Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2013

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2013"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2013
30 April 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL

2 TOPIK 1 VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI 2 HASIL EVALUASI APBN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2012 3 PERKEMBANGAN ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013 4 PROGRAM DIREKTORAT PPTK PAUDNI TAHUN 2013

3 VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI
1 VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI

4 VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI DIT. PPTK PAUD NI
melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang PTK PAUD NI. VISI : “PTK PAUD NI YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT” MISI : 1. Meningkatkan ketersediaan 2. Memperluas keterjangkauan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh 5. Menjamin kepastian peningkatan mutu PTK PAUD NI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang PTK PAUD NI; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang PTK PAUD NI; 3. Penyusunan rencana kebutuhan PTK PAUD NI; 4. Pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir PTK PAUD NI; 5. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang PTK PAUD NI; 6. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapa NSPK kualifikasi dan karir PTK PAUD NI; 7. Pelaksanaan pemberian Harlindung PTK PAUD NI; 8. Evaluasi penerapan NSPK Kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian Harlindung PTK PAUD NI; dan 9. Pelaksanaan administrasi Direktorat P2TK PAUD NI.

5 DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI Subdit Program & Evaluasi DIREKTUR Dr. Nugaan Yulia Wardhani.S,.M.Psi NIP Kasubdit PTK PAUD Drs. Nasruddin NIP Kasubdit PTK Dikmas Drs.Abubakar Umar,M.Pd NIP Kasubdit Program & Evaluasi Horas Situmorang,SE.,MM NIP Kasubdit PTK Kursus & Pelatihan Drs. Kostum, M.Pd NIP Kasi Evaluasi Dra. Bardiati, M.,Pd Kasi Tendik Euis Etty Karwati,SH Medilina Tampubolon,SH.,M.Pd Drs. Ajang Surachman Kasi PTK Formal Ir. Alhidayati Aziz,M.Si Kasi PTK PAUD Nonformal Dra.Siti Syndalini Kasi Perencanaan Dra.Agustin Fajarsari Kasi Pendidik Dra.Sri Wati.,M.Pd Subag TU Drs.Suyatno.,MM NIP

6 JENIS SASARAN PEMBINAAN PTK PAUDNI
KUALIFIKASI JALUR PAUD JENIS SASARAN STATUS KETENAGAAN PTK PAUDNI FORMAL PNS/NON PNS 1. GURU TK 2. GURU PENDAMPING TK S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan PENDIDIK 1. KEPALA SEKOLAH TK 2. PENGAWAS TK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN PNS/NON PNS PNS NON PNS S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat TENDIK NON PNS PNS PTK PAUDNI NONFORMAL 1. PENDIDIK KB/SPS 2. PENDIDIK PENDAMPING KB/SPS 3. PENGASUH TPA 4. PB 5. Instruktur Kursus S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan SMA dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli PENDIDIK TENDIK NON PNS PNS PNS/NON PNS 1. PENGELOLA SATUAN 2. PENILIK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat SMA atau sederajat Catatan : Sumber dari Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Permendiknas Nomor 58 Tahun Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

7 Tabel Jumlah PTK PAUDNI Yang Memiliki dan Tidak Memiliki NUPTK Tahun 2013
No Jenis PTK PAUDNI Memiliki NUPTK Sudah Belum Jumlah 01 Guru TK/TKLB 02 Pamong Belajar 2.815 661 3.476 03 Penilik 4.097 3.542 7.639 04 Pendidik KB /TPA/SPS 85.690 382,504 05 Pengelola KB /TPA/SPS 5749 06 TLD/FDI 1.918 07 Tutor Keaksaraan 1.559 08 Pengelola Keaksaraan 595 09 Instruktur Kursus 5.035 10 Pengelola Kursus 953 11 Pengelola PKBM 3.015 TOTAL

