Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014."— Transcript presentasi:

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014

2

3 Melalui Jalur Jabatan Struktural Melalui Jalur Jabatan Fungsional PEMBINAAN KARIER PNS

4 STRATEGI PERJALANAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL III/a III/b III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/d IV/e III/a III/b III/cIII/dIV/a ujian dinas tidak ujian dinas Ijin Belajar pelatihan teknis III/b III/c III/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e BUP 60 BUP 65 PROMOSI KEDALAM JABATAN STRUKUTRAL PENGANGAKATAN PERTAMA PEMBEBASAN SEMENTARA KENAIKAN JABATAN PENGANGKATAN KEMBALIPEMBERHENTIANPERPINDAHAN JABATAN pensiun pensiun TANPA JABATAN

5 Dasar Hukum Jabatan fungsional PNS 1.UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 3.Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 4.Permenpan & RB nomor 01 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

6

7 Pembinaan melalui jabatan fungsional PP NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PNS ( PP NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PNS ) Jabatan fungsional Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

8 Arah Pembinaan Jabatan Fungsional o Mendukung pembentukan profesionalisme PNS; o Memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh setiap PNS yang mendudukinya; o Memberikan kejelasan dan kepastian karier melalui jenjang yang ada; o Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja dengan penetapan bobot angka kreditnya;

9 Jenjang Jabatan dan Pangkat  Jenjang Ahli Pertama (Pangkat III/a – III/b) Muda (Pangkat III/c – III/d) Madya (Pangkat IV/a – IV/c) Utama (Pangkat IV/d – IV/e)  JeJ  Jenjang Terampil Pelaksana (Pangkat II/b – II/d) Pelaksana Lanjutan (Pangkat III/a – III/b) Penyelia (Pangkat III/c – III/d)

10 Tugas Utama Jabatan fungsional  Jabatan Fungsional Keahlian 1.Pengembangan pengetahuan 2.Penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan 3.Pemberian pengajar an dengan cara yang sistematis  Jabatan Fungsional Keterampilan 1.pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut, serta 2.pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu

11 Wewenang Penetapan Jabatan Fungsional Penetapan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN dengan memperhatikan usul pimpinan instansi pemerintah dan mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN Kementerian Negara PAN:Menetapkan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara :Memberikan Pertimbangan Teknis Instansi Pembina:Mengusulkan Jabatan Fungsional

12 PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

13 Inpassing 1.Inpassing berlaku 1 (satu) tahun sejak Kepmen.PAN diterbitkan atau menurut aturan dalam JUKLAK 2.Inpassing dimaksudkan untuk mengangkat pegawai yang sebelum jabatan fungsional angka kredit ditetapkan telah melaksanakan tugas-tugas yang menjadi cakupan jabatan fungsional tersebut. 3.Setelah masa 1 (satu) tahun inpassing selesai, inpassing tidak berlaku lagi Contoh: Jabatan PENGAWAS PERIKANAN ditetapkan dengan Kepmen.PAN 30 September 1999, inpassing berlaku sampai dengan Agustus Mulai 1 September 2000 inpassing tidak berlaku lagi

14 PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL Pengangkatan Pertama Kali 1.Pengangkatan pertama kali adalah pengangkatan dari CPNS 2.Perlu disusun formasi dan diajukan ke Men.PAN untuk mendapat persetujuan Men.PAN 3.Memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Permen.PAN atau Juklak/Juknisnya 4.Jumlah angka kredit dihitung dari ijazah yang dipersyaratkan menurut jenjangnya

15 Pengangkatan dari Jabatan Lain 1.Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain adalah pengangkatan dari pegawai yang telah berstatus PNS 2.Formasi tersedia dan tidak memerlukan persetujuan Men.PAN 3.Batas usia maksimum adalah 50 tahun (kecuali Peneliti batas usia maksimum 45 tahun dan Widyaiswara 50 tahun) 4.Jenjang ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit (bukan dari pangkat yang dimiliki saat itu) 5.Jumlah angka kredit dihitung dari pendidikan, kursus yang relevan, tugas terkait selama dapat dibuktikan secara administratif

