Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OTONOMI DAERAH TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO OTONOMI DAERAH Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah 1 Definisi Otonomi Daerah 2 Karakteristik Dasar Desentralisasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OTONOMI DAERAH TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO OTONOMI DAERAH Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah 1 Definisi Otonomi Daerah 2 Karakteristik Dasar Desentralisasi."— Transcript presentasi:

1

2 OTONOMI DAERAH TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO

3 OTONOMI DAERAH Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah 1 Definisi Otonomi Daerah 2 Karakteristik Dasar Desentralisasi 3 Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi 4 Alasan Dianutnya Desentralisasi 5 Permasalahan Pokok Otonomi Daerah Permasalahan Pokok Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

4 Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah  Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang saat ini berubah menjadi UU no 32 tahun 2004 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.  Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah. 3

5 Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah  Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mayarakat.  Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata By Ernah Tangim.SP,MSi

6 Definisi : adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan daerah otonom daerah otonom OTONOMI DAERAH Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.masyarakattradisimasyarakattradisi

7 OTONOMI Daerah MISI OTONOMI DAERAH “ Misi Otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan dan UU No. 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat” (Penjelasan PP 105 Tahun 2000)

8 Karakteristik Dasar Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya Desentralisasi Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh Pemerintah daerah menpunyai batas-batas geografis yang Jelas dan diakui secara hukum dimana mereka menggunakan Kekuasaan & menjalankan fungsi-fungsi publik Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah

9 Rationalisasi Kebijakan Desentralisasi 1 Memungkinkan penyusun an rencana serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen 2 Mampu memotong prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di pusat. 3 Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif.

10 Rationalisasi Kebijakan Desentralisasi 4 Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi memungkinkan terwakil inya bermacam- macam kelompok kepentingan, seperti politik, agama, dan etnis. 5 Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis, serta dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara). 6 Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat pusat dari tugas-tugas rutin, di mana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.

11 Alasan Dianutnya Desentralisasi Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi Dilihat dari sudut politik Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan Dari sudut kultural Desentralisasi Dilihat dari berbagai sudut pandang

12 Permasalahan pokok 7 Elemen pokok pembentuk pemerintah daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kewenangan Daerah Kelembagaan Kepegawaian Keuangan Manajemen Pelayanan Publik Pengawasan

13 Kewenangan Daerah Permasalahan Friksi Antara Kabupaten & Kota itu sendiri FriksiAntara Pusat & Dearah Pusat & Dearah FriksiAntara Daerah Provinsi dgn Kabupaten/kota Kabupaten/kota

14 Kelembagan Daerah Permasalahan Dengan adanya batas maksimum dalam penetapan jumlah dinas, akan terjadi pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV yang akan berpotensi mengganggu iklim politik daerah.

15 Kepegawaian Daerah

16 Keuangan Daerah

17 Perwakilan Rakyat Daerah

18 Manajemen Pelayanan Publik Permasalahan Tidak jelasnya standard pelayanan Rendahnya akuntabilitas pelayanan Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan daerah Semakin rendahnya kualitas pelayanan Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan pelayanan

19 Pengawasan Permasalahan Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah

20 Solusi & Saran Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenangan Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenangan Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale, akuntabilitas dan externalitas Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale, akuntabilitas dan externalitas Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda Memilihkelembagaan publik dalam pembentukan unit-unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta ( public private partnership ) Memilihkelembagaan publik dalam pembentukan unit-unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta ( public private partnership ) Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan Pejabat Politik Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan Pejabat Politik Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah

21 Solusi & Saran Peningkatan hubungan DPRD dengan masyarakat Peningkatan hubungan DPRD dengan masyarakat Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif Penegakan hukum yang tegas Penegakan hukum yang tegas Perlunya sosialisasi peraturan perundangan Perlunya sosialisasi peraturan perundangan

