Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DALAM PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN DESA PRODUKTIF Disampaikan Oleh: Menteri Pembangunan Daerah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DALAM PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN DESA PRODUKTIF Disampaikan Oleh: Menteri Pembangunan Daerah."— Transcript presentasi:

1 PERAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DALAM PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN DESA PRODUKTIF Disampaikan Oleh: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini) (Pembekalan Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Malang dan Penandatanganan MoU antara KPDT dan UMM) MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA Malang, 27 Juni 2013

2 OUTLINE PAPARAN  PERANAN KKN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN  PENGALAMAN KPDT DALAM MELAKUKAN KKN TEMATIK BERSAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI  VISI, MISI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT  KONDISI KETERTINGGALAN

3 VISI, MISI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (KPDT)

4 DASAR HUKUM & TUPOKSI KPDT  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; dan  Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. KPDT menjalankan tupoksi utama: (1)perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; (2)koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; (3)pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab KPDT; dan (4)pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KPDT.

5 PENGERTIAN DAERAH TERTINGGAL: Daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. PENGERTIAN DAERAH TERTINGGAL: Daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. PENGERTIAN DAN KRITERIA DASAR PENENTUAN DAERAH TERTINGGAL KRITERIA DASAR PENENTUAN 1.Kondisi Ekonomi Masyarakat 2.Kondisi Sosial Masyarakat 3.Ketersediaan Infrastruktur 4.Kemampuan Keuangan Daerah 5.Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Publik 6.Karakteristik Daerah (terpencil, bencana) KRITERIA DASAR PENENTUAN 1.Kondisi Ekonomi Masyarakat 2.Kondisi Sosial Masyarakat 3.Ketersediaan Infrastruktur 4.Kemampuan Keuangan Daerah 5.Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Publik 6.Karakteristik Daerah (terpencil, bencana)

6 PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU TERLUAR DI INDONESIA Keterangan : 1.Jumlah pulau terluar  92 pulau (Perpres 78 Tahun 2005) 2.Di daerah tertinggal  66 Pulau terluar (71,7%), 25 pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk jiwa (BPS,2008) 3.Pulau terluar di daerah tertinggal tersebar di 23 kabupaten pada 14 provinsi. Daerah Non Perbatasan 34 Kabupaten DOB 122 Kabupaten Induk

7 7 SEBARAN DAERAH TERTINGGAL MENURUT PULAU SEBARAN DAERAH TERTINGGAL MENURUT PULAU NoWilayah Jumlah Kab % 1.SUMATERA4625% 2.JAWA & BALI95% 3.KALIMANTAN169% 4.SULAWESI3419% 5.NUSA TENGGARA2815% 6.MALUKU158% 7.PAPUA3519% JUMLAH183100% WilayahJumlah Kab% KBI5530% KTI12870% JUMLAH183100%

8 “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Tertinggal yang Setara dengan Daerah Maju untuk Memantapkan Ketahanan Nasional ” VISI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1)Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah tertinggal ; 2)Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah ; 3)Meningkatkan kegiatan investasi dan pengembangan iklim investasi ; 4)Memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah tertinggal ; 5)Menguatkan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi ; 6)Meningkatkan efIsiensi, transparansi dan akuntabilitas pengeloaan organisasi dan kegiatan. MISI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

9 Keberpihakan Pemerintah Ditingkatkan untuk Mengembangkan Wilayah-Wilayah Tertinggal dan Terpencil melalui Penguatan Keterkaitan Kegiatan Ekonomi dengan Wilayah-Wilayah Cepat Tumbuh dan Strategis dalam Satu Sistem Wilayah Pengembangan Ekonomi. MEMANTAPKAN PENATAAN KEMBALI NKRI, MENINGKATKAN KUALITAS SDM, MEMBANGUN KEMAMPUAN IPTEK, MEMPERKUAT DAYA SAING PEREKONOMIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN TEMA DAERAH TERTINGGAL RPJPN RPJMN Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumberdaya Manusia yang didukung oleh Kelembagaan dan Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian dan Pelayanan Dasar TEMA DAERAH TERTINGGAL

10 TEMA RPJMN & TEMA RKP RKP 2010 RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014 RPJMN Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Ketahanan Pangan PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “ “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat

11 STRATEGI 5 M Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal STRATEGI 5 M Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal M endorong kebijakan afirmatif dalam pembiayaan dan pengembangan fiskal daerah.  menguatkan kemampuan keuangan daerah M enata Pengelolaan Sumber Daya Alam daerah berbasis komoditas unggulan.  meningkatkan nilai tambah produk/komoditas M eningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program penguatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.  meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat M ensinergikan Arah dan Kebijakan pembangunan pusat dan daerah.  meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di daerah M engkoordinasikan seluruh stakeholder pembangunan daerah tertinggal secara proaktif.  meningkatkan kebersamaan dan peran serta sektor swasta dalam pembangunan. Untuk menggerakkan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergis dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia langkah terobosan yang diharapkan dapat dilakukan adalah :

12 KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Penajaman Fungsi Koordinasi dengan lintas Kementerian melalui kegiatan : 2. BEDAH DESA (Integrated Rural Development) 1. PRU – KAB (Pengembangan Komoditas/ Produk Unggulan Kabupaten) 3. PENGEMBANGAN INVESTASI, UMKM & CSR (Pengembangan Jaringan CSR di Kabupaten Daerah Tertinggal) 4. PENINGKATAAN & PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR (untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah aksesibilits terhadap pelayanan dasar)

13 KONDISI KETERTINGGALAN

14 Pendapatan per Capita (US$) Sumber: Suahasil Nazara, FEUI & TNP2K, 2012, Managing Opportunity, Bahan Pertemuan Terbatas tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Wantimpres, Jakarta KONDISI MAKRO PEREKONOMIAN NASIONAL Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan berdampak pada penurunan tingkat kemikinan dan tingkat pengangguran, namun tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan yang ditunjukkan oleh Indeks Gini yang semakin meningkat (kesenjangan semakin meningkat).

15 Dominasi Sektor Pertanian di Daerah Tertinggal, sangat kental. Sehingga pembangunan di daerah tertinggal harus diarahkan untuk mendorong perkembangan usaha Sektor Pertanian STRUKTUR EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL

16 Karakteristik Sumber Penghasilan % Penduduk Miskin% Penduduk Tidak Miskin Tidak Bekerja8,3911,6711,505,8511,6111,29 Pertanian57,7856, , 6032,0632,69 Industri8,816,275,7110,679,049,23 Lainnya25,0325,4427,2848,8947,2946,79 Sumber : BPS, 2012 (Diolah) Fakta : Jumlah Penduduk Miskin (2011) yang bekerja di bidang pertanian (56,62%). Kecenderungan Nilai Tukar Petani (NTP) th 2011 mengalami defisit (kurang dari 100). Misalnya di Prov NTB (95,4) dan Sulteng (97,8). SUMBER PENGHASILAN PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERTINGGAL

17 REALITAS KETERTINGGALAN DI BIDANG KESEHATAN Tanggapan Istana melalui Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha : “Kurang gizi dan busung lapar tidak patut terjadi di manapun di negara ini” Tanggapan Istana melalui Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha : “Kurang gizi dan busung lapar tidak patut terjadi di manapun di negara ini” 1.Untuk mencapai Puskesmas Distrik Sausapor dibutuhkan waktu 3 hari berjalan kaki; 2.Hanya ada 1 dokter Puskesmas untuk 6 puskesmas di 7 distrik 3.Belum memiliki RS sementara penanganan gizi buruk dibutuhkan perawatan 4.Daerah terisolir karena kondisi geografis dan rendahnya akses jalan serta transportasi 5.Tidak ada jaringan/media komunikasi 1.Untuk mencapai Puskesmas Distrik Sausapor dibutuhkan waktu 3 hari berjalan kaki; 2.Hanya ada 1 dokter Puskesmas untuk 6 puskesmas di 7 distrik 3.Belum memiliki RS sementara penanganan gizi buruk dibutuhkan perawatan 4.Daerah terisolir karena kondisi geografis dan rendahnya akses jalan serta transportasi 5.Tidak ada jaringan/media komunikasi

