Oleh : Waka CPMU Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Presentasi berjudul: "Oleh : Waka CPMU Ditjen Bina Pembangunan Daerah"— Transcript presentasi:

1 Oleh : Waka CPMU Ditjen Bina Pembangunan Daerah
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2008 – 2014 DAN PERSIAPAN PROGRAM TAHUN 2015 Oleh : Waka CPMU Ditjen Bina Pembangunan Daerah

2 PROGRAM PAMSIMAS Bertujuan untuk melayani jumlah warga masyarakat kurang terlayani dan berpendapat rendah di wilayah perdesaan dan peri urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis msyarakat

3 Evaluasi Program Pamsimas Tahun 2008-2014
Kewajiban Replikasi Sharing Program Status RAD AMPL Capaian Alokasi APBD 1 2 3 4

4 Kewajiban Replikasi NO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN DESA REPLIKASI KEWAJIBAN REPLIKASI REALISASI REPLIKASI SELISIH REALISASI DAN KEWAJIBAN tahun Tahun Tahun 2013 Tahun TOTAL JAWA TENGAH -13 1 REMBANG 14 64 2 6 -4 PURBALINGGA 15 66 5 -1 3 TEGAL 13 4 -2 BATANG -3 MAGELANG 18 68 KEBUMEN 16 67 7 WONOGIRI 22 69 TOTAL KALIMANTAN SELATAN -50 8 HULU SUNGAI SELATAN 11 9 -9 BALANGAN 71 -5 10 KOTA BARU -10 BANJAR 12 BARITO KUALA 65 HULU SUNGAI UTARA -8 TANAH BUMBU 60 -6 Desa Replikasi adalah jumlah desa yang wajib dipenuhi oleh Kabupaten/Kota dengan sumber pembiayaan dari APBD. Hal tersebut merupakan suatu bentuk komitmen Pemda dalam mengembangkan program air minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Prov Jateng dan Kalsel, Peserta PAMSIMAS I, masih memiliki kekurangan kewajiban replikasi yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2013

5 Sharing Program Tahun 2013 NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH DESA TAHUN 2013
KEWAJIBAN 20 % DESA REGULER APBD SELISIH DESA REGULER TAHUN 2013 DENGAN KEWAJIBAN 20% REGULER APBN REGULER APBD JAWA BARAT -4 1 TASIKMALAYA 11 2 3 -1 KUNINGAN 8 -2 SUMEDANG 10 BANTEN 4 LEBAK JAWA TENGAH -12 5 PATI 20 6 BANYUMAS 18 7 BANJARNEGARA 13 BATANG 9 PEKALONGAN BREBES WONOSOBO 19 12 MAGELANG 15 KLATEN 14 SUKOHARJO WONOGIRI 16

6 Sharing Program Tahun 2014 NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH DESA TAHUN 2014
KEWAJIBAN 20 % DESA REGULER APBD SELISIH DESA REGULER TAHUN 2014 DENGAN KEWAJIBAN 20% REGULER APBN REGULER APBD KALIMANTAN BARAT -1 1 KUBU RAYA 4 KALIMANTAN TIMUR 8 2 KUTAI BARAT JAWA TENGAH 170 105 43 -2 3 BANYUMAS

7 Status RAD AMPL Belum Disahkan
No Kabupaten/Kota Jawa Barat 10 Kebumen 1 Tasikmalaya 11 Sragen 2 Subang Kalimantan Selatan 3 Kuningan 12 Tanah Laut 4 Garut 13 Hulu Sungai Selatan Jawa Tengah 14 Balangan 5 Demak 15 Kota Baru 6 Banyumas 16 Banjar 7 Purbalingga 17 Barito Kuala 8 Tegal 18 Hulu Sungai Utara 9 Karanganyar 19 Tanah Bumbu

8 Capaian Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah
No   Provinsi - Kabupaten Nilai Realisasi APBD 2010 Total Realisasi APBD dua tahun sebelumnya (audited) Nilai Realisasi APBD 2011 Total Realisasi APBD satu tahun sebelumnya (audited) % realisasi terhadap APBD 2010 % realisasi terhadap APBD 2011 1 GROBOGAN 0,4% 0,1% 2 BLORA 3 REMBANG 0,8% 4 KUDUS 0,0% 5 DEMAK 0,5% 6 KOTA SEMARANG 2,9% 2,8% 7 PATI 0,6% 8 SEMARANG 0,9% 1,2% 9 KENDAL 0,3% 10 BANYUMAS

9 Capaian Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah
No   Provinsi - Kabupaten Nilai Realisasi APBD 2010 Total Realisasi APBD dua tahun sebelumnya (audited) Nilai Realisasi APBD 2011 Total Realisasi APBD satu tahun sebelumnya (audited) % realisasi terhadap APBD 2010 % realisasi terhadap APBD 2011 11 PURBALINGGA 0,7% 0,8% 12 BANJARNEGARA 0,5% 0,1% 13 PEKALONGAN 0,3% 14 BATANG 1,6% 2,0% 15 PURWOREJO 0,6% 1,1% 16 WONOSOBO 2,2% 3,3% 17 MAGELANG 1,0% 1,2% 18 TEMANGGUNG 19 SUKOHARJO Rata-rata 0,9%

10 Rata-rata Capaian Alokasi APBD Tahun 2012
Jumlah data lengkap 2012 64 kab/kota Jumlah data lengkap 2011 86 kab/kota Berdasarkan SIM Pamsimas 2011 dan SIM 2012: Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2009 2% Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2010 1.7%-1.9% Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2011 5,90% Data Alokasi APBD Tahun 2012 dan 2013 tidak terekam dalam SIM. Diperlukan kerja tim bagi koordinator kabupaten, koordinator provinsi dan local goverment spesialist (LG) untuk melengkapi data tersebut, agar perkembangan belanja daerah terkait AMPL dapat terlihat.