8 pola pembinaan PTK PAUD
VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI SUBDIT PTK PAUD NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA (NSPK) : PEDOMAN/JUKLAK/JUKNIS/DLL PERENC. KEB. KUALIFIKASI KOMPETENSI DAN PEMBINAAN KARIR HARLINDUNG VISI NUPTK S1, S2, S3 SERTIFIKASI SERTIFIKASI PROFESI H A R L I N D U G PAK/PKG P R O F E S I N A L B E R M A T P E R N C A K E B U T H A N DIKLAT PENYESUAIAN /INPASSING MAGANG D1, D2, D3 UJI KOMPETENSI KURSUS SMA PENYETARAAN P. GURU INTI SERTI FIKASI KOMPE TENSI SMR/W.S/FI KENAIKAN PANGKAT/GOL BANDIK KONVERSI NS/FS/PEMB SUPERVISI, BIMTEK, DAN EVALUASI PEMBINAAN PTK PAUDNI

9 HASIL EVALUASI APBN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2012

10 REALISASI FISIK/SASARAN CALON PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2012
Aneka Tunjangan SSR SK TERBIT SISA Profesi 10602 Fungsional 83.030 82577 453 Khusus 1508 1470 38 Kualifikasi S1/D4 5714 5675 39 Total 530 Tidak Terserap : Tunjangan Fungsional : Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 129 org sudah dialihkan ke insentif PAUD, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org Tunjangan Khusus : Kepri 29 org, Banten 1 org, DKI 4 org sedangkan Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif PAUD Kualifikasi S1/D4: Papua Barat 35 org , Sulut 3 Org dan Kaltim 1 org

11 REALISASI SP2D ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI (APBN +APBNP) dlm (%)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

12 REALISASI TUNJANGAN PROFESI PTK PAUDNI (apbn+apbnp 2012)
Pagu anggaran tunjangan profesi ( APBN + APBNP) sebesar Rp Realisasi Rp , atau 91%. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp atau 9 % Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: SK dobel ada yang masuk di Profesi dan masuk pada tunjangan fungsional Meninggal dunia Jateng, ada beberapa daerah Kab/Kota yang tidak mengirimkan data impasing sehingga propinsi tidak bisa mencairkan Pensiun di pertengahan tahun Khusus untuk Lampung ada 10 orang yang mengundurkan diri dari Guru (ada surat tertulis pengunduran diri) Untuk Jatim ada 8 orang dari Tuban tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dibayarkan. Maluku utara dan Papua kelebihan dana. Papua Barat dan Maluku tidak ada kuota

13 REALISASI TUNJANGAN FUNGSIONAL PTK PAUDNI ANGGARAN 2012
Pagu anggaran Tunjangan Fungsional sebesar Rp Realisasi Rp , atau 98 % Tidak terserap sebesar Rp atau 2,% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 125 org, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org tidak ada usulan. SK Dobel ada yang masuk di Profesi /telah dibayarkan melalui tunjangan profesi Meninggal dunia Pindah tugas ke pendidikan dasar/ke daerah lain Sumsel ada yang telah menerima tunjangan yang sama melalui dana APBD Berhenti tugas Tidak aktif mengajar

14 REALISASI TUNJANGAN KHUSUS PTK PAUDNI ANGGARAN 2012
Pagu anggaran Tunjangan Khusus sebesar Rp Realisasi Rp atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp atau 27,2% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: Secara fisik hampir terserap 97% Sebagian guru penerima tunjangan khusus adalah bukan PNS sehingga mempengaruhi besar jumlah dana yang dibayarkan Provinsi Kepri 29 org, Banten 1 org tidak ada usulan, sedangkan DKI 4 org tidak diambil karena tidak ada daerah khusus, dan tidak ada TK di daerah khusus tersebut Provinsi Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif KB/TPA/SPS Banyak guru Non PNS yang bertugas di daerah khusus sehingga terdapat kelebihan jumlah dana yang disediakan

15 REALISASI KUALIFIKASI S1/D4 PTK PAUDNI ANGGARAN 2012
Pagu anggaran Kualifikasi sebesar Rp Realisasi Rp atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp atau 0,8% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: Hampir semua propinsi dana untuk bantuan peningkatan kualifikasi 100% terserap, kecuali Provinsi Kaltim kelebihan kuota 1%, Papua Barat belum ada usulan sama sekali dan Sulawesi Utara 3 orang kelebihan kuota Terbatasnya jumlah guru TK yg mengikuti S1/D4 kurang