16 PNS yang pertama kali diangkat dalam jabatan fugsional 1.Ijasah yang dipersyaratkan 2.Pangkat serendah-rendahnya II b 3.Telah mengikuti diklat fungsional 4.Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 se-kurang2nya bernilai baik dlm 1(satu) thn terakhir 5.Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang telah memperoleh penetapan dari pejabat yang berwenang

17 Pembebasan Sementara 1.Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun 2.Ditugaskan ke jabatan lain 3.Diberhentikan sementara sebagai pns 4.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat 5.Menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya 6.Tugas belajar lebih dari 6 bulan DITERBITKAN SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DENGAN MENYEBUTKAN ANGKA KREDIT TERAKHIR YANG DIMILIKI

18 Pengangkatan Kembali Setelah Pembebasan Sementara 1.PNS setelah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali. 2.Pengangkatan kembali setelah menduduki jabatan lain (termasuk struktural) berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum BUP. 3.Angka kredit yang diperhitungkan adalah angka kredit terakhir ditambah dengan prestasi kerja dari pengembangan dan diklat

19 Pemberhentian dari Jabatan Fungsional 1.Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan  Sejumlah angka kredit tertentu wajib dipenuhi sampai tahun ke-4  Jika tidak terpenuhi maka tahun ke-5 dibebaskan sementara. Dalam pembebasan sementara diberi kesempatan untuk memenuhi angka kredit yang kurang.  Jika dalam tahun ke-6 (satu tahun sejak dibebaskan sementara) angka kredit tidak terpenuhi maka diberhentikan seterusnya 2.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali bentuk hukuman penurunan pangkat

20 Tim Penilai Angka Kredit Unsur kepegawaian Unsur unit teknis Pejabat fungsional Susunan keanggotaan tim penilai Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Sekurang-kurangnya 4 orang anggota Tim Penilai terdiri dari

21 Jabatan fungsional berdasarkan permenpan & RB nomor 01 tahun 2013 tentang jabatan fungsional pengawas perikanan

22 TUJUAN MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN DENGAN MENGENDALIKAN UNSUR-UNSUR KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP PENGENDALIAN DOKUMEN PERIJINAN 1.Dokumen ijin penangkapan 2.Dokumen Kapal dan Mesin 3.Dokumen Alat Tangkap 4.SIB, SHTI dsb Keabsahan Dokumen & masa berlaku Perijinan SPESIFIKASI SARANA 1.Spesifikasi Kapal 2.Spesifikasi Mesin 3.Spesifikasi Alat Tangkap 4.Spesifikasi Alat Bantu & Rumpon 5.Prasarana Pelabuhan & Sentra Nelayan Kesesuaian desain dengan fisik sarana, HASIL PENANGKAPAN IKAN 1.Jenis dan ukuran ikan 2.Kematangan & Sex Ratio Ikan 3.Penyebaran Daerah Penangkapan 4.Ikan – ikan dilindungi 5.Penanganan Mutu Ikan dikapal Pemeriksaan melalui : 1.Catatan Logbook 2.Sampling ikan 3.Observer ANALISA DAN EVALUASI ( Efisiensi BBM, Produktifitas (CPUE), Kapasitas Penangkapan, Musim, Penyebaran Ikan & Daerah Penangkapan

23 Jabatan Fungsional Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Pengawas Perikanan bidang penangkapan ikan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi.

24 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh seorang PNS PENGAWAS PERIKANAN PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan Kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait

25 KEGIATAN PENGAWAS PENANGKAPAN IKAN MELIPUTI Persiapan pengawasan kapal perikanan Pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan Observer Melaksanakan fungsi kesyahbandaran Persiapan pengawasan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Analisa Evaluasi Rekomendasi

26 PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

27 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TERMASUK RUMPUN ILMU HAYAT Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan dan penjelasannya Rumpun Ilmu Hayat rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan, pengembangan teori, dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dibidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, etiologi, genetika, agronomi, patologi, atau farmakologi, serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan.

