Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OPTIMALISASI TUGAS KEHUMASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI Oleh: Rosidin Bidang Hubungan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OPTIMALISASI TUGAS KEHUMASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI Oleh: Rosidin Bidang Hubungan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat."— Transcript presentasi:

1 OPTIMALISASI TUGAS KEHUMASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI Oleh: Rosidin Bidang Hubungan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 1

2 LANDASAN HUKUM  PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama: “Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang hubungan masyarakat”  PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama: “Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat” 2

3 VISI HUMAS “Terciptanya pengelolaan kehumasan yang proporsional, profesional, efektif dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik” 3

4 MISI HUMAS  Membangun citra dan reputasi positif Kementerian Agama  Membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik  Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat  Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi  Mensosialisasikan kebijakan dan program Kementerian Agama  Membangun kepercayaan publik (public trust) 4

5 AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5

6 PERATURAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS #1 NO.PERATURANTENTANG 1Permenpan 109/2005Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya 2Permenpan 20/2006Pedoman Penyusunan Standar Layanan Publik 3Permenpan 12/2007Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di lingkungan Instansi Pemerintah 4KepKominfo 371/2007Kode Etik Humas Pemerintah 5Permenpan 5/2009Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah 6Permenpan 13/2009Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat 7Per KI 1/2010 Standar Layanan Informasi Publik 8Permenpan 27/2011Pedoman Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah 9Permenpan 28/2011Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah 6

7 PERATURAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS #2 NO.PERATURANTENTANG 10Permenpan 29/2011Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah 11Permenpan 30/2011Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah 12Permenpan 31/2011Pedoman Umum Insfrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah 13Permenpan 55/2011Pedoman Umum hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah 14Permenpan 36/2012Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 15Permenpan 38/2012Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 16Permenpan 66/2012Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab dan Pemeringkatan K/L, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan pelayanan Publik 7

8 PERATURAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS #3 NO.PERATURANTENTANG 17Per KI 1/2013 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 18SE KI 1/2011 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. 19SE KI 1/2012 Penanganan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 8

9 TANTANGAN HUMAS KEMENAG 1. Ruang lingkup tugas Kementerian Agama. 2. Kemampuan mengelola informasi. 3. Berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. 4. Pengawal pelaksanaan UU KIP. 5. Maraknya penggunaan media sosial. 9

10 SURAT EDARAN SEKJEN NOMOR 4044 TAHUN Peliputan Kegiatan Pimpinan 2.Pengelolaan Dokumentasi 3.Publikasi 4.Pengelolaan Majalah 5.Penyelenggaraan Konferensi Pers 6.Penyusunan Pers Release 7.Pengelolaan Kliping Berita 8.Penyusunan Analisis Berita 9.Penghubung Media Masa 10.Juru Bicara 11.Pengelolaan Iklan Layanan Masyarakat 12.Pengelolaan PPID 13.Penyiapan Rohaniwan 14.Penghubung Instansi/Lembaga 15.Bimbingan Teknis Kehumasan 16.Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 17.Pelayanan Pengaduan Masyarakat 18.Pengelolaan Media Sosial 19.Ikut Serta dalam Pameran 10

11 1. PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN  Menyiapkan bahan pidato, paparan, atau sejenisnya dalam berbagai kegiatan Pimpinan.  Melakukan peliputan terhadap kegiatan yang dihadiri oleh Pimpinan Kantor Wilayah terutama Kepala Kanwil.  Membuat berita atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, DPD atau DPRD. Rapat dan Pendampingan Pimpinan Kemenag Pusat. Rapat atau Kegiatan Lintas Sektoral dengan Pemerintah Daerah. Rapat atau Kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah. Kunjungan Kerja ke Daerah. Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat. KEGIATAN PIMPINAN 11

12 2. PENGELOLAAN DOKUMENTASI  Melakukan pengambilan foto, video dan perekaman suara (audio) dalam Kegiatan Pimpinan.  Memilah dan memilih dokumentasi yang dapat dipublikasikan.  Editing dokumen gambar atau video jika diperlukan.  Menyimpan dokumentasi dalam media yang tertata, mudah dicari dan aman. SITEM PENYIMPANAN DOKUMENTASI: dokumentasi.kemenag.go.id 12

13 3. PUBLIKASI  Menghimpun berbagai bentuk publikasi hasil dari kebijakan maupun pelaksanaannya (berita, banner, text, buku, produk hukum, pedoman, paparan, dan sejenisnya).  Melibatkan satker di lingkungan Kantor Wilayah untuk menyumbangkan konten publikasi.  Melakukan publikasi melalui media yang telah tersedia seperti website, papan pengumuman, WEBSITE KEMENTERIAN AGAMA 13

