Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Rapat Koordinasi Program Pembinaan Tingkat Nasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Rapat Koordinasi Program Pembinaan Tingkat Nasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012."— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Rapat Koordinasi Program Pembinaan Tingkat Nasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

2 TEMA RAKOR “Melalui koordinasi kita tingkatkan layanan pendidikan khusus dan layanan khusus yang merata dan bermutu…”

3 DASAR HUKUM

4 1. UUD 45 (amademen) Pasal 31 ayat (1) dan ayat 2 tentang hak pendidikan bagi warga negara 2.UU No. 20 th 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang kesamaan hak pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan maupun kondisi geografis 3 DASAR HUKUM

5 Pasal 32 ayat (1) dan (2), tentang pendidikan khusus dan layanan khusus 3.UU No. 23 th 2002 tentang perlindungan anak Pasal 51, tentang kesamaan kesempatan dan aksesibilitas pendidikan bagi anak cacat fisik dan/atau mental Pasal 52, tentang kesamaan kesempatan dan aksesibilitas pendidikan bagi anak yang memiliki keunggulan Pasal 53, tanggungjawab pemerintah dalam membiayai pendidikan pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang berada di daerah terpencil. 4.UU No. 4 th 1997 tentang penyandang cacat 3 DASAR HUKUM

6 5.Permendiknas No 34 th 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 6.Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. 7.Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/ Januari 2003 perihal Pendidikan inklusi : menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang- kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK. 3 DASAR HUKUM

7 8PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 3 DASAR HUKUM

8 IKK DAN IKU DIREKTORAT PEMBINAAN PK LK DIKDAS

9 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS KODE PROGRAM/ KEGIATAN IKU/IKK KONDISI AWAL (2009) TARGET PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SDLB/SMPLB IKK 1.4.1PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG MEMILIKI MINIMAL SATU SDLB 70.0%73.5%77.2%81.1%85.1%89.4% IKK 1.4.2PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG MEMILIKI MINIMAL SATU SMPLB 70.0%73.5%77.2%81.1%85.1%89.4% IKK 1.4.3PERSENTASE SD YANG MENYELENGGARAKAN SD INKLUSIF 0.45%0.54%0.65%0.78%0.94%1.13% IKK 1.4.4PERSENTASE SMP YANG MENYELENGGARAKAN SMP INKLUSIF 0.47%0.56%0.67%0.80%0.97%1.16% IKK 1.4.5PERSENTASE SDLB BERAKREDITASI57.4%63.1%69.4%76.3%84.0%92.4% IKK 1.4.6PERSENTASE SMPLB BERAKREDITASI57.4%63.1%69.4%76.3%84.0%92.4% IKK 1.4.7PERSENTASE DAERAH PERBATASAN, TERPENCIL, DAN PULAU TERLUAR MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL 31.4%34.6%38.0%41.8%46.0%50.6% IKK 1.4.8PERSENTASE ANAK AKIBAT BENCANA SOSIAL YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 0.06% 0.07%0.08% 0.09% IKK 1.4.9NILAI TOTAL TERTIMBANG MEDALI DARI KOMPETISI NASIONAL/INTERNASIONAL SLB

10 INFORMASI DAN DATA

11 DATA SLB (TERMASUK SDLB DAN SMPLB) NoPROVINSI JUMLAH SEKOLAH SLB SATU ATAP (MELAYANI JENJANG SD DAN SMP) SDLBSMPLB TOTAL JUMLAH UNIT (LEMBAGA) SEKOLAH 1JAKARTA JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR N. ACEH DARUSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG BENGKULU103013

12 DATA SLB (TERMASUK SDLB DAN SMPLB) NoPROVINSI JUMLAH SEKOLAH SLB SATU ATAP (MELAYANI JENJANG SD DAN SMP) SDLBSMPLB TOTAL JUMLAH UNIT (LEMBAGA) SEKOLAH 16LAMPUNG KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT

13 DATA SISWA SDLB PERJENIS KEBUTUHAN KHUSUS NOPROVINSI Sekolah Dasar ( SD ) Per Kelas Berdasarkan Jenis Kebutuhan Khusus /Kecacatan TOTAL SISWA SD ABCCIDD1EFGH 1Jawa Timur3252,3753,7142, ,342 2Jawa Barat3092,0952,9522, ,623 3Jawa Tengah3241,5912,8921, ,869 4Sumatera Barat , ,035 5DKI Jakarta649111, ,528 6DI Yogyakarta ,632 7Banten ,047 8Sulawesi Selatan ,834 9Sumatera Utara ,749 10Nusa Tenggara Barat ,653 11Riau ,457 12Nusa Tenggara Timur ,410 13Kalimantan Selatan ,313 14Bali ,011 15Kalimantan Timur

14 DATA SISWA SDLB PERJENIS KEBUTUHAN KHUSUS NOPROVINSI Sekolah Dasar ( SD ) Per Kelas Berdasarkan Jenis Kebutuhan Khusus /Kecacatan TOTAL SISWA SD ABCCIDD1EFGH 16Sulawesi Tenggara Sumatera Selatan Jambi Lampung Kalimantan Barat Maluku Utara Sulawesi Tengah Bengkulu Kep. Riau Gorontalo Maluku Sulawesi Barat Sulawesi Utara Nanggroe Aceh Darussalam Papua Kalimantan Tengah Kep. Bangka Belitung Papua Barat GRAND TOTAL : 2,31513,27724,30611,5811, , ,028 Ket : A : Tunanetra B : Tunarungu C : Tunagrahita C1 : Tunagrahita D : Tunadaksa E : Tunalaras F : Autis G : Tunaganda H : Kesulitan Belajar

15 DATA SISWA SMPLB PERJENIS KEBUTUHAN KHUSUS NoPROVINSI Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Per Kelas Berdasarkan Jenis Kebutuhan Khusus /Kecacatan TOTAL SISWA SMP ABCCIDD1EFGH 1Jawa Barat ,517 2Jawa Timur ,202 3Jawa Tengah ,884 4DKI Jakarta ,146 5DI Yogyakarta Banten Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Kalimantan Timur Maluku Utara Sulawesi Selatan Lampung Kalimantan Selatan Riau

16 DATA SISWA SMPLB PERJENIS KEBUTUHAN KHUSUS NoPROVINSI Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Per Kelas Berdasarkan Jenis Kebutuhan Khusus /Kecacatan TOTAL SISWA SMP ABCCIDD1EFGH 17Sumatera Selatan Jambi Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Sulawesi Tengah Kalimantan Barat N. Aceh Darussalam Gorontalo Bengkulu Papua Kalimantan Tengah Maluku Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Sulawesi Barat Sulawesi Utara Papua Barat GRAND TOTAL :7613,74824,3062, ,104 Ket : A : Tunanetra B : Tunarungu C : Tunagrahita C1 : Tunagrahita D : Tunadaksa E : Tunalaras F : Autis G : Tunaganda H : Kesulitan Belajar

17 REKAPITULASI JUMLAH SISWA SDLB PER KELAS/JENIS KEBUTUHAN KHUSUS NOJENIS KEBUTUHAN KHUSUS Sekolah Dasar ( SD ) Per Kelas TOTAL SISWA SD IIIIIIIVVVI 1Tunagrahita ( C )5,3874,5824,2733,8763,4582,73024,306 2Tunarungu ( B )3,0732,5212,4792,1551,7281,32113,277 3 Tunagrahita Sedang ( C1 ) 2,7852,2192,2151,7741,4361,15211,581 4Authis ( F )1, ,920 5Tunanetra ( A ) ,315 6Tunadaksa ( D ) ,848 7Kesulitan Belajar ( H ) Tunadaksa Sedang ( D1 ) Tuna Laras ( E ) Tuna Ganda ( G ) GRAND TOTAL :14,23811,24710,5859,1197,7746,06559,028