16 Rekap Laporan Akhir Dekon 2012
No Provinsi Lopran Sudah Belum 01 DKI Jakarta 1 02 Jawa Barat v 03 Jawa Tengah 04 D.I Yogyakarta 05 Jawa Timur 06 NAD 07 Sumatera Utara 08 Sumatera Barat 09 Riau 10 Jambi 11 Sumatera Selatan 12 Lampung 13 Kalimantan Barat 14 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan 16 Kalimantan Timur 17 Sulawesi Utara 18 Sulawesi Tengah 19 Sulawesi Selatan 20 Sulawesi Tenggara 21 Maluku 22 Bali 23 Nusa Tenggara Barat 24 Nusa Tenggara Timur 25 Papua 26 Bengkulu 27 Maluku Utara 28 Banten 29 Bangka Belitung 30 Gorontalo 31 Kepulauan Riau 32 Papua Barat 33 Sulawesi Barat Rekap Laporan Akhir Dekon 2012

17 PERKEMBANGAN ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

18 REALISASI FISIK/SASARAN CALON PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2013 (data April 2013 secara nasional)
Aneka Tunjangan SSR SK TERBIT SISA USULAN 2012 2013 Profesi DAU 19.109 27.216 23.550 86,5% 3.666 Profesi PUSAT 10.602 23.759 19.878 83,67 % 4.205 Fungsional 83.030 83.638 58.626 70,09 % 25.012 Khusus 1.508 1.839 1.023 56,93 % 792 Kualifikasi S1/D4 5.714 6.176 3.460 56,04 % 2.716 Guru bantu - 1.834 1.424 77,64 % 410 Total 84.411 74,4 % 37.197 Catatan : SISA Tunjangan Profesi belum bisa diterbitkan karena masih ada guru yang belum memiliki NRG ( permintaan sudah diusulkan ke Badan SDM & dlm proses), ada yg sudah pensiun ,pindah jenjang,meninggal dan undur diri sebagai Guru TK

19 Dana yang sdh dicairkan
REKAPITULASI PENCAIRAN DANA TUNJANGAN TAHUN 2013 Per April 2013 secara Nasional No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Sasaran Dana % 1 Tunjngan Profesi guru TK/TKLB 23.759 19.554 82,30 31,65 4.205 17,70 68,35 2 Peningkatan guru TK/TPA/KB berkualifikasi S-1/D-IV 6.176 3.460 56,02 2.716 43,98 43,98% 3 Tunjangan Fungsional guru TK Non PNS 83.638 58.625 70,09 35,05 25.013 29,91 64,95% 4 Subsidi Tunjangan Khusus guru TK 1.839 1.096 59,60 9,33 743 40,40 90,67% 5 Pemberian bantuan kepada guru bantu TK 1.834 - 100,00% Total 82.735 70,57 31,25 32.677 27,87 68,75% Catatan : Rencana Realisasi Guru Bantu sevesar Rp administrasi keuangan sudah siap tinggal pencairan (masih dibintang)

20 TUNJANGAN PROFESI DAU 2006-2012 SK SUDAH TERIMA KAB/KOTA
Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan Profesi DAU di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NO PROVINSI/KAB/KOTA TUNJANGAN PROFESI DAU SSR Usulan Masuk Reject SK TERBIT SK SUDAH TERIMA KAB/KOTA Realisasi  1 ACEH 628  ?  2 BANGKA BELITUNG 55 26  3 BANTEN 502 196  4 BENGKULU 270 190  5 DKI JAKARTA 436 340  6 JAMBI 296 159 6  7 KEPULAUAN RIAU 51  8 LAMPUNG 553 1  9 RIAU 229  10 SUMATERA BARAT  11 SUMATERA SELATAN 280 30  12 SUMATERA UTARA

21 Dana yang sdh dicairkan
Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan Profesi PUSAT di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana total Dana Sasaran Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 28 27% - 73% 2 Sumatera Utara 535 267 19% 268 81% 3 Jambi 92 73 20% 19 80% 4 Riau 97 90 25% 7 75% 5 Kepulauan Riau 45 40 22% 78% 6 Bangka Belitung 22 31% 69% Sumatera Barat 181 177 8 Bengkulu 47 43 24% 76% 9 Sumatera Selatan 99 10 Lampung 486 408 78 11 Banten 807 33% 67% 12 DKI Jakarta 2.594 2.271 35% 323 65%

