Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

YOGYAKARTA, 27 DESEMBER 2013. LANDASAN TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Implementasi PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Berbasiskan pendekatan Community Driven.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "YOGYAKARTA, 27 DESEMBER 2013. LANDASAN TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Implementasi PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Berbasiskan pendekatan Community Driven."— Transcript presentasi:

1 YOGYAKARTA, 27 DESEMBER 2013

2

3 LANDASAN TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Implementasi PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Berbasiskan pendekatan Community Driven Development (CDD) Intisari CDD adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa (DOUM). Praktek CDD diarahkan untuk memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.

4 KOMPONEN DASAR PNPM MANDIRI PERDESAAN DANA BLM : SWAKELOLA OLEH MASYARAKAT PENDAMPINGANMASYARAKAT : PENDAMPINGAN MASYARAKAT : CAPACITY BUILDING PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL : PERENCANAAN PARTISIPATIF

5 5 IMPLEMENTASI CDD Implementasi CDD sangat disiplin dan ketat berdasarkan perikatan loan agreement; Alokasi danaTechnical Assistance; Kerja Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten dimonitor dan diawasi secara ketat melalui Jalur Fungsional; Jalur Fungsional membentuk hirarki kekuasaan (contoh: Posisi TL NMC menjadikan konsultan memiliki kekuasaan); Birokrasi pemerintah diorganisasikan melalui Jalur Struktural untuk memberi dukungan administrasi serta produk-produk hukum (legitimasi tindakan); Kedudukan komunitas (community) sangat longgar merentang dari desa ke wilayah antar desa

6 Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Pusat fungsionalstruktural Konsultan Manajemen Nasional Satker Pusat Konsultan Manajemen Provinsi Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kabupaten Kepala Desa Satker Prov Camat Satker Kab BKAD, UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, dll PjOK Fasilitator Desa TPK, TPU, TP, dll Kelompok2 masyarakat desa/dusun STRUKTUR ORGANISASI PELAKU sesuai PTO

7 PENGALAMAN YANG BAIK DARI PROYEK CDD Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa; Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain; Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

8 Pembangunan sektor ekonomi Pembangunan sektor lingkungan Pembangunan Pertanian Perbaikan sektor gizi sektor etc. Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa – Eksisting Pemerintahan Desa Kelompok Desa Sebagai OBYEK Pembangunan: Di tingkat makro Pembangunan bersifat proyek - > tidak berkesinambungan. Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan. Di Tingkat Mikro Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan Fragmentasi kelembagaan Fragmentasi perencanaan Fragmentasi keuangan Tumpang tindih kelompok sasaran Penguatan Sistem pemerintahan Desa Kelompok ? 8

9 9 AKAR MASALAH : BIAS SEKTORAL DALAM PEMIKIRAN TENTANG DESA 1.Masih adanya pola berpikir yang mengkotak-kotakan desa sebagai kategori sektoral (bias sektoral). 2.Bias sektoral ini menjadikan “Desa sebagai tata kelola komunitas” yang merupakan”bejana kuasa rakyat” diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang lepas dari sektor-sektor lainnya. 3.Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung menciptakan fragmentasi kepentingan. 4.Berhadapan dengan fakta Desa yang terfragmentasi, penerapan CDD justru dilakukan dengan ”mobilisasi partisipasi” dalam skala proyek-proyek. Pendekatan CDD pun diberlakukan sebagai sebuah ”sektor” tersendiri.

10 10 DAMPAK CDD BERSKALA PROYEK SENTRALISTIS 1.Dalam batas-batas ruang dan waktu proyek (eksklusivitas), terjadi signifikansi pengetahuan ttg CDD, kontrol supra desa atas pelaku, kontrol supradesa atas pendayagunaan dana BLM oleh masyarakat, serta legitimasi tindakan-tindakan pelaku program berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). 2.Ketika ruang dan waktu proyek yang eksklusif itu lenyap, anggota masyarakat yang sudah paham dan berpengalaman untuk melalukan praktik sosial CDD itu kembali hidup dalam situasi pra-CDD

11 PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI MEDIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

12 RELASI PEMBANGUNAN DESA DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. PEMBANGUNAN DESA Pembangunan Desa yang dikelola melalui Pendekatan CDD memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. WARGA DESA MENGORGANISASIKAN DIRI UNTUK MENGELOLA PEMBANGUNAN KOMUNITASNYA SECARA MANDIRI (STRUKTUR KEKUASAAAN EKONOMI) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERKUASAAN MASYARAKAT DESA UNTUK MAMPU MENGORGANISASIKAN DIRI DALAM RANGKA MENGELOLA PEMBANGUNAN KOMUNITASNYA SECARA MANDIRI (STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK)

