Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL KEBIJAKAN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN April 2013

2 TOPIK 1VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI 2HASIL EVALUASI APBN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN PERKEMBANGAN ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN PROGRAM DIREKTORAT PPTK PAUDNI TAHUN 2013

3 1 VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI

4 VISI : “PTK PAUD NI YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT” VISI : “PTK PAUD NI YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT” 4 MISI : 1. Meningkatkan ketersediaan 2. Memperluas keterjangkauan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh 5. Menjamin kepastian peningkatan mutu PTK PAUD NI MISI : 1. Meningkatkan ketersediaan 2. Memperluas keterjangkauan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh 5. Menjamin kepastian peningkatan mutu PTK PAUD NI TUGAS : melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang PTK PAUD NI. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang PTK PAUD NI; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang PTK PAUD NI; 3. Penyusunan rencana kebutuhan PTK PAUD NI; 4. Pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir PTK PAUD NI; 5. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang PTK PAUD NI; 6. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapa NSPK kualifikasi dan karir PTK PAUD NI; 7. Pelaksanaan pemberian Harlindung PTK PAUD NI; 8. Evaluasi penerapan NSPK Kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian Harlindung PTK PAUD NI; dan 9. Pelaksanaan administrasi Direktorat P2TK PAUD NI. VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI DIT. PPTK PAUD NI

5 5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI Subdit Program & Evaluasi DIREKTUR Dr. Nugaan Yulia Wardhani.S,.M.Psi NIP Kasubdit PTK PAUD Drs. Nasruddin NIP Kasubdit PTK Dikmas Drs.Abubakar Umar,M.Pd NIP Kasubdit Program & Evaluasi Horas Situmorang,SE.,MM NIP Kasubdit Program & Evaluasi Horas Situmorang,SE.,MM NIP Kasubdit PTK Kursus & Pelatihan Drs. Kostum, M.Pd NIP Kasi Evaluasi Dra. Bardiati, M.,Pd Kasi Tendik Euis Etty Karwati,SH Kasi Tendik Medilina Tampubolon,SH.,M.Pd Kasi Tendik Drs. Ajang Surachman Kasi PTK Formal Ir. Alhidayati Aziz,M.Si Kasi PTK PAUD Nonformal Dra.Siti Syndalini Kasi Perencanaan Dra.Agustin Fajarsari Kasi Perencanaan Dra.Agustin Fajarsari Kasi Pendidik Dra.Sri Wati.,M.Pd Kasi Pendidik Dra.Sri Wati.,M.Pd Subag TU Drs.Suyatno.,MM NIP Subag TU Drs.Suyatno.,MM NIP

6 JENIS SASARAN PEMBINAAN PTK PAUDNI PTK PAUDNI FORMAL PTK PAUDNI NONFORMAL PENDIDIK TENDIK 1. GURU TK 2. GURU PENDAMPING TK 1. GURU TK 2. GURU PENDAMPING TK 1. KEPALA SEKOLAH TK 2. PENGAWAS TK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN 1. KEPALA SEKOLAH TK 2. PENGAWAS TK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN PNS/NON PNS PNS PNS/NON PNS NON PNS PNS/NON PNS PNS PNS/NON PNS NON PNS S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat PENDIDIK TENDIK 1. PENDIDIK KB/SPS 2. PENDIDIK PENDAMPING KB/SPS 3. PENGASUH TPA 4. PB 5. Instruktur Kursus 1. PENDIDIK KB/SPS 2. PENDIDIK PENDAMPING KB/SPS 3. PENGASUH TPA 4. PB 5. Instruktur Kursus 1. PENGELOLA SATUAN 2. PENILIK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN 1. PENGELOLA SATUAN 2. PENILIK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN NON PNS PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS/NON PNS NON PNS PNS PNS/NON PNS S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan SMA dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan SMA dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat JALUR PAUD JALUR PAUD JENIS SASARAN JENIS SASARAN KUALIFIKASI STATUS KETENAGAAN Catatan : Sumber dari Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

7 Tabel Jumlah PTK PAUDNI Yang Memiliki dan Tidak Memiliki NUPTK Tahun 2013 NoJenis PTK PAUDNI Memiliki NUPTK SudahBelumJumlah 01 Guru TK/TKLB Pamong Belajar Penilik Pendidik KB /TPA/SPS , Pengelola KB /TPA/SPS TLD/FDI Tutor Keaksaraan Pengelola Keaksaraan Instruktur Kursus Pengelola Kursus Pengelola PKBM TOTAL