14 4. PENGELOLAAN MAJALAH  Menyusun dan menerbitkan majalah dinas secara berkala.  Menetukan tema pokok yang menjadi isu dalam pemuatan berita dalam majalah.  Distribusi majalah kepada satker di lingkungan Kanwil, Pemerintah Daerah, Ormas Keagamaan, dan pihak lain yang membutuhkan. MAJALAH DINAS KEMENTERIAN AGAMA “IKHLAS BERAMAL” 14

15 5. PENYELENGGARAAN KONFERENSI PERS  Mengundang dan mengkordinasikan wartawan dari media cetak, online dan TV  Mengkondisikan lokasi dan waktu pelaksanaan konferensi pers sesuai dengan agenda Pimpinan  Mengkondisikan tema dan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan pada saat konferensi pers. KONFERENSI PERS: Launching MTQ XXV di Jakarta 15

16 6. PENYUSUNAN PERS RELEASE  Pers release merupakan tulisan seperti berita yang disampaikan kepada wartawan dengan tujuan mengumumkan atau klarifikasi atas isu tertentu.  Tujuan dari pers release adalah untuk menarik perhatian media masa agar mempublikasikan.  Diperlukan kemampuan analisis isu strategis yang berkembang, terutama tema menarik sehingga patut menjadi perhatian.  Bentuk Feature Release akan lebih menarik perhatian dan informatif bagi masyarakat dibandingkan full text Tips for Writing a Feature Pers Release Think as a timeless story that could have been written by a journalist. Explore creative ways and angles to present your message. Use a captivating headline and attention-grabbing first paragraph. Sum up detailed benefits in the second paragraph. Authenticate and enhance your message in the third paragraph. Elaborate on details in the fourth paragraph. Can easily be cut in length without losing its essence. Take full advantage of multimedia Place prices and phone numbers in parentheses at the ends of paragraphs. As a ready-to-print story-no boilerplate needed

17 7. PENGELOLAAN KLIPING BERITA  Mengidentifikasi berita yang terbit di media cetak dan online  Menyusun kliping dan jilid  Melakukan distribusi kepada pimpinan dan pihak terkait  Digitalisasi kliping  Mengunggah kliping melalui website kliping.kemenag.go.id KLIPING ONLINE: Kliping.kemenag.go.id 17

18 8. PENYUSUNAN ANALISIS BERITA  Pemberitaan di media masa terkait dengan pelaksanaan tugas Kementerian Agama cukup tinggi.  Dalam satu bulan mencapai berita di media cetak dan Online.  Analisis berita diperlukan untuk mengetahui kecenderungan perspektif publik terhadap kementerian.  Hasil analisis berita menjadi bahan masukan yang penting dalam membuat strategi kebijakan, khususnya terkait publik. How to Analyze the News C ontext: kenali berita sesuai konteksnya O pinion: pisahkan antara pendapat dari fakta P erspective: lihatlah cara pandang pemberitaannya S ources: bandingkan berita serupa dengan banyak sumber 18

19 9. PENGHUBUNG MEDIA MASA  Berhadapan dengan media massa harus berhati-hati, karena tidak semua media masa berpihak kepada Pemerintah.  Namun demikian perlu dibangun simbiosis mutualisme antara Pemerintah dan Media Massa.  Sampaikan informasi sedetil mungkin kepada wartawan, meski pada akhirnya berita yang terbit sangat jauh dari harapan. CARA MENDEKATKAN DIRI DENGAN MEDIA MASA Pimpinan melakukan visit media. Undang wartawan dalam berbagai acara dengan pimpinan. Pasang iklan layanan masyarakat pada media (koran, majalah, Online, atau TV). Ajak wartawan untuk berdiskusi terkait dengan isu strategis. Berikan fasilitas kepada wartawan untuk akses informasi dan menulis berita. 19

20 10. JURU BICARA  Menguasai besaran tugas Kementerian Agama secara keseluruhan.  Menguasai isu strategi Kementerian Agama yang berkembang terkini termasuk perkembangan informasi di dalamnya.  Akses informasi langsung dari sumbernya.  Jeli dalam melakukan counter isu2 program Kementerian Agama  Sampaikan secara lugas dengan bahasa yang baik dan santun. 20

