Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DAN INFORMASI UMUM PROGRAM ProDEP Professional Development for Education Personnel BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN INFORMASI UMUM PROGRAM ProDEP Professional Development for Education Personnel BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN INFORMASI UMUM PROGRAM ProDEP Professional Development for Education Personnel BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 2014 PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2 DAFTAR ISI PENGANTAR (UMUM) A LAPORAN KEMAJUAN (s.d Juli 2014) DAN RENCANA KEGIATAN ProDEP B INDIKATOR KERANGKA PENILAIAN KINERJA DAN SIM DIKLAT C D SISTEM PENANGANAN UMPAN BALIK DAN PENGADUAN, PENGADAAN, DAN MANAJEMEN RESIKO E MEKANISME KEUANGAN

3 P engantar

4 Pada hakekatnya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesepahaman, keterbukaan, kepercayaan, dan memberikan manfaat. KESEPAKATAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH INDONESIA (GRANT AGREEMENT BETWEEN GoA AND GoI)

5 Grant Agreement number Grant Agreement Register number Grant Agreement signing 4 Juli 2013 Grant Agreement effective 14 November 2013 Closing Date 30 Juni 2016 BASIC INFORMATION

6 KEMITRAAN PENDIDIKAN Kemitraan pendidikan terdiri dari 4 komponen: Komponen 1: Pembangunan dan/atau perluasan sekolah menengah pertama Komponen 2: Pengelolaan sekolah dan kabupaten/kota – Mutu Pendidikan Komponen 3: Akreditasi Madrasah Komponen 4: Kemitraan Pengembangan Analisa dan Kapasitas ProDEP

7 Program Logic Komponen 2 Kualitas pendidikan meningkat di sekolah negeri dan swasta, termasuk di Madrasah Sasaran [Goal] Outcome di akhir Kemitraan [EOPO] Outcome di tingkat Komponen [EOCO] Component Output and Intermediate Outcome Manajemen sekolah dan Madrasah meningkat di participating districts Diterapkannya peningkatan kapasitas profesional dari kepala sekolah yang berpartisipasi dalam program Kompetensi profesional dari kepala sekolah, pengawas dan pejabat pendidikan yang berpartisipasi dalam program meningkat Kepala sekolah, pengawas dan pejabat pendidikan berpartisipasi dalam Prodep Pelatihan Induksi Sekolah Baru diberikan kepada manajemen sekolah yang baru dibangun Dana pelatihan BOS diserahkan ke tim pengelola BOS Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah / Madrasah dioperasionalisasikan dan dikelola oleh Kemdikbud Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah / Madrasah dibentuk Lembaga pelaksana memiliki kapasitas untuk mengoperasionalisasikan & mengelola Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah / Madrasah

8 APA ITU ProDEP ? Kependekan dari Professional Development for Education Personnel ProDEP adalah program pengembangan keprofesian tenaga kependidikan di bawah program kemitraan Pendidikan Australia Indonesia yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan

9 TUJUAN ProDEP Memperbaiki/meningkatkan mutu kepemimpinan dan pengelolaan sekolah dan madrasah

10 PPKPPDProgram Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (Local Government Education Capacity Development Program) PPCKSProgram Penyiapan Calon Kepala Sekolah (Principal Preparation Program) PPKSPS/MProgram pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah / Madrasah (The Supervisor Professional Development Program) PKB KS/MPengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah / Madrasah (Continuing Professional Development for School and Madrasah Principals) KEGIATAN

11 RENSTRA KEMDIKBUD dengan ProDEP (1) ST1.2 Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di seluruh propinsi, kabupaten, dan kota Arah kebijakan: Pemberdayaan KS dan PS dengan menyelenggarakan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk KS dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi PS IKU & IKK BPSDMPK & PMP : IKK – : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya IKK : Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya IKK : Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti diklat manajemen sekolah yang terakreditasi

