Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2010 oleh : Luluk Sumiarso.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2010 oleh : Luluk Sumiarso."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM oleh : Luluk Sumiarso Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Bandung, 7 Januari 2011 KEBIJAKAN ENERGI BARU, ENERGI TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Update

2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM D AFTAR I SI I. Pendahuluan II. Paradigma Pengelolaan Energi Nasional III. Arah Kebijakan Energi IV. Strategi Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM D AFTAR I SI I. Pendahuluan II. Paradigma Pengelolaan Energi Nasional III. Arah Kebijakan Energi IV. Strategi Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM EBT 4,07 % Batubara 34,47 % Gas Bumi 18,48 % Minyak Bumi 42,99 % PERKEMBANGAN DEMAND vs SUPPLY Industri 51,86 % Transportasi 30,77% Komersial 4,28 % Rumah Tangga 13,08 % 39,60% DEMAND (dalam juta SBM) SUPPLY (dalam juta SBM) 37,53 % 22,88 % 62,61 % 7,82 % 22,06 % 7,52 %

5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM PERKEMBANGAN PANGSA DAN SUBSIDI FOSIL 2000 – Subsidi Listrik 3,934,304,103,363,3110,6533,9037,4878,5853,72 2. Subsidi Listrik Fosil *) Subsidi BBM Subsidi LPG Total Subsidi Fosil ,99 % 34,47 % 18,48 % 4,07% *) Proporsional dengan peran fosil dalam komposisi energi primer untuk penyediaan tenaga listrik Peningkatan rata-rata dalam 10 tahun terakhir: 1.Minyak: 0,52 %/tahun 2.Batubara: 13,70 %/tahun 3.Gas: 1,81 %/tahun 4.Total: 4,33 %/tahun A. Perkembangan Pangsa Total (dalam juta SBM) B. Perkembangan Subsidi Fosil (dalam triliun Rupiah) EBT Batubara Gas Bumi Minyak Bumi 1014

6 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM KONDISI ENERGI 2009 Bauran Energi Primer Nasional Juta SBM Elastisitas Energi = 1,63 Pangsa Energi Non Fosil < 5% 1. Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas: a. Rasio elektrifikasi tahun 2008 sebesar 66% (34% rumah tangga belum berlistrik); b. Pengembangan infrastruktur energi (daerah perdesaan/terpencil dan pulau-pulau terluar pada umumnya belum mendapatkan akses energi); 2. Pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup; 3. Ketergantungan terhadap Energi Fosil masih tinggi, cadangannya semakin terbatas; 4. Pemanfaatan energi terbarukan dan implementasi Konservasi Energi belum optimal; 5. Keterkaitan dengan isu lingkungan: a. Mitigasi perubahan iklim; b. Perdagangan karbon; c. Komitmen nasional penurunan emisi 26% pada tahun 2020; 6. Pendanaan untuk pengembangan sektor energi masih sangat terbatas.

7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM NOENERGI TERBARUKAN/ SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT) RASIO KT/SD (%) = 4/3 1Tenaga Air75,670 MW5, MW Panas Bumi28,543 MW1,189 MW Mini/Mikro Hydro MW MW Biomass49,810 MW1, MW Tenaga Surya4.80 kWh/m 2 /day13.5 MW - 6Tenaga Angin3 – 6 m/s1.87 MW - 7Uranium MW (e.q. 24,112 ton) for 11 years *) 30 MW 1.00 *) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI NoENERGI TAK TERBARUKAN SUMBER DAYA (SD) CADANGAN (CAD) RASIO SD/CAD (%) PRODUKSI (PROD) RASIO CAD/PROD (TAHUN)*) = 4/36 7 = 4/6 1Minyak Bumi (miliar barel) **) Gas Bumi (TSCF) Batubara (miliar ton) Coal Bed Methane/CBM (TSCF) *) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru **) Termasuk Blok Cepu

8 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM D AFTAR I SI I. Pendahuluan II. Paradigma Pengelolaan Energi Nasional III. Arah Kebijakan Energi IV. Strategi Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

9 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM ENERGY SUPPLY SIDE MANAGEMENTENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI SUPPLY DEMAND Saat ini: Ke depan: 1. Kebutuhan energi belum efisien 2.Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi 3.Energi terbarukan hanya sebagai alternatif 4.Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan adalah menyia-nyiakan karunia Tuhan 1. Efisienkan kebutuhan energi 2.Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi 3.Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang 4.Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai warisan untuk anak-cucu / diekspor Energi Fosil dengan biaya berapapun (Malah Disubsidi) Energi Terbarukan Sebagai Alternatif Kebutuhan Energi Sektoral yang belum efisien: -RumahTangga - Transportasi - Industri - Komersial Maksimalkan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan harga Avoided Fossil Energy Costs Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang Kebutuhan Energi Sektoral yang Efisien: -RumahTangga - Transportasi - Industri - Komersial (KONSERVASI) (DISVERSIFIKASI)

