Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

“LOGISTIK YANG TERINTEGRASI SECARA NASIONAL DAN TERHUBUNG SECARA GLOBAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT” EDY PUTRA IRAWADY DEPUTI MENKO PEREKONOMIAN BIDANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "“LOGISTIK YANG TERINTEGRASI SECARA NASIONAL DAN TERHUBUNG SECARA GLOBAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT” EDY PUTRA IRAWADY DEPUTI MENKO PEREKONOMIAN BIDANG."— Transcript presentasi:

1 “LOGISTIK YANG TERINTEGRASI SECARA NASIONAL DAN TERHUBUNG SECARA GLOBAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT” EDY PUTRA IRAWADY DEPUTI MENKO PEREKONOMIAN BIDANG KOORDINASI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SELAKU KETUA TIM KERJA PENGEMBANGAN SISLOGNAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN FEBRUARI 2013

2 K ONSOLIDASI R ENCANA A KSI 2013 Rencana Aksi Fokus Prioritas 2013 merupakan hasil konsolidasi dari: 1.Big Win Sislognas ; 2.Hasil Rakor Menteri 26 Desember 2013; 3.Surat Wamen PPN/Waka Bappenas selaku Ketua Pokja Konektivitas-KP3EI kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Tanggal 28 Desember 2013; 4.Hasil kunjungan kerja menko Perekonomian dan Menteri terkait ke Tanjung Priok tgl 21 Januari 2013; 5.Surat Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan selaku Ketua Tim Kerja SISLOGNAS kepada Wamen PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Pokja Konektivitas-KP3EI Tanggal 23 Januari

3 F OKUS P ROGRAM T AHUN Key Driver Komoditi Utama:  Pembangunan Pusat Distribusi Regional (Bigwin 8). 2.Key Driver Infrastruktur Transportasi:  Penurunan biaya logistik di Pelabuhan (Bigwin 15);  Optimalisasi Dry Port Cikarang dan Pembangunan Dry Port Entikong (Bigwin 17); dan  Penetapan Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung (Bigwin 1). 3.Key Driver Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik:  Revitalisasi BUMN Niaga dan Peningkatan Peran BUMN (Bigwin 11 dan 12);  Pengembangan Short Sea Shipping (Bigwin 3); dan  Revitalisasi Transportasi Angkutan Barang dan Pangan. 4.Key Driver Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik:  Keilmuan dan Program Studi Logistik di Perguruan Tinggi; dan  Standar Kompetensi Profesi Logistik dan Lembaga Sertifikasi Profesi (Bigwin 13). 5.Key Driver ICT:  Konsep Sistem e-Logistik Nasional - INALOG (Bigwin 5). 6.Key Driver Regulasi dan Kelembagaan:  Kebijakan Optimalisasi Peran Dryport. 3

4 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 1.6 Penggerak Utama: 47 Rencana Aksi Memastikan pembiayaan rencana kegiatan di masing- masing sektor terkait (flagship SISLOGNAS) Rencana aksi pada Perpres No. 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sislognas Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan 2.Infrastruktur Transportasi: 2.1 Penurunan Biaya Logistik 1.Penerapan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelayaran, agar terbuka peluang bagi investor dalam mengoperasikan pelabuhan di Indonesia; 2.Pembentukan Tim Khusus pada Pokja Konektivitas untuk mengkaji upaya penurunan biaya pelayanan kepelabuhan; Kementerian Perhubungan Wamen PPN/Waka Bappenas/Ketua Pokja Konektivitas Telah diluncurkan uji coba I-Care (Integrated Cargo Release System – Cargo link) di Koja tanggal 14 November I-Care adalah proses pelayanan good release pasca proses custom clearance oleh INSW. Dalam implementasi Cargolink ini terjadi pertukaran dokumen elektronis antara Shipping Line, Consignee (Importir/Eksportir/PPJK), TPS, Bank, dan Perusahaan Trucking, sehingga mempercepat pengeluaran barang yang akhirnya mempersingkat dwelling time. 4 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (1)

5 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELE SAIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJATIM AHLI 2.Infrastruktur Transportasi: 2.1 Penurunan Biaya Logistik 3.Peninjauan kembali jenis dan komponen tarif pelayanan kepelabuhan yang dapat meningkatkan efisiensi/persaingan usaha bagi penyedia jada logistik; 4.Penyusunan regulasi untuk mewajibkan penerapan ICT tools pada Penyedia Jasa di Pelabuhan guna penyederhanaan prosedur, proses, dan mengurangi waktu pelayanan. Kementerian Perhubungan Telah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan untuk menerapkan sistem i-care di pelabuhan Tanjung Perak 5 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (2)

