Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas1 KETENTUAN PERPAJAKAN TERBARU BAGI BENDAHARA MULAI 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas1 KETENTUAN PERPAJAKAN TERBARU BAGI BENDAHARA MULAI 2009."— Transcript presentasi:

1 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas1 KETENTUAN PERPAJAKAN TERBARU BAGI BENDAHARA MULAI 2009

2 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas2 DASAR HUKUM KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.16 Tahun 2009 UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.18 Tahun 2000 UU No…………UTK KUP No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23) No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun) No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21) No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian) PERATURAN MENKEU Per.31/PJ/2009 PERATURAN DIRJEN PP No.80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaksanaan KUP) PP

3 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas3 DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN APBN/APBD BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PUSAT TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA

4 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas4 Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan Bendahara   PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan   PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu   PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang   PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21   PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri   PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak   Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu

5 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas5 PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI/KETUA LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/ BENDAHARA PROYEK PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI/KETUA LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/ BENDAHARA PROYEK BENDAHARA/ PEMEGANG KAS PEMERINTAH DAERAH BENDAHARA/ PEMEGANG KAS PEMERINTAH DAERAH BENDAHARA YG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK BENDAHARA YG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK Bendahara sebagai Pemotong Pajak

6 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas6 Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP BENDAHARA SD N-007 BEKASI

7 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas7 Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 Tempat Pendaftaran KPP/KP2KP di mana Bendahara Berkedudukan KPP/KP2KP di mana Bendahara Berkedudukan

8 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas8 Tata Cara Pendaftaran Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 BENDAHARA KPP/KP2KP MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA (KTP/SIM) KARTU NPWP DAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KARTU NPWP DAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Tanda Terima Arsip

9 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas9 Catatan : Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP Catatan : Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP Penghapusan NPWP Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 Perubahan Organisasi Perubahan Organisasi Proyek Telah Selesai Proyek Telah Selesai Permohonan Tertulis/ Mengisi Formulir KP.PDIP Permohonan Tertulis/ Mengisi Formulir KP.PDIP KPP/KP2KP NPWP Dihapuskan

10 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas10 Pengertian PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - Pekerjaan atau Jabatan - Jasa dan Kegiatan yang dilakukan WP Orang Pribadi PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26 PPh Pasal 21

11 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas11 Bendahara Pemerintah Bendahara: - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Bendahara: - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Bendahara Sebagai Pemotong PPh Pasal 21 Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh TERMASUK

12 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas12 PENERIMA & JENIS PENGHASILAN Penghasilan Yang Diterima YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR SELAIN PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN Jenis Penghasilan

13 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas13 TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

14 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas14 PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN* ) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN PEJABAT NEGARA * ) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK- ANAKNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR DIPOTONG PPh Ps.21

15 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas15 Penghitungan PPh Pasal 21 Mulai 1 Januari 2009 PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/ THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN TIDAK TERATUR DIPOTONG PPh Ps. 21 : 15% DARI PENGH. BRUTO (FINAL) KECUALI DIBAYARKAN KEPADA: PNS GOL. II/d KE BAWAH PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH DIUSULKAN

16 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas16 PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP BARU Mulai SETAHUN(Rp)SEBULAN(Rp) UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) , ,- UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) , , ,- PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN

17 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas17 PTKP UTK KARYAWATI HANYA UTK DIRI SENDIRI HANYA UTK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

18 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas18 9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): NO Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp ,-5% 2. Di atas Rp ,- s.d. Rp % 3. Di atas Rp ,- s.d.Rp ,-25% 4. Di atas Rp ,-30%

19 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas19 Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari) - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp x 12 = Rp ,- DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK -(5%xRp )+Rp ) - (Rp Rp ) - Rp UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP X TARIF PS.17 UU PPh 12 DIKURANGI Rp ,- DIKALI 12 Rp ,- - Rp Rp Rp X 5%=Rp Rp = PPh bln Januari Contoh untuk Gaji + Tunjangan Bulan Januari

20 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas20 KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI SEJAK AWAL TAHUN SETELAHPERMULAAN TAHUN PAJAK MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA TIDAK DISETAHUNKAN MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X TARIF PSL 17 : 6 BLN PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN

21 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas21 Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Para Pensiunan BERUPA : HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN TIDAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/DAERAH TARIF Ps. 17 UU PPh JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