10 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Policy Directives Presiden RI di Tampak Siring (2010) Konsumsi Energi Fosil yang Meningkat Mitigasi Perubahan Iklim No.8 : Ketahanan Energi No.10 : Perkuat Green Economy UNFCCC *) ALUR PIKIR PENGEMBANGAN EBTKE GREEN ENERGY CONCEPT: 1.Efisienkan Penggunaan Energi 2.Gunakan Energi Terbarukan 3.Gunakan Teknologi Energi Bersih untuk energi fosil maupun non-fosil UU 10/1997 UU 27/2003 UU 30/2007 UU 30/2009 Green Values *) United Nations Framework Convention on Climate Change 0 Green Energy Green Industry Green Transportation Ketahanan Energi, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Berkelanjutan Upaya Pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan dan Efisien Pemanfaatan Energi

11 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM SISTEM PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI NASIONAL (Dengan Pendekatan Supply Side Management) Energi Hijau sebagai alternatif) Pengangkutan / Penyaluran INDUSTRI ENERGI PRIMER Pembangkitan Tenaga Listrik OTORITA S GEOLOGI Pemanfaatan Energi Belum Efisien Baha n Baku Nabat i

12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM PEMANFAATAN AKHIR Bahan Bakar Minyak Tenaga Listrik Hasil : Komersial Industri Rumah Tangga Transporta si Produk Energi Sektor Pengguna SUMBER DAYA Geologi Sumber Daya Geologi Kebencanaan Geologi Tata Lingkungan OTORITAS GEOLOGI OTORITAS TERKAIT sumber daya air, pertanian, kehutanan, kelautan, dirgantara Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Distribusi Listrik Penjualan Tenaga Listrik Gas Bumi Pengolahan Niaga Tanpa Aset Bahan Bakar Eksploitasi Eksplorasi Pengangkutan/ Penyaluran Penyimpanan / Penimbunan Cadangan Panas Bumi Panas Bumi Eksploitasi Eksploras i (Pemanfaatan Langsung) INDUSTRI ENERGI PRIMER Hulu (Mengangkat dari perut bumi) Hilir (Mengolah menjadi produk energi) Minyak Bumi Batubara Cadangan Energi Fosil PARADIGMA BARU SISTEM PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI NASIONAL (Dengan Pendekatan Demand Side Management) Niaga Dengan Aset Bahan Bakar Nabati Energi Surya, Nuklir, Bayu, dll Pengangkutan/ Penyaluran Penyimpanan / Penimbunan Niaga Tanpa Aset Niaga Dengan Aset Pengolahan Heat ENERGI FOSIL (sebagai Balance) Efisiensi Energi dan Pemanfaatan Akhir Tenaga Air “ENERGI HIJAU” (Maksimalkan) Bahan Baku Nabati

13 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Kehutanan14% Energi6% Sampah6% Melalui pengembangan energi baru terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi dari seluruh sektor Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun %41% Upaya sendiri Upaya sendiri dan dukungan internasional KOMITMEN PADA PERUBAHAN IKLIM

14 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM I. Pendahuluan II. Paradigma Pengelolaan Energi Nasional III. Arah Kebijakan Energi Nasional IV. Strategi Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi D AFTAR I SI

15 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM ARAH KEBIJAKAN ENERGI EBT Gas Bumi Batubara M. Bumi 21 % 30,7 % 43,9% 4,4 % EBT Gas Bumi Batubara M. Bumi 2010* KONSERVASI ENERGI (37,25%) DIVERSIFIKASI ENERGI BAU** Sumber: *Prakiraan 2010, **Blueprint PEN PERPRES 5/2006VISI 25/25 25 % 32 % 20 % 23 % 41.7% 20,6% 34.6% 3,1% 5100 JutaSBM 3200 JutaSBM 113,1 JutaSBM

16 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM KEBIJAKAN UTAMA 1.Konservasi Energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisi suplai dan pemanfaatan ( Demand Side ). 2.Diversifikasi Energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional ( Supply Side ).

17 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) Rencana Induk Diversifikasi Energi Nasional (RIDEN) Rencana Induk Energi Konvensional/Fosil KEBIJAKAN ENERGI SEKTORAL Kebijakan Energi Sektor Rumah Tangga Kebijakan Energi Sektor Bangunan Komersial Kebijakan Energi Sektor Transportasi Kebijakan Energi Sektor Industri KEBIJAKAN ENERGI KLASTERAL*) Energi Baru Kebijakan Energi Klaster Nuklir Kebijakan Energi Klaster Panas Bumi Energi Terbarukan Kebijakan Energi Klaster CBM Kebijakan Energi Klaster Gasified Coal Kebijakan Energi Klaster Liquified Coal Kebijakan Energi Klaster Hidrogen Kebijakan Energi Klaster Hidro Kebijakan Energi Klaster Bioenergi Kebijakan Energi Klaster Energi Surya Kebijakan Energi Klaster Energi Angin Kebijakan Energi Klaster Samudera Kebijakan Energi Klaster Minyak Bumi Kebijakan Energi Klaster Gas Bumi Kebijakan Energi Klaster Batubara Visi Energi Baru Terbarukan 25/25 *) Klaster sesuai dengan UU 30/2007 tentang Energi Energi Tak Terbarukan Sisi kebutuhan Sisi Penyediaan Update

18 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM I. Pendahuluan II. Paradigma Pengelolaan Energi Nasional III. Arah Kebijakan Energi Nasional IV. Strategi Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi D AFTAR I SI

