Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. KELEMAHAN DP 3 PNS 1.Proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. KELEMAHAN DP 3 PNS 1.Proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas."— Transcript presentasi:

1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

2 KELEMAHAN DP 3 PNS 1.Proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS telah kehilangan arti dan makna substantif (tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS). 2.DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi (tidak dapat mengukur keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya). 3.Penilaian DP3 PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian dan perilaku belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas dan pengembangan pemanfaatan potensi.

3 4.Proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. 5.Pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada kinerja (standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif :  terlalu pelit/murah;  nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari nilai amat baik atau kurang;  apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai sedang atau kurang. 6.Atasan langsung sebagai pejabat penilai, hanya sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian. 7.Atasan pejabat penilai hanya sebagai legalitas, hasil penilaian belum berfungsi sebagai motivator dan evaluator untuk mengevaluasi seberapa efektif dan konsistensi pejabat penilai dalam melaksa-nakan proses penilaian.

4 KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN PP NOMOR 10 TAHUN UU No. 43 Tahun 1999 pada Pasal 12 dan Pasal 20 antara lain mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. 2.PP No. 53 Tahun 2010 pada Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara 25% s.d. 50% dikenakan hukuman sedang, dan yang SKPnya dibawah 25% dikenakan hukuman berat. 3.Penyempurnaan DP-3 PNS secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan SDM-PNS untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif.

5 1.PENGERTIAN Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja seorang pegawai. 2.TUJUAN Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

6 3. MANFAAT Untuk menetapkan pengembangan karier atau promosi a.Untuk menentukan training b.Untuk menentukan standar penggajian c.Untuk menentukan mutasi atau perpindahan pegawai d.Meningkatkan produktivitas & tanggung jawab karyawan e.Meningkatkan motivasi pegawai f.Menghindari pilih kasih g.Mengukur keberhasilan kepemimpinan seseorang 5.Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip :  objektif (sesuai keadaan sebenarnya/tidak dipengaruhi penilaian subyektif pribadi dari pejabat penilai);  terukur (dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif);  akuntabel (harus dapat dipertanggungjawabkan);  partisipatif (melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai);  transparan (bersifat terbuka). 4. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.

7 6.Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas, unsur :  Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan  Perilaku Kerja Pegawai. 7.Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur: a. SKP bobotnya 60 % b. Perilaku kerja bobotnya 40 % 8.Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan & berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai.

8 TATA CARA PENYUSUNAN SKP 1.Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb :  Jelas (kegiatan dapat diuraikan secara jelas)  Dapat diukur (kegiatan dapat diukur secara kuantitas seperti jml satuan, jml hasil dll. Maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyrkt memuaskan dll.)  Relevan (kegiatan yg dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing)  Dapat dicapai (kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS)  Memiliki target waktu (kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya)

9 2.SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). 3.PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

10 UNSUR-UNSUR SASARAN KERJA PEGAWAI 1.Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki. 2. Angka Kredit Jabatan fungsional tertentu dlm pembinaan kariernya ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. 3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb:  Kuantitas -Target Output (TO)  Kualitas - Target Kualitas (TK)  Waktu - Target Waktu (TW)  Biaya - Target Biaya (TB)

11 FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NOI. PEJABAT PENILAINOII. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1Nama1 2NIP2 3Pangkat/Gol.Ruang3 4Jabatan4 5Unit Kerja5 NOIII. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTUBIAYA Jakarta, ….Januari 20.. Pejabat PenilaiPegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Nama NIP NIP

12 PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian …. Januari s/d 31 Desember 20…. NO I. Kegiatan Tugas JabatanAK TARGET AK REALISASI PENGHITUNGAN NILAI CAPAIAN SKP Kuant/ output Kual/ Mutu WaktuBiaya Kuant/ output Kual/ Mutu WaktuBiaya II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/: a. Tugas Tambahan b. Kreativitas NILAI CAPAIAN SKP Jakarta, 31 Desember 20…. Pejabat Penilai Nama NIP.

