Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Nasional Pengendalian TB Disampaikan di WORKSHOP NASIONAL PENGUATAN Tim Pelatihan Provinsi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Nasional Pengendalian TB Disampaikan di WORKSHOP NASIONAL PENGUATAN Tim Pelatihan Provinsi."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Nasional Pengendalian TB Disampaikan di WORKSHOP NASIONAL PENGUATAN Tim Pelatihan Provinsi

2 Situasi Tuberkulosis di Indonesia Notifications 2012 ◦ New cases 322,882 ◦ Re-treatment 8,542 Treatment success rate for new smear positive or culture positive 90% Estimated MDR TB cases among notified pulmonary cases: 6,800 cases TB is the killer number one among communicable diseases

3 AKSELERASI KEGIATAN TB TH 2014 Survei Prevalensi TB di 33 Provinsi Penguatan data epidemi pendukung lainnya: inventory study, master plan Resistence surveilance nasional Penguatan Pelibatan sektoral melalui INPRES Pengendalian TB (on progress Kemenkokesra) Penguatan sistem Jaga Mutu Pemeriksaan Laboratorium Mikroskopis (Lot Quality Assurance System/LQAS) di 33 provinsi Penguatan dan perluasan jejaring lab TB untuk biakan dan uji kepekaan di 10 laboratorium Survei Prevalensi TB di 33 Provinsi Penguatan data epidemi pendukung lainnya: inventory study, master plan Resistence surveilance nasional Penguatan Pelibatan sektoral melalui INPRES Pengendalian TB (on progress Kemenkokesra) Penguatan sistem Jaga Mutu Pemeriksaan Laboratorium Mikroskopis (Lot Quality Assurance System/LQAS) di 33 provinsi Penguatan dan perluasan jejaring lab TB untuk biakan dan uji kepekaan di 10 laboratorium

4 AKSELERASI KEGIATAN TB TH 2014 Perluasan layanan alat diagnosis cepat untuk pasien TB MDR dan TB HIV (GeneXpert) di 33 provinsi Integrasi layanan TB pada Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Penguatan sistem informasi TB berbasis web (SITT dan eTB manager) Menerbitkan aturan untuk mandatory notification (wajib lapor) Menyusun Perjanjian Kerjasama dengan BPJS terkait pendanaan pasien TB di era JKN Pelibatan NGO, CSO dan Paguyuban pasien/mantan pasien TB/TB MDR dalam kegiatan pengendalian TB

5 Membangun lingkungan yang kondusif (meningkatkan akses) yang memungkinkan menuju Indonesia Bebas TB : — Menerapkan Mandatory Notification (kewajiban melaporkan) untuk semua kasus TB, — Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit, — Sertifikasi Dokter Praktek Swasta, — Penggunaan Obat TB yang rasional, — Inklusi TB dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional, — Terbentuknya Duta-duta TB, — Peningkatan Advokasi untuk menjamin kesinambungan pendanaan TB Mendorong skrining Tuberkulosis pada kelompok-kelompok rentan TB (Diabetes Mellitus, ODHA, Ibu hamil, kelompok anak dengan kekurangan gizi dll), KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KEDEPAN

6 Perluasan dukungan pelayanan (dukungan sosial) dengan memobilisasi sumber-sumber pendanaan swasta dan masyarakat Penyusunan paket-paket intervensi untuk keterlibatan komunitas / kemitraan guna mempercepat pencapaian indikator-indikator global dan nasional dalam pengendalian TB. Logistik untuk pengendalian TB disediakan oleh pemerintah. Peningkatan dan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pengendalian TB. Peningkatan kemampuan laboratorium yang ditujukan untuk peningkatan mutu layanan dan jejaring / rujukan. Pengendalian TB berkolaborasi dengan pengendalian HIV. Sinkronisasi dengan komitment global. KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KEDEPAN

7 SITUASI IDEAL MENUJU INDONESIA BEBAS TB  Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya disparitas  penurunan insidens 6-7% per tahun  Seluruh kasus TB di masyarakat memperoleh akses layanan TB berkualitas (coverage >>, mutu & TSR >>)  menurunkan transmisi TB, pencegahan TBMDR/XDR  Tidak boleh ada lagi over counter TB drug sales  Implementasi seluruh regulasi 2 yang kondusif  akreditasi RS, sertifikasi TB untuk DPM  Active screening pada kelompok2 rentan TBDM, TBHIV, TB pada Bumil, TB pada anak malnutrisi  Pelaksanaan Pengendalian Infeksi yang optimal disetiap setting layanan kesehatan  Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya disparitas  penurunan insidens 6-7% per tahun  Seluruh kasus TB di masyarakat memperoleh akses layanan TB berkualitas (coverage >>, mutu & TSR >>)  menurunkan transmisi TB, pencegahan TBMDR/XDR  Tidak boleh ada lagi over counter TB drug sales  Implementasi seluruh regulasi 2 yang kondusif  akreditasi RS, sertifikasi TB untuk DPM  Active screening pada kelompok2 rentan TBDM, TBHIV, TB pada Bumil, TB pada anak malnutrisi  Pelaksanaan Pengendalian Infeksi yang optimal disetiap setting layanan kesehatan