12 RENSTRA KEMDIKBUD dengan ProDEP (2) IKU & IKK BPSDMPK & PMP : IKK – : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya IKK : Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya IKK : Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti diklat manajemen sekolah yang terakreditasi ProDEP Memperbaiki/meningkatkan mutu kepemimpinan dan pengelolaan sekolah dan madrasah

13 LANDASAN HUKUM ProDEP 1.UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3.PP No. 32/2013 Standar Nasional Pendidikan 4.Inpres No 1 Tahun 2010 : Penguatan Komptensi Pengawas dan Kepala Sekolah 5.Permen PAN-RB No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka Kreditnya. 6.Permen PAN-RB No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka Kreditnya. 7.Permendiknas No.12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. 8.Permendiknas No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah. 9.Permendiknas 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

14 PRINSIP-PRINSIP YANG MELANDASI ProDEP 1.Adaptasi good practice dari dunia internasional yang disesuaikan dengan kontek Indonesia. 2.Terjangkau oleh setiap kepala dan pengawas sekolah/madrasah (tidak mahal). 3.Dapat diakses oleh setiap kepala dam pengawas sekolah/madrasah 4.Fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu dan sekolah. 5.Dapat memperbaiki kinerja.

15 PERJANJIAN HIBAH Tahun Anggaran , Pemerintah Australia memberikan dana hibah kepada Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Professional Development For Education Personnel (ProDEP). Dana pelatihan dialokasikan dalam DIPA Satker Instansi Pelaksana: a.Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik); b.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK); c.Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP); d.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Dana hibah ini seluruhnya disalurkan melalui prosedur Rekening Khusus (Special Account), yaitu rekening pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia dan bersifat revolving fund (dapat dipulihkan saldonya) dan diadministrasikan dalam DIPA masing-masing Instansi Pelaksana.

16 Rencana Jumlah Output Tiap Kegiatan yang Didanai NoKegiatanJumlah Peserta*) 1PPKPPD orang 2PPCKS orang 3PPKSPS/M orang 4PKB KS/M orang Jumlah orang *) a. Jumlah peserta akan disinkronkan kembali dengan dokumen PoM dan DFAT b. 15% jumlah peserta berasal dari kemenag

17 Laporan Kemajuan (s.d Juli 2014) dan Rencana Kegiatan ProDEP

18 Bahan Pendukung Prosedur Manual Program Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Perencanaan PengadaanBahan PelatihanPengembangan PKB On-line LAPORAN KEMAJUAN (s.d Juli 2014) Pengembangan Portal/Website ProDEP Pengembangan CHS (Complain Handling System) Sosialisasi ProDEP kepada Eligible Entities Pendataan ProDEP dengan Sistem Padamu Negeri Pengembangan SIM Diklat ProDEP/MIS ProDEP

19 Prosedur Manual Kerangka Penilaian Kinerja/Performance Asessment Framework (PAF) Rencana Manajemen Resiko/Risk Management Plan (RMP) Mekanisme Umpan Balik dan Pengaduan/Complain handling System (CHS)

20 JUKLAK & JUKNIS Juklak ProDEP 4 Juknis Pelatihan : PPCKS, PPKPPD, PPKSPS, PKB KS 3 Juknis Manajemen : CHS, Monev, SIM Juklak dan Juknis yang telah dihasilkan

21 BAHAN PELATIHAN 7 BPU PKB Level 1 12 Modul PPCKS 3 Modul PPKSPS 7 BPU PKB Level 2 1 Modul MPSDM 1 Modul Renstra

22 PROSES Indikator keberhasilan REGULASI BAHAN KEGIATAN ELIGIBLE ENTITY MANEJEMEN RESIKO MANUAL PROSEDUR ProDEP OUTPUT Kerangka Penilaian Kinerja INPUT

23 KAB/KOTA SASARAN

24

25

26 250 KAB/KOTA KAB/KOTA SASARAN

27 KS BARU + KS SAAT IN I KS BARU + KS SAAT IN I PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH REKRUTMEN SELEKSI ADMINISTRATIF DIKLAT SELEKSI AKADEMIK SELEKSI AKADEMIK PEMEROLEHAN SERTIFIKAT USULAN PESERTA PENGANGKATAN KS PENGANGKATAN KS Proyeksi Kebutuhan PENILAIAN KINERJA PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN Level 1 Level 2 Level 3 PPKSPS/M PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH

28 ProDEP PPKPPD PPCKS PPKSPS/M PKB-KS/M SD SMP SD SMP ON-LINE P4TK LPMP LPPKS Program Implementing Agency

29 ProDEP PPKPPD PPCKS PPKSPS PKB-KS Program Number of District/Cities Targets MPSDM RENSTRA SEL-AKD DIKLAT 92 20

30 ProDEP PPKSPS PKB-KS SD SMP SD SMP ON-LINE ProgramNumber of Participants PPKPPD PPCKS MPSDM RENSTRA SEL-AKD DIKLAT

31 Alur Kegiatan PPC KS SEL AKD SEL AKD Diklat TOT Asesor ToT MT Proyeksi Kebutuh an KS Inst PPK Panduan

32 Alur Kegiatan PPKS PS/M ToT SMP/ MTs Panduan ToT SD/MI Pelatihan SD/MI Pelatihan SMP/MTs LPMP/ LPPKS P4TK Pusbangtendik

33 Alur Kegiatan PPKP PD Panduan ToT Renstra Lokakarya Renstra LPMP Pusbangtendik Lokakarya MPSDM

34 Alur Kegiatan PKB KS In-1 Panduan In-1 OJL LPMP/LPPKS – SD/MI In-2 P4TK – SMP/MTs

35 TEKNAS RAKOR (Nasional dan Teknis) RAKOR Panduan Pusbangtendik P4TK/LPMP/LPPKS TUJUAN : 1.Menyamakan persepsi dan pemahaman ProDEP 2.Sosialisasi strategi ProDEP 3.Menyusun rencana kegiatan dan jadwal ProDEP MATERI : 1.Kebijakan dan Program 2.Pemaparan dan diskusi Juklak/Juknis ProDEP 3.SIM Diklat Untuk Mendukung ProDEP 4.Mekanisme penggunaan keuangan, monev, dan pelaporan 5.Pengadaan dan Complaint Handling System 6.Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

36 Rapat Koordinasi TOT Asesor, Master Trainer, Fasilitator Implementasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan DESAIN IMPLEMENTASI KEGIATAN HIBAH Pusbangtendik P4TK, LPMP, LPPKS Pusbangtendik P4TK, LPMP, LPPKS Pusbangtendik P4TK, LPMP, LPPKS

37 ALUR IMPLEMENTASI RAKOR NASIONAL PPKPPD PPCKS PPKSPS PKB-KS ToT Trainer ToT Asesor ToT MT ToT Trainer Pelatihan Pengawas Pemetaan Pelaksanaan Seleksi Akademik Diklat CKS Workshop Sertifikat ber-NUKS 2 – 4 Juli – 21 Juli – 17 Juli 2014

38 RAKORNAS LPMP/LPPKS/P4TK Kepala+Penjab TOT PPKSPS/M - PPKPPD RAKOR TEKNIS LPMP/LPPKS/P4TK KADIS + KABID DIKDAS KADIS + KABID DIKDAS KORWAS + BKD KORWAS + BKD Kasi Pend. Madrasah Operator PADAMU IMPLEMENTASI MATERI PPKPPD, PPCKS, PPKSPS/M, PKB KS/M, Keuangan, Pengadaan, Pendataan, CHO, Manajemen Resiko

39 Pelatihan Metode Evaluasi Program ProDEP – Pelaksana: Pusbangtendik – Waktu: 5 – 8 Juli 2014 – Tempat: Jakarta – Peserta: 4 orang dari masing-masing LPMP, PPPPTK, LPPKS ToT Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen Keuangan – Pelaksana: Pusbangtendik – Waktu: 14 – 17 Juli 2014 – Tempat: Jakarta – Peserta: Widyaiswara dari 27 LPMP (sesuai kuota) KEGIATAN PENDAHULUAN