22 Dana yang sdh dicairkan
Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan FUNGSIONAL di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Sasaran & Dana Sasaran Dana Persen 1 NAD 1.761 1.324 38% 437 62% 2 Sumatera Utara 1.941 1.563 40% 378 60% 3 Jambi 1.063 726 34% 337 66% 4 Riau 2.163 1.892 44% 271 56% 5 Kepulauan Riau 666 102 8% 564 92% 6 Bangka Belitung 320 244 76 7 Sumatera Barat 2.418 1.759 36% 659 64% 8 Bengkulu 616 494 122 9 Sumatera Selatan 1.316 459 17% 857 83% 10 Lampung 3.095 1.562 25% 1.533 75% 11 Banten 2.100 721 1.379 12 DKI Jakarta 5.528 4.073 37% 1.455 63%

23 Dana yang sdh dicairkan
Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan KHUSUS di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana Sasaran Dana persen Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 56 42 13% 14 87% 2 Sumatera Utara 12 8 11% 4 89% 3 Jambi 34 - 0% 100% Riau 110 85 25 5 Kepulauan Riau 70 6 Bangka Belitung 10 14% 86% 7 Sumatera Barat 26 9% 91% Bengkulu 13 9 Sumatera Selatan 21 6% 94% Lampung 39 36 15% 85% 11 Banten 16% 84% DKI Jakarta

24 Dana yang sdh dicairkan
Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan KUALIFIKASI S1/D4 di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana Sasaran Dana Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 124 103 83% 21 17% 2 Sumatera Utara 232 131 56% 101 44% 3 Jambi 81 47 58% 34 42% 4 Riau 123 72 59% 51 41% 5 Kepulauan Riau 70 4% 67 96% 6 Bangka Belitung 22 65% 12 35% 7 Sumatera Barat 150 114 76% 36 24% 8 Bengkulu 76 69 91% 9% 9 Sumatera Selatan 133 48 36% 85 64% 10 Lampung 228 132 96 11 Banten 145 46% 78 54% DKI Jakarta 200 80 40% 120 60%

25 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Bantuan GURU BANTU di di 12 Provinsi Per APRIL 2013
No Provinsi Pagu Rencana dicairkan Sisa Dana Sasaran Dana Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 54 32 15% 22 85% 2 Sumatera Utara 7 - 0% 100% 3 Jambi 4 19% 81% Riau 12 6 13% 88% 5 Kepulauan Riau Bangka Belitung Sumatera Barat 9 6% 94% 8 Bengkulu Sumatera Selatan 17 13 10 Lampung 11 Banten 38 14 9% 24 91% DKI Jakarta 1.458 1.217 21% 241 79%

26 PERMASALAHAN DALAM VERIFIKASI ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

27 ANEKA TUNJANGAN GURU TK
Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat Data usulan yang masuk ke pusat masih belum lengkap dan tidak sesuai kriteria yang ada terutama tidak mencantumkan NUPTK, Masa Kerja minimal 7 tahun (TMT 30 Des 2005) dan minimal 24 jam mengajar Data tidak lengkap terutama Nomor rekening dan NPWP. Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank Masih banyak kabupaten/kota yang menyampaikan surat pernyataan dari Bupati/Kepala/kepala bidang PAUDNI yang menyatakan tidak dapat memenuhi kuota tunjangan khusus dengan alasan karena tidak ada kategori daerah khusus/terpencil dan atau tidak ada satuan TK pada daerah terpencil Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; PERMASALAHAN

28 Keterlambatan dalam penyampaian laporan penerima insentif tahun 2012
MASALAH VERIFIKASI INSENTIF BAGI PTK PAUDNI TAHUN 2013 Data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi banyak yang tidak valid ; Didapati data TLD/FDI yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; Masalah Penyaluran Insentif TLD/FDI Masalah Penyaluran Dana Insentif PB Dan Penilik Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat dan tidak tepat waktu Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank Keterlambatan dalam penyampaian laporan penerima insentif tahun 2012 Permasalahan Insentif KB/SPS/TPA

29 PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI TAHUN 2013
4 PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

30 ALOKASI PAGU T.A. 2013 30

31 PROGRAM PRIORITAS T.A. 2013 31

32 Rincian Kegiatan masing-masing subdit akan dijelaskan oleh para kasubdit di lingkungan dit.pptk paudni

33 Terima Kasih


Download ppt "KEBIJAKAN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2013"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google