 Distribusi Alokasi BOS Tahun 2012 (2/2) 16

17 Kontribusi BOS untuk Wajar Dikdas Dana operasional sekolah tercukupi; Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara berangsur- angsur terpenuhi; Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan; Akses ke sekolah meningkat, konsekuensinya APK dan APM meningkat; Menekan Angka Putus Sekolah; Meningkatkan Angka Transisi (dari SD ke SMP); Mengurangi disparitas antara Kota dengan kabupaten 17

18 Dampak Pelaksanaan BOS Terhadap Kinerja Proses Belajar 18 BOS Effect Region SumateraJavaBaliKalimantanSulawesiMalukuPapua Changes Attributable to BOS: Lower dropout rate76%74%81%74%80%54%**50%** Higher student transition to JS89%90%81%**87%91%86%74%** Less fundraising in school63%62% 58%61%40%**41%* Enrollment of more poor students 69%63%74%60%75%48%68% More available books91%94% 87%94%80%50%* Increased school authority73%76%79%72%75%69%56%** Higher student performance88%90%92%80%97%**81% Notes: Percentages constructed by taking the average across district head, school principal, SC head, SC member and teachers in school (equally weighted). * Mean is significantly different at 0.01 level; ** Mean is significantly different at 0.05 level. Data are weighted SOURCE: World Bank, SBM National Survey, 2010 Dengan kenaikan satuan BOS 2012, dan perbaikan dalam penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban, Dampak BOS 2012 terhadap kinerja proses belajar akan bertambah besar.

19 Peran Pemerintah Daerah 1.Pemda tetap menganggarkan dana untuk operasional sekolah (BOSDA) dari sumber APBD; 2.Ikut membantu melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap program BOS di sekolah 3.Pemda mengalokasikan dana untuk Tim Manajemen BOS masing-masing daerah dari sumber APBD 19

20 Data Daerah yang Mengalokasikan BOSDA/BOP tahun Pemda Provinsi: 15 provinsi mengalokasikan dana BOSDA sebesar antara Rp siswa/th (di Sulut) s/d Rp. 700,000 per siswa/tahun (di NTB) 2.Pemda Kabupaten/Kota: 300 kabupaten/kota mengalokasikan dana BOSDA sebesar antara Rp. 5,000/siswa/th (di Pematang Siantar) s/d Rp.3,500,000 per siswa/tahun (di Teluk Bintuni). 20

21 Permendikbud No 60/2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada SD dan SMP Pasal 1: Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan pada sekolah yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Pasal 2: Biaya pendidikan pada SD Negeri dan SMP Negeri bersumber dari APBN dan/atau APBD sampai terpenuhi SNP Pemenuhan biaya pendidikan dilakukan melalui bantuan operasional sekolah 21

22 Larangan Pungutan (Permendikbud 60/2011) Sekolah Pungutan Biaya Operasional Biaya Investasi A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS : Dilarang 22 C.Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk D.Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk

23 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

24 24 Kebijakan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012 TUJUAN SASARAN menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan/atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD/SDLB dan SMP/SMPLB NEGERI ATAU SWASTA

25 25 Kebijakan AK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB tahun 2012 KEGIATAN Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat beserta perobotnya PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU 1.Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 2.Pengadaan peralatan pendidikan: Matematika; Ilmu Pengetahuan Alam; Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; Bahasa; dan Seni Budaya dan Keterampilan.