40 ToT Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah/Madrasah (PPKSPS/M) – Pelaksana: Pusbangtendik – Waktu: Batch 1  14 – 21 Juli 2014 Batch 2  18 – 25 Agustus 2014 Batch 3  25 Agustus – 1 September 2014 – Tempat: Jakarta – Peserta: Batch 1  16 LPMP + LPPKS (190 org) Batch 2  6 P4TK (205 org) Batch 3  17 LPMP (190 org) KEGIATAN PENDAHULUAN

41 ToT Asesor PPK – Pelaksana: LPPKS – Waktu: 11 – 14 Agustus 2014 – Tempat: Solo – Peserta: Usulan dari 24 LPMP ToT Master Trainer – Pelaksana: LPPKS – Waktu: 11 – 14 Agustus 2014 – Tempat: Solo – Peserta: Usulan dari 24 LPMP KEGIATAN PENDAHULUAN

42 Pelaksana: 33 LPMP, 6 PPPPTK, LPPKS Waktu: Disesuaikan masing-masing Lokasi: Mengikuti arahan DIPA/RKAKL Peserta: Berasal dari kab/kota daerah sasaran + pejabat tertentu dari propinsi, yang terdiri dari: Kepala dinas pendidikan kab/kota Kepala bidang dikdas disdik kab/kota Korwas SD (LPMP)/SMP (P4TK) kab/kota Kabid/Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab/Kota Unsur BKD kab/kota Operator/Admin Data Padamu Dinas Pendidikan kab/kota Kabid Dikdas disdik propinsi Anggota DPRD Propinsi bid. pendidikan RAPAT KORDINASI TEKNIK

43 Seleksi Akademik – Pelaksana: LPMP & LPPKS – Waktu: Setelah selesai ToT Asesor – Lokasi : Sesuai arahan di DIPA/RKAKL – Peserta: Guru yang telah lulus seleksi administratif  40 org per kab/kota Diklat Calon KS – Pelaksana: LPMP & LPPKS – Waktu: Setelah selesai ToT Master Trainer dan Seleksi Akademik – Lokasi: Sesuai arahan DIPA/RKAKL – Peserta: Guru yang telah lulus seleksi akademik  20 org per kab/kota PPCKS : SELEKSI AKADEMIK & DIKLAT CKS

44 Lokakarya MPSDM – Pelaksana: LPMP DKI Jakarta, LPMP Sumut, LPMP Sulsel – Waktu: Setelah Rakortek – Lokasi: Masing-masing LPMP – Peserta: Sekretaris Dinas Pendidikan kab/kota Kabid Dikdas Kabag personalia/kepegawaian Korwas dikdas Kasi Pendidikan Madrasah/TOS Kantor Kemenag kab/kota PPKPPD : MPSDM & RENSTRA

45 Lokakarya Renstra – Pelaksana: 27 LPMP – Waktu: Setelah ToT Renstra – Lokasi: Masing-masing LPMP – Peserta: Sekretaris Dinas Pendidikan kab/kota Kabid Dikdas Kabag perencanaan/program Korwas dikdas Kasi Pendidikan Madrasah/TOS Kantor Kemenag kab/kota PPKPPD : MPSDM & RENSTRA

46 Pelatihan PPKSPS/M SD/MI – Pelaksana: LPMP & LPPKS – Waktu: Setelah ToT PPKSPS – Lokasi: Sesuai arahan DIPA/RKAKL – Pendekatan: In 1 – On – In 2 – Peserta: 7 Pengawas SD per kab/kota yang telah dipilih saat rakortek dan disetujui oleh LPMP 1 Pengawas MI per kab/kota yang telah diajukan saat rakortek dan disetujui LPMP PPKSPS : SD & SMP