21 11. PENGELOLAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT  Mengidentifikasi dan menganalisis isu strategi terkini  Mengemas isu strategis menjadi bahan yang berharga jual di mata masyarakat  Mensosialisasikan kebijakan strategi melalui media iklan layanan masyarakat.  Menyiapkan tema, berita, dialog, iklan, gambar  Menyiapkan dialog dapat disampaikan melalui media berupa MEDIA IKLAN LAYANAN MASYAKARAT Koran Majalah Televisi Radio Online Media Sosial TV-Tron Baliho Booklet/Leaflet 21

22 12. PENGELOLAAN PPID  Menjadi garda depan dalam implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  Melaksanakan tugas-tugas PPID, antara lain memberikan layanan informasi publik, menerima pengaduan serta penyelesaian sengketa informasi publik  Memilah informasi publik dan informasi dikecualikan. Ruang Layanan Informasi Publik Kementerian Agama 22

23 13. PENYIAPAN ROHANIWAN  Jasa rohaniwan dibutuhkan untuk prosesi penyumpahan, baik sumpah jabatan maupun saksi dalam proses hukum.  Hampir seluruh instansi/lembaga pemerintah membutuhkan jasa rohaniwan.  Diperlukan koordinasi yang baik dengan rohaniwan dari semua agama. Prosesi pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Agama 23

24 14. PENGHUBUNG INSTANSI/LEMBAGA  Optimalkan peran dalam Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas)  Hadiri setiap pertemuan dengan berbagai instansi/lembaga terkait dengan humas.  Perluas jaringan dengan teman2 humas instansi/lembaga.  Kordinasikan setiap perkembangan kehumasan dalam lingkungan instansi/lembaga. Pertemuan rutin Bakohumas yang diselenggarakan oleh Pemerintah 24

25 15. BIMBINGAN TEKNIS KEHUMASAN  Sukses pelaksanaan tugas humas tidak terlepas dari peran kualitas dan kapasitas SDM  Secara umum tugas humas dikelompokkan menjadi 3: administrasi, teknis dan kreatif  Guna meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM, perlu di bina secara terus menerus melalui skema pendidikan, pelatihan, atau kursus.  Penilaian dan bimbingan pranata humas merupakan tugas humas Kemampuan berbahasa dan menulis Kristis terhadap isu strategis Kemampuan berkomunikasi Kemampuan marketing dan promosi Kemapuan fotografi Kemampuan menggunakan software editor, editing gambar/video Kemapuan menggunakan internet, , media sosial, Berpenampilan menarik Kreatif dan bekerja dalam tim KAPASITAS STANDAR 25

26 16. EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN  Humas dalam kapasitasnya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Agama, khususnya terkait dengan publik  Menghimpun berbagai macam permasalahan yang dihadapi publik serta dampak atas kebijakan yang diterapkan.  Lakukan evaluasi atas implementasi dan dampak atas kebijakan publik Menteri Agama meluncurkan beberapa sistem informasi, termasuk pencatatan nikah secara Online. 26

27 17. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  Pengaduan masyarakat merupakan kontrol eksternal terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan Kementerian Agama.  Segera respon dengan klarifikasi dan meminta bukti atas pengaduan yang diterima.  Berkoordinasi dan kerja sama dengan pihak2 terkait dalam penyelesaian masalah.  Pastikan bahwa pelapor dan saksi mendapatkan perlindungan yang baik. ISU-ISU TREN DUMAS Pungutan liar Beasiswa dan bantuan Honorer K2 dan CPNS Perselingkuhan dan nikah siri Penyelewengan jabatan dan anggaran Main mata dengan rekanan Sengketa tanah/bangunan Tindakan kriminal dan asusila aparatur 27

28 18. PERAN SERTA DALAM PAMERAN  Ada berbagai kegiatan bersifat nasional maupun provinsi yang dapat diikuti.  Mengkordinasikan keikutsertaan dalam pameran dari seluruh unit kerja, termasuk diantaranya:  Penempatan dan dekorasi stand  Penyediaan dan pengiriman bahan pameran  Pembagian petugas jaga MTQ Nasional/Provinsi STQ Nasional/Provinsi Pameran Produk Halal Pamrean Pendidikan Event Provinsi Lainnya 28

29 19. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL  Media sosial merupakan media online yang cukup efektif untuk bersosialiasi dengan masyarakat.  Media sosial yang banyak adalah Facebook dan Twitter.  Melakukan update secara rutin serta merespon secara cepat dari setiap pertanyaan yang masuk. TWITTER KEMENTERIAN 29

30 TERIMA KASIH Semoga Bermanfaat 30


Download ppt "OPTIMALISASI TUGAS KEHUMASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI Oleh: Rosidin Bidang Hubungan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google