Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Universitas Indonesia - Badan Hukum Milik Negara Agustus 2005.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Universitas Indonesia - Badan Hukum Milik Negara Agustus 2005."— Transcript presentasi:

1 Universitas Indonesia - Badan Hukum Milik Negara Agustus 2005

2 TRILOGI PEMBANGUNAN UI TRILOGI PEMBANGUNAN UI 1.INTEGRASI OTONOMI UNIVERSITAS RISET2010

3 Universitas Indonesia - Badan Hukum Milik Negara Agustus 2005

4  Pendahuluan  Penataan  Pelaksanaan  Hal-hal yang dapat diperhatikan

5 PENETAPAN UI – PTN Sbg BHMN  PP No. 60 Tahun 1999  PP No. 61 Tahun 1999  PP No. 152 Tahun 2000 – tentang UI BHMN  Kep. MWA No.01/SK/MWA/2003 tentang ART-UI  Kep. Rektor No. 288/SK/R/UI/2003 tentang Rencana Strategis UI PENDAHULUAN

6 Tahun 2000 UI menjadi PT BHMN melalui PP – 2005: Masa Transisi UI BHMN 2010 UI BHMN menjadi Research University PENDAHULUAN

7 Transformasi Organisasi Menuju UI-BHMN Organisasi UI dengan 5 Wakil Rektor Organisasi UI dengan 2 Wakil Rektor PENDAHULUAN

8 Profil Universitas Indonesia   Terdiri dari - 12 Fakultas + 1 Program Pascasarjana : Health Sciences ( Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan ) Science and Technology ( MIPA, Teknik, Ilmu Komputer ) Humanities and Social Sciences ( Ilmu Pengetahuan Budaya, Hukum, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik )   200 Program Studi   mahasiswa, staf akademik penuh waktu dan staf administrasi penuh waktu   Kampus Depok ( 320 hektar ) dan   Kampus Salemba ( 9,4 hektar ) PENDAHULUAN

9 Penataan  Dibentuk Badan Pekerja Penataan (BPP) UI – BHMN yang diketuai oleh wakil ketua Senat Universitas Tugas: mengantar UI berubah menjadi Badan Hukum yang otonom Tugas: mengantar UI berubah menjadi Badan Hukum yang otonom Cara kerja: perumus usulan kebijakan pimpinan UI dan penggerak dinamika sesuai lingkup tugas dan kewenangan. Cara kerja: perumus usulan kebijakan pimpinan UI dan penggerak dinamika sesuai lingkup tugas dan kewenangan.

10 Penataan  Struktur BPP dibagi dua: Bidang I membawahi bidang akademik, infrastruktur dan fasilitas, sistem informasi Bidang I membawahi bidang akademik, infrastruktur dan fasilitas, sistem informasi Bidang II membawahi bidang keuangan, SDM, unit usaha Bidang II membawahi bidang keuangan, SDM, unit usaha  Tugas Tim Pekerja Penataan di Fakultas meliputi Dukungan terhadap BPP dalam proses perancangan kebijakan Dukungan terhadap BPP dalam proses perancangan kebijakan Menterjemahkan kebijakan UI – BHMN ditingkat Fakultas Menterjemahkan kebijakan UI – BHMN ditingkat Fakultas Memberi analisis dan umpan balik ke Pimpinan Fakultas/Ketua BPP dalam hal kebijakan operasional UI – BHMN. Memberi analisis dan umpan balik ke Pimpinan Fakultas/Ketua BPP dalam hal kebijakan operasional UI – BHMN.

