Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Maret, 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Maret, 2013."— Transcript presentasi:

1 Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Maret, 2013

2 Outline Latar belakang, tahapan implementasi dan model penerapan Tujuan dan manfaat penerapan Kunci sukses implementasi Struktur pelaksanaan tugas Sumber daya manusia Unsur dan proses bisnis pelaksanaan tugas 2

3 Latar Belakang Regulasi UU Nomor 1 Tahun 2004 PP Nomor 60 Tahun 2008 KMK Nomor 130/KMK.09/2011 KMK Nomor 152/KMK.09/2011 Instruksi Menkeu Membentuk Unit Kepatuhan Internal di seluruh level/struktur unit di lingkungan Kemenkeu. UKI berfungsi sebagai advisor yang memberikan saran perbaikan terhadap proses bisnis, kualitas pertanggungjawaban, dan penataan organisasi Best Practice COSO Internal Control Framework, yang diterapkan pada organisasi publik dan swasta di berbagai negara 3

4 Pasal 58 UU No. 1 Th 2004 Perbendaharaan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh Pasal 2 PP No. 60 Th 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Diktum KEEMPAT KMK No. 130/KMK.09/2011 Kebijakan Pengawasan Intern Kemenkeu Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu dilaksanakan melalui peningkatan penerapan pengendalian intern oleh pimpinan dan seluruh pegawai di Kemenkeu Diktum PERTAMA KMK No. 152/KMK.09/2011 Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu Pimpinan dan seluruh pegawai di Kemenkeu harus meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya 4 Regulasi sebagai Landasan

5 Tahapan Implementasi Landasan Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern (sesuai KMK Nomor 152/KMK.09/2011) Penunjukan unit pelaksana pemantauan, penataan tugas serta pengembangan metodologi dan tools pemantauan pada kegiatan tertentu Pembentukan struktur UKI permanen; Pengembangan tools pemantauan pada kegiatan di luar tahun 2011; Pengembangan metodologi dan tools seluruh unsur pengendalian intern. Uji coba penerapan metodologi dan tools seluruh unsur pengendalian intern pada kegiatan tertentu. Pengembangan & penerapan tools seluruh unsur pengendalian intern pada kegiatan di luar tahun Pengembangan & penerapan tools seluruh unsur pengendalian intern pada seluruh kegiatan. 5

6 Three Lines of Defense (Tiga Lini Pertahanan) Unit Operasional Unit Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal Melaksanakan pengendalian intern sepanjang waktu Melakukan monitoring atas penerapan pengendalian intern Internal audit, melakukan evaluasi penerapan pengendalian intern secara sampling Model Penerapan Pengendalian Intern pada Kemenkeu Internal Manajemen 6

7 Memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian tujuan organisasi Tujuan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengamanan terhadap aset negara Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan Manfaat Tujuan dan Manfaat Penerapan Tugas Kepatuhan Internal 7

8 Kunci Sukses Implementasi Tugas Kepatuhan Internal di Seluruh Level Ditjen Perbendaharaan Kunci Sukses Tone at The TopPenjagaan kualitas Komitmen Pegawai Keseriusan Proses Penetapan Struktur Integrasi Kegiatan 8

9 Dasar Pelaksanaan Tugas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- 34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan 9

10 Struktur dalam pelaksanaan tugas UKI-E1 Sekretariat Ditjen Unit Pengendalian dan Kepatuhan Internal (UPKI) UKI-W Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Seksi Kepatuhan Internal UKI-P Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/ Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal Pelaksana dedicated untuk tugas 10

11 Pengarah Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Pengarah Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Ketua II Kepala Bagian Adm. Kepegawaian Ketua II Kepala Bagian Adm. Kepegawaian Ketua I Kepala Bagian OTL Ketua I Kepala Bagian OTL Koordinator SPI, RM, Hasil Pemeriksaan dan Pengelolaan Pengaduan Kepala Subbagian EHPK Koordinator SPI, RM, Hasil Pemeriksaan dan Pengelolaan Pengaduan Kepala Subbagian EHPK Koordinator Kode Etik dan Penindakan Kepala Subbagian PDPP Koordinator Kode Etik dan Penindakan Kepala Subbagian PDPP 11 STRUKTUR UNIT PENGENDALIAN DAN KEPATUHAN INTERNAL (UPKI) Memperhatikan: 1. Struktur UKI permanen pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan masih dalam proses pembahasan di Biro Organta Sekjen Kemenkeu dan Kementerian PAN dan RB. 2. Tugas UKI pada Kantor Pusat dimanifestasikan pada dua struktur di Sekretariat Ditjen, yaitu Bagian OTL dan Bagian Administrasi Kepegawaian.