19 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM STRATEGI PENGEMBANGAN EBTKE STRATEGI DI SISI PENYEDIAAN ENERGI : menerapkan mandatori Penyediaan EBT meningkatkan penggunaan EBT menggunakan bahan bakar yang lebih bersih ( fuel switching ) dalam penyediaan energi STRATEGI DI SISI PEMANFAATAN ENERGI : Menerapkan komitmen efisiensi pemanfaatan energi menggunakan bahan bakar yang lebih bersih ( fuel switching ) dalam pemanfaatan energi Menerapkan prinsip-prinsip hemat energi memanfaatkan teknologi energi bersih dan effisien Membudayakan sikap hidup hemat energi

20 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM AGENDA PENGEMBANGAN EBTKE AGENDA UTAMA 1.Penyempurnaan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan bidang EBTKE 2.Penyempurnaan Rencana Induk Diversifikasi dan Konservasi Energi 3.Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Energi 4.Pengembangan Panas Bumi 5.Pengembangan Bioenergi 6.Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan 7.Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi Bersih 8.Peningkatan Kandungan Lokal dan Industri Penunjang EBTKE 9.Peningkatan Swadaya Masyarakat untuk Desa Mandiri Energi 10.Peningkatan Swadaya Masyarakat di kota melalui low carbon city (mis. Penggunaan solar cell dll) AGENDA PENDUKUNG 1.Peningkatan kelitbangan EBTKE 2.Peningkatan kediklatan EBTKE

21 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta Telp/Faks :

22 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Energi Hijau Energi Masa Depan Go Green Indonesia !

23 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM

24 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM LAMPIRAN-LAMPIRAN

25 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Program “REFF-Burn” Indonesia *) ( Reducing Emissions from Fossil Fuel Burning ) Mengintegrasikan semua upaya dan teknologi untuk mengurangi emisi dari pembakaran bahan bakar fosil, pada: 1. Pre Combustion (Pencegahan) 2. During Combustion (Penangkalan) 3. Post Combustion (Penanggulangan) *) Serupa dengan Program REDD di Sektor Kehutanan

26 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM CLEAN ENERGY INITIATIVE Program “REFF-Burn” Indonesia *) ( Reducing Emissions from Fossil Fuel Burning ) Mengintegrasikan semua upaya dan teknologi untuk mengurangi emisi dari pembakaran bahan bakar fosil, pada: 1. Pre Fossil Combustion (Pencegahan)  Efficient Technology  Renewable Energy 2. During Fossil Combustion (Penangkalan)  Clean Fossil Technology 3. Post Fossil Combustion (Penanggulangan)  Carbon Capture and Storage *) Serupa dengan Program REDD di Sektor Kehutanan

27 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM GREEN ENERGY LINGKUP PENANGANAN ENERGI Teknis Sifat Terbarukan (Renewable) Tak Terbarukan (Non-Renewable) Non Fosil New Energy Non Fosil New Energy Fosil Fosil Clean Fossil Technology (CFT) Clean Fossil Technology (CFT) Pre-Combustion (Pencegahan) During Combustion (Penangkalan) Post Combustion (Penanggulangan) Lingkup “REFF-Burn” (Reducing Emission from Fossil Fuel Burning)

28 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM KLASTERISASI ENERGI BARU (G) DAN TERBARUKAN (T) G4. Nuklir G5. Hidrogen G2. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) G1. Batubara tercairkan (Liquefied Coal) G3. Batubara tergaskan (gasified coal) T1. Panas BumiT3. BioenergiT5. Angin T4. Sinar Matahari (Solar energy) T2. Aliran dan Terjunan air (Hydro) T6. Gerakan dan Perbedaan suhu lapisan laut (samudera) Forum Usaha Inti EBT Forum Usaha Penunjang EBT Forum Asosiasi Profesi EBT Forum Asosiasi Pengguna EBT “Komunitas” Energi Baru (KEB) “Komunitas” Energi Terbarukan (KET) Hulu Hilir Jasa Pabrikan Asosiasi Keteknikan Asosiasi Pengguna Usaha Inti Usaha Penunjang Keteknikan Teknologi METI ?

29 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM KLASTERISASI UPAYA KONSERVASI (EFISIENSI PEMANFAATAN) ENERGI Pemanfaatan di Sektor Transportasi Pemanfaatan di Sektor Industri Pemanfaatan di Sektor Komersial PEMANFAATANPENYEDIAAN HULUHILIR USAHA JASA PENUNJANG KONSERVASI ENERGI INDUSTRI PENUNJANG KONSERVASI ENERGI (PABRIKAN PEMANFAAT/PERALATAN HEMAT ENERGI) SUMBER DAYA KLUSTER PROSES/ TAHAPAN Pemroduksian (Eksploitasi) Pengolahan Pembangkitan PenyaluranPenyimpanan Pencarian (Eskplorasi) Sumber Energi Pemanfaatan di Sektor Rumah Tangga Pendistribusian

30 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM JENIS-JENIS ENERGI BARU TERBARUKAN SESUAI UU NO. 30/2007 TENTANG ENERGI Sumber energi baru (G): G1. Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal) G2. Gas Metana Batubara ( Coal Bed Methane ) G3. Batubara Tergaskan ( Gasified Coal ) G4. Nuklir G5. Hidrogen Sumber energi terbarukan (T): T1. Panas Bumi T2. Aliran dan Terjunan Air (Hidro) T3. Bioenergi T4. Sinar Matahari T5. Angin T6. Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut

31 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM TAKSONOMI ENERGI Eksplorasi Sumber Daya Energi Sumber Energi Energi Bahan Bakar Ekploitasi Langsung Transformasi Konversi Pemanfaatan Energi *) Bahan Bakar Panas Cahaya Mekanik Kimia Elektro- magnetik Pemanfaatan Energi *) Bahan Bakar “Elektrik” PENYEDIAAN ENERGIPEMANFAATAN ENERGI (OLEH PENGUSAHA ENERGI)(OLEH PENGGUNA ENERGI) Sumber EnergiEnergi PrimerEnergi Sekunder PEMANFAATAN KONSERVASI ENERGI Pelestarian Sumber Daya EnergiEfisiensi Pemanfaatan Energi PENGUSAHAAN Sumber Daya Energi Final *) Pemanfaatan Energi oleh: 1.Industri 2.Transportasi 3.Komersial 4.Rumah Tangga

32 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM RANAH LEGISLATIF RANAH EKSEKUTIF PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL DEWAN ENERGI NASIONAL Rancangan Kebijakan Energi Nasional (KEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.a) Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.b) KebijakanEnergi Nasional/ (KEN) (UU 30/2007, Pasal 11) PRESIDEN MENTERI ESDM Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) (PP 70/2009 Pasal …) Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) (PP 70/2009 Pasal …) Penyiapan Penetapan *) Konservasi Energi per Sektor Kegiatan : - Sektor Rumah Tangga - Sektor Komersial - Sektor Industri - Sektor Transportasi - Sektor Pembangkit tenaga Listrik ACUAN: 1.UUD 1945, Pasal 33 2.UU 30/2007 ttg Energi 3.UU 10/1997 ttg Ketenaganukliran 4.UU 27/2003 ttg Panas Bumi Penyiapan dan Penetapan Rencana Induk Rencana Induk Diversifikasi Energi (RIDEN) Rencana Induk Diversifikasi Energi (RIDEN) Diatur dengan : UU 30/2007 ttg Energi PP 70 /2009 ttg Konservasi Energi Roadmap per Klaster EBT Diatur dengan : UU 30/2007 ttg Energi RPP ttg Energi Baru dan Energi Terbarukan Diatur dengan : UU 30/2007 ttg Energi RPP ttg Energi Baru dan Energi Terbarukan Diatur dengan : UU 22/2001 ttg Migas UU 4/2009 ttg Mineral dan Batubara Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) (UU 30/2007, Pasal 17 ayat 1) Policy Directives dari Presiden, dengan memperhatikan hal tersebut, KEN seharusnya “Bernuansa Hijau” (Green Energy) Penyiapan Pemanfaatan Energi Penyediaan Energi Listrik Industri Transportasi Komersial Rumah Tangga Rencana Induk Energi Konvensional/Fosil Roadmap per Klaster Energ iKonvensional Roadmap Rencana Aksi Konservasi Energi Sektoral *) Mengacu DPR

33 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA EBT POLA TERSAMBUNG KE GRID Struktur BPP Energi Terbarukan (Hidro dan Panas Bumi) Pajak Iuran Produksi Iuran Tetap Subsidi terarah 6,9  9,7  TDL saat ini TDL Ideal “Karunia Tuhan”*) (Analog dengan Depletion Premium pada fosil) Subsidi ET Energi Terbarukan (ET) PELANGGAN Listrik Subsidi Listrik Terarah 1.Ke Siapa saja/Golongan tarif yg mana? 2.Caranya Bagaimana BPP Allowable (dgn marjin) Marjin (8%) 12,9  BPP PLN (tanpa marjin) BPP PLN (dgn marjin) BPP Allowable (tanpa marjin) Subsidi saat iniSurplus ET Subsidi Energi Terbarukan Terarah: 1.Ke jenis apa 2.Caranya? Ceiling Pabum BPP ET Tertinggi BPP ET Terendah PLN Return BPP ET SUBSIDI

34 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Pajak Variable Cost Fixed Cost Subsidi BBM tertentu MOPS + α Subsidi ET Energi Terbarukan (ET)BBM Subsidi BBMTerarah 1.Ke BBM apa saja? 2.Caranya Bagaimana Surplus ET Subsidi Energi Terbarukan Terarah: 1.Ke jenis BBN apa saja? 2.Caranya? BPP ET Tertinggi BPP ET Terendah Return BBM Tertentu PERTAMINA α (alpha) Disubsidi Tidak Disubsidi MOPS MOPS + α BPP ET KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA EBT POLA BAHAN BAKAR Struktur BPP Aneka Energi Terbarukan (al. Bahan Bakar Nabati)

35 Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation © EBTKE KESDM PERKEMBANGAN PANGSA ENERGI PRIMER 2000 – Energi Baru Terbarukan 34,8539,3435,2933,3135,4637,9535,4439,8742,4843,66 2. Energi Fosil: a. Minyak Bumi 433,36441,73452,82456,65498,12493,64459,33474,04452,80484,02 b. Gas Bumi 164,65172,08188,82204,14187,55191,19196,60183,62193,35220,93 c. Batubara 93,83119,13122,88164,95151,54173,67205,78258,17205,49214,51 Total Energi 726,68772,28799,81859,05872,68896,45897,15955,71894,12963, % 23 % 22 % 5% Peningkatan rata-rata dalam 10 tahun terakhir: 1.Minyak: 0,52 %/tahun 2.Batubara: 13,70 %/tahun 3.Gas: 1,81 %/tahun 4.Total: 4,33 %/tahun A. Perkembangan Pangsa Total (dalam juta SBM) B. Perkembangan Konsumsi Energi Primer (dalam juta SBM) EBT Batubara Gas Bumi Minyak Bumi