13 NOI. PEJABAT PENILAINOII. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1NamaDra. Sri1NamaElisya, SH 2NIP-2 - 3Pangkat/Gol.Ruang3 - 4Jabatan4 - 5Unit Kerja5 - NOIII. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTUBIAYA 1Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal nota Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal - 25 nota Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal - 20 nota Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah- 30 SK Membuat laporan kenaikan pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah - 2 lap FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Pejabat PenilaiJakarta, 4 Januari 2013 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai (Dra. Sri) NIP (Elisya, SH) NIP

14 PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. Kegiatan Tugas Jabatan AKAK TARGET AK REALISASI PENGHITUNGAN NILAI CAPAIAN SKP Kuant/ output Kual/ Mutu WaktuBiaya Kuant/ output Kual/ Mutu WaktuBiaya Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal nota nota ,0087,00 2 Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal - 25 nota nota ,0085,33 3 Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal - 20 nota nota ,0085,33 4 Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah -30 SK SK ,0087,00 5 Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah -2 lap lap ,0085,33 II. Tugas Tambahan dan Kreativitas : a. Tugas Tambahan b. Kreativitas NILAI CAPAIAN SKP 86,0086,00 (Baik) Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2013 Jakarta, 31 Desember 2012 Pejabat Penilai (Dra. Sri) NIP.

15 1.Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: a)91 – ke atas : Sangat baik b)76 – 90 : Baik c)61 – 75 : Cukup d)51 – 60 : Kurang e)50 – ke bawah : Buruk 2.Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu: aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sbb: a. Aspek Kuantitas = Realisasi Output (RO) x 100 Target Output (TO) b. Aspek Kualitas = Realisasi Kualitas (RK) x 100 Target Kualitas (TK) TATA CARA PENILAIAN SKP

16 Kriteria Nilai Keterangan Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll. 50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll. UNTUK MENILAI KUALITAS OUTPUT, DIGUNAKAN KRITERIA SBB :

17 c. Aspek Waktu 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) : 2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % (kurang dari atau sama) diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik : 3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % (lebih dari) diberikan nilai cukup sampai dengan buruk : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu (sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3): 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 100 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 0 x 100 x Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 100 % 100 % -

18 d. Aspek Biaya 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 2. Jika tingkat efisiensi ≤ 24 % (kurang dari atau sama), bernilai baik-sangat baik 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 3. Jika tingkat efisiensi > 24 %, (lebih dari) diberikan nilai cukup sampai dengan buruk. 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya (sebagai dimaksud pada angka 2 dan angka 3) : x 0 x 100 x 100 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x 100 % 100 % -

19  Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yg mutasi/ pindah Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya)  Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu.  Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.  Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.

20 Penilaian SKP bagi PNS yg Mutasi/ Pindah Seorang PNS bernama Ali Muktar Raja, S.Sos dimutasikan ke unit kerja lain FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NOI. PEJABAT PENILAINOII. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1NamaDrs. Indra Hidayat1NamaAli Muktar Raja, S.Sos 2NIP NIP Pangkat/Gol.RuangPenata Tk.I/IIId3Pangkat/Gol.RuangPenata/IIIc 4JabatanKepala Subdirektorat Mutasi II4JabatanKepala Seksi Mutasi IIA 5Unit KerjaDit. Kepangkatan dan Mutasi5Unit KerjaDit. Kepangkatan dan Mutasi NOIII. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTUBIAYA 1Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Luar Negeri golru III/d kebawah -500 NP Menyelesaikan nota persetujuan KP Kejaksaan Agunggolru III/d kebawah NP Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Kesehatan golru III/d kebawah NP Membuat laporan tahunan- 1 Lap Pejabat PenilaiJakarta, 5 Januari 2013 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai (Drs. Indra Hidayat ) NIP (Ali Muktar Raja, S.Sos) NIP