28 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah pusat dan provinsi / kabupaten / kota Pengawas Perikanan merupakan jabatan karier

29 Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi : Pengawas Perikanan Bidang Pembudidaya Ikan Bidang Penangkapan Ikan Bidang Mutu Hasil Perikanan persiapan pelaksanaan Analisis evaluasi rekomendasi Terdiri dari :

30 PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

31 Pendidikan Pengawasan Pengembangan Profesi Penunjang pengawasan Unsur & sub unsur kegiatan yang dapat dinilai, meliputi :

32 UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI Unsur Utama Unsur Penunjan g Pendidikan Pengawasan perikanan Pengembangan Profesi Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok pengawas penangkapan PALING RENDAH 80 % PALING TINGGI 20 %

33 Ilustrasi PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA ANGKA KREDIT 100 % PNS PENGAWAS PERIKANAN MUDA PENGAWAS PERIKANAN MADYA 80 % 100 % Contoh : seorang pejabat fungsional melakukan tugas satu tingkat diatas dan satu tingkat dibawah

34 Pendidikan 1.Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijasah/gelar; 2.Pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 3.Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP.

35 Pengawasan 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Analisis 4. Evaluasi ; dan 5. Rekomendasi

36 Pengembangan Profesi 1.Penyusunan karya tulis / karya ilmiah di bidang perikanan; 2.Penyusunan standar / pedoman pengawasan perikanan; 3.Uji kompetensi; dan 4.Penerjemahan / penyadur buku dan bahan lain di bidang perikanan

37 Penunjang Pengawasan 1.Pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan; 2.Bimbingan di bidang pengawasan perikanan; 3.Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan; 4.Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional /internasional; 5.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengawas perikanan; 6.Perolehan penghargaan / tanda jasa; dan 7.Perolehan ijasah / gelar kesarjanaan lainnya

38 PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

39 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS TERDIRI DARI TERAMPIL AHLI PP Pelaksana PP Pelaksana Lanjutan PP Penyelia PP Pertama PP Muda PP Madya Pengatur Muda/II/b Pengatur/II/c Pengatur Tk.I/II/d Penata Muda/III/a Penata Muda Tk.I/III/b Penata/III/c Penata Tk.I/III/d Penata Muda/III/a Penata Muda Tk.I/III/b Penata/III/c Pembina Utama Muda/IV/c Penata Tk.I/III/d PP Utama Pembina/IV/a Pembina Tk.I/IV/b Pembina Utama Madya/IV/d Pembina Utama/IV/e

40 PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

41 Rincian Pengawas Perikanan Terampil a.Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan; b.Melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan; c.Melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkap ikan; d.Meneliti dokumen mesin kapal perikanan; e.Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book perikanan f.Mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan. Pengawas perikanan pelaksana

42 Rincian Pengawas Perikanan Terampil g.Mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di elabuhan perikanan/sentra nelayan; h.Mengukur data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; i.Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan j.Mengatur pergerakan dan lalulintas kapal di pelabuhan perikanan. Pengawas perikanan pelaksana

43 Rincian Pengawas Perikanan Terampil a.Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan; b.Melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan; c.Meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan; d.Meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka pengawasan alat bantu penangkapan ikan; e.Memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan f.Menyiapkan bahan penerbitan Surat Iji Berlayar (SIB) dalam rangka merencanakan persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran Pengawas perikanan pelaksana lanjutan

44 Rincian Pengawas Perikanan Terampil a.Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan; b.Mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan; c.Melakukan tabulasi data log book perikanan; d.Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan e.Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan. Pengawas perikanan penyelia

45 Rincian Pengawas Perikanan AHLI a.Sebagai Anggota penyusunan rencana kerja bulanan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan. b.Menganalisa data dan informasi triwulan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan. c.Melakukan pengumpulan data tahunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan d.Mengukur kontruksi dan bentuk alat penangkap ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan dalam rangka pengawasan alat penangkap ikan. e.Mengawasi penempatan alat bantu penangkapan / rumpon dalam rangka melakukan pengawasan alat bantu penangkapan ikan. Pengawas perikanan Pertama

46 Rincian Pengawas Perikanan AHLI f.Mengukur jenis dan kematangan gonad ikan dalam rangka melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan / sentra nelayan. g.Melakukan pengawasan kegiatan kapal perikanan (observer di atas kapal) h.Mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi ke syahbandaran perikanan Pengawas perikanan Pertama

47 Rincian Pengawas Perikanan AHLI Pengawas perikanan Muda a.Sebagai anggota dalam penyusunan rencana pengawasan ikan tahunan. b.Sebagai ketua penyusunan rencana kerja bulanan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan. c.Sebagai anggota penyusunan rencana kerja triwulan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan. d.Sebagai anggota penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan.

