Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENATAAN DATA KEMENTERIAN AGAMA JAKARTA, 4 September 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENATAAN DATA KEMENTERIAN AGAMA JAKARTA, 4 September 2013."— Transcript presentasi:

1 PENATAAN DATA KEMENTERIAN AGAMA JAKARTA, 4 September 2013

2 ISU STRATEGIS PENGELOLAAN DATA Integrasi Data Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama memiliki data dan informasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kesiapan seluruh jajaran Kementerian Agama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi publik.

3 INTEGRASI DATA bertujuan untuk mengharmonisasikan data dari sejumlah sumber ke dalam bentuk yang koheren dapat menghasilkan jawaban terhadap permintaan yang tak dapat dijawab oleh sumber data jika dilakukan secara terpisah

4 KENDALA UMUM INTEGRASI DATA Heterogenitas data Perbedaan konsep pembangunan data: kelengkapan variabel, ketajaman variabel, penggunaan kode, keragaman platform. Otonomi sumber data Akses terhadap sumber data dibatasi oleh kewenangan, ruang lingkup, dan kebutuhan. Kualitas kinerja query Kualitas struktur data dan kualitas data merupakan kunci kualitas kinerja query.

5 KEBIJAKAN PINMAS TENTANG PENGELOLAAN DATA Memberikan keleluasaan kepada setiap Unit Kerja/Satuan Kerja untuk mengembangkan sistem informasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pinmas memberikan dukungan dan bimbingan secara teknis pembangunan sistem informasi dan aplikasi di lingkungan Kementerian Agama. Pinmas bertindak sebagai mediator integrasi data  pembangunan sistem informasi selaras dengan roadmap ICT Kementerian Agama.

6 Terbuka SEKARANG DULU TERTUTUP Bureaucratic secrecy Political secrecy Dikecua- likan (Pasal 17) Genuine secrecy Uji konsekuensi dan uji kepentingan publik UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik Asas (Pasal 2) (1)Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (4)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang­Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Diijinkan Maximum Acces Limited Exemption (MALE) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

7 Hak: Memperoleh informasi: Melihat & mengetahui informasi; Menghadiri pertemuan badan publik yang sifatnya terbuka; Mendapat salinan informasi; Menyebarluaskan informasi. Mengajukan permintaan informasi. Mengajukan gugatan ke pengadilan jika memperoleh hambatan dalam memperoleh informasi. Kewajiban: Menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang­-Undang ini. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang­Undang ini. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

8 Kewajiban: 1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan/mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya; 2. Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 3. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik; 4. Menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang akan membantu pelaksanaan tugas PPID. 5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 6. Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pelayanan informasi publik; 7. Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h dan Pasal 12). Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

9 1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Alasan substansi Alasan Prosedur 2. Mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip: Uji Konsekuensi (consequential harm test), Tidak permanen (non-permanence). HAK BADAN PUBLIK

10 Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 ), karena memiliki konsekuensi sbb: a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). i. Memorandum atau surat­surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j.Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang­Undang. Informasi di Lingkungan Badan Publik Uji Konsekuensi y t Informasi Dikeculaika n Informasi Terbuka Status Klasifikasi informasi publik berdasarkan status dan prosedur penyediaan Prosedur (Berdasarkan permintaan) (Proaktif: tidak berdasarkan permintaan) ! INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

11 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DRAFT) No.Informasi dikecualikan 1Draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2Perhitungan RAPBN Kementerian Agama sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPR-RI; 3Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 4Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran 5Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan 6Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 7Dokumen penggunaan, pemanfaaan, pemindahtangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan. 8Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN 9Rekening koran bendaharawan BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN

12 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DRAFT) No.Informasi dikecualikan 1Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2Rekam Medis PNS 3SK Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional 4Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai BIDANG KEPEGAWAIAN

13 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DRAFT) No.Informasi dikecualikan 1Laporan hasil pemeriksaan audit maupun khusus 2Laporan pengaduan masyarakat individu/masyarakat 3MOU dengan BPKP tentang Audit bersama dan program lainya 4Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Laporan Hasil Audit BPKP 5Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen, BPK dan BPKP BIDANG PENGAWASAN

14 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DRAFT) No.Informasi dikecualikan 1Konfigurasi data center 2Konfigurasi dan lokasi server 3Internet Protocol / IP address private 4Bandwidth management 5Kode akses elektronik 6Struktur Database 7Source Code 8Desain laporan dalam aplikasi 9Dokumentasi Aplikasi dan Sistem BIDANG TEKNOLOGI KONUNIKASI DAN INFORMASI

15 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DRAFT) No.Informasi dikecualikan 1Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian Nasional (UN) serta kunci jawabannya. 2Nilai Raport Siswa dan UN 3Rekam Bimbingan dan Penyuluhan Siswa 4Proses Evaluasi hasil pembelajaran 5Proses Evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar 6Supervisi guru BIDANG PENDIDIKAN

16 1.Pinmas bertindak sebagai PPID tingkat Kementerian; 2.Membentuk PPID tingkat satker; 3.PPID dibantu oleh pejabat fungsional; 4.Mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. 5.Menyiapkan data, informasi, dan dokumentasi di bawah kewenangannya. 6.Menyiapkan daftar informasi yang dikecualikan. RENCANA AKSI IMPLEMENTASI UU N O. 14 TAHUN 2008

17 BENTUK DUKUNGAN PINMAS TERHADAP PENGEMBANGAN ICT Penyediaan Portal Kementerian Agama Penyediaan jaringan internet dan domain kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama Penyediaan fasilitas dinas bagi seluruh satuan kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama Penyediaan konsultasi dan bimbingan teknis pengembangan ICT Penyediaan aplikasi pelayanan tata kelola kepemerintahan.

18 TERIMA KASIH


Download ppt "PENATAAN DATA KEMENTERIAN AGAMA JAKARTA, 4 September 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google