11 Penataan  Fokus penataan untuk bidang I: Manajemen Program Pendidikan Manajemen Program Pendidikan Rancangan Pembentukan RegistrarRancangan Pembentukan Registrar Rancangan Pengelolaan Program PendidikanRancangan Pengelolaan Program Pendidikan Rancangan Program Penelitian dan LayananRancangan Program Penelitian dan Layanan Manajemen Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Pengembangan MISPengembangan MIS Rancangan Pembentukan Direktorat Sistem InformasiRancangan Pembentukan Direktorat Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur dan Fasilitas Manajemen Infrastruktur dan Fasilitas Rancangan Pembentukan Direktorat Infrastruktur dan FasilitasRancangan Pembentukan Direktorat Infrastruktur dan Fasilitas Rancangan Sistem Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur (SOP)Rancangan Sistem Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur (SOP) 

12 Penataan  Fokus penataan yang diprioritas untuk bidang I: Pengembangan Manajemen Program Pendidikan Pengembangan Manajemen Program Pendidikan Pengembangan Sistem Manajemen Program Penelitian dan Layanan Pengembangan Sistem Manajemen Program Penelitian dan Layanan Pengembangan Manajemen Infrastruktur dan Fasilitas Pengembangan Manajemen Infrastruktur dan Fasilitas

13 Penataan Usulan kebijakan dari BPP untuk bidang II:  Rancangan SOP Kebijakan Manajemen Keuangan  Rancangan Penyusunan Sistim Akuntansi  Rancangan Penyusunan Sistim Keuangan  Rancangan Studi Pengawasan Proyek bantuan Luar Negeri  Rancangan SOP Pedoman Teknis Audit  Rancangan Studi Kelayakan dalam Pengembangan Usaha, Unit Usaha Akademik, Unit Usaha Penunjang dan Potensi Pendirian Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kampus Depok

14 Penataan  Kebijakan yang diprioritaskan untuk bidang keuangan: Rancangan SOP Kebijakan Manajemen Keuangan Rancangan SOP Kebijakan Manajemen Keuangan Rancangan Penyusunan Sistim Akuntansi Rancangan Penyusunan Sistim Akuntansi Rancangan Sistim Keuangan Universitas Indonesia Rancangan Sistim Keuangan Universitas Indonesia  Usulan kebijakan bidang keuangan yang lain akan ditangani kemudian mengingat keterbatasan dana

15 Penataan  Tahapan pekerjaan yang dilakukan: Penyusunan Rancangan Pedoman Organisasi dan Kebijakan Manajemen, Penyusunan Rancangan Pedoman Organisasi dan Kebijakan Manajemen, Pedoman Akuntansi, Pedoman Akuntansi, Sistim dan Prosedur Keuangan, Anggaran, serta Sistim dan Prosedur Keuangan, Anggaran, serta Implementasi Perangkat Lunak Akuntansi dan Keuangan Universitas Indonesia. Implementasi Perangkat Lunak Akuntansi dan Keuangan Universitas Indonesia.  Juni 2002: SK Rektor no.211/SK/R/UI/2002, tentang Pemberlakuan Sistim Informasi dan Kebijakan Keuangan UI–BHMN Digunakan Sistem Oracle Financial Digunakan Sistem Oracle Financial Mulai dengan Pusat Administrasi, FISIP, FMIPA Mulai dengan Pusat Administrasi, FISIP, FMIPA

16 Penataan  Usulan kebijakan di bidang SDM: Pemetaan dan Rancangan Struktur Organisasi Pemetaan dan Rancangan Struktur Organisasi Penyusunan Struktur Penggajian dan Beban Kerja Penyusunan Struktur Penggajian dan Beban Kerja Penyusunan Pola Jenjang Karir dan Dasar-dasar Kebijakan untuk Administrasi Personalia serta Manual Aturan Kepegawaian. Penyusunan Pola Jenjang Karir dan Dasar-dasar Kebijakan untuk Administrasi Personalia serta Manual Aturan Kepegawaian. Pengembangan SDM, Penyusunan Ikatan Kerja dengan UI dan Kebijakan meninggalkan Tugas (Sabbatical/Pilgrimage Leave) Pengembangan SDM, Penyusunan Ikatan Kerja dengan UI dan Kebijakan meninggalkan Tugas (Sabbatical/Pilgrimage Leave)