47 Pelatihan PPKSPS/M SMP/MTs – Pelaksana: 6 PPPPTK – Waktu: Setelah ToT PPKSPS – Lokasi: Sesuai arahan DIPA/RKAKL – Peserta: 7 Pengawas SMP per kab/kota yang telah dipilih saat rakortek dan disetujui oleh LPMP 1 Pengawas MTs per kab/kota yang telah diajukan saat rakortek dan disetujui LPMP PPKSPS : SD & SMP

48 PKB KS SD/MI – Pelaksana: LPMP & LPPKS – Waktu: Setelah selesai Pelatihan PPKSPS di LPMP/ LPPKS – Lokasi: Sesuai arahan DIPA/RKAKL – Pendekatan: In 1 – On – In 2 – Peserta per Kls: In 1  48 peserta (8 pengawas SD/MI, 40 Kepala SD/MI) On  40 peserta (kepala SD/MI) In 2  48 Peserta (8 pengawas SD/MI, 40 Kepala SD/MI) PKB : SD & SMP

49 PKB KS SMP/MTs – Pelaksana: PPPPTK – Waktu: Setelah selesai Pelatihan PPKSPS di PPPPTK – Lokasi: Sesuai arahan DIPA/RKAKL – Pendekatan: In 1 – On – In 2 – Pesertaper Kls: In 1  48 peserta (8 pengawas SD/MI, 40 Kepala SD/MI) On  40 peserta (kepala SD/MI) In 2  48 Peserta (8 pengawas SD/MI, 40 Kepala SD/MI) PKB : SD & SMP

50 RENCANA KERJA PROGRAM ProDEP TAHUN 2014

51

52 I ndikator K erangka P enilaian K inerja & SIM D iklat

53 Improved education service delivery in Indonesia Participation in schooling increases Quality of education improves in public and private schools, including madrasah Sector governance improves through increased use of evidence for decision making Kompetensi-kompetensi Profesional KS/M, PS/M, Pejabat Dinas/Kemenag meningkat Management of schools and Madrasah improves in participating districts Kompetensi-kompetensi Profesional kepala sekolah/madrasah peserta PKB diterapkan EOPO GOALS VISION COMPONENT OUTPUTS COMPONENT OUTCOMES Sistem Nasional Pengembangan Keprofesian utk KS/M dilaksankan dan dikelola oleh Kemdikbud KS/M, PS/M, Pejabat Dinas/Kemenag berpartisipasi dalam sistem nasional pengembengan keprofesian utk KS/M Sebuah Sistem Pengembangan Keprofesian utk KSM ditetapkan

54 PERTANYAAN KUNCI MONITORING 1.Bagaimana perkembangan regulasi dan perangkat pendukung sistem nasional untuk ProDEP? 2.Bagaimana perkembangan pengelolaan dan pelaksanaan ProDEP? 3.Bagaimana keikutsertaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas, dan pegawai Dinas Pendidikan Daerah/Kantor Kemenag dalam ProDEP? 4.Sejauh mana kompetensi kepala sekolah/madrasah, calon kepala sekolah/madrasah, pengawas sekolah/madrasah, dan pegawai dinas pendidikan/Kantor Kemenag telah meningkat? 5.Sejauh mana Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas sekolah/madrasah menerapkan kompetensi profesional di tempat kerja?

55 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1.Terbentuknya Sistem Nasional ProDEP (5 Indikator). 2.Sistem Nasional ProDEP dikelola dan dilaksanakan secara efektif (15 Indikator). 3.KS/M, PS/M, Calon KS, dan Pegawai Dinas/Kantor Kemenag ikut serta dalam Program ProDEP (6 Indikator). 4.Kompetensi KS/M, PS/M, Calon KS, dan Pegawai Dinas meningkat setelah menyelesaikan kegiatan Program Program ProDEP (6 Indikator). 5.Kepala Sekolah dan Pengawas menerapkan kompetensi di tempat kerja (4 Indikator)