21 PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. Kegiatan Tugas Jabatan AKAK TARGET AK REALISASI PENGHITUNGAN NILAI CAP AIAN SKP Kuant/o utput Kual/ Mutu WaktuBiaya Kuant/ output Kual/ Mutu WaktuBiaya Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Luar Negeri golru III/d kebawah NP NP *92 2Menyelesaikan nota persetujuan KP Kejaksaan Agunggolru III/d kebawah NP NP ,3389,78 3Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Kesehatan golru III/d kebawah NP NP ,0085,33 4Membuat laporan tahunan** -1 lap II. Tugas Tambahan dan Kreativitas : a. Tugas Tambahan b. Kreativitas NILAI CAPAIAN SKP 89,0 4 (Bai k) Jakarta, 30 Juni 2013 Pejabat Penilai (Drs. Indra Hidayat ) NIP Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 30 Juni 2013

22 Pada unit kerja baru Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., menyusun SKP yang baru untuk periode Juli sampai dengan Desember 2014, sebagai berikut: FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NOI. PEJABAT PENILAINOII. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1NamaDrs. Indira1NamaAli Muktar Raja, S.Sos 2NIP NIP Pangkat/Gol.RuangPembina/IVa3Pangkat/Gol.RuangPenata/IIIc 4JabatanKabag Perbendaharaan4JabatanKepala Seksi Mutasi IIA 5Unit KerjaBiro Keuangan5Unit KerjaDit. Kepangkatan dan Mutasi NOIII. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTUBIAYA 1Memeriksa kelengkapan dan menganalisa SPP-5000 SPP 1006 bln - 2Memeriksa dan menganalisa kelengkapan SPM SPM1006 bln- 3Membuat laporan tatalaksana keuangan- 1 laporan1006 bln- Pejabat Penilai Jakarta, 1 Juli 2013 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai (Drs. Indira) (Drs. Indira) NIP NIP (Ali Muktar Raja, S.Sos) NIP

23 PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Juli s/d 31 Desember 2013 NO I. Kegiatan Tugas Jabatan AKAK TARGET AK REALISASI PENGHITUNGAN NILAI CAPAIAN SKP Kuant/ output Kual/ Mutu WaktuBiaya Kuant/ output Kual/ Mutu WaktuBiaya Memeriksa kelengkapan dan menganalisa SPP SPP SPP ,67 2Memeriksa dan menganalisa kelengkapan SPM SPM SPM ,33 3Membuat laporan tatalaksana keuangan -1 lap Lap II. Tugas Tambahan dan Kreativitas : a. Tugas Tambahan b. Kreativitas NILAI CAPAIAN SKP 77 (Baik) Jakarta, 30 Juni 2013 Pejabat Penilai (Drs. Indira) NIP

24 Maka pada akhir tahun 2014, yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP sebagai berikut : Penilaian SKP unit kerja lama + penilaian SKP unit kerja baru : 2  Nilai SKP pada unit kerja lama = 89, 04  Nilai SKP pada unit kerja baru = 77 89, = 166,04 = 83,02 2 Sehingga nilai SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S. Sos tahun 2014 adalah 83,02.

25  SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka berlaku ketentuan sbb: 1.Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan ke dalam SKP yg bersangkutan 2.Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan.  Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/diperbantukan, maka penyusunan/penilaiannya dilakukan di tempat yg bersangkutan dipekerjakan/ diperbantukan.  Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS, maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telah ditetapkan.  Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.

26 Kegiatan Tugas Pokok Jabatan 26 Eselon 1Eselon 2Eselon 3Eselon 4 Jafung/ Pelaksana Mengacu pada Renstra dan Renja Kementerian Sasaran Kerja Organisasi (SKO), Sasaran Kerja Unit (SKU) eselon I Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat eselon I, Mengacu pada Renstra dan Renja Kementerian tahunan atau Sasaran Kerja Organisasi (SKO), dijabarkan sesuai uraian tugas jabatan menjadi Sasaran Kerja Unit (SKU) eselon I yg dioperasionalkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat eselon I, sebagai implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sasaran Kerja Kegiatan (SKK) eselon II SKP pejabat eselon II, Mengacu pada Rencana Kerja tahunan unit tingkat eselon I (SKU) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Kegiatan (SKK) eselon II yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon II, dalam rangka mencapai SKU eselon I. SKK eselon III menjadi SKP pejabat eselon III Harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon II (SKK) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKK eselon III yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon III, dalam rangka mencapai SKU eselon II. menjadi SKK eselon IV menjadi SKP pejabat eselon IV Harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon III (SKK) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKK eselon IV yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV, dalam rangka mencapai SKP eselon III. menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV (SKK) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka mencapai SKK eselon IV. PENYUSUNAN SKP PNS

27 JABATANKATA OPERASIAL Pejabat Eselon IMerumuskan Kebijakan, Menetapkan, Mengembangkan dan Menyelenggarakan Pejabat Eselon IIMenyelenggarakan dan Menetapkan Pejabat Eselon IIIMerumuskan, Melaksanakan, Mengembangkan, dan Mensosialisasikan Pejabat Eselon IVMemproses, Merancang, Menyusun, Melakukan, dan Mengerjakan Pejabat Fungsional UmumMenyiapkan, Mengetik, Mengumpulkan Bahan, Membayar, Mendokumentasikan, Mengolah Data dan Sebagainya Pejabat Fungsional TertentuKata Operasional Yang Digunakan Disesuaikan Dengan Tingkatan Jabatan Fungsional Tertentu KATA OPERASIONAL DALAM MENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK JABATAN

28 PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan (anak lampiran I-c) maka akan diberikan nilai tugas tambahan. NoTugas TambahanNilai 1.Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan 1 2.Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan 2 3.Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih 3

29 CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN

30 PENILAIAN KREATIVITAS Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari :. Unit kerja setingkat Eselon II 1. Unit kerja setingkat Eselon II 2. Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Presiden maka akan diberikan nilai kreativitas sbb: No.KreativitasNilai 1.Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II. 3 2.Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK. 6 3.Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden. 12

31 CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN MENEMUKAN SESUATU YANG BARU (KREATIVITAS)

32 PENILAIAN PERILAKU KERJA 1.Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb : a)91 – 100 : Sangat baik b)76 – 90 : Baik c)61 – 75 : Cukup d)51 – 60 : Kurang e)50 – ke bawah : Buruk 2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : a)Orientasi pelayanan (sikap dan perilaku kerja PNS dlm memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani meliputi : masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan atau instansi lain) b)Integritas : kemampuan bertindak sesuai nilai, norma dan etika dlm organisasi ( bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukan) c)Komitmen : kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan dalam mewujudkan tujuan organisasi ( menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI), dan rencana2 pemerintah) d)Disiplin (kesanggupan PNS menaati kewajiban dan menghindari larangan yg ditentukan dlm peraturan perundang-undangan/peraturan kedinasan) e)Kerja sama (kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dlm unit kerjanya serta instansi lain dlm menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan) f)Kepemimpinan : kemampuan & kemauan PNS untuk memotivasi/mempengaruhi bawahan/orang lain yg berkaitan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. (tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan)

33 KRITERIA PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA PNS 1. ORIENTASI PELAYANAN 1 Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi Sangat baik 2 Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan Baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi Baik 3 Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal Cukup 4 Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi Kurang 5Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 50 ke bawah Buruk

34 2. INTEGRITAS 1 Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukan Sangat baik 2 Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya Baik 3 Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenangnya serta cukup berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya Cukup 4 Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung risiko yang dilakukannya Kurang 5Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. 50 ke bawah Buruk

35 3. KOMITMEN 1 Selalu berusaha dengan sungguh2 menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana2 pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau gol. sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja Sangat baik 2 Pada umumnya berusaha dengan sungguh2 menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana2 pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau gol. sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja Baik 3Adakalanya berusaha dengan sungguh2 menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana2 pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau gol. sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja Cukup

36 3. KOMITMEN 4 Kurang berusaha dengan sungguh2 menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana2 pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau gol. sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja Kurang 5Tidak pernah berusaha denganengan sungguh2 menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana2 pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau gol. sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 50 ke bawah Buruk

37 4. DISIPLIN 1 Selalu menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya Sangat baik 2 Pada umumnya menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya Baik 3 Adakalanya menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, menaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai 15 (lima belas) hari kerja.tidak Cukup