22 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas22 PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO Penghasilan teratur dan tidak teratur

23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas23 Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp ,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIBAYAR HARIAN LEBIH DARI Rp ,- DIKURANGI Rp ,- DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp DALAM SATU BULAN KALENDER PKP JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar TARIF 5% JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA +

24 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas24 Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN PKP SEBULAN PPh SETAHUN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SEBULAN JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

25 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas25 HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN -TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS,PENILAI DAN AKTUARIS); -SENIMAN, OLAHRAGAWAN; -PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR, -PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; -PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL -AGEN IKLAN; -PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; -PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL; -PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO KEPADA SEBAGAI JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN BRUTO -DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING -PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI; -PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU -PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA YG MENERIMA PENGHASILAN DARI PEMOTONG PPh PASAL 21 SECARA BERKESINAMBUNGAN. JIKA MEMILIKI NPWP PTKP DIKURANGI

26 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas26 MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21

27 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas27 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

28 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas28 TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA TDK ADA PENYETORAN

29 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas29 TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI KPPN PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KP2KP

30 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas30 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Drs. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium sebesar Rp ,- Penghitungan PPh Pasal 21 Rp ,- x 5% = Rp ,- Mengingat yg menerima bukan PNS, maka tarif yg digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh Jika Drs Slamet tidak punya NPWP Rp ,- x 5% x 120% = Rp ,-

31 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas31 Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP

32 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas32

33 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas33

34 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas34

35 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas35 BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22  DITJEN ANGGARAN  BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH  BENDAHARAWAN BEA & CUKAI TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG PPh Pasal 22

36 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas36 PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WAJIB PAJAK (REKANAN)

37 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas37 DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp ,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH- PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB Menunggu PMK

38 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas38 SAAT PEMUNGUTAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

39 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas39 BUKTI PEMUNGUTAN WAJIB PAJAK REKANAN KPP MELALUI KPPN KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-1 SSP KP.PDIP LEMBAR KE-2 LEMBAR KE-3 LEMBAR KE-4 LEMBAR KE-5

40 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas40 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN PPh PASAL 22 SSP DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN

41 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas41 TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F KE KPP/KAPENPA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

42 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas42 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 1,5% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekana tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp ,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp ,-

43 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas43 Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP

44 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas44

45 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas45

46 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas46 PEMOTONG PPh PASAL 23/26 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 PPh Pasal 23

47 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas47 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN HUKUM, JASA KONSULTAN PAJAK, JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : DEVIDEN BUNGA ROYALTI

48 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas48 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ORANG PRIBADI / BADAN ORANG PRIBADI / BADAN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 WAJIB PAJAK YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN

49 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas49 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; F.SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G.PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; F.SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G.PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

50 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas50 TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % PENGHASILAN BRUTO DASAR PEMOTONGAN HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI TARIF 2 % JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

51 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas51 Objek Pemotongan PPh Pasal 23 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 1.Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah15%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3.Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal)2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2. Jasa Aktuaris2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 4. Jasa Perancanag (design)2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya *tidak termasuk PPN 

52 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas52 PPh Pasal 23 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 9. Jasa penebangan hutan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 10. Jasa pengelolaan limbah2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 12. Jasa perantara atau keagenan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara *tidak termasuk PPN …lanjutan  Objek Pemotongan PPh Pasal 23

53 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas53 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 16. Jasa mixing film2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 20. Jasa maklon2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 21. Jasa penyelidikan dan keamanan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya …lanjutan *tidak termasuk PPN PPh Pasal 23  Objek Pemotongan PPh Pasal 23

54 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas54 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 23. Jasa pengepakan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 25. Jasa pembasmi hama2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 26. Jasa kebersihan atau cleaning service2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 27. Jasa katering atau tata boga2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya *tidak termasuk PPN Objek Pemotongan PPh Pasal 23

55 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas55 TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23 BUKTI PEMOTONGAN DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA F atau F UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 ARSIP BENDAHARA

56 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas56 TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

57 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas57 TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F ) RANGKAP 2 * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN LAMPIRAN KE KPP/ KAPENPA SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA

58 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas58 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 2% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp x 100/110 x 2% x200%= Rp ,-

59 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas59 CONTOH SPT MASA PPh PS.23

