Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL KEBIJAKAN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2013 30 April 2013

2 TOPIK 1VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI 2HASIL EVALUASI APBN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2012 3PERKEMBANGAN ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013 4PROGRAM DIREKTORAT PPTK PAUDNI TAHUN 2013

3 1 VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI

4 VISI : “PTK PAUD NI YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT” VISI : “PTK PAUD NI YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT” 4 MISI : 1. Meningkatkan ketersediaan 2. Memperluas keterjangkauan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh 5. Menjamin kepastian peningkatan mutu PTK PAUD NI MISI : 1. Meningkatkan ketersediaan 2. Memperluas keterjangkauan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh 5. Menjamin kepastian peningkatan mutu PTK PAUD NI TUGAS : melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang PTK PAUD NI. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang PTK PAUD NI; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang PTK PAUD NI; 3. Penyusunan rencana kebutuhan PTK PAUD NI; 4. Pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir PTK PAUD NI; 5. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang PTK PAUD NI; 6. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapa NSPK kualifikasi dan karir PTK PAUD NI; 7. Pelaksanaan pemberian Harlindung PTK PAUD NI; 8. Evaluasi penerapan NSPK Kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian Harlindung PTK PAUD NI; dan 9. Pelaksanaan administrasi Direktorat P2TK PAUD NI. VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI DIT. PPTK PAUD NI

5 5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI Subdit Program & Evaluasi DIREKTUR Dr. Nugaan Yulia Wardhani.S,.M.Psi NIP. 19560724 198303 2 001 Kasubdit PTK PAUD Drs. Nasruddin NIP. 19630414 199009 1 001 Kasubdit PTK Dikmas Drs.Abubakar Umar,M.Pd NIP.19601012 199003 1 001 Kasubdit Program & Evaluasi Horas Situmorang,SE.,MM NIP. 19620823 190002 1 001 Kasubdit Program & Evaluasi Horas Situmorang,SE.,MM NIP. 19620823 190002 1 001 Kasubdit PTK Kursus & Pelatihan Drs. Kostum, M.Pd NIP. 1964030519930331001 Kasi Evaluasi Dra. Bardiati, M.,Pd Kasi Tendik Euis Etty Karwati,SH Kasi Tendik Medilina Tampubolon,SH.,M.Pd Kasi Tendik Drs. Ajang Surachman Kasi PTK Formal Ir. Alhidayati Aziz,M.Si Kasi PTK PAUD Nonformal Dra.Siti Syndalini Kasi Perencanaan Dra.Agustin Fajarsari Kasi Perencanaan Dra.Agustin Fajarsari Kasi Pendidik Dra.Sri Wati.,M.Pd Kasi Pendidik Dra.Sri Wati.,M.Pd Subag TU Drs.Suyatno.,MM NIP. 19620817198203100 Subag TU Drs.Suyatno.,MM NIP. 19620817198203100

6 JENIS SASARAN PEMBINAAN PTK PAUDNI PTK PAUDNI FORMAL PTK PAUDNI NONFORMAL PENDIDIK TENDIK 1. GURU TK 2. GURU PENDAMPING TK 1. GURU TK 2. GURU PENDAMPING TK 1. KEPALA SEKOLAH TK 2. PENGAWAS TK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN 1. KEPALA SEKOLAH TK 2. PENGAWAS TK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN PNS/NON PNS PNS PNS/NON PNS NON PNS PNS/NON PNS PNS PNS/NON PNS NON PNS S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat PENDIDIK TENDIK 1. PENDIDIK KB/SPS 2. PENDIDIK PENDAMPING KB/SPS 3. PENGASUH TPA 4. PB 5. Instruktur Kursus 1. PENDIDIK KB/SPS 2. PENDIDIK PENDAMPING KB/SPS 3. PENGASUH TPA 4. PB 5. Instruktur Kursus 1. PENGELOLA SATUAN 2. PENILIK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN 1. PENGELOLA SATUAN 2. PENILIK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN NON PNS PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS/NON PNS NON PNS PNS PNS/NON PNS S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan SMA dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan SMA dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat JALUR PAUD JALUR PAUD JENIS SASARAN JENIS SASARAN KUALIFIKASI STATUS KETENAGAAN Catatan : Sumber dari Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

7 Tabel Jumlah PTK PAUDNI Yang Memiliki dan Tidak Memiliki NUPTK Tahun 2013 NoJenis PTK PAUDNI Memiliki NUPTK SudahBelumJumlah 01 Guru TK/TKLB 267.576 02 Pamong Belajar 2.815 661 3.476 03 Penilik 4.097 3.542 7.639 04 Pendidik KB /TPA/SPS 85.690296.814 382,504 05 Pengelola KB /TPA/SPS 5749 06 TLD/FDI 1.918 07 Tutor Keaksaraan 1.559 08Pengelola Keaksaraan 595 09 Instruktur Kursus 5.035 10Pengelola Kursus 953 11 Pengelola PKBM 3.015 TOTAL 379.002301.017 759.960

8 pola pembinaan PTK PAUD SUPERVISI, BIMTEK, DAN EVALUASI PEMBINAAN PTK PAUDNI KURSUS MAGANG NS/FS/PEMB SMR/W.S/FI DIKLAT P. GURU INTI SERTI FIKASI KOMPE TENSI HARLINDUNGHARLINDUNG HARLINDUNGHARLINDUNG S1, S2, S3 D1, D2, D3 SMA SERTIFIKASI PROFESI SERTIFIKASI PROFESIONALPROFESIONAL BERMARTABATBERMARTABAT KUALIFIKASIKOMPETENSI DAN PEMBINAAN KARIRPERENC. KEB.HARLINDUNG PAK/PKG PENYESUAIAN /INPASSING PENYETARAAN KENAIKAN PANGKAT/GOL BANDIK KONVERSI BANDIK KONVERSI VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI SUBDIT PTK PAUD PERENCANAANPERENCANAAN KEBUTUHANKEBUTUHAN NUPTK UJI KOMPETENSI VISI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA (NSPK) : PEDOMAN/JUKLAK/JUKNIS/DLL