17 Penataan  Usulan tahapan untuk bidang unit usaha: Studi Pemetaan Unit Usaha Studi Pemetaan Unit Usaha Pembentukan Unit Usaha Baru Pembentukan Unit Usaha Baru Pengembangan Unit Usaha Pengembangan Unit Usaha Strukturisasi Unit Usaha Strukturisasi Unit Usaha Penyusunan Sistem dan Prosedur Koordinasi, Pertanggungjawaban Manajemen organisasi dan keuangan pada Unit Usaha/Koperasi Penyusunan Sistem dan Prosedur Koordinasi, Pertanggungjawaban Manajemen organisasi dan keuangan pada Unit Usaha/Koperasi Pembentukan Sistem Pemasaran Terpadu pada Tingkat Universitas Pembentukan Sistem Pemasaran Terpadu pada Tingkat Universitas Pembentukan Holding Company dan KoperasiInduk pada tingkat Universitas Pembentukan Holding Company dan KoperasiInduk pada tingkat Universitas Penyelenggaraan jasa konsultansi dan implementasi atas studi yang telah dilakukan. Penyelenggaraan jasa konsultansi dan implementasi atas studi yang telah dilakukan.

18 Pelaksanaan Strategi, Kebijakan, Tantangan

19 Strategi dasar UI  Transformasi manajemen dan organisasi  Peningkatan sistem yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya  Peningkatan keunggulan kompetitif untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan  Dokumen RENSTRA UI , Feb 2003

20 Kelembagaan SDM + Keuangan & Adm Akademik, Kemahasiswaan, Fasilitas

21 Kebijakan Kelembagaan  Rasionalisasi dan standarisasi struktur organisasi universitas  Rasionalisasi organisasi yang overlapping  Menyusun operation line di setiap unit kerja  Menyusun SOP untuk setiap pekerjaan  Menyusun job description yang mencakup hak dan tanggung jawab organ organisasi universitas

22 Kelembagaan - 1  Tantangan utama: komitmen politis dan komitmen manajerial dalam merubah manajemen birokratis  manajemen berorientasi kerja komitmen politis dan komitmen manajerial dalam merubah manajemen birokratis  manajemen berorientasi kerja  UI sbg BHMN: good governance berdasarkan prinsip Akuntabilitas publik Akuntabilitas publik Transparansi Transparansi untuk mencapai peningkatan mutu dan memperluas akses pendidikan tinggi

23 Kelembagaan - 2  Perubahan kelembagaan Des 2000 – Des 2003: MWA (Jan 2002) MWA (Jan 2002) Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI ART (Jan 2003) ART (Jan 2003) Renstra 2003 – 2007 dan RKAT Renstra 2003 – 2007 dan RKAT Perubahan Struktur Pusat Administrasi Perubahan Struktur Pusat Administrasi Pembentukan badan-badan audit internal Pembentukan badan-badan audit internal

24 Pendidikan - 1  Strategi dasar: Peningkatan kualitas pendidikan/pengajaran Peningkatan kualitas pendidikan/pengajaran Pengembangan kegiatan riset yang unggul Pengembangan kegiatan riset yang unggul  Perencanaan di tingkat Pusat Administrasi di tingkat Direktorat / Biro Administrasi  top down  Pengembangan belum berjalan sepenuhnya, pembenahan keadaan sekarang diperlukan untuk dapat melangkah lebih cepat

25 Pendidikan - 2  Pola hubungan dengan unit kerja bersifat sentralisasi dalam aturan main bidang akademik  Pembentukan badan audit akademik sebagai bagian dari penjaminan mutu  Pola pelaporan ke pemerintah/DIKTI dan ke MWA