18 REALITAS KETERTINGGALAN BIDANG PENDIDIKAN Badru bocah kurus berambut lurus memang pantas bersedih. Sudah 4 hari ia tak bisa pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di seberang sungai tepatnya di Kampung Bantar Bodas, Desa Simpang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Beginilah resiko yang harus dijalaninya karena ia bersekolah di SDN Karyasari, Kecamatan Bojonggambir, Tasikmalaya. Antara rumah dan sekolahnya dipisahkan oleh Sungai Cikaengan selebar tak kurang dari 70 meter. Ia terpaksa memilih bersekolah di sekolah desa seberang sungai karena itulah sekolah dasar yang terdekat dari rumahnya. Intervensi yang akan dilakukan oleh KPDT untuk mengatasi minimnya fasilitas pendidikian

19 Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten di Daerah Tertinggal memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk pengembangan Jagung dan tanaman bahan pangan lainnya Kondisi Sebelum : Lahan Terlantar Thn 2010 Lahan Sesudah : digunakan untuk Panen Th 2013 Kondisi Sesudah : Lahan Sudah ditanami Jagung Tahun 2010 lahan jagung hanya hekatar selebihnya lahan tidur. Selama tiga tahun telah ditanam hektar. Dengan produksi 6 ton per hekatr panen yang didapat 228 ribu ton. Dengan harga dasar Rp. 2 ribu per kg, uang yang beredar di petani sebesar Rp. 456 Milyar belum termasuk produk turunannya. Bahkan Kab Dompu berhasil menurunkan kemiskinan 3 persen. Tahun 2010 lahan jagung hanya hekatar selebihnya lahan tidur. Selama tiga tahun telah ditanam hektar. Dengan produksi 6 ton per hekatr panen yang didapat 228 ribu ton. Dengan harga dasar Rp. 2 ribu per kg, uang yang beredar di petani sebesar Rp. 456 Milyar belum termasuk produk turunannya. Bahkan Kab Dompu berhasil menurunkan kemiskinan 3 persen. CONTOH KEBERHASILAN PRUKAB DI KABUPATEN DOMPU

20 MESIN PENGOLAHAN JAGUNG DI KAB. DOMPU Mesin-mesin pengolahan Jagung di Kabupaten Dompu

21 Bantuan Handtraktor dan Traktor Besar di Kabupaten Belu Kondisi Lahan Sebelum Intervensi Prukab dalam Pengembangan Integrated Farming di Kabupaten Belu CONTOH KEBERHASILAN PRUKAB DI KABUPATEN BELU

22 Susahnya sekolah di daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Selatan karena ketiadaan jembatan penghubung, anak- anak sekolah terpaksa menyeberangi sungai. Jembatan gantung untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan SOLUSI MASALAH AKSESIBILTAS

23 POTENSI WISATA DAERAH TERTINGGAL Raja Ampat – Papua BaratTeluk Mawun – Lombok Tengah, NTB Togean – Tojo Una-Una, Sulteng Wakatobi - Sultra

24 PERANAN KKN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN

25  KKN merupakan salah satu perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Kepada Masyarkat;  Mahasiswa (jiwa muda, intelek, semangat, idealisme tinggi)  agen perubahan  dalam pemberdayaan masyarakat;  Potensi sumberdaya alam 80% berada di perdesaan dalam masyarakat yang masih tertinggal  tantangan bagi PT (Mahasiswa) dalam pemberdayaan masyarakat untuk membangun Desa Produktif. NILAI STRATEGIS MAHASISWA DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

26 HARAPAN UNTUK MAHASISWA DALAM MELAKUKAN KKN : 1.Mahasiswa mampu bersosialisasi dengan masyarakat; mampu mendekati tokoh masyarakat desa baik tokoh formal maupun non formal; 2. Mahasiswa mampu mengenali potensi unggulan wilayah perdesaan dan memahami program-program pemerintah yang ada diperdesaan; 3. Mahasiswa melakukan kegiatan untuk peningkatan keterampilan masyarakat terkait dengan proses budidaya komoditas unggulan; 4. Mahasiswa bersama masyarakat dapat melakukan diversifikasi usaha baik secara horisontal maupun vertikal terhadap produk unggulan lokal; 5. Mahasiswa dapat mendorong masyarakat lebih kreatif, inovatif dan mandiri dalam mengelola usaha tani berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan; 6. Mahasiswa bersama masyarakat dapat menjalin kemitraan bisnis dengan swasta (industri) berbasis potensi sumber daya lokal dan komoditas unggulan;