26 26 Kebijakan DAK Bidang Pendidikan untuk SMP/SMLB tahun 2012 KEGIATAN Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat dan perabotnya PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU (Peralatan lab IPA, Bahasa dan IPS)

27 Target yang akan dicapai dalam program DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun anggaran 2012 adalah tersedianya ruang kelas dan sarana peningkatan mutu yang cukup dan layak. 27 Target Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012

28 28 Alokasi DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 Alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 10,0413 Triliun. dengan proporsi alokasi nasional sbb: – Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8,03304 triliun), – Jenjang SMP/SMPLB = 20% (Rp 2,00826 triliun). Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

29 29 Proporsi Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun % SD/SDLB: Pengadaan sarana peningkatan Mutu Pendidikan  Pembangunan Perpustakaan, dan  Peralatan Pendidikan SMP/SMPLB Pengadaan alat Pendidikan Rehababilitasi Ruang Kelas SD/ Ruang Belajar SMP Rusak Berat beserta perabotnya 20 %

30 Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun SD/SDLBSMP/SMPLB  Rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat;  Peningkatan Mutu Peendidikan: a.Pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya; dan b.Peralatan pendidikan  Rehabilitasi ruang belajar rusak berat;  Peningkatan mutu pendidikan: a.Pengadaan peralatan lab. IPA b.Pengadaan peralatan lab. Bahasa c.Pengadaan Peralatan IPS

31 Penyaluran Dana  DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota).  Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 31

32 Pelaksanaan  Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan 32

33 Program Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 5 33

34 Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar NO PROGRAM SASARAN BIAYA 1 TUNJANGAN PROFESI57,651 ORANG1,505,990,400,000 2 SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL207,946 ORANG748,605,600,000 3 TUNJANGAN PTK DAERAH KHUSUS50,038 ORANG1,490,091,610,000 4 TUNJANGAN PENDIDIKAN KHUSUS913 ORANG16,434,000,000 5 PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S1/DIV104,339 ORANG365,186,500,000 6 PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S2664 ORANG31,872,000,000 7 BANTUAN PENGUATAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,594 KK114,380,000,000 8 TUNJANGAN GURU SILN286 ORANG39,194,764,000 TOTAL421,837 ORANG4,311,754,874,000 34

35 1.Tunjangan Profesi merupakan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan baik PNS maupun Bukan PNS yang sudah tersertifikasi (Amanat UU No. 14 tahun tahun 2005) 2.Subsidi tunjangan fungsional merupakan subsidi bagi guru Non PNS yang belum tersertifikasi (PP No. 74 tahun 2008) 3.Tunjangan PTK daerah khusus merupakan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di daerah khusus (PP No. 74 tahun 2008) 4.Tunjangan pendidikan khusus merupakan tunjangan bagi pendidik pendidikan khusus yang juga mengajar di kelas inklusi (PP No. 74 tahun 2008) 5.Program peningkatan kualifikasi S1/DIV merupakan bantuan biaya bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang meningkatkan kualifikasinya ke S1/DIV (Amanat UU No. 14 tahun tahun 2005) Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (lanjutan) 35

36 6.Program peningkatan kualifikasi S2 merupakan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasinya ke jenjang S2 (Permendiknas No. 28 tahun 2010 bahwa minimal persyaratan kepala sekolah dan pengawas adalah S2) 7.Bantuan peningkatan karir PTK merupakan bantuan bagi kelompok kerja pendidik untuk dapat meningkatkan karirnya (Permenegpan No. 16 tahun 2009) 8.Tunjanan guru SILN merupakan honor pemerintah pusat kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah indonesia luar negeri Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (lanjutan) 36