56 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Sarana/ Cara Verifikasi Target Institusi Penang gung Jawab Kepala Sekolah, calon kepala sekolah, pengawas, dan pegawai dari Dinas Pendidikan Daerah ikut serta dalam Program Pengembangan Keprofesian untuk Tenaga Kependidikan (ProDEP) 3.2. Jumlah peserta baru Kepala Sekolah/ Madrasah yang mengikuti setidaknya 1 BPU CPD (data tahunan) Catatan data pelatihan dan Data MIS - 20,000 (Kepala Sekola/ Madra sah baru) 20,000 (Kepala Sekola/ Madra sah baru) 20,000 (Kepala Sekola/ Madra sah baru) P4TK LPMP, LPPKS Dinas Provinsi Kab/Kot CONTOH

57 BASIS DATA PADAMU SATKER (P4TK/LPMP/LPPKS) SIM DIKLAT DATA GURU, KS/M, PS/M NUPTK RAKORTEK PEMILIHAN DAN PENETAPAN PESERTA DATA PESERTA PPCKS, PPKPPD, PPKSPS/M, PKB KS/M PELAKSANAAN PROGRAM ProDEP DATA NASIONAL HASIL PELAKSANAAN ProDEP UPDATE DATA KS/M, PS/M UTK DIANALISA DAN LAPORAN MEKANISME DATA ProDEP

58 M ekanisme K euangan

59 SPESIFIKASI HIBAH a. Nomor Perjanjian Hibah64705 b. Nomor Register c. Efectiveness Date 14 November 2013 d. Signing Date4 Juli 2013 e. Closing Date30 Juni 2016 f. Nomor Reksus g. Nilai HibahAUD110,000,000 h. Initial DepositAUD 5,000,000 i. Executing AgencyBadan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDMPK & PMP) j. Eligible entityPusbangtendik, P4TK, LPMP, dan LPPKS

60 KATEGORI DAN PORSI PEMBIAYAAN Grant Category Maximum Amount Allocated (in AUD) Porsi I. Implementation of Professional Development for Education Personnel (Principal Preparation Program/PPP, Continuing Professional Development /CPD for School and Madrasah Principals, Supervisor’s Support Program to School and Madrasah Principals, Education Capacity Development for Local Government) 104,850, % II. Management and Operating Costs for Central Management Team at MoEC (through the Board of Education and Culture HRD and Education Quality Assurance / Badan PSDMPK & PMP), including accommodation, transportation and per diem costs related to implementation, monitoring and evaluation activities of the initiative. 3,600, % III.Procurement of training materials and resource packages for professional development activities that are a part of initiative. 1,000, % IV. Procurement of services to support web-based learning, MIS and M &E systems 550, % Total 110,000,000

61 Dana pelatihan dialokasikan dalam DIPA Satker Instansi Pelaksana : a.Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik); b.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) – 6 P4TK; c.Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP) 33-LPMP; d.Lembaga Pengembangan Pemberdayaan dan Kepala Sekolah (LPPKS). Dana hibah ini seluruhnya disalurkan melalui prosedur Rekening Khusus (Special Account)

62 Program ProDEP yang seharusnya mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 ditunda sampai tahun 2014 dengan alasan : Revisi DIPA TA 2013 baru terbit pada tanggal 18 Nopember 2014 Droping dana awal (initial deposit) dari DFAT ke rekening khusus tanggal 22 Nopember 2013 Perdirjen Perbendaharaan yang mengatur Tata Cara Pencairan Dana baru terbit pada tanggal 17 Desember 2013 Mengingat pertimbangan tersebut diatas maka pelaksanaan kegiatan ProDEP TA 2013 ditunda sampai TA 2014

63 STATUS Berdasarkan RKAKL TA 2014 kebutuhan ProDEP TA 2014 sebesar Rp. 327,892,172,000 eqv AUD 30,518,631 Badan BPSDMPK-PMP telah mengajukan permintaaan pengisian dana ke rekening khusus kepada Dirjen Perbendaharaan untuk diteruskan ke DFAT tanggal 15 April 2014 Revisi DIPA TA 2014 telah diterbitkan pada 4 Juni 2014