13 Tata Kelola Desa dalam Penyelengaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembardayaan Masyarakat Devolusi Perencanaan dan Keuangan Desa Pengelolaan Asset Desa Jejaring horizontal dan vertikal Usaha (BUMDesa) 13

14

15 15 PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL - CDD STRUKTUR/SKEMATA CDD PELAKU-PELAKU CDD PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG CDD KONTROL SUMBERDAYA OLEH KOMUNITAS KONTROL PENGELOLA OLEH KOMUNITAS LEGITIMASI TINDAKAN BERBASIS HUKUM

16 16 LEGITIMASI CDD 1.BERBASIS PADA UNDANG-UNDANG NEGARA (KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN NEGARA) 2.UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH (Otonomi Daerah) 3.UNDANG-UNDANG DESA 4.STRATEGI : mengkonstruksikan SKEMATA/STRUKTUR CDD ke dalam Undang-Undang Desa

17 17 STRATEGI LEGITIMASI CDD 1.Mengkonstruksikan SKEMATA/STRUKTUR CDD ke dalam Rancangan Undang-Undang Desa 2.Komunitas didefinisikan sebagai Desa PTO (Teori-Nilai-Tindakan) UU DESA (Teori-Nilai-Tindakan)

18 18 DESENTRALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENSYARATKAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA LEGITIMASI OPTIMAL = UNDANG-UNDANG DESA

19 19 UNDANG-UNDANG DESA : MENJAMIN- MENGHADIRKAN KUASA KOLEKTIF DESA Undang-Undang Desa merupakan pendasaran legal untuk terjadinya Pembiasaan Praktik CDD. Sebab :

20 20 DEFINISI DESA Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Desa : Pasal 1 no. 1

21 21 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. UU Desa : Pasal 2

22 22 ASAS PENGATURAN DESA 1.rekognisi; 2.subsidiaritas; 3.keberagaman; 4.kebersamaan; 5.kegotongroyongan; 6.kekeluargaan; 7.musyawarah; 8.demokrasi; 9.partisipasi; 10.kesetaraan; dan 11.pemberdayaan. UU Desa : Pasal 3

23 Asas Rekognisi Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Rekognisi mencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya (cultural justice) serta pengakuan terhadap kemandirian desa. Yang strategis adalah rekognisi terhadap: Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisi dan institusi lokal.

24 Asas Subsidiaritas ”masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil alih oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi”. Franz Magnis-Suseno, 1987, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 307

25  Asas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal berskala Desa  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa berkewajiban memfasilitasi dan membantu desa untuk berdaya mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal berskala Desa  Konsekuensinya, segala urusan lokal yang Desa dan yang mampu dikelola sendiri oleh Desa, pelaksananya harus diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal berskala Desa yang mampu dikelola sendiri oleh Desa tidak boleh diambil alih dari Desa. 25 AZAS SUBSIDIARITAS DALAM PENGATURAN DESA

26 26 a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e.membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h.memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i.memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. UU Desa : Pasal 4 Tujuan Pengaturan Desa

27 27 KEDUDUKAN DESA Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. UU Desa : Pasal 5

28 KEDUDUKAN DESA

29 29 LEGITIMASI KEMANDIRIAN DESA BERDASARKAN UU DESA 1.Kewenangan Desa (Hak Asal-Usul, Kewenangan Desa Berskala Lokal) 2.Tata Kelola Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa) 3.Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa 4.Peraturan Desa 5.Keuangan dan Aset Desa 6.Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan 7.BUMDesa 8.Kerjasama Desa 9.Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas dan pendampingan desa Berdasarkan Azas, Kedudukan dan Kewenangan Desa yang tercantum dalam UU Desa, kebijakan strategis sebagai legitimasi kemandirian desa meliputi:

30 30 KEWENANGAN DESA  tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan. PP 72/2005 Pasal 7 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : UU Desa/2013 Pasal 18 d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Desa meliputi:  urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; b.kewenangan lokal berskala Desa; c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada desa.