38 4. DISIPLIN 4 Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja Kurang 5Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang- barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja 50 bawah Buruk

39 5. KERJASAMA 1 Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama Sangat baik 2 Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama Baik 3 Adakalanya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang2 bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama Cukup 4 Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama Kurang 5Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 50 ke bawah Buruk

40 6. KEPEMIMPINAN 1 Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Sangat baik 2 Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Baik 3 Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Cukup 4 Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Kurang 5Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 50 ke bawah Buruk

41 41 PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JANGKA WAKTU PENILAIAN 1 JANUARI 2014 s.d. 31 DESEMBER YANG DINILAI a. N a m a Ahmad Anis, SH b. N I P c. Pangkat, golongan ruang Penata Muda, III/a d. Jabatan / Pekerjaan Pengolah Bahan Peraturan Perundang-undangan e. Unit Organisasi Direktorat Peraturan Perundang-undangan 2. PEJABAT PENILAI a. N a m a Haryono Dwianto, SH, MH b. N I P c. Pangkat, golongan ruang Pembina Tk.I/ IV/b d. Jabatan / Pekerjaan Kasubdit Perancangan Peraturan Perundang-undangan I e. Unit Organisasi Direktorat Peraturan Perundang-undangan 3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a Syaiful Bagus, SH, MH b. N I P c. Pangkat, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c d. Jabatan / Pekerjaan Direktur Peraturan Perundang-undangan e. Unit Organisasi Direktorat Peraturan Perundang-undangan

42 4UNSUR YANG DINILAIJUMLAH a. Sasaran Kerja Pegawai / Nilai Prestasi Akademik 85 x 60%51 b. Perilaku Kerja 1. Orientasi Pelayanan86Baik 2. Integritas88Baik 3. Komitmen87Baik 4. Disiplin85Baik 5. Kerjasama86Baik 6. Kepemimpinan-- Jumlah432- Nilai rata-rata86.,40Baik Nilai Perilaku Kerja 86,40 x 40% 34,56 Nilai Prestasi Kerja85,56 (Baik) 5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal, ………………………..

43 6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal, …………………………………………………… Tanggal, …………………………………………………… 7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal, …………………………………………………. Tanggal, …………………………………………………. 8.REKOMENDASI 9. DIBUAT TANGGAL, 31 Desember 2014 PEJABAT PENILAI, PEJABAT PENILAI, Haryono Dwianto, SH,MH Haryono Dwianto, SH,MH NIP NIP DITERIMA TANGGAL, 5 Januari 2015 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI, Ahmad Anis, SH Ahmad Anis, SH NIP NIP DITERIMA TANGGAL 12 Januari 2015 ATASAN PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI, Syaiful Bagus,SH,MH Syaiful Bagus,SH,MH NIP NIP

44 Pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sbb :  Untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis, seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb.  Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai dsb.  Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi) dsb. REKOMENDASI

45 45 PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTANSI INDUK : KEMENTERIAN KESEHATANDIPEKERJAKAN/ DIPERBANTUKAN : PALANG MERAH INDONESIA (PMI) JANGKA WAKTU PENILAIAN 1 JULI 2014 s.d. 31 DESEMBER YANG DINILAI a. N a m a Agung Hertanto b. N I P c. Pangkat, golongan ruang Penata Muda, III/a d. Jabatan / Pekerjaan Pengelola Laboratorium e. Unit Organisasi RS Fatmawati 2.2. PEJABAT PENILAI a. N a m aDr. Syafruddin b. N I P c. Pangkat, golongan ruangPembina/ IV/a d. Jabatan / PekerjaanKepala Laboratorium e. Unit OrganisasiRS Fatmawati 3.3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a dr. Supriyono, M.ARS b. N I P c. Pangkat, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c d. Jabatan / Pekerjaan Direktur e. Unit Organisasi RS Fatmawati PENILAIAN UNTUK PNS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN ORGANIKNYA (PERILAKU KERJA)