26 Pendidikan - 3  Pengembangan SIAK (Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan) Sistem Akademik yang On-line Sistem Akademik yang On-line Sistem Akademik yang baru untuk mengantisipasi perkembangan Sistem Akademik yang baru untuk mengantisipasi perkembangan Sistem pembayaran biaya pendidikan On-line Sistem pembayaran biaya pendidikan On-line  Pengembangan Sistem Informasi untuk Peneliti dan Penelitiannya  Peningkatan bandwidth ke internet secara siginifikan (2Mbps  4Mbps  10Mbps)

27 Keuangan dan Administrasi  Sistem akuntasi menggunakan Oracle Financial sbg penggerak perubahan  Pembentukan badan audit internal di bidang keuangan  Penyusunan RKAT Universitas (Pusat Administrasi dan Fakultas/unit kerja) sebagai panduan anggaran dan kegiatan

28 Infrastruktur dan Fasilitas  Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Fasilitas  Pendekatan shared facilities untuk seluruh unit kerja, Universitas memberikan/memfasilitasi beberapa investasi awal untuk pengadaan fasilitas

29 Peningkatan layanan Halte Bus UI

30 Taman FISIP

31 FIK FARMASI FKM

32 Gambaran anggaran UI

33 ALOKASI ANGGARAN PENERIMAAN UI RUTIN (DIK) TAHUN (dalam ribuan rupiah)

34 ALOKASI ANGGARAN PENERIMAAN UI PEMBANGUNAN (DIP) TAHUN (dalam ribuan rupiah)

35 ALOKASI ANGGARAN PENERIMAAN UI DANA MASYARAKAT (DIKS) TAHUN (dalam ribuan rupiah)

36 Hal-hal yang dapat diperhatikan Kendala, tantangan, umpan balik

37 Kelembagaan  Pola hubungan dengan pemerintah: Skema block grant belum direalisasikan Skema block grant belum direalisasikan Pengurangan PNS secara alamiah yang tidak diikuti dengan penambahan Pengurangan PNS secara alamiah yang tidak diikuti dengan penambahan  Pola hubungan di universitas: Mulai ada perubahan mendasar dlm kebijakan SDM (insentif, rekrut pegawai universitas) Mulai ada perubahan mendasar dlm kebijakan SDM (insentif, rekrut pegawai universitas) Pola kerjasama dengan pihak luar universitas belum berubah secara signifikan Pola kerjasama dengan pihak luar universitas belum berubah secara signifikan

38 Keuangan dan Administrasi  Pengelolaan pra-BHMN lebih merupakan kegiatan administrasi keuangan, bukan manajemen keuangan  Keterbatasan dana pemerintah dan konteks multi-fakultas  Penerapan sistem anggaran melalui RKAT

39 Fasilitas - 1  Perubahan struktur pengelolaan fasilitas  Pencatatan aset yang diperoleh belum menyeluruh  Perencanaan kegiatan diutamakan pada penyusunan sistem manajemen aset  Alokasi dana belum mencukupi dalam pelaksanaan

40 Fasilitas - 2  Pengawasan masih dalam konteks audit oleh badan pemerintah  Pelaporan dilakukan dalam konteks sbg aset pemerintah dan pelaporan ke MWA

41 Hal-hal lain:  Pendekatan top-down dalam konteks enforcement terhadap aturan main masih diperlukan  Pengembangan bidang akademik diselaraskan dengan tujuan UI menjadi universitas riset  Tenaga kependidikan merupakan agen perubahan yang penting

42 Hal-hal lain:  Budaya kerja yang mengedepankan karakter baru yang efektif yaitu risk- taking, competitive, mandiri, berkualitas dan entrepreneurship  Pengalokasian dana disesuaikan dengan proses reengineering yang ingin dilakukan  Analisa kebutuhan fasilitas untuk 5 sampai 10 tahun mendatang akan membantu pencapaian tujuan UI menjadi universitas riset

43


Download ppt "Universitas Indonesia - Badan Hukum Milik Negara Agustus 2005."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google