Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI) KABUPATEN MALANG MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA UNDANG UNDANG DESA No. 6 / 2014 Prof.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI) KABUPATEN MALANG MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA UNDANG UNDANG DESA No. 6 / 2014 Prof."— Transcript presentasi:

1 WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI) KABUPATEN MALANG MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA UNDANG UNDANG DESA No. 6 / 2014 Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)

2 MEMAHAMI VISI MISI PEMERINTAHAN DESA DAN MELETAKKAN DALAM KONTEKS UU DESA PERTAMA TAMA, MESTI HARUS MEMAHAMI SECARA MENDALAM APA YANG MENJADI POKOK MASALAH DI DESA DAN MASYARAKAT. MEMBACA SITUASI DENGAN BAIK, MEMBANGUN STRATEGI UNTUK MENDEKATI TUJUAN DITETAPKANNYA UU DESA No. 6/2014 SETIDAKNYA ADA EMPAT HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:  BAGAIMANA PERATURAN PELAKSANAANNYA  BAGAIMANA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DIEVALUASI.  BAGAIMANA KEBUTUHAN TEKNOKRATISNYA DIPENUHI  BAGAIMANA APARATUR DAN MASYARAKAT MEMAHAMI PERKEMBANGAN MUTAKHIR INI

3 MENATAP PELAKSANAAN UU DESA PEKERJAAN: LEGAL BASIS PERUNDANGAN (Presiden minta Mei teken PP, Raker ADEKSI 24 Maret ) STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN (Perlu PP) KULTUR PEMERINTAHAN Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Perda Desa Kepala Desa, Perangkat BPD, BUMD, Pengawas, Keuangan Desa Musyawarah Pertanggungjawaban Kerjasama

4 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya, Pelayanan Kantor Desa, Kemudahan Urusan, Pengelolaan Dana Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengawasan Terhadap dana dan Aparat Desa Perempuan Desa, UMKM Beberapa Hal Penting

5 KONTEKTUALITAS Kab Malang memiliki tantangan kewilayahan, tantangan eksistensi desa disamping masalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Beberapa desa terletak daerah minus, situasi alam pegunungan, daerah pantai selatan yg potensial tapi relatif kurang maju, Dituntut juga kecerdasan Dinas daerah dan DPRD, aparat Desa untuk tahu masalah, dan faham kondisi, lalu mendukung pelaksanann PP secara sportif.

6 KUNCI MANAJERIAL APARATUR DESA 1. KEMAMPUAN MEMBACA SITUASI DESA 2. KEMAMPUAN PENGELOLAAN STRUKTUR 3. KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS 4. KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN 5. KEMAMPUAN MENGHIDUPKAN DUKUNGAN LINGKUNGAN

7 PENGUATAN KAPASITAS CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN

8 CATATAN PERJALANAN DI DESA DESA DI PROPINSI NTT DAN KALTIM

9 KISAH NELAYAN YANG HAMPIR HILANG HARAPAN DAN PENDUDUK YANG TINGGAL DALAM KEMANDIRIAN DAN KESENDIRIAN

10 Apa yang dapat kita pelajari? Desa ideal Lingkungan sosial harmonis Lingkungan ekonomi maju bersama Lingkungan budaya utuh berkembang Lingkungan hidup terjaga asri DESA RUSAK Disharmoni dan kekacauan Kesejahteraan dan Kemandirian Local wisdom dan adat Degradasi Lingkungan

11 KODE 7 MISI BESAR “BANGUN DESA” PROGRAM 1 BAB V, psl , psl 48-53), BAB IVX PENGUATAN PERAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA MEKANISME PENGAWASAN PROGRAM 2 BAB X – XII) PENGUATAN ORGANISASI DAN INSTITUSI DESA TERMASUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA PROGRAM 3 (BAB VIII, psl , psl ) OPTIMALISASI ANGGARAN DESA DALAM KONTEKS HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN WARGA DESA PROGRAM 4 BAB X, BAB XI, PENATAAN MANAJEMEN BPD, BUMD, INISIASI DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KORDINASI KECAMATAN PROGRAM 5 BAB I, BAB II, BAB V KONTEKSTUALISASI PERATURAN PEMERINTAH DENGAN KONDISI ALAMIAH DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DESA PROGRAM 6 BABA VIII DAN BAB IX PENGUATAN INFRASTRUKTUR DESA, PENGUATAN PENDANAAN PROGRAM KHUSUS UNTUK MENDUKUNG OPTIMELISASI POTENSI DESA PROGRAM 7 ROAD MAP PEMBANGUNAN DESA SELAMA 10 TAHUN

12 PENDIDIKAN MENEMPATKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNAN

13 3 PENYEBAB MASALAH DI DESA 1. RUSAKNYA ALAM DESA KRN PEMBNGN 2. RUSAKNYA SISTEM SOSIAL YG DISEBABKAN APARATUR 3. FAKTOR KEBIJAKAN YANG TIDAK PRO- POOR BERBEDA DENGAN NTT DAN PROPINSI DI KEPULAUAN KEMISKINAN DI JATIM FAKTOR KEBIJAKAN RENDAHNYA RESONANSI PEJABAT TINGGINYA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

14 LINGKUNGAN DESA Sektor Unggulan Industri Telekomunikasi Transportasi Kesehatan Jasa dan Perbankan Pariwisata Creative Industry Pertanian konvensional Pruduksi berbasis alam tak terbarukan Perikanan Kelautan Perkebunan Kayu, karet, Bahan galian dan mineral Pertambangan

15 Perhatikan yang Paling Butuh Perhatian CARI, MEREKA YANG HIDUP DIBAWAH GARIS KEMISKINA DAN TINGGAL DI DESA YG LOKASINYA SULIT CARI, PERHATIKAN MEREKA YANG RENTAN, TIDAK PUNYA AKSES EKONOMI

16 BAGAIMANA KONDISI KINI

17 kesimpulan Cepat ambil langkah mendata dan meneliti profil alam, sosial dan ekonomi, lakukan blusukan ke desa bersama aparatur pemerintahan desa Segera lakukan langkah dengan membuat sekenario mbangun deso mowo coro, atau buat gerakan bangun desa Ala Kabupaten Malang Sambil menunggu PP dan Permen, lakukan sosialisasi, persiapan penganggaran dan pengaturan kelembagaan

18 Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM 1. Lulus Doktor Ilmu Pemerintahan, Flinders University Australia 2. Pengurus Pusat MIPI 3. Asisten Staf Khusus Presiden Bid. Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah


Download ppt "WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI) KABUPATEN MALANG MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA UNDANG UNDANG DESA No. 6 / 2014 Prof."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google