Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

10 Issu Strategis Nasional 1.Pengentasan kemiskinan. 2.Perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keanekaan hayati (biodiversity).

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "10 Issu Strategis Nasional 1.Pengentasan kemiskinan. 2.Perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keanekaan hayati (biodiversity)."— Transcript presentasi:

1

2 10 Issu Strategis Nasional 1.Pengentasan kemiskinan. 2.Perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keanekaan hayati (biodiversity). 3.Energi terbarukan. 4.Ketahanan pangan. 5.Gizi dan penyakit tropis. 6.Mitigasi dan manajemen bencana. 7.Integrasi bangsa, dan harmoni sosial, termasuk penelitian bidang kebudayaan, 8.Otonomi daerah dan desentralisasi. 9.Seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif (creative industry), dan 10.Infrastruktur, transportasi, dan industri pertahanan.

3 Pusat Studi Wanita FEFISFTFBSFMIPAFIKFIP Fokus Penelitian  Jender dan Enterpreneurship upaya pengentasan kemiskinan  Jender dan harmoni sosial, integrasi bangsa  Jender dan kebudayaan,  Peranan perempuan dalam Seni dan sastra untuk mendukung industri kreatif (creative industry)  Jender dan pendidikan

4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disampaikan oleh: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada: Lokakarya Revitalisasi Kelembagaan PSW/ PSG Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas Jakarta. 17 Desember 2009

5 RESEARCH FRAMEWORK Latar Belakang: 1.KPP dan PA mempunyal tugas utama menyusun kebijakan dan peraturan perundangan yang responsif gender dan peduli anak; 2.Upaya penyusunan kebijakan dan perundangan yang responsif gender perlu didukung oleh kajian kebijakan yang dapat diterapkan sesuai dengan isu yang ditemui di daerah; dan 3.Secara struktur, KPP dan PA tidak mempunyai lembaga penelitian.

6 Tujuan: 1.Meningkatkan akses dan penggunaan hasil penelitian kebijakan terkait PP dan PA oleh pengguna (end-users); 2.Memberikan pedoman bagi peneliti tentang prioritas bidang penelitian PP dan PA; 3.Meningkatkan kerjasama yang efektif antara para peneliti serta pengguna (end-users); 4.Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya penelitian (SDM dan dana); 5. Meningkatkan kemampuan peneliti, khususnya dan PSW/PSG; dan 6.Mewujudkan penyusunan perencanaan dan implementasi kebijakan berdasarkan kondisi dalam masyarakat (evidence informed policy). RESEARCH FRAMEWORK

7 RENSTRA KPP & PA BIDANG PP Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sosial politik dan hukum Menurunnya kesenjangan status dan posisi perempuan dan laki-laki dalam pembangun an sosial politik dan hukum BIDANG SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan

8 RENSTRA KPP & PA BIDANG PP Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerja Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ekonomi Menurunnya kesenjangan status dan posisi perempuan dan laki-laki dalam pembangun an Ekonomi BIDANG EKONOMI Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agribisnis Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur

9 RENSTRA KPP & PA BIDANG PP Kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kebijakan perlindungan khusus perempuan Kebijakan perlindungan perempuan di media Kebijakan perlindungan perempuan tenaga kerja Kebijakan perlindungan perempuan korban perdagangan orang

10 RENSTRA KPP & PA BIDANG PUHA Kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang Meningkatnya pemenuhan hak anak BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK Kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak Kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak Kebijakan lingkungan yang layak untuk anak Kebijakan pengembangan kab/kota layak anak

11 RENSTRA KPP & PA BIDANG PP Kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak Meningkatnya perlindungan anak BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial Kebijakan perlindungan anak dengan kebutuhan khusus Kebijakan perlindungan hak sipil anak

12 IPM MENURUT PROVINSI, TAHUN 2008 IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran kesejahteraan berdasarkan dimensi pendidikan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kesehatan, yaitu angka harapan hidup. Dimensi ekonomi yaitu pendapatan per kapita. Data tahun 2008 (BPS, 2009) menunjukkan : 1. DKl Jakarta 2. Sumatera Utara 3. Riau 4. Dl Yogyakarta 5. Kalimantan Timur 1. Papua 2.NTT 3.NTB 4. Papua Barat 5. Kalimantan Barat IPM TertinggiIPM Terendah