18

19 REKAPITULASI JUMLAH SISWA SMPLB PER KELAS/JENIS KEBUTUHAN KHUSUS NOPROVINSI Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Per Kelas TOTAL SISWA SMP IIIIII 1 Tunagrahita ( C )2,3782,0001,476 5,854 2 Tunarungu ( B )1,4541,1911,1033,748 3 Tunagrahita Sedang ( C1 )1, ,554 4 Tunanetra ( A ) Tunadaksa ( D ) Tuna Laras ( E ) Authis ( F ) Tuna Ganda ( G ) Tunadaksa Sedang ( D1 ) Kesulitan Belajar ( H ) GRAND TOTAL :5,6444,7153,74514,104

20

21 DATA PROPINSI YANG BELUM MEMILIKI SLB NEGERI TAHUN 2012 NOPROVINSI JUMLAH KAB/KOTA SELURUH INDONESIA BELUM MEMILIKI SLB 1DKI Jakarta61 2Jawa Barat267 3Jawa Tengah366 4DI Yogyakarta5- 5Jawa Timur387 6Nanggro Aceh Darussalam2411 7Sumatera Utara3711 8Sumatera Barat234 9Riau14- 10Jambi111 Sumatera Selatan184 12Lampung146 13Kalimantan Barat144 Kalimantan Tengah142 15Kalimantan Selatan13- 16Kalimantan Timur165

22 NOPROVINSI JUMLAH KAB/KOTA SELURUH INDONESIA BELUM MEMILIKI SLB 17Sulawesi Utara Sulawesi Tengah11- 19Sulawesi Selatan246 20Sulawesi Tenggara135 21Bali10- 22Nusa Tenggara Barat101 23Nusa Tenggara Timur238 24Maluku128 25Papua Bengkulu10- 27Banten84 28Gorontalo8- 29Bangka Belitung8- 30Maluku Utara113 31Kepualauan Riau94 32Papua Barat119 33Sulawesi Barat6- JUMLAH DATA PROPINSI YANG BELUM MEMILIKI SLB NEGERI TAHUN 2012

23 KEBIJAKAN PROGRAM/OUTPUT/ KOMPONEN KEGIATAN

24 REHABILITASI RUANG PEMBELAJARAN DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51 – UU No. 4 Tahun 1997 – Permendikna No. 70 Tahun 2009 – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Rehabilitasi ruang pembelajaran merupakan program Prioritas Nasional yang menjadi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan diketahui masih terdapat Ruang Belajar yang memerlukan rehabilitasi. Dalam rangka penyediaan ruang belajar yang memadai dan aksesable bagi anak berkebutuhan khusus, Direktorat Pembinaan PK LK Dikdas pada tahun 2012 ini telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk program rehabilitasi ruang sebanyak Ruang. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.45 Persentase SDLB Berakreditasi – IKK 1.46 Persentase SMPLB Berakreditasi

25 BEASISWA/BANTUAN BELAJAR ABK DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51 – UU No. 4 Tahun 1997 – Permendikna No. 70 Tahun 2009 – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Berdasarkan data Dit PPK LK Dikdas Tahun 2010, dari sejumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), diprediksikan sekitar 21,42 % nya merupakan anak berkebutuhan khusus dalam rentang usia 5-18 Tahun ( Anak). Dari Jumlah tersebut, ABK yang telah mendapatkan layanan pendidikan formal (SDLB/SD Inklusif, SMPLB/SMP Inklusif) hanya berjumlah anak (25,92%), artinya masih ada sekitar anak (74,08%) yang belum mendapatkan pendidikan formal. IKU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKU bersama terkait peningkatan APK/APM

