Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Muhtar Mahmud.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Muhtar Mahmud."— Transcript presentasi:

1 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Muhtar Mahmud

2 Elemen Penerimaan Daerah  Pendapatan Asli Daerah;  Dana Perimbangan;  Pinjaman Daerah; dan  Lain-lain Penerimaan yang Sah.

3 Unsur Pendapatan Asli Daerah  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  Hasil Perusahaan Milik Daerah  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

4 Sumber Andalan PAD  Pajak Daerah  Retribusi Daerah

5 Dasar Hukum Pajak & Retribusi Daerah  Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6 KEBIJAKAN UMUM

7 TUJUAN dan KEBIJAKAN No.TUJUANSTRATEGIKEBIJAKAN 1Memperbaiki Sistim Pemungutan Membatasi jenis pungutan daerah CLOSED-LIST 2Penguatan Local Taxing Power Memperluas basis pungutan daerah 1.MEMPERLUAS OBJEK 2.MENAMBAH JENIS 3.MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM 4.DISKRESI PENETAPAN TARIF 3Meningkatkan efektivitas Pengawasan Mengubah sistim pengawasan 1.PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF 2.SANKSI 4Memperbaiki Sistim Pengelolaan Meningkatkan kualitas penggunaan hasil pajak daerah 1.MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK 2.MEMPERTEGAS EARMARKING 3.MEMPERBAIKI SISTIM INSENTIF PEMUNGUTAN

8 1. CLOSED-LIST 1.Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU. 2.Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.

9 DAFTAR PAJAK DAERAH PROVINSIKABUPATEN/KOTA 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.Pajak Reklame 5.Pajak Penerangan Jalan 6.Pajak Parkir 7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8.Pajak Air Tanah 9.Pajak Sarang Burung Walet 10.PBB Perdesaan & Perkotaan 11.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

10 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.Retribusi Persampahan/Kebersihan 3.Retribusi KTP dan Akte Capil 4.Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat 5.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6.Retribusi Pelayanan Pasar 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10.Retribusi Pengolahan Limbah Cair 11.Retribusi Penyedotan Kakus 12.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 13.Retribusi Pelayanan Pendidikan 14.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi DAFTAR RETRIBUSI DAERAH 1. Retribusi Jasa Umum

11 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 3.Retribusi Tempat Pelelangan 4.Retribusi Terminal 5.Retribusi Tempat Khusus Parkir 6.Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 7.Retribusi Rumah Potong Hewan 8.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10.Retribusi Penyeberangan di Air 11.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 2. Retribusi Jasa Usaha

12 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5.Retribusi Izin Usaha Perikanan 3. Retribusi Perizinan Tertentu

13 No. PAJAK PROVINSI TARIF MAKSIMUM 1PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  KB Pribadi (Pertama)  KB Pribadi (Kedua, dst)  KB Umum  KB Pemerintah/TNI/POLRI  Alat Berat 10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2% 2BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR  Penyerahan Pertama  Penyerahan Kedua, dst  Alat Berat (Penyerahan I)  Alat Berat (Penyerahan II,dst) 20% 1% 0,75% 0,075% 3PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR10%** 4PAJAK AIR PERMUKAAN10% 5PAJAK ROKOK10% 2. TARIF MAKSIMUM **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (s/d 31 Desember 2012)

14 PAJAK KABUPATEN/KOTA TARIF MAKSIMUM 1. Pajak Hotel10% 2. Pajak Restoran10% 3. Pajak Hiburan75% 4. Pajak Reklame25% 5. Pajak Penerangan Jalan10% 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan25% 7. Pajak Parkir30% 8. Pajak Air Tanah20% 9. Pajak Sarang Burung Walet10% 10. BPHTB5% 11. PBB Perdesaan & Perkotaan0,3%

15 3. PENETAPAN TARIF TARIF PAJAK DAERAH 1.Tarif efektif ditetapkan dalam Peraturan Daerah 2.Tarif efektif tidak boleh melampaui tarif maksimum yang ditetapkan dalam UU 28/2009 TARIF RETRIBUSI DAERAH 1.Tarif Retribusi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 2.Tarif Retribusi ditetapkan sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi.

16 4. PENGAWASAN KETENTUAN PEMUNGUTAN PDRD 1.Raperda PDRD dievaluasi oleh Pemerintah 2.Hasil evaluasi Raperda digunakan oleh daerah untuk menyempurnakan Raperda sebelum ditetapkan menjadi Perda 3.Perda yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 4.Perda yang sudah dibatalkan Pemerintah, harus dihentikan pemungutannya. SANKSI 1.Atas pelanggaran ketentuan PDRD dikenakan SANKSI. 2.Bentuk Sanksi: a.Penundaan Dana Perimbangan b.Pemotongan Dana Perimbangan c.Restitusi (Pengembalian) 3.Tatacara Pengenaan sanksi diatur dalam PMK 11/PMK.07/2010.

17 PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 11/PMK.07/2010 TENTANG SANKSI No.Jenis PelanggaranBentuk dan Besaran Sanksi Pengenaan SanksiPencabutan Sanksi 1.