36 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Skala Besar DAS Lintas Propinsi DAS Lintas Kab/Kota Penetapan WATA oleh Menteri Pelelangan WATA Penetapan WATA oleh Gubernur Pelelangan WATA Penetapan WATA oleh Bupati/Walikota Pelelangan WATA Pemegang IUP-WATA Pemenang lelang WATA Ya (Dikuasai Negara, Pasal 4 ayat 1) Tidak (Diatur oleh Negara Pasal 4 ayat 2) Ya Tidak *) Energi Hidro adalah energi yang terkandung dalam aliran dan terjunan air Sesuai UU 30/2007 Pasal 1 butir 6, termasuk dalam kategori energi terbarukan Ya Tidak PENGATURAN SUMBER DAYA ENERGI HIDRO *) sesuai UU 30/2007 tentang Energi dan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) DATA SDA Penguasaan Sumber Daya EnergiPengaturan Wilayah Aliran dan Terjunan Air (WATA)

37 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Non-Renewable Organic Waste (no wood) Sun Water Wind Wood Natural Gas Power Mix Coal Crude Oil Refor mer Gasification Refinery Synthesis Electrolysis Gasification Electro lysis Fermen tations Other renewable Ethanol Biogas Natural Gas Methanol Petrol Renewable Convertion Secondary Energy I Power Heat Elec- tricity Heating/ Process Heat H2 FC Refor mer Refor mer Refor mer Refor mer Refor mer Secondary Energy II Process Energy ICE Primary Energy I Convertion FC : Fuel Cell ICE : Internal Combustion Engine

38 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Riset Dasar (Perguruan Tinggi ?) Riset Terapan (LIPI ?) Pengkajian Teknologi (BPPT ?) Tech. content Pengembangan Kebijakan Ristek Imported Tech. Imported Tech. Technology Policy SINKRONISASI KELITBANGAN EBT Kementerian ESDM (otoritas energi) Kementerian Ristek (otoritas ristek) Kementerian Perindustrian (otoritas industri) Pabrikasi Peralatan EBT (Industri Penunjang EBT) Pengembangan

39 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemerintah Sistem Industri Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan” PPBT Intermediaries Lembaga Riset Brokers Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Permintaan (Demand) Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Perbankan Modal Ventura Supra- dan Infrastruktur Khusus HKI dan Informasi Dukungan Inovasi dan Bisnis Standar dan Norma Sumber : BPPT, 2010 Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. Alamiah SDA (Natural Endowment) Budaya Sikap dan nilai Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan Mobilitas Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar KERANGKA SISTEM INOVASI inovasiinvensi difusi Intermediasi PROSES PEMBELAJARAN

40 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Pemerintah (Public Sector)Non-Pemerintah (Private Sector) Dirjen Migas Otoritas Energi Nasional: Menteri ESDM Gubernur cq. Dinas yang menangani bidang Energi Otoritas Energi Propinsi : Bupati/Walikota cq. Dinas yang menangani bidang Energi Otoritas Energi Kabupaten/Kota : Dirjen Ketenaga- listrikan Dirjen EBTKE Asosiasi Sektor Industri :  KADIN ASI GAPBESI API APPI dll Asosiasi Produsen Peralatan Pemanfaat energi :  AILKI APERLINDO GABEL dll Forum Komunikasi Produsen Peralatan Pemanfaat Energi Forum Komunikas i di Sektor Bangunan Gedung Forum Komunikas i di Sektor Industri Asosiasi Sektor Gedung PHRI APG BUMN APPBI AMPRI GBCI dll Forum Komunikasi di Sektor Transportasi Forum Komunitas Profesi KE Forum Komunika si Konsume n Energi Forum Komunika si Konsume n Energi Asosiasi Sektor Transportasi : MTI GAIKINDO dll Asosiasi Profesi KE: PII IAFBI ASATHI BEA ASHRAE HAKE FKMHE PT.EMI dll Asosiasi Konsumen Energi: YLKI WWF Pelangi YBUL dll KONSERVASI ENERGI JEJARING DI BIDANG KONSERVASI ENERGI