60 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas60 CONTOH BUKTI POTONG PPh PS.23

61 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas61 CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG PPh PS.23

62 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas62 CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3

63 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas63 OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) Penghasilan dari Jasa Persewaan Penghasilan dari Jasa Konstruksi Penghasilan dari Jasa Pengalihan Hak atas Tanah &/ bangunan YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO DIPOTONG DGN TARIF PELAKSANAAN : - 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR PERENCANAAN & PENGAWASAN : - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA - 6% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA 1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO KECUALI < Rp 60 jt 2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA

64 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas64 DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK PP No. 29 TAHUN 1996 No. : 394/ KMK.04/1994 KEP-5O/PJ/1996 KEP-227/PJ/2002 PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )

65 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas65 ORANG PRIBADI BADAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN * TANAH*KONDOMINIUM * RUMAH*GEDUNG PERKANTORAN/ * RUMAH SUSUNPERTEMUAN/PERTOKOAN * RUMAH TOKOTERMASUK BAGIANNYA * APARTEMEN*RUMAH KANTOR * TOKO*GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI BERUPA OBJEK PPh PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH

66 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas66 TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YG MERUPAKAN YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK : 1.FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK; 2.PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN 3.JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL

67 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas67 PELUNASAN PPh * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996) BUKAN SUBJEK PAJAK OLEH PENYEWA OLEH PIHAK YG MENYEWAKAN PEMOTONGAN PEMBAYARAN SENDIRI ORANG PRIBADI PENYEWA

68 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas68 ORANG PRIBADI BADAN BADAN DENGAN KEPEMILIKAN ORANG PRIBADI 10% SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN YANG MENYEWAKAN

69 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas69 MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB : MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN DENGAN

70 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas70 CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2)

71 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas71 CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2)

72 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas72 CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG PPh PS.4 (2)

73 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas73 CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3

74 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas74 PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 27 THN 1996 ) DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK PP NO 48 Thn 1994 jo PP NO 71 Thn 2008 NO : 635/ KMK.04/1994 jo NO: 392/ KMK.04/1996 dan NO: 566/ KMK.04/ SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI SE-55/PJ.42/1999

75 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas75 PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT

76 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas76 PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS PPh 1%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT

77 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas77 NILAI TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN AKTA PENGALIHAN HAK NJOP TANAH DAN/ATAU BANGUNAN CATATAN JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN

78 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas78 PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP PENGHASILAN LAINNYA TDK MELEBIHI PTKP PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TIDAK TERUTANG PPh DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

79 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas79 PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS DIPUNGUTOLEH : - BENDAHARAWAN, ATAU - PEJABAT YG BERWENANG SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

80 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas80 JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP PENGHASILAN LAINNYA TIDAK MELEBIHI PTKP SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TIDAK TERUTANG PPh DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)

81 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas81 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI ATAS BEBERAPA BIDANG TANAH YG JUMLAH KESELURUHANNYA MENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH WALAUPUN TERDAPAT BIDANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG NILAINYA < Rp 60 jt WAJIB MELUNASI PPh 5% DARI NILAI MENURUT RISALAH LELANG SEBELUM RISALAH LELANG DITANDA TANGANI DIPOTONG DAN DISETOR OLEH KEPALA KANTOR LELANG NEGARA

82 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas82 BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN XXX (XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN : TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI - NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN. - LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN - NAMA PEMBELI

83 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas83 CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2)

84 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas84 CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3

85 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas85 BERLAKU PER 1 JANUARI 2008 DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008

86 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas86 PENGERTIAN-PENGERTIAN Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

87 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas87 PENGERTIAN-PENGERTIAN Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya

88 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas88 SUBJEK PAJAK WP Orang Pribadi BUT - JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI YANG BERGERAK DI BIDANG SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI WP Badan

89 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas89 TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI IMBALAN JASA KONSTRUKSI DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN FINAL YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR JASA PELAKSANAAN 2% 4%3%4%6% YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

90 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas90 PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI PEMOTONGAN OLEH PEMBERI HASIL PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA PEMBERI HASIL PELUNASAN PPh MELALUI ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN BUT KERJASAMA OPERASI PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

91 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas91 MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4 AYAT (2) MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS, SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL PEMBERI HASIL WAJIB : MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN DENGAN

92 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas92 MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA IMBALAN LAPORAN BULANAN PPh BAGI WP YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA KEWAJIBAN PEMBERI JASA :

93 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas93 CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2)

94 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas94 CONTOH BUKTI POTONG JASA KONSTRUKSI

95 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas95 CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG

96 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas96 CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3

97 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas97 PENGERTIAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN PPN

98 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas98 : SYARAT PEMUNGUTAN PPN : ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.