46 46 PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTANSI INDUK : KEMENTERIAN KESEHATANDIPEKERJAKAN/ DIPERBANTUKAN : PALANG MERAH INDONESIA (PMI) JANGKA WAKTU PENILAIAN 1 JULI 2014 s.d. 31 DESEMBER YANG DINILAI a. N a m a Agung Hertanto b. N I P c. Pangkat, golongan ruang Penata Muda, III/a d. Jabatan / Pekerjaan Pengelola Laboratorium e. Unit Organisasi RS Fatmawati 2. PEJABAT PENILAI a. N a m aDr. Syafruddin b. N I P c. Pangkat, golongan ruangPembina/ IV/a d. Jabatan / PekerjaanKepala Laboratorium e. Unit OrganisasiRS Fatmawati 3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a dr. Supriyono, M.ARS b. N I P c. Pangkat, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c d. Jabatan / Pekerjaan Direktur e. Unit Organisasi RS Fatmawati PENILAIAN UNTUK PNS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN ORGANIKNYA (PERILAKU KERJA)

47 4.NILAI PERILAKU KERJA PENILAIAN PERILAKUNILAI YANG DIBERIKAN ANGKASEBUTAN a. Orientasi Pelayanan88Baik b. Integritas89Baik c. Komitmen88Baik d. Disiplin86Baik e. Kerja sama88Baik f. Kepemimpinan- Jumlah439 Nilai rata-rata87,80Baik 5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal, ……………………………………………………

48 6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal, …………………………………………………… 7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal, …………………………………………………. 8. REKOMENDASI 9. DIBUAT TANGGAL, 31 DESEMBER 2014 PEJABAT PENILAI, dr. Syarifuddin NIP DITERIMA TANGGAL, 5 JANUARI 2015 PNS YANG DINILAI, Agung Hertanto NIP DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2015 ATASAN PEJABAT YANG MENILAI, dr. Supriyono, M.ARS NIP

49  Guru/Dosen yang dipekerjakan/diperbantukan pada badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dan tidak dibebaskan dari jabatan fungsional tertentu wajib menyusun SKP pada awal tahun dan penilaian prestasi kerja pada akhir tahun. Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai adalah pejabat pada instansi induk.  Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yg dinilai. Pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS (Anak lampiran I-i).  Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yg satu ke instansi yg lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.  Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yg sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yg dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yg lama kepada pimpinan unit organisasi yg baru. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

50 Nama : Ali Muktar Raja, S.Sos NIP : No.TanggalUraian Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014 Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2014 = 89,04, sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut: Orientasi Pelayanan = 85 (Baik) Integritas = 80 (Baik) Komitmen = 84 (Baik) Disiplin = 85 (Baik) Kerja sama = 87 (Baik) Kepemimpinan = 88 (Baik) Jumlah = 509 Nilai Rata-rata = 84,83 (Baik) Kepala Subdirektorat Mutasi II Drs. Indra Hidayat NIP

51  Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya.  Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur disiplin PNS.  Pejabat pembina kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing. PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

52  Hasil penilaian prestasi kerja diberikan langsung oleh pejabat penilai kepada PNS yang dinilai.  PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi kerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja.  PNS yang dinilai dan/atau pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. PELAKSANAAN PENILAIAN Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai. Pejabat penilai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan terhadap PNS yang dinilai.

53 KEBERATAN HASIL PENILAIAN 1.Dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai secara hierarkhi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja. 2.Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya. 3.Terhadap keberatan, atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan PNS yang dinilai. 4.Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. 5.Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.

54 KETENTUAN LAIN  Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon PNS.  Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diangkat sebagai pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat ybs. bekerja.  Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar di dalam negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah ybs.  Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara ybs.

55 1.PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga non struktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya, Cuti Diluar Tanggungan Negara, Masa Persiapan Pensiun, diberhentikan sementara, dikecualikan dari kewajiban. 2.Bagi PNS yang melakukan tugas belajar dan diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan- badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dikecualikan dari kewajiban.  Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi pemerintah lainnya dilakukan oleh pejabat penilai dimana ybs. bekerja.  Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan- badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat ybs. bekerja.

56


Download ppt "BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. KELEMAHAN DP 3 PNS 1.Proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google