26 UNIT SEKOLAH BARU (USB) DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51 – UU No. 4 Tahun 1997 – Permendikna No. 70 Tahun 2009 – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Berdasarkan hasil verifikasi, saat ini diperkirakan masih terdapat 131 Kab/Kota yang belum meiliki SLB Negeri. Berkenaan dengan pemuhan kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang aksesable, layak dan memadai maka dipandang perlu untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan USB. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.41 Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal satu SDLB – IKK 1.42 Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal satu SMPLB

27 RUANG PENUNJANG LAINNYA (RPL/UGB/TERMASUK PERPUSTAKAAN) DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51 – UU No. 4 Tahun 1997 – Permendikna No. 70 Tahun 2009 – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Pada umumnya sarana dan prasarana pembelajaran SLB masih relatif belum memenuhi standar pelayanan minimal (terutama dalam hal ini terkait penyediaan perpustakaan yang aksesable bagi ABK). Hal ini berbeda dengan sekolah reguler yang memiliki standar sarana dan prasarana yang relatif lebih memadai karena didukung dari banyak sumber. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.45 Persentase SDLB Berakreditasi – IKK 1.46 Persentase SMPLB Berakreditasi

28 MEUBILER DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51 – UU No. 4 Tahun 1997 – Permendikna No. 70 Tahun 2009 – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Digunakan untuk melengkapi kebutuhan mebiler atau sarana dan prasarana yang aksesable bagi anak berkebutuhan khusus. Saat ini masih ditemukan banyak SLB maupun Sekolah Inklusif yang belum memiliki sarana dan prasarana yang aksesable bagi anak berkebutuhan khusus. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.45 Persentase SDLB Berakreditasi – IKK 1.46 Persentase SMPLB Berakreditasi

29 PENGEMBANGAN PUSAT LAYANAN AUTIS DAN KEBERBAKATAN DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51, Pasal 52 – Permendikna No. 70 Tahun 2009, Permendiknas No. 34 Tahun 2006 – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Pembangunan pusat layanan autis ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana/prasarana dan layanan pendidikan bagi anak penyandang autis terutama untuk mereka dari kalangan keluarga kurang mampu. – Pembangunan pusat keberbakatan ini bertujuan untuk menjadi media yang dapat memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya baik di bidang akademik maupun non akademik IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.45 Persentase SDLB Berakreditasi – IKK 1.46 Persentase SMPLB Berakreditasi – IKK 1.49 Nilai Total Tertimbang Medari Dari Kompetisi Nasional/Internasional SLB

30 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEBERBAKATAN SISWA CI BI DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51, Pasal 52 – UU No. 4 Tahun 1997 – Permendikna No. 70 Tahun 2009, Permendiknas No. 34 Tahun 2006 – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Perlunya memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada termasuk dalam hal ini terkait pengembangan kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh siswa. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.45 Persentase SDLB Berakreditasi – IKK 1.46 Persentase SMPLB Berakreditasi – IKK 1.49 Nilai Total Tertimbang Medari Dari Kompetisi Nasional/Internasional SLB

31 PERPUSTAKAAN DAN SARANA PENDUKUNG DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51 – UU No. 4 Tahun 1997 – Permendikna No. 70 Tahun 2009, – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Pada umumnya sarana dan prasarana pembelajaran SLB masih relatif belum memenuhi standar pelayanan minimal (terutama dalam hal ini terkait penyediaan perpustakaan yang aksesable bagi ABK). Hal ini berbeda dengan sekolah reguler yang memiliki standar sarana dan prasarana yang relatif lebih memadai karena didukung dari banyak sumber. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.45 Persentase SDLB Berakreditasi – IKK 1.46 Persentase SMPLB Berakreditasi

32 PENANGANAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI DAERAH TERMARGINALKAN, BENCANA ALAM/SOSIAL DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 53 – Permendikna No. 70 Tahun 2009, – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Pemerintah menjamin kesamaan hak pendidikan bagi anak dalam kondisi apapun termasuk dalam hal terjadi bencana alam atau kerusukan, diperlukan jaminan layanan pendidikan bagi anak-anak tersebut. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.47 Persentase daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar yang mendapatkan pendidikan dasar formal – IKK 1.48 Persentase anak korban bencana sosial yang mendapatkan pendidikan layanan khusus