8 pola pembinaan PTK PAUD SUPERVISI, BIMTEK, DAN EVALUASI PEMBINAAN PTK PAUDNI KURSUS MAGANG NS/FS/PEMB SMR/W.S/FI DIKLAT P. GURU INTI SERTI FIKASI KOMPE TENSI HARLINDUNGHARLINDUNG HARLINDUNGHARLINDUNG S1, S2, S3 D1, D2, D3 SMA SERTIFIKASI PROFESI SERTIFIKASI PROFESIONALPROFESIONAL BERMARTABATBERMARTABAT KUALIFIKASIKOMPETENSI DAN PEMBINAAN KARIRPERENC. KEB.HARLINDUNG PAK/PKG PENYESUAIAN /INPASSING PENYETARAAN KENAIKAN PANGKAT/GOL BANDIK KONVERSI BANDIK KONVERSI VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI SUBDIT PTK PAUD PERENCANAANPERENCANAAN KEBUTUHANKEBUTUHAN NUPTK UJI KOMPETENSI VISI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA (NSPK) : PEDOMAN/JUKLAK/JUKNIS/DLL

9 2 HASIL EVALUASI APBN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2012

10 REALISASI FISIK/SASARAN CALON PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2012 Aneka TunjanganSSRSK TERBITSISA Profesi Fungsional Khusus Kualifikasi S1/D Total Tunjangan Fungsional : Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 129 org sudah dialihkan ke insentif PAUD, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org Tunjangan Khusus : Kepri 29 org, Banten 1 org, DKI 4 org sedangkan Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif PAUD Kualifikasi S1/D4: Papua Barat 35 org, Sulut 3 Org dan Kaltim 1 org Tidak Terserap :

11 REALISASI SP2D ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI (APBN +APBNP) dlm (%) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

12 REALISASI TUNJANGAN PROFESI PTK PAUDNI (apbn+apbnp 2012) Pagu anggaran tunjangan profesi ( APBN + APBNP) sebesar Rp Realisasi Rp , atau 91%. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp atau 9 % Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.SK dobel ada yang masuk di Profesi dan masuk pada tunjangan fungsional 2.Meninggal dunia 3.Jateng, ada beberapa daerah Kab/Kota yang tidak mengirimkan data impasing sehingga propinsi tidak bisa mencairkan 4.Pensiun di pertengahan tahun 5.Khusus untuk Lampung ada 10 orang yang mengundurkan diri dari Guru (ada surat tertulis pengunduran diri) 6.Untuk Jatim ada 8 orang dari Tuban tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dibayarkan. 7.Maluku utara dan Papua kelebihan dana. 8.Papua Barat dan Maluku tidak ada kuota Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.SK dobel ada yang masuk di Profesi dan masuk pada tunjangan fungsional 2.Meninggal dunia 3.Jateng, ada beberapa daerah Kab/Kota yang tidak mengirimkan data impasing sehingga propinsi tidak bisa mencairkan 4.Pensiun di pertengahan tahun 5.Khusus untuk Lampung ada 10 orang yang mengundurkan diri dari Guru (ada surat tertulis pengunduran diri) 6.Untuk Jatim ada 8 orang dari Tuban tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dibayarkan. 7.Maluku utara dan Papua kelebihan dana. 8.Papua Barat dan Maluku tidak ada kuota

13 REALISASI TUNJANGAN FUNGSIONAL PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Tunjangan Fungsional sebesar Rp Realisasi Rp , atau 98 % Tidak terserap sebesar Rp atau 2,% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 125 org, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org tidak ada usulan. 2.SK Dobel ada yang masuk di Profesi /telah dibayarkan melalui tunjangan profesi 3.Meninggal dunia 4.Pindah tugas ke pendidikan dasar/ke daerah lain 5.Sumsel ada yang telah menerima tunjangan yang sama melalui dana APBD 6.Berhenti tugas 7.Tidak aktif mengajar Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 125 org, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org tidak ada usulan. 2.SK Dobel ada yang masuk di Profesi /telah dibayarkan melalui tunjangan profesi 3.Meninggal dunia 4.Pindah tugas ke pendidikan dasar/ke daerah lain 5.Sumsel ada yang telah menerima tunjangan yang sama melalui dana APBD 6.Berhenti tugas 7.Tidak aktif mengajar