41 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM “MASYARAKAT ENERGI BARU INDONESIA” ? JEJARING DI BIDANG ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN Pemerintah (Public Sector) Non-Pemerintah (Private Sector) Dirjen Mineral dan Batubar a Dirjen Migas Otoritas Energi Nasional: “MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN INDONESIA” (“METI”) Menteri ESDM Gubernur cq. Dinas yang menangani bidang Energi Otoritas Energi Propinsi : Bupati/Walikota cq. Dinas yang menangani bidang Energi Otoritas Energi Kabupaten/Kota : Dirjen Ketenaga - listrikan cq.Dirje n EBTKE Usaha Hilir EBTKE : APROBI KADIN FKPLI IGA MKI Usaha Hulu EBTKE : GAPKI KADIN API HIPMI DMSI Forum Komunikasi Usaha EBT Hulu Forum Komunikasi Usaha Penunjang EBT Forum Komunikasi Usaha EBT Hilir Usaha Penunjang EBTKE : KADIN AKLI GAPENSI GAPENRI APJETI Forum Komunikasi Industri Penunjang EBT Forum Komunitas Profesi EBT Forum Komunikasi Konsumen EBT Industri Penunjang EBTKE : KADIN FKIPLT Asosiasi Profesi Bidang Energi: MEI APEI IATKI IATMI GINSI YUPTL Organisasi Konsumen Energi: YLKI IBEKA K3LI LKLI Kemitraan KNI-WEC BIMASENA ASPELINDO P4MPB PERDIPI HAEI FKUPTL APITINDO APKOMATEK INDONESIA AKI ASPEMBAYA HAKI HAKIT HALTI PII-Elektro IIEE INKINDO 41 “MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN DAERAH” PROPINSI “MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN DAERAH” KABUPATEN/KOTA

42 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM KERANGKA REGULASI ENERGI (Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi) UU No. 30/2007 Tentang Energi Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) I.Amanat Pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) tentang : 1.Penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah (Pasal 22 ayat 2) 2.Klasifikasi Jasa Energi (Pasal 23 ayat 6) 3.Kewajiban pengusahaan energi oleh Badan Usaha Energi (Pasal 24 ayat 2) 4.Pelaksanaan Konservasi Energi, Pemberian Kemudahan Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi (Pasal 25 ayat 5) 5.Pemberian kemudahan dan atau insentif terhadap pemanfaatan energi baru dan sumber energi terbarukan oleh Pemerintah (Pasal 22 ayat 1) 6.Pendanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan (Pasal 30 ayat 4) II.Amanat Pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang : 1.Ketentuan tentang cara penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (Pasal 13 ayat 7) 2.Ketentuan tentang penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Pasal 17 ayat 3) III.Amanat Penetapan oleh Presiden tentang : 1.Kebijakan Energi Nasional (Pasal 11 ayat 1) IV.Amanat Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang : 1.Pemberian kemudahan dan atau insentif terhadap pemanfaatan energi baru dan terbarukan oeleh Pemerintah Daerah (Pasal 22 ayat 1) 2.Penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah Daerah (Pasal 22 ayat 2) PP No. 70 tahun 2009 ttg. Konservasi Energi PP No. 70 tahun 2009 ttg. Konservasi Energi Perpres No. 26 /2008 ttg. Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN Perpres No. 26 /2008 ttg. Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN Domain Negara (Legislasi)Domain Pemerintah (Regulasi) RPP ttg. Pengelolaan Diversifikasi Energi RPP ttg. Pengelolaan Diversifikasi Energi RPP ttg. Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) RPP ttg. Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) Rancangan Perpres ttg. Penyusunan RUEN Rancangan Perpres ttg. Penyusunan RUEN Rancangan Keppres ttg. Kebijakan Energi Nasional (KEN) Rancangan Keppres ttg. Kebijakan Energi Nasional (KEN) 0 0 Perda ttg. EBT Perda ttg. EBT Peraturan Menteri (yg diamanatkan UU & PP) Rancangan Perpres ttg. Hak Keuangan bagi Ketua Harian & Anggota DEN (Pelaksanaan Pasal 25 ayat 1, Perpres No. 26/2008 Peraturan Daerah (Perda) Update

43 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM TAKSONOMI DAN KERANGKA REGULASI ENERGI UNTUK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL TAKSONOMI DEMAND SIDE SUPPLY SIDE Penggunaan Energi di Sektor : Rumah Tangga Transportasi Industri Komersial ENERGI PRIMER ENERGI SEKUNDER BARU DAN TERBARUKANTAK TERBARUKAN EBTPANAS BUMI MINYAK BUMI GAS BUMI BATUBARA DAN GAMBUT LISTRIKNUKLIR LEGISLASI UU 30/2007 ENERGI mengamanatkan pembuatan PP tentang: RPP PENGELOLAAN ENERGI REGULASI PP 70/ 2009 KONSERVASI ENERGI RPP ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN NORMA / POLA: Kewajiban Penyediaan Pemanfaatan Pengusahaan Penyediaan Sumber Daya Pemanfaatan Pengusahaan (Inti) Usaha Penunjang Fiskal Sumber Daya (Psl. 14) Penyediaan (Psl. 10) Pemanfaatan (Psl. 12) Pengusahaan (Psl. 11) Usaha Jasa Konservasi Sumber Daya/ WilayahKerja UU 27/2003 PANAS BUMI Pembinaan/ Pengawasan RPP PNBP RPP Wilayah Kerja PP 59/2007 Kegiatan Usaha RPP Pemanfaatan Langsung UU 4/2009 MINERAL DAN BATUBARA UU 30/2009 KETENAGA - LISTRIKAN UU 10/1997 KETENAGA - NUKLIRAN PP 25/1995 U PTL PP 26/2006 KetenagaListrikkan PEMANFAATAN Psl. 25 PENGELOLAAN Psl. 22, 23 & 24 EBT Psl. 22 & 30 Pembinaan/ Pengawasan UU 22/2001 MINYAK DAN GAS BUMI Insentif/ Disinsentif Keteknikan / Lingkungan Keteknikan / Lingkungan Insentif/ Disinsentif Psl. 9,13,33 Psl. 14,24 Psl. 16,26 RPP Harga/Uap RPP Keselamatan RPP Binwas Psl. 36/41 Psl. 44/45 Psl. 46/48 POLA PENGELOLAAN SEKTOR JENIS RPP Kontrak Kerja Sama RPP D.M.O. ? RPP PNBP RPP Pembinaan dan Pengawasan ? PP 36/2004 Usaha Hilir PP 35/2004 Usaha Hulu