33 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INKLUSIF DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51 – Permendikna No. 70 Tahun 2009, – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 – Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/ Januari 2003 Perihal pendidikan inklusif Rasionalisasi : – Pemerintah menjamin kesamaan hak pendidikan bagi anak dalam kondisi apapun termasuk. Konsep pendidikan inklusif (mengintegrasikan proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler) oleh sebagia ahli dipandang cukup efektif dalam hal membiasakan anak berkebutuhan khusus untuk membaur dengan masyarakat. Serta meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.43 Persentase SD yang menyelenggarakan sekolah inklusif – IKK 1.44 Persentase SMP yang menyelenggarakan sekolah inklusif

34 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DASAR HUKUM : – UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1,2, 3 dan 4, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. – UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 51 – UU No. 4 Tahun 1997 – Permendikna No. 70 Tahun 2009 – Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Rasionalisasi : – Anak berkebutuhan khusus perlu dibekali oleh keterampilan khusus yang memadai untuk menjadikan bekal hidup mereka dikemudian hari. Layanan pendidikan keterampilan khusus yang sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus sangatlah diperlukan. IKK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – IKK 1.45 Persentase SDLB Berakreditasi – IKK 1.46 Persentase SMPLB Berakreditasi

35 KEGIATAN DAN ANGGARAN PK LK

36 ANGGARAN DIREKTORAT PPL LK DIKDAS (PUSAT +DEKON) No Kebijakan Kegiatan Anggaran (X 1000) (APBN + APBNP) 2012 ANGGARAN DIT. PPK LK DIKDAS PENDIDIKAN KECACATAN ,14%75,17%86,04% 2 PENDIDIKAN INKLUSI ,36%11,13%6,54% 3 PENDIDIKAN (CI BI) CERDAS ISTIMEWA & BAKAT ISTIMEWA/KEBERBAKATAN/GIFTED TALENTED (e.g. Aksel) ,10%7,01%3,65% 4 PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS ,73%3,33%0,18% 5 Pemeliharaan, operasional kantor dan lain-lain ,48%3,37%3,59%

37 Persandingan Kegiatan dan Anggaran KODE URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/LOK ASI/SUBOUTPUT/KOMPONEN SASARAN ANGGARANSASARANANGGARANSASARAN ANGGARANSASARAN ANGGARAN Program Pendidikan Dasar 223,152, ,240, ,341, ,162, Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 223,152, ,240, ,341, ,162, Dokumen Perencanaan 64 Dok 12,520,9074Dok 21,381,963 4Dok 23,584,989 8 Dok 6,844, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 33 Dok 5,807,9671Dok 1,959,458 1Dok 4,393,431 2 Dok 769, Laporan Kinerja Dok 1 549,1881Dok 1,869,478 2 Dok 1,968, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus 47 Sek 2,350,00017Sek 7,946,686 20Lbg 795, Lbg 1,989, Pusat Pengembangan Layanan PK dan PLK Lbg 7 31,292,440 21Lks 63,686, Lks 159,216,540 -Pusat Autis Unit 5 26,182,440 5Unit 26,827,335 5 Unit 28,168,702 -Pusat Keberbakatan Unit 2 5,110,000 1unit 3,400,000 2 unit 7,400,000 -Sekolah (Sentra PK dan PLK) -15Sek 33,459, Sek 95,916,606