31 31 KEWENANGAN DESA. d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul; b.kewenangan lokal berskala Desa; c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Self Governing Community Local Self Government

32 32 BERDASARKAN DEFINISI, KEDUDUKAN DAN KEWENANGANNYA DESA HARUS DIPAHAMI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI KUASA DALAM KOLEKTIVITASNYA UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR MASYARAKAT DESA

33 33 TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MENJADI VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT CDDVDD

34 Musyawarah Desa (psl. 54) Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl ) Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa RPJM-Desa dan RKP- Desa APB-Desa Peraturan Desa Kinerja Pemerintah Kerja Sama RPJM-Desa dan RKP- Desa APB-Desa Peraturan Desa Kinerja Pemerintah Kerja Sama RPJM-Desa Asset Desa Hal-hal Strategis RPJM-Desa Asset Desa Hal-hal Strategis Prinsip Tata Kelola Desa Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. Demokrasi perwakilan + permusyawaran. Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakatan /Adat 34

35 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Asas penyelengaraan Pemerintahan Desa meliputi: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.

36 PEMILIHAN KEPALA DESA Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

37 MUSYAWARAH DESA  penataan Desa;  perencanaan Desa;  kerja sama Desa;  rencana investasi yang masuk ke Desa;  pembentukan BUM Desa;  penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan  kejadian luar biasa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Hal yang bersifat strategis meliputi:

38 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat kembali menjadi anggota untuk 2 (dua) kali masa keanggotaan.

39 39 HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 Desa Berhak: a.mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; b.menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan c.mendapatkan sumber pendapatan. Desa Berkewajiban: a.melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c.mengembangkan kehidupan demokrasi; d.mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan e.memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

40 40 HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 Masyarakat Desa Berhak: a.meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c.menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; d.memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 1)Kepala Desa; 2)perangkat Desa; 3)anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 4)anggota lembaga kemasyarakatan Desa. e.mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

41 41 HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 Masyarakat Desa Berkewajiban a.membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; b.mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; c.mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; d.memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan e.berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

42 PERATURAN DESA Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama kepala Desa, dan peraturan kepala Desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. UU Desa : Pasal 69

43 PERATURAN DESA Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa diundangkan dalam berita Desa dan lembaran Desa oleh sekretaris Desa. Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari dua Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar- Desa. Peraturan bersama kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

44 UU Desa Pasal KEUANGAN DAN ASET DESA Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa bersumber antara lain dari:  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.  Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi dana paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

45 UU Desa Pasal KEUANGAN DAN ASET DESA Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa antara lain:  Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;  kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  hasil kerja sama Desa; dan  kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

46 Bab IX Pembangunan Desa Bab IX bagian ke-1 Pembangunan Skala Lokal Desa (Desa Membangun) Bab IX bagian ke-2 Pembangunan Kawasan Perdesaan (Membangun Desa) 46

47 UU Desa Pasal 78 PEMBANGUNAN DESA Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

48 UU Desa Pasal 79 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;  Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

49 Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

50 50 UU DESA MENGHADIRKAN : SATU DESA SATU PERENCANAAN SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN

51 DESA DALAM TATA KELOLA DAERAH OTONOM BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPR: KEPUTUSAN POLITIK DESA KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF JARING ASMARAREGULASI / PROYEK MUSRENBANGHEARING LEGISLASI RUANG PUBLIK BKAD

52 UU Desa Pasal 81 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

53 UU Desa Pasal 82 Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

54 UU Desa Pasal 83 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu kabupaten/kota. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:  penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;  pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;  pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan  pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

55 UU Desa Pasal 84 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak ketiga wajib. Pembahasan rancangan pembangunan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa. Pembangunan kawasan perdesaan yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa, Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

56 UU Desa Pasal 85 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Pembangunan kawasan perdesaan wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

57 Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Program/ Kegiaran Pemerintahan Desa Pemerintahan Kabupaten Tata ruang kawasan perdesaan Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah) Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar, irigasi, rumah potong hewan, jalan dll) Unit administrasi (kantor kecamatan) Sistem informasi terpadu Program/ Kegiatan Program /Kegiata n Program/ Kegiaran Pemerintahan Desa Musrenbang Kecamatan & PIK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Kerja Sama Musyawarah Antar Desa Kelembagaan (BKAD) Kegiatan Kerja Sama Musyawarah Antar Desa Kelembagaan (BKAD) Kegiatan 57

58 UU Desa Pasal 86 Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

59 UU Desa Pasal BADAN USAHA MILIK DESA Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:  pengembangan usaha; dan  Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

60 UU Desa Pasal 90 BADAN USAHA MILIK DESA Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:  memberikan hibah dan/atau akses permodalan;  melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan  memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

61 UU Desa Pasal KERJASAMA DESA Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar-Desa meliputi:  pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;  kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau  bidang keamanan dan ketertiban. Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar- Desa. Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala Desa.