22 Desentralisasi FISKAL Kewenangan penuh bagi daerah dalam penggunaan bantuan pusat (Block Grant) dan pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan PP 105 Th 2000 : Semangat Demokrasi, Desentralisasi, Tranparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya DESENTRALISASIFISKAL Keleluasaan menentukan Pajak dan Restribusi Daerah semakin besar 1.Pertumbuhan ekonomi daerah. 2.Tingkat penggaguran & upah. 3.Penyelenggaraan pendidikan. 4.Kemiskinan dan masalah sosial lainnya. 5.Pendapatan asli daerah

23 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

24 DESENTRALISASI FISKAL : REFORMASI KEUANGAN DAERAH Discretion Reform Reform Budget Reform Deficit Spending Reform Strategic Cost Reform Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni : di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni :

25 Lanjutan Reformasi ini Reformasi inimenyangkut pemberian keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah DPRD DPRD diberikan kewenangan diberikan kewenangan menentukan anggaran untuk lembaga l untuk lembaga legislatif Perubahan Proses Penyusunan Anggaran Perubahan Struktur Anggaran Perubahan Struktur Anggaran Sampai dengan Orde Baru Pemerintah Tidak Pernah menyatakan terjadi Deficit” Alasannya menganut g anggaran berimban g yang dinamis “ PendapatanPinjaman yang diterima dicatat sebagai “ Pendapatan Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost) Contohnya :Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang Akan datang

26 Perubahan Struktur Anggaran 2 Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran yang incrementalism 1 Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi dimaksud untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas Segi Positif Perubahan Struktur Segi Positif Perubahan Struktur Anggaran Anggaran BILAMANA TERJADI SURFLUS / DEFISIT AKAN TERLIHAT JELAS. BILAMANA TERJADI SURFLUS / DEFISIT AKAN TERLIHAT JELAS. MEMUDAHKAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH. MEMUDAHKAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH. MEMUDAHKAN DALAM MELAKUKAN ANALISIS, EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN MEMUDAHKAN DALAM MELAKUKAN ANALISIS, EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN (BUDGETARY CONTROL). (BUDGETARY CONTROL). MEMUNGKINKAN PEMBENTUKAN CADANGAN MELALUI TRANFER. MEMUNGKINKAN PEMBENTUKAN CADANGAN MELALUI TRANFER.

27 DAMPAK DESENTRALISASI Sumber : World Bank, 2009 PERTUMBUHAN EKONOMI DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN

28 DAMPAK DESENTRALISASI Sumber : BPS DISTRIBUSI PENDAPATAN

29 DAMPAK DESENTRALISASI Provinsi Pertumbuhan Per Tahun KOTADESAKOTADESAKOTADESA Kepulauan Sumatera ,61%1,78% Java and DKI Jakarta ,97%-1,13% Kepulauan Bali and NTT ,19%-0,92% Kepulauan Kalimantan ,12%2,03% Kepulauan Sulawesi ,09%2,06% INDONESIA ,20%-0,87% PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA DAN DESA Sumber : BPS dan estimasi penduduk desa dan kota

30 TUGAS KELOMPOK MINGGU DEPAN  Kebijakan Fiskal apakah yang dapat diperankan oleh pemerintah daerah setelah adanya Kebijakan Otonomi Daerah dalam meningkatkan pendapatan petani di daerahnya  Gambarkan sisi positif dan negatif dari diterapkannya Kebijakan Otonomi daerah bagi Sektor Pertanian  Carilah contoh kesuksesan (Success Story) penerapan otonomi daerah yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengambil ilustrasi perkembangan pembangunan atau penerapan kebijakan di salah satu daerah di Indonesia  Gunakan data, grafik, dan diagram untuk mengembangkan argumentasi dalam makalah tugas dan presentasi kelompok.

31 TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO


Download ppt "OTONOMI DAERAH TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO OTONOMI DAERAH Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah 1 Definisi Otonomi Daerah 2 Karakteristik Dasar Desentralisasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google