12 UKI Kantor Wilayah (UKI-W) UKI KPPN (UKI-P) Pegawai, Stakeholders, Masyarakat Pengaduan via UKI-W Penerusan kasus/pengaduan ke UKI-E1 Tindak lanjut hasil pemeriksaan atau pengaduan Tanggapan Pengaduan UKI Eselon I (UKI-E1) Penerusan kasus/pengaduan ke UKI-W Laporan Rutin atau Insidental Pihak Eksternal Aparat Pengawasan Fungsional (Inspektorat Jenderal Kemenkeu, BPK, BPKP, dll) Pengaduan via UKI-P Tanggapan Pengaduan Pengaduan via UKI –E1 Tanggapan Pengaduan Pelimpahan kasus/pengaduan ke UKI-W atau UKI-P Pelimpahan kasus/pengaduan ke UKI-P Direktur Jenderal Perbendaharaan Penerusan Pengaduan Kerangka Umum Struktur UKI Ditjen Perbendaharaan

13 Sumber Daya Manusia Kompetensi Pegawai UKI Kompetensi UmumKompetensi Inti Kompetensi Khusus: 1.Courage of Convictions (Keberanian Berdasarkan Keyakinan) 2.Resilience (Ketabahan) 3.Relationship Management (Mengelola Hubungan) 1.Courage of Convictions (Keberanian Berdasarkan Keyakinan) 2.Resilience (Ketabahan) 3.Relationship Management (Mengelola Hubungan) 13

14 Unsur-unsur Tugas Manajemen risiko Pemantauan pengendalian internal Pengelolaan pengaduan Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas Pemantauan penerapan kode etik dan disiplin pegawai Output utama: PENYEM- PURNAAN PROSES BISNIS 14

15 Integrasi atas Proses Bisnis UKI Manajemen Risiko Strategi Pengembang- an Assessment risiko Rencana dan Pelaksanaan Mitigasi Monitoring risiko Pengendalian Pelaksanaan dan Monitoring Mitigasi Risiko Pemantauan Pengendalian Utama Pemantauan EIKR Pengendalian LHP Aparat Pengawas Analisis Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Pengelolaan Pengaduan Layanan dan koordinasi tindak lanjut pengaduan Analisis Pengaduan Konsep Penyempurna- an Prosedur Kerja Infrastruktur/ Sarpras Sistem dan Aplikasi Output/ Dokumentasi Mana- jemen Risiko KEMBALI KE SIKLUS SEMULA 15

16 Unsur Tugas 1: Manajemen Risiko 1.Input Dokumen pendukung, struktur manajemen risiko (penunjukan Koordinator MR, Administrator MR, anggota sekretariat) 2. Proses Siklus manajemen risiko 3.Output: disampaikan kepada Kantor Pusat DJPBN, yaitu: – Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentang Penetapan Tim Struktur Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko Kanwil Ditjen Perbendaharaan bersangkutan – Laporan profil dan peta risiko – Laporan rencana penanganan risiko – Laporan monitoring risiko 16

17 1.Penetapan Konteks latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan lingkungan pengendalian 2.Identifikasi Risiko mengidentifikasi risiko, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko 3.Analisis risiko mencermati risiko dan tingkat pengendalian serta menilai risiko 4.Evaluasi risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai penanganan risiko 5.Penanganan risiko mengidentifikasi opsi penanganan risiko dan memilih opsi terbaik 6.Monitoring dan reviu memastikan penanganan dan langkah-langkah lanjutran yang diperlukan 7.Komunikasi dan konsultasi dilakukan terus menerus dengan cara mengembangkan metode komunikasi /pelaporan kepada stakeholder internal maupun eksternal Siklus Manajemen Resiko 17

18 1.Pengendalian Intern Evaluasi Terpisah2.Penilaian pemantauan Pemantau Pengendalian KPPN Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Pemantauan Efektivitas Implementasi Kecukupan Rancangan (EIKR) Penilaian atas pemantauan pengendalian yang dilaksanakan KPPN bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan pemantauan pengendalian pada KPPN Dilaksanakan untuk memastikan apakah pengendalian utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan Dilakukan minimal 1 tahun sekali atau ketika terjadi perubahan organisasi. Tahapan : 1.evaluasi pengendalian intern tingkat entitas 2.pemantauan efektivitas implementasi 3.evaluasi kecukupan rancangan 4.penyusunan simpulan mengenai efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan Unsur Tugas 2: Pemantauan Pengendalian Internal 18