62 UU Desa Pasal 92 KERJASAMA DESA Musyawarah antar-Desa membahas hal yang berkaitan dengan:  pembentukan lembaga antar-Desa;  pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;  perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;  pengalokasian pagu indikatif kewilayahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan kawasan perdesaan;  masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan  kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa. Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

63 UU Desa Pasal 93 Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kerja sama dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

64 UU Desa Pasal 94 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

65 UU Desa Pasal 95 LEMBAGA ADAT Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

66 UU Desa Pasal KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :  masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;  pranata pemerintahan adat;  harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau  perangkat norma hukum adat.

67 UU Desa Pasal KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang :  tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia; dan  substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

68 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:  menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;  meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan  mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat. Dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.

69 69 PENJELASAN UU DESA : Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

70 70 GAMBARAN MASA DEPAN DESA IDEAL : Adanya Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum di wilayah Kabupaten/Kota yang Pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Desa Dengan adanya UU Desa diharapkan ada Kepastian Hukum terkait Pengaturan Desa. Supra Desa akan berelasi dengan Desa berdasarkan UU Desa.

71 71 LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI IMPLEMENTASI UU DESA

72 ANTISIPASI IMPLEMENTASI UU DESA : IKATAN PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA Menambah ketrampilan diri untuk mampu mendampingi Desa dalam kerangka kerja VDD. Mereorientasi diri dari pekerja proyek yang taat menjalankan PTO menjadi community organizer yang secara kreatif memfasilitasi Desa tumbuh menjadi kesatuan masyarakat hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Mengubah sikap diri dari pekerja proyek yang berada dalam pusaran kekuasaan jalur fungsional menjadi Pemberdaya Masyarakat yang Mandiri dan Berpikir Kritis-Kontekstual Memanfaatkan waktu yang terbatas dalam skala kerja PNPM Mandiri Perdesaan untuk melakukan Pembaharuan Diri Perlu adanya Ujicoba Pendampingan Desa Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan UU Desa, anggota IPPMI perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

73 PEMBAHARUAN PENDAMPINGAN DARI CDD MENUJU VDD PROYEK CDD PTO VDD UU DESAStruktur Legitimasi STRUKTURISASI Struktur PolitikJalur FungsionalCommunity Organizer Struktur Ekonomi Kontrak Kerja Proyek Tahunan Kontrak Kerja Tahun Jamak Struktur Pengetahuan  PTO CDD  Heteronom- supervisi sentralistik  Pendampingan proyek pembangunan  UU Desa beserta aturan pelaksanaannya  Analisa Sosial (berpikir kritis dan mandiri)  Pendampingan komunitas

74 74 KONTRAK TAHUN JAMAK BAGI PENDAMPING DESA DIMUNGKINKAN DIKARENAKAN ADANYA KARENA UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DITETAPKAN PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2013

75 75 PENDAMPING DESA: FUNGSIONAL KEAHLIAN ATAU KETRAMPILAN

76 76 KESEJAHTERAAN PENDAMPING DESA

77 77 KONSEKUENSI PENDAMPING DESA SEBAGAI PPPK - ASN FASILITATOR TERSERTIFIKASI - BERASOSIASI

78 ANTISIPASI IMPLEMENTASI UU DESA : IKATAN PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Manajemen Keuangan dan Aset Desa Pengelolaan Kerjasama Antar Desa Pengelolaan BUMDesa – BUMADesa Manajemen Tata Kelola Desa yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial (Musyawarah Desa, BPD, Partisipasi Masyarakat, Lembaga-Lembaga Masyarakat Desa) Gerakan Swadaya Politik Rakyat untuk Pilkades Bersih, Murah, Jujur dan Adil serta Penyusunan Perdes dan Perda yang Partisipatif Pengembangan Sistem Informasi Desa Manajemen Pendampingan Desa Pilot Project Desentralisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan UU Desa, anggota IPPMI perlu mengadvokasi Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan UU Desa meliputi:

79 79 AKHIR KATA 1.Pendekatan CDD terbukti berhasil walaupun masih berskala proyek. 2.Praktik CDD belum menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan pembangunan desa. 3.Community Driven Development ditafsir sebagai Village Driven Development. Kerangka aksinya Gerakan Desa Membangun. 4.Gerakan Desa Membangun merupakan gerakan sosial politik yang harus melibatkan seluruh komponen bangsa yang berkepentingan atas desa. 5.Harus dihindarkan jebakan pola proyek-proyek CDD agar praktik-praktik CDD itu masuk dalam kerangka kedaulatan hukum negara. 6.UU Desa merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin adanya keberdayaan masyarakat. 7.Pendampingan masyarakat ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa.

80 TERIMA KASIH


Download ppt "YOGYAKARTA, 27 DESEMBER 2013. LANDASAN TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Implementasi PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Berbasiskan pendekatan Community Driven."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google