44 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM NERACA STATIS ENERGI 2008* (JUTA SBM) 44 Sumber: Diolah dari Data Pusat Data dan Informasi, KESDM, 2009 Satuan : Juta SBM(Setara Barel Minyak) *) Potret neraca energi saat ini (snapshot)

45 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Kementerian ESDM Pemda Prov. Badan Usaha PLN Penetapan WKP Survei Pendahuluan Pelelangan WKP Penerbitan IUP Harga Listrik Lap Hsl Lelang Potensi Panas Bumi Peta Potensi Survei Biaya APBN Survei Biaya APBD Prov. Biaya Pihak Lain Penugasan Evaluasi Hasil SP WKP Lap. WKP-N WKP-P WKP-K (S3-N) (S3-P) (S3-K) IUP-N IUP-P IUP-K (S4-N) (S4-P) (S4-K) Pemenang Lelang PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI (S-1) (S-2) (S-3)(S-4)(S-5) Pemenang Lelang Pemenang Lelang PPA (S-6) Penugasan Eks- plorasi (S-7) Eksplorasi (Dengan Regulasi Saat Ini) (S-0) STADIUM PENGUSAHAAN (S-X) Survei Biaya APBD Kab./ Kota Pemda Kab./ Kota Instansi Potensi/ Stadium Eks- ploitasi FS Produksi/ Pemanfaatan (S-8)(S-9)(S-10) FS Eksplo itasi Produksi/ Pemanfaatan Update

46 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM ALUR PEMROSESAN USAHA PANAS BUMI WKP PEMENANG CALON PEMBELI Pemda Prov/Kab-KotaInstansi terkaitPembeli listrik (PLN) BADAN USAHA REGULATOR HARGA JUAL *) Siapa yang mengirim?? PEMEGANG IUP KESDM KESEPAKATAN HARGA JUAL *) UAP/LISTRIK REKOMENDASI DI HUTAN? ya tidak ya © EBTKE- KESDM 2010 PERSETUJUAN HARGA JUAL LISTRIK Keterangan:  Apabila di kawasan hutan IZIN KEHUTANAN *) permasalahan utama 1 2 LELANG WKP SURVEI PENDAHULUAN EKSPLORASI EKSPLOITASI IZIN KEHUTANAN DI HUTAN? IZIN PEMDA

47 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM PROYEKSI BAURAN ENERGI PRIMER RANCANGAN KEN (juta SBM) JENIS ENERGI % Minyak , , , GAS Batubara , , Total Fosil Nuklir CBM Total EB Tenaga Air Panas Bumi Biofuel Biomass Lainnya (Solar, Angin, Samudra,) Total ET Total , , , , , ,557.70

48 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM NERACA STATIS ENERGI 2008* (JUTA SBM) 48 Sumber: Diolah dari Data Pusat Data dan Informasi, KESDM, 2009 Satuan : Juta SBM(Setara Barel Minyak) *) Potret neraca energi saat ini (snapshot)

49 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM

50 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM TAHAPAN LOCAL CONTENT TEKNOLOGI EBT 0-20 %20-40 %40-60 %60-80 % % Panasbumi Hydro Bioenergi Angin SuryaSamudra Hydro : s.d 100 KW 80 % 100 KW – 1 M 65 % Surya : Fotovoltaik 40 % Thermal 40 % Panasbumi : Ekplorasi 5 % Ekploitasi 20 % Samudra : 0 % Angin : 0 % Bioenergi : 80 % 100 % IMPOR 100 % LOCAL CONTENT

51 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Memperkuat jaringan komunitas energi baru terbarukan dalam rangka pencapaian visi energi 25/25 Komitmen pencapaian visi energi 25/25 Visi energi 25/25: pangsa EBT sebesar 25% pada tahun 2025 Sarasehan energi baru terbarukan telah dilaksanakan pada 2 November 2010 di Gedung Smesco Jakarta PENGANTAR

52 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Potensi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (dalam Juta Ton CO 2 ): Potensi pengurangan emisi CO 2 pada tahun 2020 diharapkan sebesar 166,33 juta ton (17,53%) dengan rincian: -Transportasi : 43,88 juta ton (21,23 %) -Rumah Tangga : 3,83 juta ton (12,11 %) -Industri : 54,47 juta ton (19,96 %) -Komersial dll : 2,26 juta ton (6,54 %) -Pembangkitan Tenaga Listrik : 61,88 juta ton (15,34%) POTENSI PENGURANGAN CO 2 DALAM PENGGUNAAN ENERGI Pemakaian energi primer terus meningkat, terutama untuk keperluan pembangkitan tenaga listrik, transportasi dan industri, sehingga mengakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama CO 2. Implementasi bauran energi yang optimal dan Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) dapat menurunkan emisi CO 2 dari penggunaan energi secara signifikan 52

