Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MEMORI AKHIR TUGAS Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : 2011 - 2013 Jakarta, 28 Juni 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MEMORI AKHIR TUGAS Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : 2011 - 2013 Jakarta, 28 Juni 2013."— Transcript presentasi:

1

2 MEMORI AKHIR TUGAS Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : Jakarta, 28 Juni 2013

3 KATA PENGANTAR Berkenan dengan telah berakhirnya tugas saya sebagai Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga, yang saya jabat selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, maka saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas saya dalam bentuk suatu Memori Akhir Tugas yang saya susun dalam rangka memberikan informasi semua pelaksanaan tugas serta untuk mempermudah orientasi tugas bagi pejabat yang baru. Dalam Memori Akhir Tugas ini saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan tugas rutin maupun tugas pembangunan sebagai Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 28 Juni Saya sangat menyadari bahwa Memori Akhir Tugas ini masih jauh dari sempurna, tetapi dengan penyampaian pelaksanaan tugas saya ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan bahan acuhan tindakan bagi pejabat yang baru, sehingga untuk selanjutnya dapat lebih memberikan kinerja yang lebih baik lagi dibandingkan semasa kepemimpinan kami di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Direktur Jenderal Bina Marga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan para Direktur, serta semua Kasubdit dan staf Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II dan para Balai beserta jajarannya, yang pada saat saya menjabat telah memberikan perhatian, bimbingan, kerjasama serta dukungan yang baik kepada kami. Selanyutnya apabila dalam melaksanakan tugas saya terdapat perilaku dan tindak tanduk serta kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Memori Akhir Tugas ini saya susun dan disampaikan sebagai pertanggungan jawab saya dalam melaksanakan tugas selaku Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II - Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta, 28 Juni 2013 Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Ir. WINARNO, MEngSc NIP

4 I. PENDAHULUAN Aktivitas ke-binamarga-an di Indonesia tercatat dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan dibangunnya Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer ke Panarukan atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendles tahun Pada tahun , jalan jalan simpangan ke daerah kegiatan perkebunan dibangun khususnya di Jawa Barat oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Di pulau Sumatera, jalan jalan seperti di Bukit Tinggi (fort de Kock) dibangun pada zaman Gubernur Jenderal J. Van den Bosch tahun 1830 – Pada tanggal 16 September 1918, dibentuk Departemen van Burgelijke Openbare Werken (BOW) dengan salah satu tugasnya adalah pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan jalan raya termasuk bangunan jalan beserta kelengkapan serta jembatan tambang. Tahun 1933, BOW bergabung dengan Departement Van Gouvernements Bedrijven menjadi Depertement Van Warker en Waterstaat (Perhubungan dan Pengairan). Pada masa ini lahir peraturan tentang persyaratan pemakaian jalan raya/umum pengangkutan dan pengamanan lalu lintas jalan. Pada awal kemerdekaan RI sampai masa Orde Lama, dicatat bahwa tanggal 18 Agustus 1945 di bentuk Departemen Pekerjaan Umum, namun pada tahun 1949 berubah menjadi Departemen Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum. Tahun 1950 – 1959 berubah lagi namanya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum, dan yang menangani pekerjaan ke-binamarga-an disebut Jawatan jalan- jalan, Jembatan dan Konstruksi. Pada tahun 1959 – 1965 terjadi lagi perubahan nama Direktorat Jalan-Jalan Umum Depertemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kompartemen Pembangunan. Tahun 1965 dibentuk Departemen Bina Marga dan Departemen Jalan Raya Sumatera Kompartemen Pekerjaan Umum. Pada masa Orde Baru, tahun 1966 dibentuk Direktorat Jenderal Bina Marga Otorita Jalan Raya Jagorawi Departemen Pekerjaan Umum. Saat itu pulau Sumatera diperlakukan khusus dengan adanya Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan Otorita Jalan Raya Sumatera. Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera di-likuidasi dan diganti dengan Proyek Khusus Jalan Raya Sumatera tahun Pada tahun 1975 kembali lagi digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Program Jalan, Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Pemeliharaan Jalan, Direktorat Peralatan Jalan, DPMTJ dan RBO. 4