38 Persandingan Kegiatan dan Anggaran KODE URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/LOKASI/SUB OUTPUT/KOMPONEN SASARAN ANGGARANSASARANANGGARANSASARAN ANGGARANSASARAN ANGGARAN Dokumen Informasi dan Publikasi 3 Dok 7,101,1064Dok 10,192,709 4Dok 10,360,350 4 Dok 8,212, Kemitraan Sekolah/Lembaga/PT 235 Lbg 7,251,66226Lbg 1,960,731 22Lbg 3,528, Lbg 6,416, Dokumen Pedoman Pengembangan Pembelajaran 2 Dok 4,165,55211Dok 5,044,286 7Dok 9,428, Dok 13,468, Sekolah Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa Sek 13Sek 10,611,842 33Sek 3,760, Sek 19,092, Sekolah Menyelenggarakan Program E Learning 56 Sek 2,100,000172Sek 34,560, Seek 13,564, Seek 22,990, Sekolah Dapat Menerapkan KTSP Sek 33Sek 353,436 33Sek 729, Sek 1,061, Siswa Bersertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus 1,245 Swa 9,854,009810Swa 3,153, Swa 3,153, Swa 4,559, Dokumen Pedoman Pengembangan Sarana dan Prasarana 2 Dok 5,272,1072Dok 7,517,092 2Dok 4,173,288 2 Dok 4,673, Sekolah Yang Direhabilitasi 224 Sek 11,947,500537Sek 28,854, Sek 117,638, Sek 5,572, Unit Sekolah Baru (USB) 2 Unit 2,400,0008Unit 10,201,679 5Unit 10,215, Unit 122,588, Ruang Kelas Baru (RKB) 63 Rg 4,500,00071Rg 23,684,992 5Rg 450, Rg 2,250, Ruang Keterampilan 17 Rg 1,700,00057Rg 3,744,992 -Rg Sekolah Memenuhi SPM-Sarana Prasarana 93 Sek 5,125,95723Sek 22,612,290 -Sek - - -

39 KODE URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/LOKASI/SUBOUT PUT/KOMPONEN SASARAN ANGGARANSASARANANGGARANSASARAN ANGGARANSASARAN ANGGARAN Sekolah Memenuhi SPM-Sarana Prasarana 93Sek 5,125,95723Sek 22,612,290 -Sek Alat Pendidikan/Bantu 300Sek 11,610,250315Sek 35,573,000 -Sek Perpustakaan 20Sek 600,000115Sek 44,030,000 3Sek 629,640 50Sek 6,296, Asrama Siswa 2Pkt 604,992 -Pkt Unit Gedung Baru (UGB)/Ruang Penunjang Lainnya (RPL) 350Unit 33,454,992 3Unit 570,000 3Unit 1,093, Dokumen Pedoman Pengembangan Kelembagaan dan Peserta Didik 2Dok 4,250,0002Dok 5,488,103 2Dok 3,654,833 2Dok 4,338, OSN Untuk Anak Berkebutuhan Khusus 1Keg 4,500,00030Mdl 5,882,759 48Mdl 7,640,484 48Mdl 7,850, Kompetisi Internasional Siswa Berbakat -10Mdl 3,100,000 10Mdl 3,500, O2SN Untuk Anak Berkebutuhan Khusus 1Keg 4,350,00030Mdl 5,861,320 40Mdl 6,361,540 40Mdl 6,500, FLS2N Untuk Anak Berkebutuhan Khusus 35Keg 13,108,69196Mdl 20,379,357 40Mdl 16,409,118 40Mdl 16,409, Lomba Siswa CI BI 18Mdl 3,300,00018Mdl 3,770, Lomba Siswa Sekolah Inklusif 18Mdl 3,200,00018Mdl 3,809,375 18Mdl 2,958,150 18Mdl 3,500, Sekolah Penerima Bantuan Operasional PK-PLK (Ops SLB, Sek Ink, Sek CI BI) 100,402 Swa/ Sek 86,823, Swa/ Sek 105,447, Swa/ Sek 124,707, ,250 Swa/Sek 135,000, Layanan Perkantoran 12Bln 9,312,91212Bln 21,895,213 12Bln 15,933,710 12Bln 17,500,000 Persandingan Kegiatan dan Anggaran

40 TERIMA KASIH


Download ppt "PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Rapat Koordinasi Program Pembinaan Tingkat Nasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google