6 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELE SAIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJATIM AHLI 2.Infrastruktur Transportasi: 2.2 Pelabuhan Laut Hub Internasional Kuala Tanjung 1.Percepatan penyelesaian revisi Keputusan Menteri Kehutanan untuk ubah Status Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain(APL) 2.Percepatan penetapan perubahan RTRW Provinsi Sumatera Utara 3.Penetapan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 4.Pembangunan Jalur Kereta Api dari Kuala Tanjung mulai Desa Perupuk hingga Tanjung Tiram; 5.Pembangunan 9 (sembilan) akses Jalan Menuju Pelabuhan Kuala Tanjung dan Ring Road Menuju Pelabuhan Internasional Peti Kemas; Kementerian Kehutanan Pemda Sumut Kementerian Perhubungan Kementerian PU Serangkaian rapat koordinasi dan diskusi dengan Pemprov. Sumatera Utara, Pemkab Batubara, Pelindo I dan instasi terkait lainnya Telah disampaikan surat Deputi Bidang Industri dan Perdag No. S-177/M.EKON/ 08/2012 kepada Menteri Kehutanan, tanggal 15 Agustus 2012 perihal Penyelesaian status Kawasan Hutan untuk Pemb Pel. Hub Kuala Tanjung; 6 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (3)

7 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELE SAIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJATIM AHLI 2.Infrastruktur Transportasi: 2.2 Pelabuhan Laut Hub Internasional Kuala Tanjung - s.d.a - Pelindo-I, telah menyusun konsep pengelolaan pelabuhan Kuala Tanjung, namun perlu kajian mendalam tentang pengelolaan pelabuhan yang berdaya saing; Surat Deputi Bidang Industri dan Perdagangan No. S-256/ D.IV.MEKON/10/20 12 kepada Bupati Kabupaten Batubara untuk membentuk Tim SISLOGDAsebagai mitra Tim Kerja Logistik Nasional. 7 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (4)

8 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 2.Infrastruktur Transportasi: 2.3 Optimalisasi Cikarang Dry Port (CDP) 1.Peningkatan sosialisasi kepada shipping liners dan para pengguna jasa kepelabuhan mengenai status CDP sebagai Extended gate pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.131 Tahun 2004 tanggal 19 April 2004 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Daratan (Dry Port) Sebagai Perpanjangan Pelabuhan Umum Tanjung Priok Yang berlokasi di Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Porvinsi Jawa Barat, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.284 Tahun Kementerian Perhubungan Telah disampaikan surat kepada Kementerian/Lembag a terkait, dengan surat Nomor S- 156/D.IV.M.EKON/07 /2012 tanggal 30 Juli 2012 dan surat Nomor. S-257/- D.IV.M.EKON/10/201 2 tanggal 25 Oktober 2012,tentang optimalisasi Dryport Cikarang. Telah dilakukan pertemuan pada tanggal 5 dan 26 November 2012 dengan instansi terkait (Ditjen Bea dan Cukai, Pelindo II, CDP) dengan kesepakatan bahwa kedua instansi tersebut akan menerbitkan kebijakan yang diperlukan. 8 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (5)

9 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELE SAIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 2.Infrastruktur Transportasi: 2.3 Optimalisasi Cikarang Dry Port (CDP) 2.Percepatan penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 2003, khususnya yang menyangkut penghapusan PNBP atas manifest dan perubahan pos manifest; 3.Percepatan penyelesaian kendala (termasuk masalah pendaftaran ulang user id untuk mengakses sistem data elektronik kepabeanan) dan dukungan bagi beroperasinya CDP secara efektif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; 4.Penyusunan kebijakan mengenai harmonisasi dan kewajaran biaya Terminal Handling Charge (THC) bagi barang dari dan ke CDP melalui pelabuhan Tanjung Priok. 5.Percepatan penyelesaian pintu tol KM-29 untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait (CQP) Kementerian BUMN Kementerian PU 9 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (6)