5 Pada tahun 1994, nama Direktorat pada Direktorat Jenderal Bina Marga bersama-sama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Bina jalan Kota, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah dan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur. Pada tahun 1999 – 2000 terjadi perubahan nama menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan wilayah (Kimbangwil) dan Direktorat Jenderal Pengembangan Prasarana Wilayah. Tahun 2001 terjadi lagi perubahan nama menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah (Ditjen Praswil). Pada tahun 2004 nama Direktorat Jenderal Bina Marga muncul kembali. Tahun 2010 sesuai dengan amanat UUD 1945, nama Departemen Pekerjaan Umum diganti menjadi Kementerian Pekerjaan Umum. Sejak tahun 2010 dimana Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat terpecah menjadi dua Wilayah diantaranya, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I (Sumatera) dan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II (Jawa, Kalimatan, Bali, NTB dan NTT) sampai saat ini, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II tetap eksis. Kantor Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II yang saat ini berlokasi di Gedung Bina Marga lantai VII, Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan, dimana Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II terdiri dari Subdit Sistem Pengendalian Wilayah II, Subdit Wilayah II A (Banten, DKI Jakarta, Jabar), Subdit Wilayah II B (Jateng, DIY, Jatim), Subdit Wilayah II C (Bali, NTB, & NTT), Subdit Wilayah II D (Kalbar, Kalsel, Kaltim, & Kalteng) didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha. Memori akhir tugas ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan khususnya pada tahun anggaran 2011 s/d 2013, mencakup informasi kepegawaian / SDM, kinerja dan capaian kegiatan serta Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. Dengan terbitnya SK Menteri PU Nomor : 419/KPTS/M/2010 tanggal 21 Juli Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon II.a di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka penugasan kami di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II telah berakhir, dimana tugas tersebut telah saya jalani sejak tanggal 22 Juli 2010 yang lalu. Sebagaimana kebiasaan, agar pejabat baru mendapat masukan awal tentang Tupoksi, kondisi SDM dan Program Kerja yang sedang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 ini, maka dengan ini kami membuat Memori Akhir Tugas. Adapun Memori Tugas Akhir ini memuat antara lain : -Tupoksi dari Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II -Kondisi Perangkat Penunjang Tupoksi mulai dari SDM, peralatan penunjang dll. -Program Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II 5

6 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA BAGIAN KEUANGAN & UMUM BAGIAN HUKUM & PER-UU BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH I DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH III DIREKTORAT BINA TEKNIK DIREKTORAT BINA PROGRAM SUBBAG TU SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN & STRATEGI SUB DIREKTORAT PROGRAM & ANGGARAN SUB DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KERJASAMA LUAR NEGERI SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM & EVALUASI KINERJA SUB DIREKTORAT INFORMASI & KOMUNIKASI SUB DIREKTORAT TEKNIK JEMBATAN SUB DIREKTORAT TEKNIK LINGKUNGAN & KESELAMATAN JALAN SUB DIREKTORAT TEKNIK JALAN BEBAS HAMBATAN & JALAN PERKOTAAN SUB DIREKTORAT PENGADAAN TANAH SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH I SUB DIREKTORAT WILAYAH IA SUB DIREKTORAT WILAYAH IC SUB DIREKTORAT WILAYAH ID SUB DIREKTORAT WILAYAH IB SUBBAG TU SUB DIREKTORAT TEKNIK JALAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL BALAI I S/D XI SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH II SUB DIREKTORAT WILAYAH IIA (Banten, DKI & Jabar) SUB DIREKTORAT WILAYAH IIC (Bali, NTB & NTT) SUB DIREKTORAT WILAYAH IID (Kalimantan) SUB DIREKTORAT WILAYAH IIB (Jateng, DIY & Jatim) SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH III SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIA SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIC SUB DIREKTORAT WILAYAH IIID SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIB JABATAN FUNGSIONAL II. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 6

7 TUGAS : Melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan. FUNGSI : 1.Penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota & desa; 2.Pembinaan pengadaan tanah jalan nasional; 3.Penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional; 4.Pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat Bencana Alam; 5.Pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan; 6.Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari BBPJN/BPJN; 7.Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pusat lainnya; 8.Pembinaan manajemen kontrak termasuk fasilitasi perubahan dokumen anggaran; 9.Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 10.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kab, kota dan desa termasuk pengaturan, pembinaan, dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan 11.Pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. III. STRUKTUR DAN KEGIATAN DIREKTORAT BINA PELAKSNAAN WILAYAH II III.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Bina Marga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. 7

8 DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Ir. Winarno, M.EngSc SUB BAGIAN TU Ir. Muftoni SUB DIREKTORAT WILAYAH IIA (DKI, Jabar & Banten) Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH II Ir. Tasripin Sartiyono, MT SUB DIREKTORAT WILAYAH IIB (JATENG, DIY & JATIM) Ir. Zamharir Basuni, M.MT SUB DIREKTORAT WILAYAH IIC (BALI, NTB, & NTT) Ir. Susalit Alius, CES SUB DIREKTORAT WIL. IID (KALBAR, KALSEL, KALTIM, & KALTENG) Ir. Solo Riyadi Limbong, MM JABATAN FUNGSIONAL Ir. Engkan Lengkana Ranu Ir. Dwi Sapto Haryanto SEKSI PENGENDALIAN PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II Ir. Yudiarmand Zulkarnain Kasim,M.Eng.Sc SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN WILAYAH II Sudirman, ST SEKSI PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II A M. Adi Sulistijono, B.Sc, SE SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II A Ir. Bambang Suryono, M.Sc SEKSI PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II B Ir. R.M. Bambang Nugoho SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II B Ir. Beni Fariati Handayani Mrih rahayu, MT SEKSI PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II C Ir. Hari Satyawan SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II C Erna Wijayanti, ST, M.Sc SEKSI PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II D Ir. Birviq Ady Sanjaya, M.MT SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II D Ir. Bowo Sudiatmanto, MT III.2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi-fungsi dalam Artikel 1.1. adalah sebagaimana gambar 1 berikut ini : 8

9 III.3. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang bertugas di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II berjumlah total 94 orang yang terdiri dari:  Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebayak= 79 pegawai  Pegawai Harian Proyek (pusat)= 15 pegawai Pegawai menurut pangkat/golongan terdiri dari: Pembina Utama / IVe= 1 pegawai Pembina Utama Madya / IVd= - pegawai Pembina Utama Muda/ IVc= 1 pegawai Pembina Tk.1 / IVb= 5 pegawai Pembina / IVa= 9 pegawai Penata Tk.1 / IIId= 5 pegawai Penata / IIIc= 10 pegawai Penata Muda Tk.1 / IIIb= 16 pegawai Penata Muda / IIIa= 21 pegawai Pengatur Tk.1 / IId= - pegawai Pengatur / IIc= 4 pegawai Pengatur Muda Tk. 1 / IIb= 1 pegawai Pengatur Muda / IIa= 1 pegawai Juru Tk.1 / Id= 2 pegawai Juru / Ic= 2 pegawai Juru Muda Tk.1 / Ib= 2 pegawai Juru Muda / Ia= - pegawai 9

10 TUGAS : Melaksanakan : 1.Penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, 2.Koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 3.Rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah P. Jawa, Bali, Kep. Nusa Tenggara dan Kalimantan, 4.Koordinasi penyusunan rencana kegiatan Ditbinlak Wil. II dan 5.Koordinasi penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Bina Pelaksanaan Wilayah II. FUNGSI : 1.Penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional; 2.Penyusunan rencana dan inventarisasi pengadaan tanah jalan nasional; 3.Penyiapan petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi pengadaan tanah; 4.Pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Ditbinlak wilayah II; 5.Koordinasi penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; 6.Koordinasi pengusulan program penanganan jalan provinsi, kab, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pusat lainnya; 7.Koordinasi penyusunan rencana kegiatan Ditbinlak Wilayah II; 8.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditbinlak Wilayah II; 9.Koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari PHLN; 10.Koordinasi rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kab, kota dan desa ; dan 11.Pelaksanaan evaluasi tingkat kelaikan jalan nasional. III.4. Sub Direktorat Sistem Pengendalian Wilayah II III.4.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) 10

11 III.4.2. Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II, dan bahan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. (berdasarkan pasal 494). III.4.3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, bahan koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan, serta bahan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan (berdasarkan pasal 494). III.4.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Sistem Pengendalian Wilayah II berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari : Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang) 11

12 TUGAS : Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 496, Subdirektorat Wilayah II A menyelenggarakan fungsi : FUNGSI : 1.Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; 2.Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; 3.Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; 4.Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; 5.Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; 6.Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 7.Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; 8.Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; 9.Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan; 10.Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; 11.Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; 12.Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; 13.Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; 14.Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan 15.Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. III.5. Sub. Direktorat Wilayah II A III.5.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) 12

13 III.5.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang) III.5.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II A Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (berdasarkan pasal 498). III.5.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II A Seksi Pelaksanaan Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (berdasarkan pasal 498). Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II A berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari: 13

14 TUGAS : Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 499, Subdirektorat Wilayah II B menyelenggarakan fungsi : FUNGSI : 1.Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; 2.Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; 3.Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; 4.Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; 5.Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; 6.Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 7.Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; 8.Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; 9.Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan; 10.Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; 11.Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; 12.Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; 13.Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; 14.Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan 15.Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. III.6. Sub. Direktorat Wilayah II B III.6.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) 14

15 III.6.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang) III.6.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II B Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, dan Jawa Timur (sesuai pasal 502). III.6.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II B Seksi Pelaksanaan Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, dan Jawa Timur (sesuai pasal 502). Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II B berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari : 15

16 TUGAS : Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pasal 503, Sub.direktorat Wilayah II C menyelenggara kan fungsi : FUNGSI : 1.Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; 2.Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; 3.Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; 4.Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; 5.Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; 6.Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 7.Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; 8.Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; 9.Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan; 10.Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; 11.Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; 12.Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; 13.Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; 14.Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan 15.Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. III.7. Sub. Direktorat Wilayah II C III.7.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) 16

17 III.7.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang) III.7.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II C Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (berdasarkan pasal 506). III.7.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II C Seksi Pelaksanaan Wilayah II C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (berdasarkan pasal 506). Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II C berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari : 17

18 TUGAS : Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. sebagaimana dimaksud pasal 508, Sub Direktorat Wilayah II D menyelenggarakan fungsi : FUNGSI : 1.Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; 2.Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; 3.Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; 4.Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; 5.Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; 6.Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 7.Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; 8.Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; 9.Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan; 10.Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; 11.Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; 12.Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; 13.Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; 14.Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan 15.Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. III.8. Sub. Direktorat Wilayah II D III.8.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) 18

19 III.8.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang) Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II D berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari : III.8.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II D Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (berdasarkan pasal 510). III.8.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II D Seksi Pelaksanaan Wilayah II D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (berdasarkan pasal 501) 19

20 TABEL III.3. KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DENGAN SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN NoFUNGSI DIREKTORAT WILAYAH SUBDIT SISDALSUBDIT WILAYAHKEGIATAN YANG MENDAPAT DUKUNGAN SATKER DITWIL TER-PROGRAM TAHUNOUTPUT 1.Penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota & desa; (1) Penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional; (5) Koordinasi penyiapan bahan usulan (untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; (4) Pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Ditbinlak wilayah II; (7) Koordinasi penyusunan rencana kegiatan Ditbinlak Wilayah II; (1)Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; (5) Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; 1.Raker antara Ditwill.II dan Balai dlm penyiapan bahan usulan program (Pra Konreg & Penajaman program) utk Dana APBN Pusat 2.Konsultasi Program dan Penyiapan data /index Teknis untuk DAK, serta Monitoring hasil kegiatan/laporan pelaksanaan DAK di 12 Prov 3.Pembinaan teknik berupa sosialisasi NSPK untuk Jalan daerah; Tahun 2011, 2012 & Akan diprogramkan setiap tahun. Tahun 2011, 2012 & Akan diprogramkan setiap tahun. Tahun 2011, 2012 & Akan diprogramkan setiap tahun. Dokumen Program penanganan Jalan & Jbt dg APBN, utk 1 tahun ke depan; Dokumen Program DAK (tahunan); Laporan hasil pelaksanaan DAK di 12 Provinsi. Data teknis DAK. 2.Pembinaan pengadaan tanah jalan nasional; (2) Penyusunan rencana dan inventarisasi pengadaan tanah jalan nasional; (3) Penyiapan petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi pengadaan tanah; (7) Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; 1.Sosialisasi pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah, Balai dan Satker P2JN dan satker Fisik; 2.Inventarisasi kebutuhan lahan jalan Nasional/SNR. 3.Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan Nasional. Sosialisasi : tahun 2012 & Inventarisasi keb lahan Lintas Selatan Kalimantan & JJLS Jateng-Jatim : 2012; Inventarisasi keb lahan Pantura & JJLS Jabar- Banten: 2013; Inventarisasi keb lahan JJLS Jabar & Banten: 2013; Monev pengadaan tanah tahun 2012 – Lap Sosialisasi 2012 utk : Kalbar, Kaltim, Jateng, DIY, Jatim, DKI, Banten & Jabar Lap Sosialisasi 2013 utk : Kalsel, Kalteng, Jateng, Jatim, Bali, NTB & NTT; Laporan 2012 : Inventarisasi keb JLS Kalimantan & JJLS Jateng & Jatim; Laporan 2013 : Inventarisasi keb lahan Pantura, JJLS Jabar & Banten. Laporan Monev pengadaan tanah Monev LARAP RRDP (2012 & 2013); 20

21 KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN NoFUNGSI DIREKTORAT WILAYAH SUBDIT SISDALSUBDIT WILAYAHKEGIATAN YANG MENDAPAT DUKUNGAN SATKER DITWIL TER-PROGRAM TAHUN OUTPUT 3.Penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional; (11) Pelaksanaan evaluasi tingkat kelaikan jalan nasional. (11) Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; 1.Penyusunan Pedoman/modul pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan Nasional; 2.Sosialisasi Tata Cara /Pelaksanaan Uji Laik Fungsi jalan Nasional utk Calon Tim ULFJ dari Ditwil II, Balai, Satker, pihak Perhubungan/LLAJ dan Kepolisian/POLRI. 3. Penyiapan dan Evaluasi Hasil pelaksanaan ULFJ dan penyiapan Sertifikat Laik Fungsi dari Penyelenggara Jalan. 4.Sosialisasi Keselamatan Jalan dan Monitoring hasil pelaksanaan Rekomendasi Tim ULFJ. Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 & 2013; Tahun 2013 Buku Pedoman/Modul Laporan Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi Jalan. Laporan 4.Pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat Bencana Alam; (12) Pembinaan penanggulangan darurat dan Pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; 1.Penyusunan metigasi bencana 2.Monev penanganan bencana alam Tahun 2011; Tahun 2011 – 2013; Laporan 5.Pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan; (9) Koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari PHLN; (6)Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; (10) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; 1.Pengawasan paket-paket Loan SRIP di Pulau Jawa dan Sumatera; 2.Bantuan Teknik untuk mendukung Pembinaan Pelaksanaan Konstruksi; 3.Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan Nasional; 4.Monev LARAP paket Loan RRDP. 5.Penyusunan Pedoman untuk Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan. 6.Inventarisasi dan evaluasi bagian- bagian jalan di Prov Bali. Tahun 2008 – 2014; Tahun 2011 – 2012; Tahun (dan berlanjut setiap tahun); Tahun 2013 Tahun 2011; Tahun 2013 Laporan Buku Pedoman Laporan 21

22 NoFUNGSI DIREKTORAT WILAYAH SUBDIT SISDALSUBDIT WILAYAHKEGIATAN YANG MENDAPAT DUKUNGAN SATKER DITWIL TER-PROGRAM TAHUN OUTPUT 6.Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari BBPJN/BPJN; (5) Koordinasi penyiapan bahan usulan (untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan); (1) Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; (2) Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari BBPJN/BPJN; 1.Raker antara Ditwill.II dan Balai dlm penyiapan bahan usulan program 1 tahun ke depan (Pra Konreg & Penajaman program); Tahun 2011, 2012, 2013 Dokumen Program penanganan Jalan & Jbt utk 1 tahun ke depan; 7.Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pusat lainnya; (6) Koordinasi pengusulan program penanganan jalan provinsi, kab, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pusat lainnya; (3) Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh DAK dan dana pusat lainnya; 1.Konsultasi Program dan Penyiapan data /index Teknis untuk DAK, serta Monitoring hasil kegiatan/laporan pelaksanaan DAK di 12 Prov Tahun 2011, 2012 & Akan diprogramkan setiap tahun. Dokumen Program DAK (tahunan); Laporan hasil pelaksanaan DAK di 12 Provinsi. Data teknis DAK. 8.Pembinaan manajemen kontrak termasuk fasilitasi perubahan dokumen anggaran; (1) Penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional; (8) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditbinlak Wilayah II; (8) Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; 9.Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; (1) Penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional; (9) Koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari PHLN; (6) Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; (13) Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; (15) Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. 1.Sosialisasi NSPK dan Bimbingan Teknis untuk Jalan Nasional. 2.Monev pelaksanaan konstruksi jalan & Jembatan (Prakontrak sd Serah Terima). 3.Sampling utk Pengecekan kepatuhan kasatkker/PPK. 4.Pemantauan dan evaluasi utk penyedia Jasa. 5.Koordinasi penyelesaian LHP Tahun 2011 – 2013 dst Tahun dst Tahun Tahun 2011 – 2013 dst. Laporan Pedoman dan Laporan Laporan KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN 22

23 NoFUNGSI DIREKTORAT WILAYAH SUBDIT SISDALSUBDIT WILAYAHKEGIATAN YANG MENDAPAT DUKUNGAN SATKER DITWIL TER-PROGRAM TAHUN OUTPUT 10.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kab, kota dan desa termasuk pengaturan, pembinaan, dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; (10) Koordinasi rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kab, kota dan desa ; (4) Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; (5) Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; (14) Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; (9) Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian- bagian jalan; 1.Sosialisasi dan bimbingan teknis untuk peningkatan kinerja jalan daerah. 2.Bimbingan teknis Laik fungsi Jalan, leger jalan dsb. Tahun 2011 – 2013 dst. Laporan 11.Pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. 1.Kegiatan administrasi Satker untuk mendukung kegiatan ke- TU-an, Pemeliharaan Kantor dan Peralatan Kantor Tahun 2011 – seterusnya. KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN 23

24 III.9. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II (DIREKTUR) Ir. Winarno, M.EngSc ASISTEN KEUANGAN Ratno Adi Setiawan, ST,MT PELAKSANA SWAKELOLA & PO KONTRAKTUAL Pkt.1. Sudirman, ST Pkt.2. Ir. Dwi Sapto Haryanto Pkt.3. Adi Sulistiono,B.Sc,SE Pkt.4. Ir. Bowo Sudiatmanto, MT Pkt.5. Ir. Bambang Suryono,M.Sc Pkt.9. Yuanita Kiki S.ST,M.EngMSc Pkt.10.Ir.Yudiarmand Z.K.M.EngSc Pkt.11.Ratno Adi Setiawan,ST,MT Pkt.12.Ir.Engkan Lengkana Ranu Pkt.13.Muh.Rendisyah Afni,ST Pkt.14.Ir.Yudiarmand Z.K.M.EngSc Pkt.15.Ir.Muftoni PETUGAS ADM SPP Maladi PETUGAS PEMBUKUAN Suyatno, S.Sos, M.Si PPK PEMBINAAN WILAYAH (KSD WILAYAH) Ir. Zamharir Basuni, M.MT PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGUJIAN & PERINTAH PEMBAYARAN Sudirman, ST BENDAHARA PENGELUARAN Suyatno, S.Sos, M.Si PELAKSANA SWAKELOLA & PO KONTRAKTUAL Pkt.6. Ir.Birviq Ady Sanjaya,M.MT Pkt.7. R.M.Bambang Nugroho Pkt.8. Ir. Hari Setiawan Pkt.16.Yulia Ramadhani,ST.MT Pkt.17.Hoctri Efendi Hutagalung,ST Pkt.18.Eko Indrawati,ST Pkt.19.Ir.Dwi Sapto Haryanto Pkt.20.Herman W.,S.Kom,SH.MT Pkt.21.Ir.R.M.Bamabang Nugroho Pkt.22.Ir.Muftoni Pkt.23.Ir.Faizal,M.Si ASISTEN UMUM, Yulia Ramadhani,ST,MT PETUG. PENERBIT PENY.SPM Bondan Dwi Utomo,SE PETUGAS ADM UAKPA Dwi Wuryanti, ST PETUGAS VERIF UAKPA Dwi Wuryanti, ST PETUGAS VERIF UAKPB Ignatius Indra Gema D.SIP PETUGAS ADM UAKPB Ignatius Indra Gema D.SIP PPK SISTEM PENGENDALIAN (KSD SISDAL) Ir. Tasripin Sartiyono, MT ASISTEN UMUM, Edwi Kusumawati,ST.MT ASISTEN TEKNIK Yuanita Kiki Sani, ST,M.Eng.M.Sc PETUGAS VERIFIKASI Bondan Dwi Utomo,SE PETUGAS VERIFIKASI SPP Endang Purwati, BA PETUGAS SPP/SPJ/UP Martina Piranti,S.Sos ASISTEN KEUANGAN Lampita Kristani,SE,M.Si ASISTEN TEKNIK Aditya Viko Vignata,ST 24


Download ppt "MEMORI AKHIR TUGAS Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : 2011 - 2013 Jakarta, 28 Juni 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google