14 REALISASI TUNJANGAN KHUSUS PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Tunjangan Khusus sebesar Rp Realisasi Rp atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp atau 27,2% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Secara fisik hampir terserap 97% 2.Sebagian guru penerima tunjangan khusus adalah bukan PNS sehingga mempengaruhi besar jumlah dana yang dibayarkan 3.Provinsi Kepri 29 org, Banten 1 org tidak ada usulan, sedangkan DKI 4 org tidak diambil karena tidak ada daerah khusus, dan tidak ada TK di daerah khusus tersebut 4.Provinsi Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif KB/TPA/SPS 5.Banyak guru Non PNS yang bertugas di daerah khusus sehingga terdapat kelebihan jumlah dana yang disediakan Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Secara fisik hampir terserap 97% 2.Sebagian guru penerima tunjangan khusus adalah bukan PNS sehingga mempengaruhi besar jumlah dana yang dibayarkan 3.Provinsi Kepri 29 org, Banten 1 org tidak ada usulan, sedangkan DKI 4 org tidak diambil karena tidak ada daerah khusus, dan tidak ada TK di daerah khusus tersebut 4.Provinsi Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif KB/TPA/SPS 5.Banyak guru Non PNS yang bertugas di daerah khusus sehingga terdapat kelebihan jumlah dana yang disediakan

15 REALISASI KUALIFIKASI S1/D4 PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Kualifikasi sebesar Rp Realisasi Rp atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp atau 0,8% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Hampir semua propinsi dana untuk bantuan peningkatan kualifikasi 100% terserap, kecuali Provinsi Kaltim kelebihan kuota 1%, Papua Barat belum ada usulan sama sekali dan Sulawesi Utara 3 orang kelebihan kuota 2.Terbatasnya jumlah guru TK yg mengikuti S1/D4 kurang Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Hampir semua propinsi dana untuk bantuan peningkatan kualifikasi 100% terserap, kecuali Provinsi Kaltim kelebihan kuota 1%, Papua Barat belum ada usulan sama sekali dan Sulawesi Utara 3 orang kelebihan kuota 2.Terbatasnya jumlah guru TK yg mengikuti S1/D4 kurang

16 NoProvinsi Lopran SudahBelum 01 DKI Jakarta 1 02 Jawa Barat v 03 Jawa Tengah v 04 D.I Yogyakarta v 05 Jawa Timur v 06 NAD 1 07 Sumatera Utara v 08 Sumatera Barat v 09 Riau v 10 Jambi v 11 Sumatera Selatan v 12 Lampung v 13 Kalimantan Barat v 14 Kalimantan Tengah v 15 Kalimantan Selatan v 16 Kalimantan Timur v 17 Sulawesi Utara 1 18 Sulawesi Tengah 1 19 Sulawesi Selatan v 20 Sulawesi Tenggara v 21 Maluku 1 22 Bali v 23 Nusa Tenggara Barat v 24 Nusa Tenggara Timur 1 25 Papua 1 26 Bengkulu v 27 Maluku Utara 1 28 Banten 1 29 Bangka Belitung v 30 Gorontalo 1 31 Kepulauan Riau v 32 Papua Barat 1 33 Sulawesi Barat 1 12 Rekap Laporan Akhir Dekon 2012

17 3 PERKEMBANGAN ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

18 REALISASI FISIK/SASARAN CALON PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2013 (data April 2013 secara nasional) Aneka Tunjangan SSR SK TERBIT SISA USULAN Profesi DAU ,5%3.666 Profesi PUSAT ,67 %4.205 Fungsional ,09 % Khusus ,93 %792 Kualifikasi S1/D ,04 %2.716 Guru bantu ,64 %410 Total ,4 % Catatan : SISA Tunjangan Profesi belum bisa diterbitkan karena masih ada guru yang belum memiliki NRG ( permintaan sudah diusulkan ke Badan SDM & dlm proses), ada yg sudah pensiun,pindah jenjang,meninggal dan undur diri sebagai Guru TK

19 REKAPITULASI PENCAIRAN DANA TUNJANGAN TAHUN 2013 Per April 2013 secara Nasional Catatan : Rencana Realisasi Guru Bantu sevesar Rp administrasi keuangan sudah siap tinggal pencairan (masih dibintang) NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Sasaran Dana Sasaran % Dana % Sasaran % Dana% 1Tunjngan Profesi guru TK/TKLB , , , ,35 2 Peningkatan guru TK/TPA/KB berkualifikasi S-1/D-IV , , , ,98% 3 Tunjangan Fungsional guru TK Non PNS , , , ,95% 4 Subsidi Tunjangan Khusus guru TK , , , ,67% 5 Pemberian bantuan kepada guru bantu TK ,00% Total , , , ,75%

20 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan Profesi DAU di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NOPROVINSI/KAB/KOTA TUNJANGAN PROFESI DAU SSR Usulan Masuk RejectSK TERBIT SK SUDAH TERIMA KAB/KOTA Realisasi 1ACEH628 0 ? 2BANGKA BELITUNG55260 ? 3BANTEN ? 4BENGKULU ? 5DKI JAKARTA ? 6JAMBI ? 7KEPULAUAN RIAU ? 8LAMPUNG ? 9RIAU229 0 ? 10SUMATERA BARAT502 0 ? 11SUMATERA SELATAN ? 12SUMATERA UTARA270 0 ?