11 Persiapan Program Pamsimas Tahun 2015
Target Pengesahan RAD AMPL Alokasi APBD A. B.

12 Status dan Target RAD AMPL
Pengesahan RAD Belum Target 2014 (60%) Target 2015 (80%) ROMS 3 (Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur) 6 26 12 9 ROMS 4 (Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta) 20 31 14 11

13 RENCANA KERJA PENYUSUNAN RAD AMPL
NO LANGKAH KEGIATAN OKTOBER NOPEMBER DESEMBER KETERANGAN I II III IV 1 Pelatihan Penyusunan RAD-AMPL di Tingkat Provinsi/ROMS Pembahasan subastansi dan Penulisan Naskah RAD-AMPL dapat dilakukan secara bersamaan, tim penulis naskah dapat langsung melakukan penulisan berdasarkan substansi yang sedang didiskusikan dan dikonsultasikan 2 Lokakarya Sosialisasi Penyusunan RAD-AMPL 3 Penyusunan substansi rancangan RAD-AMPL 4 Penyusunan naskah RAD-AMPL 5 Penyempurnaan substansi Rancangan Akhir RAD-AMPL 6 Lokakarya Ekspose RAD-AMPL 7 Review RAD AMPL oleh Pokja AMPL Provinsi 8 Pengesahan RAD-AMPL dengan Peraturan Bupati Untuk mengejar target penyusunan RAD AMPL, pengumpulan data dan kegiatan sosialisasi dapat dilakukan selagi menunggu kepastian waktu Pelatihan Penyusunan RAD AMPL tingkat Kab/Kota

14 RENCANA KERJA TINDAK LANJUT POKJA AMPL PROVINSI
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN MINGGU BULAN 1 Memimpin Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Provinsi 2 Fasilitasi Kabupaten Kota untuk mengikuti pelatihan 3 Memberikan Arahan Mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan ( Tempat, Tannggal dll) 4 Memberikan arahan kepada PC/ LG /TC terkait pelaksanaan pelatihan 5 Mereiview materi pelatihan terkait keboijakan AMPL dan Prioritas Daerah 6 MemimpinTechnical Meeting Pemandu 7 Pemantauan Pelaksanaan Penyusunan RAD AMPL di Kota/Kab 8 Review Draft RAD AMPL sebelum disahkan oleh Kepala Daerah 9 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kota / Kab Hasil dari Pelatihan Kepemendauan RAD AMPL, menyepakati konsep Rencana Kerja Tindak Lanjut POKJA AMPL PROVINSI

15 Alokasi APBD Koordinator Kabupaten, Koordinator Provinsi bersama
Data yang masuk dalam SIM adalah pendataan pada tahun 2012  artinya data yang menjadi perhitungan adalah data tahun 2011 Terdapat kekosongan data tahun 2012, 2013 dan 2014 Koordinator Kabupaten, Koordinator Provinsi bersama Local Goverment Specialist wajib untuk melengkapi dan mengupdate data melalui SIM

16 Pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan (1)
Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk : Menyusunan kebijakan dan program prioritas AMPL daerah jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL Meningkatan dukungan kebijakan/regulasi daerah, yaitu kebijakan penganggaran melalui penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL dan pengembangan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan AMPL-BM

17 Pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan (2)
Kebijakan AMPL belum prioritas RAD AMPL Review RAD AMPL RPJMD Dalam skema tersebut artinya bahwa, jika Pemda telah memiliki program air minum dan sanitasi yang masuk ke dalam RPJMD, maka Pemda tidak perlu menyusun RAD AMPL

18 SPM RPJMN Air Minum : tersedianya akses dgn jaringan perpipaan dan bukan perpipaan minimal 60 liter/orang/hari Penyehatan Lingkungan (sanitasi) Permukiman : Air Limbah Sampah Drainase Target : meningkatkan akses penduduk terhadap air minum layak dan sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan menjadi 100 % UNIVERSAL ACCES TAHUN 2019 100 %

19

20 Kegiatan Ditjen Bangda
No Kegiatan Tentative Waktu 1 Workshop Advokasi Eksekutif dan Legislatif Oktober 2 Workshop Penguatan Kapasitas PAKEM November 3 Workshop Review RAD AMPL

21 KESIMPULAN Pemerintah Daerah segera untuk melunasi kekurangan atas kewajiban replikasi dan sharing program Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap program air minum, tidak hanya untuk Program Pamsimas, maka : Pemerintah Daerah untuk melakukan pengarusutamaan air minum dalam rencana program daerah serta mengakomodir dalam anggaran daerah

22 TERIMA KASIH