10 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 2.Infrastruktur Transportasi: 2.4 Pembangunan Dry Port di Kalbar 1.Percepatan perizinan yang diperlukan dalam pembangunan dry port di kawasan perbatasan Kalimantan; 2.Percepatan izin pengoperasian dryport perbatasan Kalimantan; 3.Pembentukan pelayanan terpadu yang meliputi kepelabuhan, kepabeanan, keimigrasian dan karantina (CIQP) di dryport perbatasan Kalimantan; 4.Pemberian Port Code untuk Dry Port Entikong. Kemendagri dan Instansi terkait Kementerian Perhubungan danInstansi terkait Kemendagri dan Instansi terkait Kementerian Perhubungan Serangkaian pertemuan dengan beberapa instansi terkait antara lain, Gubernur Provinsi Kalbar, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Ditjen Imigrasi, Karantina, Bupaati Kauas Hulu, Bupati Sanggau dan Nunukan. Surat Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Nomor S- 109/D.IV.M.EKON/05/2 012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Pembangunan Dryport di kawasan perbatasan sebagai pelaksanaan kebijakan Sislognas. Tujuannya untuk memberikan dukungan pembangunan Dryport Entikong kepada seluruh instansi terkait 10 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (7)

11 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 2.Infrastruktur Transportasi: 2.4 Pembangunan Dry Port di Kalbar - s.d.a - Telah dilakukan penandatanganan prasasti dan peletakan batu pertama secara simbolis pembangunan pelabuhan darat (Dryport) perbatasan Entikong-Malaysia oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gamawan Fauzi bersama BNPP, pada Senin 17 September Selanjutnya pembangunan Dryport direncanakan mulai pada tahun 2013 dan diitargetkan selesai pada tahun Sebagai informasi, sumber dananya berasal dari investor Kadin pusat dan Kalimantan Barat, dengan investasi awal sebesar Rp miliar di tanah seluas hektar. 11 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (8)

12 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 2.Infrastruktur Transportasi: 2.4 Pembangunan Dry Port di Kalbar - s.d.a - Telah dilakukan penandatanganan prasasti dan peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan darat (Dryport) perbatasan Entikong-Malaysia oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gamawan Fauzi bersama BNPP, pada Senin 17 September Selanjutnya pembangunan Dryport direncanakan mulai pada tahun 2013 dan diitargetkan selesai pada tahun Sumber dana berasal dari investor Kadin pusat dan Kalimantan Barat, dengan investasi awal sebesar Rp miliar di tanah seluas hektar. 12 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (9)

13 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 3.Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik: 3.1. Revitalisasi BUMN Niaga sebagai Trading House Penyusunan kebijakan tentang revitalisasi BUMN Niaga sebagai Trading House. Kementerian BUMN Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan dengan Surat Nomor S-133/- D.IV.M.EKON/06/2012 tanggal 26 Juni 2012 meminta kepada Bulog, PT.Pos Indonesia, PT BGR, PT Pelni, PT.Garuda Indonesia, PT. Sarinah, PT. Mega Eltra, PT.PPI, dan PT. Pelindo II untuk menyampaikan Business Plannya. Revitalisasi BUMN Penyedia Jasa Logistik berfokus pada, antara lain: PT. Mega Eltra: Trading house – ekspor dan impor; BULOG: komoditi beras, komoditi pokok dan komoditi strategis lainnya; Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Sarinah: kegiatan ekspor dan impor; PT.Pos: logistik perdesaan (saat ini PT Pos sedang membangun sistem infromasi perdagangan online/e-trade rural); 13 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (10)

14 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 3.Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik: 3.1. Revitalisasi BUMN Niaga sebagai Trading House - s.d.a - PT. PELNI: disamping pengangkutan penumpang, juga pengangkutan barang antar pulau. Terkait dengan hal tersebut, PT PELNI telah melakukan modifikasi kapalnya menjadi model Three in One (untuk mengangkut Penumpang, kontainer, dan kedaraan), yaitu: KM Dobon Solo, dan KM Ciremai. 3.2 Pengembangan Short Sea Shipping 1.Pelaksanaan ujicoba short sea shipping di Jalur Pantura dan Jalur lintas timur Sumatera (2013); 2.Penyusunan kebijakan yang mendorong efisiensi pembangunan sarana dan prasarana serta pengadaan kapal Ro-Ro; Kementerian Perhubungan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan Serangkaian rapat kordinasi lintas sektoral dan focus group discussion membahas implementasi short sea shipping (coastal line) di Jalur Pantura dan Jalur Lintas Timur Sumatera. Target: Pertengahan tahun 2013, telah dilakukan uji- coba operasi short sea shipping di Jalur Pantura dan Jalur lintas timur Sumatera. 14 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (11)

15 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 3.3 Revitalisasi Alat Transportasi Penyusunan kebijakan yang mendorong peremajaan atau revitalisasi alat transportasi barang, khususnya pangan dan komoditi strategis lainnya. Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, instansi terkait KADIN mengusulkan kebijakan peremajaan atau revitalisasi transportasi barang dan pangan, dan formulasi langkah- langkah dan dukungan yang dapat mempercepat pelaksanaan revitalisasi dimaksud 15 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (12)