99 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas99 BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD SIFAT/HUKUMNYA YANG DIKENAKAN PPN YANG DIKENAKAN PPN BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK

100 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas100 JASA KENA PAJAK (JKP) JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK DIKENAKAN PPN

101 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas101 PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU - MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN; ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP. KECUALI

102 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas102 PENGUSAHA KECIL KMK No. 571/KMK.03/2003 TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP Catatan : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp ,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

103 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas103 DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG

104 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas104 PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARAWAN KPKN

105 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas105 OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH PABRIKAN OLEH

106 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas106 KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU : MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM

107 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas107 KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI : JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN; JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI; JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI; JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUM PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI : JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO; JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN; JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN; JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI KEAGAMAAN, MELIPUTI : JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH; JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN

108 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas108 KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN, MELIPUTI : JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL TENAGA KERJA PERHOTELAN, MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA

109 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas109 KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

110 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas110 KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA, KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL

111 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas111 SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

112 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas112 BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu : a.Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut b.Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan c.Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan

113 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas113 BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Atas penyerahan di dalam negeri : a.Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut b.Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan c.Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu d.Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan e.Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta f.Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt

114 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas114 TARIF PPN DAN PPn BM PPN PPn BM 10 % 10, 20 30, 40 50, 75 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH 5% TARIF 10% 15%75% SERENDAH- RENDAHNYA SETINGGI- TINGINYA EKSPOR PPN 0 %

115 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas115 SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN KEPADA PKP REKANAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DASAR PEMUNGUTAN CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% PPN YG DIPUNGUT 10/110 YG DIPUNGUT PPN 10/130 PPn BM 20/130 DASAR PEMUNGUTAN

116 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas116 TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN SSP FAKTUR PAJAK BENDAHARAWAN ARSIP PKP REKANAN KPP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARAWAN DISETOR TGL..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARAWAN

117 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas117 TATA CARA PENYETORAN PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DISETOR SSP PKP REKANAN KPP MELALUI BANK/POS LAMPIRAN SPT MASA PPN BANK PERSEPSI/POS & GIRO ARSIP BENDAHARAWAN

118 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas118 TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARAWAN)* ARSIP BENDAHARAWAN*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DALAM HAL TANGGAL 14 JATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS

119 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas119 PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARAWAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp ,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT DALAM HAL PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

120 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas120 CONTOH SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT

121 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas121

122 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas122

123 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas123 CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3

124 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas124 SANKSI PERPAJAKAN SANKSI ADMINISTRASI SANKSI PIDANA DENDADENDA BUNGABUNGA KENAIKANKENAIKAN KURUNGAN DAN DENDA PENJARA DAN DENDA ALPASENGAJA

125 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas125 SANKSI ADMINISTRASI DENDA Ps. 7 UU KUP BUNGA Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP KENAIKAN Ps. 13(3), 15(2) UU KUP Rp Rp SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPnBM TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN 2%/BULAN maks 24 BULAN PEMBETULAN SENDIRI SPT HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB) DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN 50% SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH DITEGUR TERTULIS 100% PPh TIDAK / KURANG DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR 100% KARENA DITERBITKAN SKPKBT PAJAK YANG TIDAK/ KURANG DIBAYAR DARI Rp SPT TAHUNAN PPh Ps. 21 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN (Untuk Tahun Pajak % DITERBITKAN SKPKB KARNA ALPA PERTAMA KALI

126 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas126 SANKSI PIDANA ALPA Ps. 38 UU KUP SENGAJA Ps. 39 UU KUP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT:  ISINYA TIDAK BENAR  TIDAK LENGKAP  MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT :  ISINYA TIDAK BENAR  TIDAK LENGKAP MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK;

127 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas127 Hubungi kami di: Kring Pajak Website: SMS ( PAJAK )


Download ppt "Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas1 KETENTUAN PERPAJAKAN TERBARU BAGI BENDAHARA MULAI 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google