27  Perguruan Tinggi: Bermanfaat sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan penelitian akademis  Pemerintah: Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dapat melakukan pembangunan di wilayah daerah tertinggal.  Masyarakat: Meningkatkan produktifitas pola pikir masyarakat terhadap pembangunan untuk memajukan wilayahnya MANFAAT KKN BAGI MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI

28 PENGALAMAN KPDT DALAM MELAKUKAN KKN TEMATIK BERSAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI PENGALAMAN KPDT DALAM MELAKUKAN KKN TEMATIK BERSAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

29 KEMENTERIAN PDT dan KL BUMN (CSR, Pertamina, Pegadaian, BRI, Mandiri, BNI dll) SINERGIKESENYAWAAN PERUSAHAAN SWASTA 1.Penyediaan Bibit Jabon; 2.Pembangkit Listrik Tenaga Surya; 3.Pengadaan Bibit Kambing; 4.Pelatihan dan Pendampingan; 5.Infrastruktur Lainnya; 1.Penyediaan Sarana Produksi; 2.Pengolahan dan Pemasaran Hasil 3.Transfer Teknologi 4.Pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, termasuk desa-desa di Kabupaten; 5.Kerjasama melalui pola Kemitraan; KLASTER PERTANIAN TERPADU 1.Pembukaan dan Penyediaan Lahan seluas Ha Kluster Pusat; 2.Regulasi; 3.Sarana & Prasarana Pendukung (transportasi jalan, jaringan irigasi, pasar, jaringan listrik dll). PEMERINTAH KABUPATEN Dukungan, Dorongan dan Fasilitasi Lokal MASYARAKAT d CONTOH : MODEL PRUKAB dilaksanakan melalui pola PCPP (Public Community Private Partnership) PERGURUAN TINGGI (Tri Darma PT): 1.Teknologi Tepat Guna (TTG) 2.Pendampingan oleh Mahasiswa (melalui KKN)

30 PENTINGNYA PENDAMPINGAN KEGIATAN PRUKAB & BEDAH DESA PENTINGNYA PENDAMPINGAN KEGIATAN PRUKAB & BEDAH DESA  Dari Pengalaman Jepang (OVOP) dan Thailand (OTOP), prukab diarahkan pada perencanaan yang bottom up bukan top-down, di beberapa negara berhasil.  Perencanaan Bottom-up merupakan bagian pemberdayaan masyarakat yang memerlukan penguatan dan Pendampingan. Penguatan dan pendampingan tersebut dilaksanakan oleh Fasilitator.  Ada tiga pilihan sumberdaya pendamping (memiliki Kelebihan dan kekurangan):  Tenaga Penyuluh PNS yang ada di Pemda  Non-PNS  Perguruan Tinggi  Peran Mahasiswa  KKN

31 SINERGI KEGATAN ANTARA KPDT DENGAN PERGURUAN TINGGI TAHUN 2012 MELALUI KULIAH KERJA NYATA (KKN) Kegiatan PRUKAB memfasilitasi Kegiatan KKN Tematik, Diharapkan mahasiswa mampu menyusun dan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PRUKAB di daerah tertinggal NoPerguruan Tinggi*)Lokasi KKN 1 Universitas Gajah Mada, YogyakartaSukabumi, Jawa Barat 2 Universitas Atmajaya, YogyakartaBelu, Nusa Tenggara Timur 3 Universitas Airlangga, SurabayaSampang, Jawa Timur 4 Universitas Brawijaya, MalangMusi Rawas, Sumatera Selatan *) Perguruan Tinggi yang memiliki MoU dengan KPDT

32 KKN Tematik kerjasama KPDT dan UNMUL, Menteri PDT :....“KKN di daerah maju itu bagus, lebih bagus lagi memilih KKN di Daerah Tertinggal...” Samarinda Pos, 2012

33  TERDAPAT 183 KABUPATEN TERTINGGAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG BERBEDA-BEDA SEDANG MENUNGGU PERAN UMM (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  SELAMAT MELAKSANAKAN KKN, JADILAH MAHASISWA. YANG BANYAK MEMBERI MANFAAT KEPADA MASYARAKAT DESA, TULARKAN ILMU YANG TELAH DISERAP DIBANGKU KULIAH. PENUTUP

34


Download ppt "PERAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DALAM PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN DESA PRODUKTIF Disampaikan Oleh: Menteri Pembangunan Daerah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google