16 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUBTIM KERJATIM AHLI 4.SDM Logistik: Penataan Keilmuan Logistik Pemenuhan permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: S-343/M.EKON/ 11/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Penetapan Logistik Sebagai Cabang Keilmuan dan Program Studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Telah disusun Rancangan Keilmuan dan Program Studi (Prodi) Logistik Nasional untuk ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menyampaikan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal Penetapan Logistik sebagai salah satu Cabang Keilmuan dan Program Studi, dengan surat Nomor: S-343/M.EKON/11/2012, tanggal 30 November 2012; Sedang dijajaki tawaran kerjasama dari Belanda untuk pendirian community college (akademi komunitas) untuk memenuhi kebutuhan pekerja logistik yang berstandar kompetensi internasional; dan 16 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (13)

17 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 4.SDM Logistik: Penataan Keilmuan Logistik - s.d.a -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dukungan anggota- anggota European Chamber of Commerce berupa penyediaan staf yang berkualifikasi internasional sebagai tenaga-tenaga pengajar ng besifat sukarela. 5.Teknologi, Informnasi dan Komunikasi: Pembangunan E-Logistik (INALOG) Penyusunan desain pengembangan dan implementasi sistem e-logistik (INALOG) Tim Kerja SISLOGNAS Sistem INALOG adalah pengembangan lanjutan dari sistem Indonesia National Single Window yang mengintegrasikan sistem TIK arus dokumen dengan pergerakan barang. 17 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (14)

18 NONOPENGGERAK UTAMA/ RENCANA AKSI DUKUNGAN KEBIJAKANPENANGGUNG JAWAB TARGET PENYELES AIAN PERKEMBANGANTINDAK LANJUT SUB TIM KERJA TIM AHLI 5.Teknologi, Informnasi dan Komunikasi: Pembangunan E-Logistik (INALOG) - s.d.a -Tim Kerja SISLOGNAS Telah disampaikan surat Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan kepada Kementerian Negara BUMN No. S- 220/D.IV.M.EKON/- 10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, untuk menyiapkan program “Pengembangan, Pengelolaan, Pengoperasian serta Revitalisasi Bisnis BUMN Sektor Maritim” dalam kerangka pembangunan TIK berskala nasional bagi BUMN-BUMN yang telah memiliki jaringan logistik. Penerapan I-Care sebagai solusi untuk penurunan dwelling time yang diujicobakan di Pelabuhan Koja 18 MATRIKS KEBIJAKAN RENCANA AKSI 2013 (15)

19 1.Pelaksanaan kegiatan tim kerja Sislognas difokuskan menindaklanjuti Matriks Dukungan Kebijakan (Lampiran Surat Wamen PPN/Waka Bappenas Nomor: 8069/WK/12/2012 tanggal 28 Desember 2012). 2.Tindaklanjut hasil pertemuan tim ahli dengan masing- masing STK ( sangat diperlukan karena tahapan saat ini adalah implementasi rencana aksi yang perlu dukungan kegiatan masing-masing STK. TINDAK LANJUT

20 TERIMAKASIH Jakarta – Februari

21 I SI S URAT N O. 8069/WK/2012 TGL 28 D ES

22

23

24

25

26 T INDAK L ANJUT K UNJUNGAN K ERJA M ENKO PEREKONOMIAN DAN P ARA M ENTERI /P IMPINAN L EMBAGA KE T ANJUNG P RIOK

27 ISI SURAT KETUA TIM KERJA SISLOGNAS ke WAMEN PPN/WAKA BAPPENAS

28 Terkait dengan butir 1 di atas dan sesuai dengan nota dinas kami Nomor: ND- 236/D.IV./M.EKON/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 kami mohon Bapak dapat segera membentuk unit pengkaji penurunan biaya kepelabuhan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya di bawah koordinasi Tim Kerja Pengembangan SISLOGNAS,dengan susunan anggota sebagai berikut: 1) I Nyoman Gde Saputra, Kepaia Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, sebagai kepala unit; 2) Budi Santoso, mantan Atase Perdagangan R.I untuk jepang dan Setditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, sebagai wakil kepala unit; 3) Sahat Simatupang, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, sebagai anggota; 4) Prof. Senator Nur Bahagia, Institut Teknologi Bandung, anggota; 5) Tri Achrnadi, Ph.D, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, anggota;


Download ppt "“LOGISTIK YANG TERINTEGRASI SECARA NASIONAL DAN TERHUBUNG SECARA GLOBAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT” EDY PUTRA IRAWADY DEPUTI MENKO PEREKONOMIAN BIDANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google