48 Rincian Pengawas Perikanan AHLI Pengawas perikanan Muda e.Melakukan pengelolaan data tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan. f.Memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan dalam rangka melakukan pengawasan mesin kapal perikanan g.Memeriksa kelaikan awak kapal perikanan dalam rangka melakukan pengawasan awak kapal perikanan h.Mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan. i.Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran dalam rangka rencana persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan

49 Rincian Pengawas Perikanan AHLI Pengawas perikanan Madya a.Sebagai ketua dalam rangka menyusunan rencana pengawasan ikan tahunan. b.Sebagai ketua dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di palabuhan perikanan. c.Sebagai ketua dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di palabuhan perikanan. d.Menganalisa data dan informasi rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di palabuhan perikanan.

50 Rincian Pengawas Perikanan AHLI Pengawas perikanan Madya d.Menganalisa data dan informasi rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di palabuhan perikanan. e.Kelayakan teknis kapal perikanan dalam rangka melakukan analisa pelaksanaan pengawasan. f.Kelayakan teknis mesin kapal perikanan dalam rangka melakukan analisa pelaksanaan pengawasan. g.Melakukan analisa pelaksanaan pengawasan terhadap laporan log book perikanan dalam rangka melakukan analisa, evaluasi, dan pelaporan. h.Sebagai anggota dalam rangka evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan

51 Rincian Pengawas Perikanan AHLI Pengawas perikanan Utama a.Melakukan analisas pelaksanaan pengawasan terhadap penempatan alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka melakukan analisa, evaluasi, dan pelaporan b.Melakukan analisa pelaksanaan pengawasan kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan dalam rangka melakukan analisa, evaluasi, dan pelaporan c.Melakukan analisa pelaksanaan pengawasan hasil tangkapan ikan dalam rangka melakukan analisa, evaluasi, dan pelaporan d.Sebagai ketua dalam rangka mengevaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan

52 NoUNSUR% JENJANG JABATAN GOLONGAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA II/cII/dIII/aIII/bIII/cIII/d 1 UNSUR UTAMA A.Pendidikan 1.Pendidikan Sekolah 60 1.Diklat ≤ A.Pengawasan Perikanan B.Pengembangan Profesi 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan ≥ JUMLAH JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

53 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENGAWAS PERIKANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/ DIPLOMA IV. NoUNSUR% JENJANG JABATAN GOLONGAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERTAMAMUDAMADYAUTAMA III/aIII/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e 1 UNSUR UTAMA A.Pendidikan 1.Pendidikan Sekolah Diklat ≤ A.Pengawasan Perikanan B.Pengembangan Profesi 2UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan ≥ JUMLAH

54 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENGAWAS PERIKANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S2) NoUNSUR% JENJANG JABATAN GOLONGAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERTAMAMUDAMADYAUTAMA III/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e 1 UNSUR UTAMA A.Pendidikan 1.Pendidikan Sekolah Diklat ≤ A.Pengawasan Perikanan B.Pengembangan Profesi 2UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan ≥ JUMLAH

55 PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

56 ALUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Sekretariat TIM Penilai PEJABAT FUNGSIONAL TANDA TANGAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PEMERIKSAAN BERKAS Kepala Biro Kepegawaian Unit Kerja PENGUSULAN DUPAK TIM PENILAI DJPT Ditjen PT, Ditjen PSDKP dan Biro Kepegawaian 4 TANDA TANGAN PEROLEHAN Sesditjen Perikanan Tangkap 7 RAPAT PLENO HASIL PENILAIAN Ditjen PT, Ditjen PSDKP dan Biro Kepegawaian 5 Bagian Kepegawaian PENGIRIMAN PAK/PEROLEHAN 8

57

58 Contoh Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit

59 Penetapan angka kreditSK JABATAN

60 SASARAN PERIKANAN TANGKAP *: angka sementara ** : angka Perkiraan *** : angka proyeksi


Download ppt "Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google