19 UKI Kantor Wilayah a. Menerima pengaduan b.Menerima pengaduan eskalasi dari UKI KPPN c.Konfirmasi pengaduan ke Unit terkait d.Tanggapan ke pelapor e.Eskalasi pengaduan ke UKI Kanpus f.Menerima Laporan Bulanan Pengaduan dari UKI KPPN g.Dokumentasi h.Melaporkan Triwulanan Pengaduan ke UKI Kantor Pusat UKI Kantor Pusat a.Menerima eskalasi pengaduan dari UKI Kanwil b.Menindaklanjuti pengaduan eskalasi dari Kanwil c.Menerima Laporan Triwulanan Pengaduan dari Kanwil Pegawai, Stakeholders, Masyarakat Unit Terkait Intern Bagian Umum, Bidang, KPPN 1. Pengaduan via UKI Kanwil 6. Eskalasi ke UKI Kanpus 3. Konfirmasi 4. Jawaban Konfirmasi 5. Tanggapan 7. Konfirmasi/Tanggapan UKI KPPN a.Eskalasi pengaduan ke UKI Kanwil b.Laporan Bulanan pengaduan 2. Eskalasi ke UKI Kanwil 8. Laporan Bulanan Pengaduan 9. Laporan Triwulanan Pengaduan Unsur Tugas 3: Pengelolaan Pengaduan Kerangka Umum untuk Tingkat Kanwil Unsur Tugas 3: Pengelolaan Pengaduan Kerangka Umum untuk Tingkat Kanwil 19

20 1.Input LHP dari unit aparat pengawas bersangkutan (Itjen Kemenkeu, BPK, BPKP) atau dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pelaksanaan 2.Proses Menelaah hasil pemeriksaan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang harus menindaklanjuti ► Menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak terkait ► tindak lanjut dan bukti dukungnya ditelaah oleh UKI Kanwil ► Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan berikut bukti dukungnya disampaikan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan ► Apabila terdapat progress status hasil pemeriksaan dari Kantor Pusat, tahapan yang dilakukan UKI Kanwil diulang dari awal Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang bersifat signifikan dan strategis dijadikan bahan penyusunan kebijakan perbaikan proses bisnis unit bersangkutan 3.Output a.Matriks hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan tindak lanjutnya b.Surat penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Kantor Pusat c.Rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan unit bersangkutan Unsur Tugas 4: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Unsur Tugas 4: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas 20

21 1.Input Laporan pelaksanaan pemantauan, Laporan tindak lanjut pengaduan Surat permintaan investigasi (dari Kantor Pusat), Penunjukan tim khusus pada unit, Dokumen yang terkait dengan investigasi 2.Proses Berdasar input, UKI membentuk tim ► Tim melakukan penelaahan ► Tim membuat rencana investigasi dan pengumpulan keterangan ► Tim menyusun laporan yang berisi kronologis masalah, identifikasi penyebab, akibat, dan rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Untuk penyebab masalah yang berasal dari kelemahan proses bisnis disusun rekomendasi tindak lanjut yang bersifat spesifik. Apabila ada dugaan pelanggaran kode etik/disiplin, rekomendasi disampaikan pada unit penindakan pegawai (Bagian Adm. Kepegawaian Sekretariat Ditjen, Bag. Umum Kanwil c.q. Subbagian Kepegawaian, Subbagian Umum KPPN) 3.Output a.Laporan hasil pemeriksaan masalah terkait b.Rekomendasi tindak lanjut apabila ditemukan kelemahan proses bisnis c.Rekomendasi penindakan pegawai, bila ada dugaan pelanggaran kode etik/disiplin d.Dokumen pakta integritas internal dan eksternal e.Dokumentasi hasil internalisai dan evaluasi kode etik pegawai 21 Unsur Tugas 5: Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Disiplin Pegawai

22 Manajemen Risiko Hubungan BSc, Manajemen Risiko, SPI Pengelolaan Kinerja Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Pemantauan Pengendalian Internal Pemantauan Efektivitas Implementasi Kecukupan Rancangan (EIKR) Pencapaian target kinerja memerlukan kegiatan Kegiatan dipantau untuk memastikan kegiatan sesuai ketentuan 22 VISI dana Manajemen Risiko Mitigasi Risiko Monitoring Risiko Sasaran Strategis Kegiatan/ proses bisnis keseharian Risiko Pemetaan Risiko Pemantauan Pengendalian Utama

23 Terima Kasih


Download ppt "Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Maret, 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google