64 RENCANA REALOKASI Berdasarkan hasil perhitungan sementara terhadap kebutuhan dana, diperlukan amandement grant untuk realokasi kategori III dengan rincian sebagai berikut : Usulan realokasi kategori III dari AUD 1,000,000 menjadi AUD1,387,162 TahunKebutuhan Dana Grant Agreement , , ,200 1,387,1621,000,000

65 S istem P enanganan U mpan B alik dan P engaduan, P engadaan, dan M anajemen R esiko P enilaian K inerja

66 Landasan Sistem Penanganan Keluhan Budaya Umpan balik, baik positif atau negatif, akan selalu dipandang sebagai suatu sarana untuk memperkuat penatakelolaan hibah dan meningkatkan hubungan kerjasama antara para penerima manfaat dan masyarakat. Prinsip sistem Umpan balik yang efektif didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, aksesibilitas, daya tanggap, efisiensi dan integrasi serta memastikan anonimitas pelapor. Orang Petugas Penanganan Umpan balik akan memiliki keterampilan, profesional dan memahami kebutuhan untuk melindungi privasi individu yang melaporkan atau memberikan Umpan balik. Proses Ada proses yang jelas dan dipublikasikan terkait penangangan keluhan dan Umpan balik Analisa Informasi mengenai Umpan balik akan ditelaah serta diperiksa sebagai bagian dari proses pengkajian ulang dan perbaikan yang berkelanjutan.

67 Australian Aid – managed by XXXXX on behalf of AusAID Masukan diberikan melalui pengumpulan data M&E Masukan positif dirujuk kepada lembaga yang revelan Masukan negatif diteruskan kepada Pihak yang relevan (eselon 3 yang ditunjuk) Masukan diterima oleh PIC Masukan ditangani berdasarkan Mekanisme Masukan PIC menentukan apakah masukan negatif diacu kpd CHO Keluhan ditangani di bawah Sistem Penanganan Keluhan Terkait tindakan kecurangan ditangani oleh pihak yang berwenang berdasarkan Prosedur yang relevan Pihak yang relevan menentukan apakah akan ditangani sebagai kecurangan, keluhan atau masukan negatif Masukan (umpan balik) atau keluhan dari individu atau lembaga dlm bentuk lisan atau tulisan di catat CHO

68  Lembar evaluasi pelatihan  Web  ke  Fax ke No : (021)  S M S ke No :  Telpon ke No :  PO.BOX Sawangan Informasi layanan Umpan Balik dapat dibaca di spanduk kegiatan, Buku paduan kegiatan serta Termuat pada modul-modul yang ada Opsi memberikan Umpan Balik & Pengaduan ProDEP

69 Telah diselesaikan melalui serangkaian Lokakarya partisipatif melibatkan stakeholder ProDEP Matriks Rencana Manajemen Resiko, memuat: Identifikasi Resiko yang mungkin, melakukan penilaian resiko, strategi pengelolaan yang diusulkan, orang/kelompok yang bertangggung jawab mengelola resiko dan penjadwalan strategi yang diusulkan Rencana Manajemen Resiko