8

9

10 PENGEMBANGAN SDM TB (PSDM TB) 10  PSDM TB merupakan investasi penting dan mahal sehingga pengelolaannya harus dilakukan se-efektif mungkin: selektif metode dan program pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan program.  Tujuan: ― Tersedianya tenaga pelaksana yang kompeten dalam pelaksanaan Program Pengendalian TB (teknis dan manajerial) dalam jumlah yang memadai di seluruh tingkat layanan kesehatan dengan sistem dan lingkungan kerja yang mendukung untuk tercapainya tujuan Program PengendalianTB ― Terpenuhinya standar kebutuhan minimal (jumlah dan jenis tenaga) dalam program pengendalian TB di setiap jenjang, baik di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  Adanya kesinambungan pemenuhan kebutuhan SDM Program TB

11 PENGEMBANGAN SDM TB DALAM PROGRAM PENGENDALIAN TB NASIONAL 1.Pencapaian target global TB 2.Target Kementerian Kesehatan RI (RPJMN) 3.Tantangan HIV/AIDS, TB-MDR, TB-Infection Control (TB-IC) dan lain-lain. 4.Desentralisasi di bidang kesehatan telah meningkatkan kompleksitas tantangan untuk pengembangan sumber daya manusia:  Turnover staf yang tinggi  Distribusi staf yang tidak merata di provinsi/kabupaten Mengakibatkan permintaan lebih tinggi terhadap ketersediaan tenaga yang terampil.

12  Kelemahan manajemen (kurangnya koordinasi, kolaborasi, kemitraan, desentralisasi pelatihan)  Integrasi dan komprehensi pengembangan SDM  Keterbatasan dana dan kecenderungan terhadap donor  Meningkatnya ekspansi program dan kompleksitas program  SDM TB: Ketersediaan Tenaga  jumlah, mutu, distribusi, turnover tinggi, motivasi, retensi staff  Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelatihan, supervisi dan monev ISU STRATEGIS

13 6 STRATEGI PSDM TB 1.Berkontribusi terhadap perencanaan SDM dan pengembangan kebijakan 2.Melaksanakan in-service dan new initiatives training untuk penyedia layanan kesehatan dan manajer - pemerintah dan swasta - yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pengendalian TB nasional 3.Berkontribusi untuk memperkuat pre-service training untuk dokter, perawat, dan petugas kesehatan lain yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pengendalian TB nasional 4.Memperkuat dan memperluas kemitraan untuk pengembangan SDM kesehatan untuk pengendalian TB secara komprehensif 5.Berk ontribusi terhadap sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi untuk membantu perencanaan SDM yang memadai, rekrutmen, kontrak, distribusi, evaluasi kinerja dan retensi 6.Memonitor dan mengawasi kinerja SDM TB.

14 14  Health System Strengthening yang diarahkan dalam pencapain TB STOP Strategy dalam tujuan yang lebih komprehensif dalam kerang ka Human Resources for Health (HRH) di Indonesia  Transferring alokasi pendanaan PSDM TB utk meningkatkan komitmen pemerintah.  Pengembangan kurikulum, modul, pedoman sesuai kompetensi yg dibutuhkan program (Keputusan Menkes no.725/SK/V/MENKES/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Kesehatan)  Penguatan dan standarisasi mutu pelatihan  In Service Training secara berjenjang  Penguatan Tim fasilitator.  Melibatkan institusi pendidikan untuk pre service training (Program TB di kurikulum pendidikan).  Integrasi supervisi SDM TB ( post training evaluation ) STRATEGI DAN KEBIJAKAN DIKLAT

15 15 Pengembangan Provincial Training Team (PTT)  sbg unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM Prov/ Kab./Kota dan unit layanan kesehatan di wilayahnya Mengembangkan kegiatan diklat sesuai dengan kebutuhan program Nasional Pengendalian TB Mengembangkan diklat berdasarkan hasil TNA mulai dari pelayanan terdepan (puskesmas), kab/ kota, provinsi Berkoordinasi dengan Pusdiklat Aparatur Kesehatan, BPPSDMK: melatih para pelatih unit teknis (TOT) Menyiapkan SDM Kesehatan untuk mendukung tercapainya tujuan Program Nasional Pengendalian TB. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pelatihan TB Penguatan MIS SDM TB  Pendataan kegiatan pelatihan untuk tiap jenis diklat  Mendukung ketersediaan data diklat (sistim informasi diklat). KEGIATAN PRIORITAS DI BIDANG DIKLAT TB