53 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Lampiran G2 PROGRAM PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR ENERGI KEGIATAN POTENSI PENURUNAN EMISI GRK (JUTA TON) BIAYA (TRILIUN) SUMBER PEMBIAYAAN KOMITMEN SEKTOR ENERGI30,0089,89 I. Efisiensi Energi 23,134,91 -Audit energi11,203,60APBN & Swasta -Program Lampu Hemat Energi11,931,31Swasta II. Energi Terbarukan 4,4080,10 -Listrik Perdesaan: PLTMH, PLTM, PLTS, PLTB, PLTB, PLT Biomassa, Desa Mandiri Energi 4,4080,10APBN & Swasta III. Fuel Switching 2,474,88 - Pemanfaatan biogas0,170,32APBN/APBD - Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan 0,220,77APBN - Jaringan gas kota dan sambungan rumah yang teraliri gas kota 0,322,99APBN - Pembangunan kilang mini LPG0,150,79APBN - Reklamasi lahan pasca tambang1,610,01APBN KOMITMEN DI LUAR SEKTOR ENERGI KOMITMEN TOTAL NASIONAL 53

54 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Lampiran G3 ESTIMASI EMISI CO 2 BERDASARKAN SEKTOR PENGGUNA (Business as Usual) 54 Transportasi Rumah Tangga Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Komersial dll

55 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM KAWASAN ARTIFISIAL UNTUK ENERGI TERBARUKAN JAWA BARAT KEMENTERIAN ESDMPEMPROV JABAR

56 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM (dalam juta ton) Sumber : Second National Communication 2009 Status Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Tahun 2000

57 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Business as usual emissions scenario on current trends, MtCO 2 -e/year Source: Ministry of Finance, 2009

58 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Emisi Indonesia 1 diperkirakan bertambah dari menjadi 2.6 GtCO 2 e antara tahun 2000 dan 2020 Emisi yang diproyeksi 2, Juta ton CO 2 e ,044 Transportasi Penyerapan Gambut Kehutanan Kelistrikan Pertanian Lainnya , , , , SUMBER: Kurva Biaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia - DNPI 1 Disesuaikan dengan metoda Laporan Second National Communication (SNC) KLH 2 Termasuk emisi langsung dari setiap sektor 3 Termasuk sektor semen, bangunan, limbah, dan minyak & gas

59 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM ALUR PROYEK CDM SEKTOR ENERGI ( Pengaturan saat ini ) Kementerian ESDM Dewan Nasional Perubahan Iklim Designated Operational Entity (DOE) Lap. Pengembang Proyek Swasta Executive Board CDM Baseline emission Publikasi EF Penyusunan Proposal Proyek Pemerintah Penyusunan Proposal Proyek Swasta Proposal Proyek CDM Validasi & Persetujuan Nasional Kriteria Pembangunan Berkelanjutan Validasi PDD / POA-DD Registrasi Baseline Emission Factor Program of Activities Design Document (POA-DD) Program of Activities Design Document (POA-DD) Project Design Document (PDD) Persetujuan Nasional Monitoring & evaluasi Laporan Evaluasi CER Issuance Verifikasi CER RegistrasiMonitoring VerifikasiCER Issuance TAHAP PERENCANAAN PROYEK TAHAP IMPLEMENTASI PROYEK Instansi Tahapan Pembangunan Proyek Pembangunan Proyek Monitoring & evaluasi Laporan Evaluasi CER Pembangunan

60 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM NERACA STATIS ENERGI INDONESIA 2009 *) - (JUTA SBM) Catatan : *) Diolah dari Data Pusdatin Status 13 Okt 2010

61 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Prakiraan Pemenuhan Energi Primer

62 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Kontribusi Sektoral pada Target Mitigasi Nasional Tahun (empat) Sektor Prioritas penurunan emisi gas rumah kaca: –Energi (5-6%); –Kehutanan (88%); –Pertanian (1%); and –Pengelolaan Limbah (6%) Sumber utama emisi GRK sektor energi: –Pembangkit Listrik, iterutama dari penggunaan baha bakar fosil (minyak dan batubara) dan intensitas energi yang tinggi – hampir mencapai 2 (dua) kali negara maju (Jepang) pada tingkat pertumbuhan GDP yang sama Sektor BAU Emisi GRK GtCO2 Target Penurunan Emisi GtCO2 Persentase Penurunan (%) Energi Pembangkit Listrik – Penyediaan energi dan tansmisi10,033% Industri – menurunkan intensitas energi0,060,0012% Transportasi0,010,00880% Kehutanan Konservasi Lahan Gambut1,090,2826% Peningkatan Penyerapan Karbon, Hutan yang Berkelanjutan, Pencegahan Kebakaran Hutan, dan Pengurangan Deforestasi0,490,39280% Pertanian Pengurangan pertanian berpindah dan pupuk kimia0,060,00813% Limbah Pengelolaan Limbah Padat0,250,04819% Total2,950,76726%

63 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Prakiraan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (GRK) Emisi GRK (Juta Ton CO2ekivalen)

64 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM

65 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM


Download ppt "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2010 oleh : Luluk Sumiarso."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google