18 5. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI JENIS PAJAK PEMBAGIAN ProvinsiKabupaten/Kota 1. PKB70%30% 2. BBN-KB70%30% 3. PBB-KB30%70% 4. Pajak Air Permukaan 50% 20%* 50% 80%* 5. Pajak Rokok30%70% *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

19 6. EARMARKING JENIS PAJAKPenerimaan PorsiPeruntukan 1. PKBMinimal 10% Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 2. Pajak RokokMinimal 50% Pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 3. Pajak Penerangan Jalan SebagianPenyediaan penerangan jalan.

20 7. INSENTIF PEMUNGUTAN 1.Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu. 2. Ditetapkan dalam APBD 3. Diatur lebih lanjut dalam PP

21 No.Jenis Pajak DaerahTanggal BerlakuKeterangan 1 UU 28/ Raperda harus didasarkan pada UU 28/2009 2BPHTB Perda sudah harus ditetapkan sebelum PBB Pedesaan & Perkotaan Daerah yg telah siap dapat memungut PBB- PP sebelum Pajak Rokok Perda dapat ditetapkan sebelum Masa Berlaku

22 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BARU

23 Pajak Rokok Pajak Rokok Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok. Objek Pajak Konsumsi rokok (sigaret, cerutu, dan rokok daun), kecuali rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek Pajak Konsumen rokok Wajib Pajak Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Wajib Pungut DJBC (bersamaan dengan pemungutan cukai rokok Tarif 10% dari cukai rokok Penjelasan: Pengenaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. JENIS PAJAK BARU (Provinsi) 23

24 Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Objek Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif Maksimum 20% dari Nilai Jual Air Tanah PENGALIHAN PAJAK PROVINSI (Kabupaten/Kota) 24

25 Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali yang telah dikenakan PNBP. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif Maksimum 10% dari nilai jual sarang burung walet JENIS PAJAK BARU (Kabupaten/Kota) 25

26 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek Pajak Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan arau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan arau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif Maksimum 0,3% dari nilai jual objek pajak (NJOP) PENGALIHAN PAJAK PUSAT (Kabupaten/Kota) 26

27 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif Maksimum 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP) PENGALIHAN PAJAK PUSAT (Kabupaten/Kota) 27

28 RETRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG Objek Retribusi Tera dan Tera Ulang adalah a.Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. b.Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan Melindungi kepentingan umum agar masyarakat memperoleh barang dengan takaran dan kualitas yang sesuai dengan kesepakatan. Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan: Kemampuan masyarakat Aspek keadilan Efektivitas pengendalian pelayanan JENIS RETRIBUSI BARU 28

29 RETRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Tujuan Untuk kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, di luar pendidikan dasar dan menengah. Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan: Kemampuan masyarakat Aspek keadilan Efektivitas pengendalian pelayanan JENIS RETRIBUSI BARU 29

30 RETRIBUSI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Tujuan Untuk memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam penataan dan pengamanan menara telekomunikasi. Tarif Ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi. JENIS RETRIBUSI BARU 30

31 RETRIBUSI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Tujuan Untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik. Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. JENIS RETRIBUSI BARU 31 Pertimbangan: Seluruh kewenangan perizinan dan pungutannya telah diserahkan ke daerah.

32 P E N U T U P

33 1.Satu Perda dapat mengatur lebih dari satu jenis pungutan: Misal : Satu Perda untuk pajak daerah Satu Perda untuk retribusi daerah Satu Perda untuk retribusi daerah 2.Perda PDRD sebaiknya diberlakukan pada awal tahun anggaran, khususnya untuk jenis pajak yang dialihkan dari provinsi atau pusat. 3.Penetapan tarif seyogyanya didasarkan pada kajian yang mendalam, sehingga tidak menurunkan pendapatan dan/atau tidak membebani masyarakat/dunia usaha. BEBERAPA PEMIKIRAN

34 1.Melakukan sosialisasi dan Pembinaan mengenai PDRD 2.Merumuskan Peraturan Pelaksanaan UU PDRD 3.Memberikan bimbingan teknis PDRD 4.Memberikan pelatihan di bidang PDRD (BPHTB dan PBB-PP) 5.Memberikan fasilitasi untuk kelancaran pemungutan PDRD 6.Melakukan pengawasan atas pemungutan PDRD PERAN PEMERINTAH

35 1.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dipungut dengan menetapkan Peraturan Daerah. 2.Persiapan untuk memungut jenis, objek dan tarif baru (2010): a. Menyusun Perda: a. Menyusun Perda: - objek baru (pajak hotel, pajak restoran, PKB, BBN-KB) - tarif baru (pajak parkir, pajak hiburan, mineral bukan logam dan batuan, PKB, BBN-KB, PBB-KB) PKB, BBN-KB, PBB-KB) - jenis pajak baru (BPHTB ) b. Menyediakan anggaran untuk penyusunan perda. 3. Persiapan untuk memungut PBB-Perdesaan & Perkotaan ( ): 4. Menginventarisir seluruh perda-perda PDRD untuk disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 ( ). 5. Mengkaji potensi pajak dan retribusi di daerahnya ( ): (untuk penetapan jenis pajak dan retribusi, tarif yang sesuai daya pikul masyarakat, kebijakan khusus / insentif untuk investasi). (untuk penetapan jenis pajak dan retribusi, tarif yang sesuai daya pikul masyarakat, kebijakan khusus / insentif untuk investasi). HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DAERAH

36 Terima Kasih


Download ppt "PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Muhtar Mahmud."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google