37 Program Pembangunan Pendidikan Dasar di Daerah Perbataasan 6 37

38 LOKASI PERBATASAN YANG MENJADI FOKUS PENANGANAN TAHUN 2012 ProvinsiKabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas I (2012) Lokasi Prioritas II (2013) Lokasi Prioritas III (2014) 1 NTT KupangAmfoang TimurKefamenanuNalbenu TTU Insana Utara-Miaomaffo Barat Bikomi Utara-Bikomi Tengah Bikomi Nalulat-Mutis --Musi Belu. Kobalima TimurAtambuaLamaknen Lamaknen Selatan-Lasiolat Tasifeto Timur-Raihat --Tasifeto Barat --Nanaet Dubesi --Malaka Barat Rote NdaoRote Barat Daya- AlorKalabahi-- 2 KALBAR SambasPalohSajingan Besar- BengkayangJagoi BabangSiding- SanggauEntikongSekayam- SintangKetungau Hulu-Ketungau Tengah Kapuas Hulu BadauPuring KencanaBatang Lupar --Embaloh Hulu --Puttussibau Utara --Puttussibau Selatan 3 KALTIM Kutai Barat -Long Apari- -Long Pahangai- Malinau Kayan HuluPujunganKayan Hilir --Bahau Hulu --Kayan Selatan Nunukan Sebatik baratKrayan Selatan- KrayanLumbisSebuku Sebatik*-- 4 PAPUAMerauke Eligobel-Muting Sota-Ulilin Merauke-Noukenjeri Bovendigul MindiptanaTanah MerahJair Waropko-- Peg. Bintang Batom-Oksibil Iwur-- Kiwirok-- Keerom Arso-- Web-- Senggi-- Waris-- Kota JayapuraMuara TamiJayapura Utara- Supiori-Supiori Barat- No ProvinsiKabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas I (2012) Lokasi Prioritas II (2013) Lokasi Prioritas III (2014) 5NADKota SabangSukakarya- 6SUMUTSerdang Bedagai-Tanjung Beringin- 7 RIAU Rokan HilirPasirlimau KapuasSinaboi- Bengkalis -Bukit Batu- -Bantan- -Rupat Utara- Indragiri Hilir -Enok- -Gaung- -Kateman- Kep. Meranti -Merbau- -Rangsang- Kota Dumai-Dumai- 8 KEPRINatuna Bunguran TimurSerasan Bunguran Barat --Midai --Pulau Laut --Subi Kep. Anambas-Jemaja- Kota Batam -Belakang PadangBatam --Bulang Bintan --Bintan Timur --Bintan Utara --Tambelan --Teluk Bintan Karimun --Kundur --Meral --Moro 9 SULUT Kepulauan Sangihe Tabukan UtaraTahuna- Kepulauan Talaud MelonguaneNanusa- Miangas-- 10 MALUKUMBDPP. Wetar- PP. Terselatan (Kisar) MTBTanimbar Selatan-- Kep. Aru- Pulau-pulau Aru (Warabal) 11 MALUKU UTARA MorotaiMorotai Selatan-- PAPUA BARAT Raja Ampat--Kep. Ayau 0TOTAL

39 INTERVENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR WILAYAH PERBATASAN 1.Rehabilitasi gedung SD -SDLB dan SMP-SMPLB 2.Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) berasrama 3.Pembangunan SD-SMP Satu Atap 4.Pembangunan Ruang Belajar Lainnya (RBL) 5.Bantuan Siswa Miskin (BSM) 6.Bantuan Sarana Pembelajaran 7.Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Khusus 8.Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 9.Dana Alokasi Khusus (DAK) 1. Melalaui APBN a. Melalui APBN Pusat b. Melalui Dana Dekon 2. Melalaui APBN Tranfer Ke Daerah a.Tranfer Daerah ke Provinsi: BOS b.Tranfer Daerah ke Kab/Kota: DAK, Tunjangan Guru BENTUK PENYALURAN ANGGARAN

40 Intervensi Pembangunan Pendidikan Di Daerah Perbatasan 40 NOPROVINSIKABUPATEN USBRKB SDSMPSDSMP SasaranAnggaranSasaranAnggaranSasaranAnggaranSasaranAnggaran

41 Intervensi Pembangunan Pendidikan Di Daerah Perbatasan 41 NOPROVINSIKABUPATEN BANTUAN SISWA MISKINREHAB RKRB (PUSAT) SDSMPSDSMP SasaranAnggaranSasaranAnggaranSasaranAnggaranSasaranAnggaran

42 42 Terima Kasih


Download ppt "11 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google