16 NOLEVELPERAN & FUNGSI 1Pusat  Penyiapin Kurikulum, Modul dan Akreditasi Pelathan TB  Perencanaan Kebutuhan SDM TB  Penyusunan Training Plan  Penyiapan Tenaga Pelatih/Fasilitator Program TB.  Pelatihan di Pusat: Piloting, Wasor TB, Pelatihan Lanjutan  Sertifikasi peserta pelatihan TOT TB  MIS SDM TB  Mentoring SDM TB, Supervisi dan bimbingan teknis/OJT  Monev Pengembangan SDM TB 2Provinsi  Perencanaan Kebutuhan SDM TB  Penyusunan Training Plan  Fasilitasi Pelatihan Tenaga pengelola P2TB Kab/kota dan Fasyankes  Sertifikasi peserta pelatihan TOT TB  Sertifikasi peserta pelatihan TB  Mentoring SDM TB, Supervisi dan bimbingan teknis/OJT  MIS SDM TB  Monev Pengembangan SDM TB 3Kabupaten/Kota  Perencanaan Kebutuhan SDM TB  Pelatihan tenaga pengelola TB Fasyankes  MIS SDM TB  Mentoring SDM TB, Supervisi dan bimbingan teknis/OJT  Monev Pengembangan SDM TB PERAN DAN FUNGSI

17 17 Training Cascade

18 STANDAR SDM-TB DI PROVINSI-KAB/KOTA 18 WASOR TB TIM TRAINING TIM LOGISTIK TIM AKMS ≤ 20 KAB/KOTA 1 1 PTC Minimal 5 Fasilitator 1 Tim Logistik: IFP Wasor TB dll 1 Tim AKMS: Pomkes Program TB dll > 20 KAB/KOTA ≥ 2 WASOR TBTIM LOGISTIK TIM AKMS ≤ 20 Fasyankes DOTS 11 Tim Logistik: IFP Wasor TB dll 1 Tim AKMS: Pomkes Program TB dll >20 Fasyankes DOTS ≥ 2 PROVINSI KAB/KOTA

19 STANDAR SDM-TB DI FASYANKES RUMAH SAKITPUSKESMAS 19 TIPE RS SDM TB RS “A” RS “B ” RS “C ” RS “D ” RS SWASTA Dokter (Umum/ Spesialis ) 6642Disesuaik an Petugas TB 6642 Petugas Lab 3322 Petugas Farmasi 1111 SDM TBPRMPPMPS Dokter (Umum) 111 Petugas TB111 Petugas Lab11 Petugas Farmasi 111

20 JENIS PELATIHAN P2TB TERAKREDITASI (25)  PUSAT (13): 1. TOT/PUP Pelatihan Manajemen P2TB 2. PUP Pelatihan Manajemen Logistik P2TB 3. PUP Pelatihan TB bagi Pengelola TB di Fasyankes 4. PUP Pelatihan TB bagi DPS 5. PUP Pelatihan AKMS P2TB 6. PUP Pelatihan Kolaborasi TB-HIV 7. PUP Pelatihan TB MDR 8. PUP Pelatihan PAL bagi Pengelola Program TB di PKM 9. PUP Pelatihan PAL bagi Pengelola Program TB di RS 10. PUP Pelatihan MIFA 11. PUP Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Strategis bagi Manajer dalam P2TB 12. Pelatihan TB bagi Supervisor (Wasor) TB 13. Advance course: ACDA  PROVINSI (12): 1. Pelatihan TB bagi Pengelola Program TB di Fasyankes 2. Pelatihan Kolaborasi TB-HIV 3. Pelatihan TB MDR 4. Pelatihan Pemeriksaan Mikroskopis TB di Fasyankes 5. Pelatihan Pemeriksaan Mikroskopis TB di Rujukan Uji Silang (RUS) 6. Pelatihan PAL bagi Pengelola Program TB di Puskesmas 7. Pelatihan PAL bagi Pengelola Program TB di RS 8. Pelatihan Manajemen Logistik P2TB 9. Pelatihan AKMS P2TB 10. Pelatihan Kader TB 11.Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Strategis bagi Manajer dalam P2TB 12.Pelatihan MIFA/Manajemen Informasi Untuk Tindak Lanjut P2TB bagi Wasor TB

21 SITUASI SDM TB SD TAHUN 2012 WASOR TB TOTAL DILATIHAKTIFTIDAK AKTIFTURN OVER RATE % % % DOKTER TAHU N TOTAL DILATIHAKTIFTIDAK AKTIFTURN OVER RATE % % % PETUGAS TB TOTAL DILATIHAKTIFTIDAK AKTIFTURN OVER RATE % % % PETUGAS LABORATORIUM TOTAL DILATIHAKTIFTIDAK AKTIFTURN OVER RATE % % %

22


Download ppt "Kebijakan Nasional Pengendalian TB Disampaikan di WORKSHOP NASIONAL PENGUATAN Tim Pelatihan Provinsi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google