13 IDG (Indeks pemberdayaan gender), MENURUT PROVINSI, TAHUN 2008  mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non pertanian),  politik (perempuan di parlemen) dan  pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer). IDG tertinggiIDG terendah 1. Kalteng 2. Sulut 3. Papua (walaupun lPMnya terendah tetapi IDG tinggi) 4. DKl Jakarta 5. Sulawesi Tengah 1. Kepri 2. Babel 3. Maluku Utara 4. Banten 5. Kaltim

14 IPG (Indeks pembangunan gender), MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki diperkenalkan IPG yaitu indikator yang sama dengan IPM namun dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Sehingga selisih yang semakin kecil antara IPG dan IPM menyatakan semakin kecilnya kesenjangan gender.,kesenjangan masih terjadi relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan. IPG tertinggiIPG terendah 1. DKl Jakarta 2. Dl Yogyakarta 3. Sumatera Utara 4. Kalimantan Tengah 5. Sumatera Barat 1. Gorontalo 2. Nusa Tenggara Barat 3. Papua Barat 4. Kalimantan Timur

15 TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN (%) JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI PEREMPUAN ADALAH “PENGHINAAN” (65,8%) DAN PENGANIAYAAN (25,3%)

16 1.Jender dan kemiskinan  Kemiskinan disebabkan dari budaya patriarki termasuk, masalah pewarisan.  Kemiskinan, disebabkan ada ketidakdalian bagi perempuan (beban ganda) ada bias jender dimana perempuan berperan ganda di wilayah domestik dan publik  Disebabkan rendahnya skill / kompetensi  Kemiskinan dan KDRT:kekerasan fisik, psikis., seksual dan ekonomi

17 TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN (%) JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI PEREMPUAN ADALAH “PENGHINAAN” (65,8%) DAN PENGANIAYAAN (25,3%)

18 TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN (%)

19 TEMPA T TERJADINYA KEKERASAN YANG TERBANYAKADALAH Di RUMAH (PERDESAAN 64,1% DAN PERKOTAAN 71,2%) Sementara tempat terjadinya tindak kekerasan yang terbanyak adalah di rumah, baik di perkotaan maupun perdesaan.

20 Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin Demikian pula halnya terhadap anak, di mana mayoritas anak laki-laki mengalami penganiayaan dan anak perempuan mengalami penghinaan.

21 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun dan Target MDGs (Dalam Kelahiran Hidup) Beberapa kemajuan telah dicapai dalam penurunan angka kematian ibu dari 307 per pada tahun 2002 menjadi 228 pada tahun 2007.

22 Angka Kematian Bayi Per kelahiran hidup, Tahun 2007 Angka kematian bayi diatas 53 per terdapat di Kalsel, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, NTB, NTT dan Maluku

23 2. Perempuan dan kesehatan Model penyadaran penularan virus HIV, terutama pada perempuan dan anak. Kesehatan reproduksi remaja dan ibu Keluarga berencana, ketidak adilan bagi perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi

24 3. Jender dan Integrasi bangsa dan harmoni sosial, termasuk penelitian bidang kebudayaan, Diversity budaya di indonesia Ritual etnis yang mendiskriminasikan perempuan. Contoh ritual sifon di NTT, perempuan dipakai sebagai objek hubungan seksual sesudah hitan. Ritual sunat bagi perempuan

25 4. Peran perempuan dalam Seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif (creative industry) Membangun capacity building perempuan untuk menjadi trampil dan berperan dalam industri kreatif

26 1. jender dalam pendidikan Model penyadaran bagi guru tentang pentingnya pendidikan body awareness bagi anak-anak di pendidikan dasar dan menengah Parenting Kurikulum berperspektip jender Strereotip jender dalam pendidikan Disebabkan strereotip, mengutamakan laki- laki untuk fasilitas pendidikan.


Download ppt "10 Issu Strategis Nasional 1.Pengentasan kemiskinan. 2.Perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keanekaan hayati (biodiversity)."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google