TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO

Presentasi berjudul: "TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO"— Transcript presentasi:

1 TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO
OTONOMI DAERAH TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO

2 Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah Definisi Otonomi Daerah
1 Definisi Otonomi Daerah 2 Karakteristik Dasar Desentralisasi 3 Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi 4 Alasan Dianutnya Desentralisasi 5 Permasalahan Pokok Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

3 Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah
Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang saat ini berubah menjadi UU no 32 tahun 2004 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah.

4 Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah
Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mayarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata By Ernah Tangim.SP,MSi

5 Definisi : OTONOMI DAERAH
Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

6 OTONOMI Daerah MISI OTONOMI DAERAH
“ Misi Otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat” (Penjelasan PP 105 Tahun 2000) MISI OTONOMI DAERAH

7 Karakteristik Dasar Desentralisasi
Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut Pemerintah daerah menpunyai batas-batas geografis yang Jelas dan diakui secara hukum dimana mereka menggunakan Kekuasaan & menjalankan fungsi-fungsi publik Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah

8 Rationalisasi Kebijakan Desentralisasi
1 Memungkinkan penyusun an rencana serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen 2 Mampu memotong prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di pusat. 3 Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif.

9 Rationalisasi Kebijakan Desentralisasi
4 Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi memungkinkan terwakil inya bermacam-macam kelompok kepentingan, seperti politik, agama, dan etnis. 5 Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis, serta dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara). 6 Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat pusat dari tugas-tugas rutin, di mana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.

10 Alasan Dianutnya Desentralisasi
Dilihat dari berbagai sudut pandang Dilihat dari sudut politik Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi Desentralisasi Dari sudut kultural

11 7 Elemen pokok pembentuk pemerintah daerah
Permasalahan pokok Kewenangan Daerah Kelembagaan Kepegawaian Keuangan Perwakilan Rakyat Daerah Manajemen Pelayanan Publik Pengawasan 7 Elemen pokok pembentuk pemerintah daerah

12 Kewenangan Daerah Permasalahan Friksi Antara Pusat & Dearah
Kabupaten & Kota itu sendiri Friksi Antara Pusat & Dearah Daerah Provinsi dgn Kabupaten/kota

13 Kelembagan Daerah Permasalahan Dengan adanya batas maksimum dalam
penetapan jumlah dinas, akan terjadi pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV yang akan berpotensi mengganggu iklim politik daerah. Permasalahan

14 Kepegawaian Daerah Status kepegawaian Daerah menjadi sangat statis
Pegawai Daerah cenderung Dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daerah Status kepegawaian Daerah menjadi sangat statis PERMASALAHAN YG DAPAT DITIMBULKAN Adanya kerancuan antara jabatan politis ( political appointee ) dan jabatan karir ( career appointee ) Mencuatnya isu Putra Daerah (yang tidak sesuai dengan kompetensinya) Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI

15 Keuangan Daerah Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif
Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan PERMASALAHAN YG DAPAT DITIMBULKAN Keuangan daerah yang kurang mencukupi ( Financial Insufficiency) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum Overhead cost pemda yang tinggi

16 Perwakilan Rakyat Daerah
Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala daerah PERMASALAHAN YG DAPAT DITIMBULKAN Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan perundangan Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir

17 Manajemen Pelayanan Publik
Tidak jelasnya standard pelayanan Semakin rendahnya kualitas pelayanan Permasalahan Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan pelayanan Rendahnya akuntabilitas pelayanan Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan daerah

18 Pengawasan Permasalahan
Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah Permasalahan Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah

19 Solusi & Saran Kewenangan Daerah Kelembagaan Kepegawaian daerah
Keuangan daerah Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenangan Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale , akuntabilitas dan externalitas Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan Pejabat Politik Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda Memilihkelembagaan publik dalam pembentukan unit-unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta ( public private partnership ) Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah

20 Solusi & Saran Perwakilan rakyat Daerah Manajemen Pelayanan publik
pengawasan Penegakan hukum yang tegas Perlunya sosialisasi peraturan perundangan Peningkatan hubungan DPRD dengan masyarakat Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif

21 Desentralisasi FISKAL
Kewenangan penuh bagi daerah dalam penggunaan bantuan pusat (Block Grant) dan pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan PP 105 Th 2000 : Semangat Demokrasi, Desentralisasi, Tranparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya Keleluasaan menentukan Pajak dan Restribusi Daerah semakin besar Pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat penggaguran & upah. Penyelenggaraan pendidikan. Kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pendapatan asli daerah

22 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAAT PADA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU MEMPERHATIKAN AZAS KEADILAN DAN KEPATUTAN BERTANGGUNG JAWAB AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TRANSPARAN TERTIB EFFISIEN EFEKTIF

23 DESENTRALISASI FISKAL : REFORMASI KEUANGAN DAERAH
Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni : Discretion Reform Budget Reform Deficit Spending Reform Strategic Cost Reform

24 Lanjutan Discrection Reform Budget reform Defisit spending reform
Strategic reform Reformasi ini menyangkut pemberian keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah DPRD diberikan kewenangan menentukan anggaran untuk lembaga legislatif Perubahan Proses Penyusunan Anggaran Perubahan Struktur Anggaran Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost) Contohnya :Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang Akan datang Sampai dengan Orde Baru Pemerintah Tidak Pernah menyatakan terjadi Deficit” Alasannya menganut anggaran berimbang yang dinamis Pinjaman yang diterima dicatat sebagai “ Pendapatan

25 Perubahan Struktur Anggaran
1 Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas 2 Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran yang incrementalism Segi Positif Perubahan Struktur Anggaran BILAMANA TERJADI SURFLUS / DEFISIT AKAN TERLIHAT JELAS. MEMUDAHKAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH. MEMUDAHKAN DALAM MELAKUKAN ANALISIS, EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN (BUDGETARY CONTROL). MEMUNGKINKAN PEMBENTUKAN CADANGAN MELALUI TRANFER.

26 DAMPAK DESENTRALISASI
PERTUMBUHAN EKONOMI DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN Sumber : World Bank, 2009

27 DAMPAK DESENTRALISASI
DISTRIBUSI PENDAPATAN Sumber : BPS

28 DAMPAK DESENTRALISASI
PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA DAN DESA Provinsi 2000 2006 Pertumbuhan Per Tahun KOTA DESA Kepulauan Sumatera 5,61% 1,78% Java and DKI Jakarta 3,97% -1,13% Kepulauan Bali and NTT 7,19% -0,92% Kepulauan Kalimantan 3,12% 2,03% Kepulauan Sulawesi 4,09% 2,06% INDONESIA 3,20% -0,87% Sumber : BPS dan estimasi penduduk desa dan kota

29 TUGAS KELOMPOK MINGGU DEPAN
Kebijakan Fiskal apakah yang dapat diperankan oleh pemerintah daerah setelah adanya Kebijakan Otonomi Daerah dalam meningkatkan pendapatan petani di daerahnya Gambarkan sisi positif dan negatif dari diterapkannya Kebijakan Otonomi daerah bagi Sektor Pertanian Carilah contoh kesuksesan (Success Story) penerapan otonomi daerah yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengambil ilustrasi perkembangan pembangunan atau penerapan kebijakan di salah satu daerah di Indonesia Gunakan data, grafik, dan diagram untuk mengembangkan argumentasi dalam makalah tugas dan presentasi kelompok.

30 TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO
Thank You ! TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO