Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019 Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019 Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014 1."— Transcript presentasi:

1 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei

2 PENYUSUNAN RPJMN

3 ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT RPJPN RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis: 1.SDA yang tersedia 2.SDM yang berkualitas 3.Kemampuan Iptek RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis: 1.SDA yang tersedia 2.SDM yang berkualitas 3.Kemampuan Iptek 3

4 KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3): SDA, SDM, IPTEK. RT-RPJMN: AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3): SDA, SDM, IPTEK. RT-RPJMN: Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Polhukam EkonomiKesra Lingkungan -Tranfromasi Struktur -Resiliensi -Infrastruktur -Inovasi -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN Daerah -Mutu SDM -Kemiskinan -Pemerataan -Employment -BPJS -Pengelolaan SDA dan biodiversity -Kelautan -Mitigasi adaptasi PI -Pemerataan -SPM terpenuhi -Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Pendanaan : APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan Membutuhkan Comprehensif Reform Not BAU (out the box) Prinsip berkelanjutan Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: KELUAR DARI MIT Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun RT-RPJMN sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. Tidak boleh meleset masa 5 tahun kedepan. 4

5 RPJP BIDANG RPJP BIDANG RKP 2014 RPJM IRPJM II RPJM III SDA SDM IPTEK RPJM IV 2015 Transisi RPJM II  III TEMA RKP 2015 TANTANGAN INTERNAL EKSTERNAL ISU STRATEGIS 9 BIDANG PEMB RKP 2015 RPJM 3 Perpres (Jan 2015) APBN 2015 RPJM 3 Teknokratik (Agt 2014) Diselaraskan Melalui Proses APBN-P 2015 (Mar-Apr 2015) TEMA RKP 2015 Keberlanjutan RKP 2014 Merespon Tantangan Eksternal-Internal Diterjemahkan ke dalam isu strategis masing- masing Bidang TEMA RKP 2015 Keberlanjutan RKP 2014 Merespon Tantangan Eksternal-Internal Diterjemahkan ke dalam isu strategis masing- masing Bidang 5 POLA HUBUNGAN ANTARA RPJPN, RPJMN,DAN RKP

6 TEMA, PRIORITAS, DAN ISU STRATEGIS RKP PRIORITAS BIDANG RPJPN : Sosial budaya dan kehidupan beragama; Ekonomi; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan Aparatur; Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Penyediaan Sarana dan Prasarana; Pengelolaan SDALH. PRIORITAS BIDANG RPJPN : Sosial budaya dan kehidupan beragama; Ekonomi; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan Aparatur; Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Penyediaan Sarana dan Prasarana; Pengelolaan SDALH. ISU STRATEGIS : Diturunkan dari masing-masing Bidang Pembangunan (fokus, memiliki daya ungkit tinggi, jelas lokasi) ISU STRATEGIS : Diturunkan dari masing-masing Bidang Pembangunan (fokus, memiliki daya ungkit tinggi, jelas lokasi) ARAHAN RPJPN RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif yang berbasis: 1.SDA yang tersedia 2.SDM yang berkualitas 3.Kemampuan IPTEK ARAHAN RPJPN RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif yang berbasis: 1.SDA yang tersedia 2.SDM yang berkualitas 3.Kemampuan IPTEK RANCANGAN TEMA RKP 2015 : Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan Daya Saing Nasional RANCANGAN TEMA RKP 2015 : Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan Daya Saing Nasional 6 1.RPJMN merupakan bagian dari RPJPN RKP 2015 adalah tahun pertama RPJMN 3 dan merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP Dengan demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP Tema disusun berdasarkan: tantangan, keberlanjutan, dan mandat RPJPN dengan penekanan pada tahapan pembangunan periode RPJMN Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan RPJPN

7 RANCANGAN ISU STRATEGIS PER BIDANG RKP 2015 NO.ISU STRATEGIS 1 BIDANG PEMBANGUNAN SOSBUD DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) 2Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi 3Pengendalian Jumlah Penduduk 4Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 5Optimalisasi Anggaran Pendidikan 2 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI* 1Transformasi Struktur Industri 2Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 3 BIDANG PEMBANGUNAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA* 1Perkuatan Sistem Logistik Nasional 2Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional 3Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi 4Penataan Perumahan/Permukiman 5Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan 4 BIDANG PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 1Perkuatan Ketahanan Pangan 2Peningkatan Ketahanan Energi 5 BIDANG PEMBANGUNAN IPTEK Peningkatan Kapasitas IPTEK 6 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK Konsolidasi Demokrasi 7 BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan 8 BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN APARATUR 1Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 2Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 9 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Pembangunan daerah tertinggal 7

8 JADWAL RANCANGAN RPJMN …(1) 8 No.Kegiatan/bulan AgustSepOktNovDesJanFebMarAprMeiJuniJuliAgust Raker I Penyusunan RPJMN Background study RPJMN a. Draft Awal Background study b. Hasil Background study 3Evaluasi RPJMN 4Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN a. Konsultasi Publik b. Rapim Penetapan Konsep Ranc. Teknokratik c. Hasil Konsep Rancangan Teknokratik 5Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPJMN 6Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L a. Kick of Penyusunan Renstra K/L b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L 7Sosialisasi Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Kepada masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat 5-20 MeiFinalisasi RKP MeiMasukan Renstra K/L 3 JuniLaunching RPJMN Teknokratik dan Pedoman Renstra K/L

9 JADWAL RANCANGAN RPJMN …(2) 9 No.Kegiatan/bulan AgustSepOktNovDesJanFebMaret Pelantikan Presiden 10Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 11Penyusunan Rancangan Renstra K/L 12Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN 13Penetapan Rancangan Awal RPJMN 14Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L 15Konsultasi Publik 16Penyusunan Rancangan RPJMN 18Musrenbang Jangka Menengah Nasional 19Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 20Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN 21Penetapan RPJMN Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda 23Proses Penyesuaian Rancangan Renstra K/L terhadap RPJMN 24Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN (jika diperlukan)

10 PENYUSUNAN RENSTRA K/L Pimpinan K/L wajib menyusun Renstra K/L (teknokratis) berpedoman RPJMN (teknokratis). Pimpinan K/L berkoordinasi dg Pemda untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam rangka pencapaian sasaran nasional sesuai dg Rancangan teknokratis Renstra K/L di sektornya. K/L melakukan penyelarasan terhadap rancanagan teknokratis Renstra dg visi, misi, dan program prioritas presiden terpilih, yg selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra K/L – Menyampaikan rancangan Renstra ke Bappenas paling lambat Nov 2014 untuk penelaahaan, penyesuaian, dan penetapan (3 bulan setelah penetapan RPJMN) – Renstra yang telah ditetapkan dikoordinasikan antara KemenPPN, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemen PAN-RB (kerangka regulasi, pendanaan, dan kelembagaan) – Rencana uji coba pada K/L pilot (PU, Kemenhub, Kementan, Kemenperin, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbud, MA, MK, dan KPK) Sistematika penulisan Renstra: – Bab I Pendahuluan – Bab II Visi, misi, dan tujuan K/L – Bab III Strategi dan arah kebijakan – Bab IV Penutup – Lampiran 10

11 PERMASALAHAN SAAT INI 11

12 Jumlah penduduk miskin terus berkurang, namun semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya. Triple-track problem: MISKIN – RENTAN – TIMPANG KEMISKINAN BERKURANG KERENTANAN TINGGI KERENTANAN TINGGI KESENJANGAN MENINGKAT Sebagian yang di atas GK masih rentan jatuh ke kemiskinan. Namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia. Rasio Gini yang meningkat dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya. 1.Tidak terjadi komplementaritas antar program 2.Belum menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran; 3.Terlalu banyak instansi yang menangani penanggulangan kemiskinan sehingga: – Koordinasi sangat sulit – Penanggungjawab utama tidak jelas 4.Keterlibatan dan tanggung- jawab pemerintah daerah kurang jelas. PERMA- SALAHAN DALAM PENANGAN AN KEMISKIN- AN

13 PERKEMBANGAN JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 1.Jumlah penduduk masih bertambah dengan jumlah absolut yang relatif besar sebagai akibat dari momentum kependudukan (tingkat kelahiran yang stagnan) 2.Laju pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi dan bervariasi antar provinsi 3.Rendahnya akses dan kualitas layanan KB dan kespro, termasuk kapasitas SDM penyedia layanan, dan tingginya disparitas antarwilayah Sumber: dan Bappenas dkk (2013). 13

14 TINGKAT KEMISKINAN Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan dari 11,37% pada Maret 2013 ini disebabakan terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN-P. Dampak dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan sebagai dampak antara lain karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 dan perubahan iklim. Target APBN 2014 sebesar 9,0%-10,5% (Revisi RPJMN : 8,0%-10,0%). 14

15 15 Kesenjangan meningkat Tidak ada negara yang maju dengan kesenjangan yang tinggi Kesenjangan terjadi karena adanya inequality of opportunities. Inclusive growth: Pertumbuhan ekonomi harus memungkinkan setiap orang berkontribusi dan mendapat manfaat Opportunity for all (termasuk miskin, berkebutuhan khusus, perempuan) quality: produktivitas meningkat KINERJA EKONOMI BAIK, NAMUN KEMAKMURAN BELUM MERATA

16 ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN Sumber: Susenas, World Bank calculations 2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah tumbuh di bawah rata2 nasional Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata2 nasional. Pertumbuhan lebih besar terdapat pada rumah tangga terkaya. Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yad. 16

17 ARAH DAN STRATEGI RPJMN

18 SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN RPJPN RPJMN RPJMN MP3KI RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN Evaluasi RPJMN *** *** 8,29,0 – 10,5**6,0 - 8,04,0 – 5,0 14, ,9711,47* Target Realisasi Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014 Background Study RPJMN Rancangan RPJMN Teknokratis 18

19 AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI DAN RPJMN 2015 – 2019 Pemberdayaan masyarakat dan UMKM Rekonsiliasi Transformasi & Ekspansi Keberlanjutan RPJMN Sistem perlindungan sosial yang komprehensif Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan Bantuan & perlindungan sosial Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif RPJMN Fase MP3KI Klasifikasi Program dan Kegiatan 19

20 PENDEKATAN UPAYA PENGURANGAN KESENJANGAN 20 K E S E N J AN GA N ANTAR INDIVIDU ANTAR WILAYAH GINI RASIO PELAYANAN DASAR TINGKAT PERKEMBANGAN EKONOMI PDRB ANALISA GAP COSTING SPM DELIVERY MECHANISM -Sektoral (pendidikan,kesehatan, dll) -DAK -DAU -Hibah Daerah (Earmark) SJSN,PKH,BEASISWA, BLT, DLL -Basis Keunggulan -Daya Saing -Proses nilai tambah -Konektivitas AMANAT UUD SEMUA WILAYAH SPM WILAYAH TERTINGGAL PERCEPATAN MP3EI,KEK,FTZ, KAPET KEBERPIHAKAN Kab. Tertinggal KESEJAHTERAAN KEAMANAN Darat & Pulau Terluar WILAYAH STRATEGIS KAWASAN PERBATASAN PERKOTAAN PERDESAAN Metropolitan, Besar, Menengah dan Kecil Desa Maju dan tertinggal -Lintas Sektor -Pelayanan Dasar -Akses Perekonomian Pelayanan Dasar dan Akses Ekonomi di Kecamatan Lokasi Prioritas -SPM Perkotaan -Implementasi UU Desa

21 KEBIJAKAN DUAL TRACK STRATEGY PERLU DIPERKUAT DENGAN REGULASI, SISDUR, DAN DATA YANG MENUNJANG Kebijakan Ekonomi Kebijakan Afirmatif Non-Miskin Miskin DUAL TRACK FOUR TRACK STRATEGY GROWTH WITH EQUITY DATA REGULASI SISDUR REGULASI SISDUR PRO- POOR 21

22 Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM) PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI REGULASI SISTEM PROSEDUR DATA Landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan PK Basis data yang akurat dengan update regular yang dilakukan melalui kelembagaan yang solid Definisi kemiskinan yang tepat dan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat 22

23 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF 23 Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Yang Komprehensif Pengembangan Kerangka Regulasi dan Kebijakan Peraturan pelaksanaan yang mengurangi kesenjangan dalam akses layanan publik dan kesempatan ekonomi Peraturan pelaksanaan pendukung implementasi jaminan sosial Penguatan Lembaga Jaminan Sosial Penguatan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Pengembangan sistem pendukung, pengendalian mutu, dan monev SJSN Perluasan sosialisasi dan advokasi kepada sektor informal, kelompok tertentu lainnya Penataan Bantuan Sosial Transformasi program sesuai skema MP3KI (berkelanjutan dan temporer) Perbaikan desain dan Sinergi antar program (Contoh: transformasi kepesertaan PKH) Efektivitas bantuan sosial (review kriteria dan paket manfaat, monev) Pengembangan Sistem Pelayanan Sosial Yang terintegratif Pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu: BDT dan updatingnya, outreach dan pengaduan Pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu: BDT dan updatingnya dan pengaduan Peningkatan kompetensi pekerja sosial & pendamping masyarakat

24 Bansos Reguler Bansos Temporer SINERGI DAN INTEGRASI Sistem Rujukan Terpadu: Pendataan, updating, & outreaching; Rujukan program Pengaduan TRANSFORMASI BANTUAN SOSIAL – BERBASIS SIKLUS HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA Bantuan pangan Asistensi sosial Lanjut Usia Asistensi sosial Penyandang Disabilitas Asistensi sosial pendidikan dan kesehatan Bantuan Tunai Bersyarat Berbasis Keluarga dengan komponen: -Anak (pendidikan dan kesehatan) -Penyandang disabilitas -Lansia -Bantuan pangan Bantuan Tunai Bersyarat Berbasis Keluarga dengan komponen: -Anak (pendidikan dan kesehatan) -Penyandang disabilitas -Lansia -Bantuan pangan Panti Anak, Lansia, disabilitas telantar Bantuan sosial berbasis panti untuk penduduk di luar sistem keluarga (termasuk ABH) Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP Bantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunai Bantuan penghidupan berkelanjutan

25 Potensi Penataan PMKS (1) 1. Penduduk Telantar 1.Balita telantar 2.Anak telantar (usia 6-17 tahun) 3.Penduduk lanjut usia telantar usia 60 tahun ke atas 1.Balita telantar 2.Anak telantar (usia 6-17 tahun) 3.Penduduk lanjut usia telantar usia 60 tahun ke atas 3. Fakir Miskin (Penduduk miskin terdata & berdomisili tetap) 2. Penduduk Penyandang Disabilitas 4. Penduduk Miskin yang Tidak Berdomisili Tetap (Homeless) 4. Anak dengan disabilitas 5. Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas 4. Anak dengan disabilitas 5. Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas 6. Fakir miskin 7. Perempuan rawan sosial ekonomi 6. Fakir miskin 7. Perempuan rawan sosial ekonomi 8. Gelandangan 9. Pengemis 10. Anak jalanan 11. Pemulung 8. Gelandangan 9. Pengemis 10. Anak jalanan 11. Pemulung Permensos 8 tahun 2012 Saran Setelah Penataan

26 26 Potensi Penataan PMKS (2) 5. Masyarakat adat 12. Komunitas adat terpencil 6. Korban bencana 13. Korban bencana alam 14. Korban bencana sosial 13. Korban bencana alam 14. Korban bencana sosial 7. Korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia 15. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 16. Korban tindak kekerasan (usia 18 tahun ke atas) 17. Wanita tuna susila 18. Korban trafficking 19. Pekerja migran bermasalah 15. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 16. Korban tindak kekerasan (usia 18 tahun ke atas) 17. Wanita tuna susila 18. Korban trafficking 19. Pekerja migran bermasalah 8. Penduduk termarjinalkan 20. Anak berhadapan dengan hukum 21. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya 22. ODHA 23. Kelompok minoritas 24. BWBLP 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis 26. Korban Napza 20. Anak berhadapan dengan hukum 21. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya 22. ODHA 23. Kelompok minoritas 24. BWBLP 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis 26. Korban Napza Permensos 8 tahun 2012 Saran Setelah Penataan

27 PENATAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL 27

28 KERANGKA KELEMBAGAAN: SISTEM RUJUKAN DAN PELAYANAN SOSIAL TERPADU 28 Program Kesejahteraan Sosial yang terfragmentasi diarahkan untuk lebih terpadu. SISTEM RUJUKAN TERPADU dibangun di setiap daerah untuk meningkatkan integrasi program, dengan fungsi: ⁻Pemutakhiran basis data terpadu ⁻Penanganan pengaduan dan pelayanan kesejahteraan sosial Sistem ini menjadi media penghubung dan koordinasi pelaksanaan untuk K/L terkait di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dan perusahaan (CSR).  Pengembangan sistem dilakukan pada tingkat daerah (kota/kabupaten, di kecamatan untuk daerah yang padat atau dengan geografis yang sulit)  Sistem Rujukan melibatkan pekerja sosial dan komponen masyarakat lain.  Pengembangan sistem dilakukan pada tingkat daerah (kota/kabupaten, di kecamatan untuk daerah yang padat atau dengan geografis yang sulit)  Sistem Rujukan melibatkan pekerja sosial dan komponen masyarakat lain.

29 SINERGI LOKASI, TARGET, DAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 29 KomponenSaat ini MP3KI A. Mekanisme Ekonomi - Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan inklusif (MP3EI) - Stabilitas Ekonomi Makro Pengendalian inflasi dan kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat B. Afirmasi (Keberpihakan) - Program 4 KlasterBelum terpadu lokasi dan waktu Terpadu lokasi target dan waktu Sinergi dengan program daerah dan CSR Konsolidasi program bantuan sosial  unified data base - Sistem Jaminan Sosial Sistem dan cakupan terbatas Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas Sistem semakin lengkap dan universal coverage - Sustainable Livelihood Terbatas dalam meningkatkan daya tahan penduduk miskin Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI) - DukunganData belum terpadu Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number (e-KTP) 29

30 GARISKEMISKINANGARISKEMISKINAN Sangat Miskin Miskin Moderat Non Miskin Rentan Tidak Miskin Sejahtera SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA Program-program Perlindungan Sosial Program Keuangan Mikro dan Pengembangan Penghidupan 30 Penanganan kemiskinan harus lebih terintegratif dan proporsional. Pemberian bantuan memerlukan syarat sasaran, kriteria, dan mekanisme agar tidak membuat ketergantungan pada negara. Sinergi di tingkat wilayah dan rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT).

31 Mulai Bulan ke-3 Bulan ke-6 Bulan ke-24 Bulan ke-36 ANALISIS PASAR PERTARGETAN BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN TABUNGAN TRANSFER ASET PENDAMPING (COACHING) Penghidupan Berkelanjutan Kemiskinan Ekstrim KOMPONEN UTAMA DALAM PENDEKATAN GRADUASI MENUJU PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN Sumber: Graduation model, CGAP PELATIHAN KETRAMPILAN

32 SINERGI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM (PUSAT DAN DAERAH) PROGRAM- PROGRAM PUSAT PROGRAM- PROGRAM PROVINSI PROGRAM- PROGRAM KAB/KOTA RTSM /KSM ex PKH TNP2K: koord TKPKD Bappenas: koord sasaran & program2 pusat K/L: supervisi implementasi JAMKES, BSM, RASKIN KUBE/UEP/RTLH ASLUT, ASODKB, ASKESOS PNPM: P’desaan, PUAP, KP UMKM Dll. Bappeda: koordinasi penentuan sasaran, program & monev Dinas terkait: supervisi implementasi Bappeda: koordinasi penentuan sasaran & program Dinas terkait: supervisi implementasi KUBE/UEP/RTLH daerah Jamkesda Beasiswa siswa miskin, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Koperasi Dll. Berbagai pelat. keterampilan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, PRONA, Koperasi, Proyek2 infrastruktur desa, dll Permasalahan yg sering timbul dalam koordinasi dan sinergi Pemda tidak memiliki data peserta by name by address Informasi yang diterima daerah tidak sempurna (sosialisasi lemah) Tidak adanya kekuatan hukum untuk mendo- rong komplemen- taritas Kriteria peserta program pusat berbeda dg target sasaran program daerah Inclusion/Exclu- sion error pendataan dan tidak adanya pemutakhiran sehingga tidak sesuai dg kondisi riil Resertifikasi PKH telah dapat menyelesaikan masalah ini 32

33 CONTOH INISIATIF KOMPLEMENTARITAS PROGRAM UNTUK MENDUKUNG PESERTA PKH Akselerasi Kemam- puan Belajar -Les bahasa Inggris -Les SD/SMP untuk mata pelajaran UAN Pendirian Fasdik di Tempat Terpencil Koordinasi dg tokoh masyarakat untuk mengajukan pendirian MTs ke Depag Taman Bacaan / Perpustakaan Desa Fasilitasi pembangunan taman bacaan desa Dukungan Marke- ting Usaha Bordir Fasilitasi kemudahan akses pemesanan jasa bordir milik RTSM Pemberantasan Buta Aksara Mengajarkan baca- tulis ibu-ibu dalam setiap pertemuan kelompok bulanan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Mengupayakan RTSM memperoleh pendampingan KUBe Koperasi Wanita (Kopwan) RTSM Mengupayakan bantuan permodalan Kopwan dari Dinas Koperasi Pembangunan Fasilitas MCK Mengajak mahasiswa untuk membangun fasilitas MCK di desa Pelatihan Keterampilan Memfasilitasi pemberian pelatihan keterampilan pada kelompok RTSM 33 “Saya sangat bersyukur karena sudah tidak dianggap sebagai orang miskin lagi.... Anak saya sudah SMA dan sekarang saya sudah punya usaha sendiri” Contoh: Ibu Mujali Saodah dari Desa Triwulan Mojokerto, Jawa Timur saat menerima surat graduasi dari PKH.

34 1.Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah yang harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi guna mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2.Dalam rancangan RPJMN mendatang, titikberat pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada: (a)Peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan kemiskinan, pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan; (b)Peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan global. (c)Peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah serta keberpihakan kepada koperasi; 3.Peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah diperlukan agar mampu mereduksi berbagai ketimpangan, termasuk ego sektoral dan wilayah. PENUTUP 34 TERIMA KASIH


Download ppt "PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019 Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google