70 1.1Implementasi terpengaruh oleh program prioritas pemerintah Indonesian yang lain, khususnya implementasi kurikulum Implementasi tertunda oleh pemilihan umum nasional Implementasi terpengaruh oleh Ujian Nasional 1.4Pemerintahan yang baru mengembangkan kebijakan dan rencana pendidikan nasional yang baru yang mempengaruhi dukungan bagi / atau pelaksanaan ProDEP 1.5Kurangnya jumlah pelatih dan asesor yang terakreditasi yang dapat mendukung implementasi ProDEP 1.6Pelatih dan asesor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memberikan pelatihan dan melakukan penilaian yang bermutu. 1.7Staf administrasi di beberapa Entitas yang Layak tidak memiliki keterampilan untuk mengelola ProDEP secara efektif dan efisien. 1.8Beberapa Entitas yang Layak tidak memiliki kapasitas untuk mengelola atau melaksanakan program ProDEP 1.9Beberapa Entitas yang Layak tidak memiliki sistem yang tepat untuk memasukkan atau mengelola informasi ProDEP 1.10Pelaksanaan ProDEP tidak diawasi secara efektif oleh Entitas yang Layak 1.11Data dan temuan Monev tidak digunakan untuk meningkatkan kualitas ProDEP 1.12Entitas yang Layak tidak dapat memenuhi target rencana pelaksanaan yang diusulkan tanpa mengurangi kualitas pelatihan 1.13Pelatih dan / atau staf Entitas yang Layak tidak memiliki kapasitas untuk memantau pelaksanaan ProDEP 1.14Kabupaten tidak memiliki komitmen terhadap ProDEP dan tidak mendorong stafnya untuk berpartisipasi. 2.1Persetujuan /pencairan DIPA Pemerintah Indonesia tertunda dan mempengaruhi pelaksanaan program 2.2Ketidakpastian anggaran DFAT berdampak pada pembayaran rekening khusus dan implementasi ProDEP 2.3Fluktuasi nilai tukar mengurangi dana yang tersedia untuk ProDEP 2.4Beberapa Entitas yang Layak tidak memiliki sistem yang memadai untuk mengelola, memantau dan melaporkan pengeluaran ProDEP 2.5Staf Keuangan Entitas yang Layak tidak memiliki kapasitas untuk mengelola keuangan ProDEP dengan tepat 2.6Laporan manajemen keuangan dan laporan terkait lainnya tidak diberikan tepat waktu atau dalam detail yang diperlukan 2.7Laporan audit dan kepatuhan tidak ditindaklanjuti secara memadai 2.8Surplus anggaran tidak dikembalikan ke Rekening Khusus 2.9Staf administrasi di beberapa Entitas yang Layak tidak menerapkan kontrol terhadap penipuan (fraud) dan tidak memeriksa kwitansi, tiket, atau tanda terima pembayaran yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana ProDEP 2.10Percobaan penyalahgunaan dana ProDEP oleh beberapa personel 2.11Beberapa Entitas yang layak tidak melaksanakan prosedur Sistem Penanganan Keluhan (CHS) dengan tepat sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana ProDEP 2.12Staf tidak mengerti atau memiliki kapasitas untuk melaksanakan proses e-procurement (Pengadaan secara Elektronik) 2.13Barang dan jasa diperoleh tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan Rencana Manajemen Resiko KEPATUHAN & KEUANGAN PENGELOLAAN & IMPLEMENTASI

71 Pengadaan TA.2014 adalah Swakelola Aspek Koordinasi dan peningkatan Kapasitas ULP UPT bekerjasama dengan ULP “Sekretariat” BPSDMPK-PMP Proses Pengadaan dilakukan dengan mekanisme Pengadaan Indonesia, dengan memperhatikan hal yang diatur dalam Grant Agreement, Juknis Pengadaan taraf finalisasi Kategori 3 untuk bahan pembelajaran di TA.2014 > Penggandaan > Pengadaan Langsung (<200 juta) Kategori 4 untuk pengembangan Aplikasi MIS> P4TK BOE Malang > Swakelola Total Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Swakelola sebesar Rp. 267,769,607,000,- setelah disetujui akan dipublikasikan (data rekapitulasi terlampir), RUP merupakan bagian dari Annual Workplan ProDEP 2014 Untuk Kategori 3 (Pengadaan Bahan Ajar), untuk TA.2015/2016 diidentifikasi membutuhkan tambahan dana dengan merealokasi antara Kategori 1 dan 3 Pengadaan ProDEP TA.2014

72 Thank You Australian Aid – managed by XXXXX on behalf of AusAID

73 atau

74 74 Tanggap Dalam Melayani Bersaing Meraih Prestasi bijak memberi teladan, gigih menciptakan peluang, sabar memberi dorongan


Download ppt "KEBIJAKAN DAN INFORMASI UMUM PROGRAM ProDEP Professional Development for Education Personnel BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google