21 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan Profesi PUSAT di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana total Dana Sasaran Dana Persen Sasaran Dana Persen 1Nanggroe Aceh Darusalam % % 2Sumatera Utara % % 3Jambi % % 4Riau % % 5Kepulauan Riau % % 6Bangka Belitung % % 7Sumatera Barat % % 8Bengkulu % % 9Sumatera Selatan % % 10Lampung % % 11Banten % % 12DKI Jakarta % %

22 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan FUNGSIONAL di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Sasaran & Dana Sasaran Dana Sasaran Dana Persen Sasaran Dana Persen 1NAD % % 2Sumatera Utara % % 3Jambi % % 4Riau % % 5Kepulauan Riau % % 6Bangka Belitung % % 7Sumatera Barat % % 8Bengkulu % % 9Sumatera Selatan % % 10Lampung % % 11Banten % % 12DKI Jakarta % %

23 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan KHUSUS di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana SasaranDana Sasaran Dana persen Sasaran Dana Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam % % 2Sumatera Utara % % 3Jambi % % 4Riau % % 5Kepulauan Riau % % 6Bangka Belitung % % 7Sumatera Barat % % 8Bengkulu % % 9Sumatera Selatan % % 10Lampung % % 11Banten % % 12DKI Jakarta %

24 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan KUALIFIKASI S1/D4 di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana SasaranDana Sasaran Dana Persen Sasaran Dana Persen 1Nanggroe Aceh Darusalam % % 2Sumatera Utara % % 3Jambi % % 4Riau % % 5Kepulauan Riau % % 6Bangka Belitung % % 7Sumatera Barat % % 8Bengkulu % % 9Sumatera Selatan % % 10Lampung % % 11Banten % % 12DKI Jakarta % %

25 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Bantuan GURU BANTU di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Rencana dicairkan Sisa Dana Sasaran Dana Sasaran Dana Persen Sasaran Dana Persen 1Nanggroe Aceh Darusalam % % 2Sumatera Utara % % 3Jambi % % 4Riau % % 5Kepulauan Riau % - - 6Bangka Belitung % - - 7Sumatera Barat % % 8Bengkulu % - - 9Sumatera Selatan % % 10Lampung % % 11Banten % % 12DKI Jakarta % %

26 PERMASALAHAN DALAM VERIFIKASI ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

27 1.Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat 2.Data usulan yang masuk ke pusat masih belum lengkap dan tidak sesuai kriteria yang ada terutama tidak mencantumkan NUPTK, Masa Kerja minimal 7 tahun (TMT 30 Des 2005) dan minimal 24 jam mengajar 3. Data tidak lengkap terutama Nomor rekening dan NPWP. Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank 4.Masih banyak kabupaten/kota yang menyampaikan surat pernyataan dari Bupati/Kepala/kepala bidang PAUDNI yang menyatakan tidak dapat memenuhi kuota tunjangan khusus dengan alasan karena tidak ada kategori daerah khusus/terpencil dan atau tidak ada satuan TK pada daerah terpencil 5.Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; 1.Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat 2.Data usulan yang masuk ke pusat masih belum lengkap dan tidak sesuai kriteria yang ada terutama tidak mencantumkan NUPTK, Masa Kerja minimal 7 tahun (TMT 30 Des 2005) dan minimal 24 jam mengajar 3. Data tidak lengkap terutama Nomor rekening dan NPWP. Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank 4.Masih banyak kabupaten/kota yang menyampaikan surat pernyataan dari Bupati/Kepala/kepala bidang PAUDNI yang menyatakan tidak dapat memenuhi kuota tunjangan khusus dengan alasan karena tidak ada kategori daerah khusus/terpencil dan atau tidak ada satuan TK pada daerah terpencil 5.Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; ANEKA TUNJANGAN GURU TK PERMASALAHAN

28 Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat dan tidak tepat waktu 1.Data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi banyak yang tidak valid ; 2.Didapati data TLD/FDI yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; 3.Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; MASALAH VERIFIKASI INSENTIF BAGI PTK PAUDNI TAHUN 2013 Permasalahan Insentif KB/SPS/TPA 1.Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank 2.Keterlambatan dalam penyampaian laporan penerima insentif tahun 2012 Masalah Penyaluran Dana Insentif PB Dan Penilik Masalah Penyaluran Insentif TLD/FDI

29 4 PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

30 ALOKASI PAGU T.A

31 PROGRAM PRIORITAS T.A

32 RINCIAN KEGIATAN MASING-MASING SUBDIT AKAN DIJELASKAN OLEH PARA KASUBDIT DI LINGKUNGAN DIT.PPTK PAUDNI

33 Terima Kasih


Download ppt "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google