9 2 HASIL EVALUASI APBN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2012

10 REALISASI FISIK/SASARAN CALON PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2012 Aneka TunjanganSSRSK TERBITSISA Profesi10602 0 Fungsional 83.03082577453 Khusus1508147038 Kualifikasi S1/D45714567539 Total100.854100.324530 Tunjangan Fungsional : Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 129 org sudah dialihkan ke insentif PAUD, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org Tunjangan Khusus : Kepri 29 org, Banten 1 org, DKI 4 org sedangkan Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif PAUD Kualifikasi S1/D4: Papua Barat 35 org, Sulut 3 Org dan Kaltim 1 org Tidak Terserap :

11 REALISASI SP2D ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI (APBN +APBNP) dlm (%) Rp.19.999.000.000 Rp. 168.000.000 Rp. 19.831.000.000 Rp. 44.908.240.000 Rp. 31.792.142.900 Rp. 11.947.487.900 Rp.298.908.000.000 Rp 292.213.424.100 Rp. 6.694.575.900 Rp. 201.861.083.191 Rp.21.012.664.809 Rp. 222.873.748.000 Rp. 586.688.988.000 Rp. 39.872.385.809 Rp. 546.816.602.191

12 REALISASI TUNJANGAN PROFESI PTK PAUDNI (apbn+apbnp 2012) Pagu anggaran tunjangan profesi ( APBN + APBNP) sebesar Rp 222.873.748.000. Realisasi Rp. 201.861.083.191, atau 91%. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp. 21.012.664.809 atau 9 % Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.SK dobel ada yang masuk di Profesi dan masuk pada tunjangan fungsional 2.Meninggal dunia 3.Jateng, ada beberapa daerah Kab/Kota yang tidak mengirimkan data impasing sehingga propinsi tidak bisa mencairkan 4.Pensiun di pertengahan tahun 5.Khusus untuk Lampung ada 10 orang yang mengundurkan diri dari Guru (ada surat tertulis pengunduran diri) 6.Untuk Jatim ada 8 orang dari Tuban tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dibayarkan. 7.Maluku utara dan Papua kelebihan dana. 8.Papua Barat dan Maluku tidak ada kuota Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.SK dobel ada yang masuk di Profesi dan masuk pada tunjangan fungsional 2.Meninggal dunia 3.Jateng, ada beberapa daerah Kab/Kota yang tidak mengirimkan data impasing sehingga propinsi tidak bisa mencairkan 4.Pensiun di pertengahan tahun 5.Khusus untuk Lampung ada 10 orang yang mengundurkan diri dari Guru (ada surat tertulis pengunduran diri) 6.Untuk Jatim ada 8 orang dari Tuban tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dibayarkan. 7.Maluku utara dan Papua kelebihan dana. 8.Papua Barat dan Maluku tidak ada kuota

13 REALISASI TUNJANGAN FUNGSIONAL PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 298.908.000.000. Realisasi Rp. 292.213.424.100, atau 98 % Tidak terserap sebesar Rp. 6.694.575.900 atau 2,% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 125 org, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org tidak ada usulan. 2.SK Dobel ada yang masuk di Profesi /telah dibayarkan melalui tunjangan profesi 3.Meninggal dunia 4.Pindah tugas ke pendidikan dasar/ke daerah lain 5.Sumsel ada yang telah menerima tunjangan yang sama melalui dana APBD 6.Berhenti tugas 7.Tidak aktif mengajar Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 125 org, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org tidak ada usulan. 2.SK Dobel ada yang masuk di Profesi /telah dibayarkan melalui tunjangan profesi 3.Meninggal dunia 4.Pindah tugas ke pendidikan dasar/ke daerah lain 5.Sumsel ada yang telah menerima tunjangan yang sama melalui dana APBD 6.Berhenti tugas 7.Tidak aktif mengajar

14 REALISASI TUNJANGAN KHUSUS PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Tunjangan Khusus sebesar Rp. 44.908.240.000. Realisasi Rp. 31.792.142.900 atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp. 11.947.487.900 atau 27,2% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Secara fisik hampir terserap 97% 2.Sebagian guru penerima tunjangan khusus adalah bukan PNS sehingga mempengaruhi besar jumlah dana yang dibayarkan 3.Provinsi Kepri 29 org, Banten 1 org tidak ada usulan, sedangkan DKI 4 org tidak diambil karena tidak ada daerah khusus, dan tidak ada TK di daerah khusus tersebut 4.Provinsi Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif KB/TPA/SPS 5.Banyak guru Non PNS yang bertugas di daerah khusus sehingga terdapat kelebihan jumlah dana yang disediakan Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Secara fisik hampir terserap 97% 2.Sebagian guru penerima tunjangan khusus adalah bukan PNS sehingga mempengaruhi besar jumlah dana yang dibayarkan 3.Provinsi Kepri 29 org, Banten 1 org tidak ada usulan, sedangkan DKI 4 org tidak diambil karena tidak ada daerah khusus, dan tidak ada TK di daerah khusus tersebut 4.Provinsi Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif KB/TPA/SPS 5.Banyak guru Non PNS yang bertugas di daerah khusus sehingga terdapat kelebihan jumlah dana yang disediakan

15 REALISASI KUALIFIKASI S1/D4 PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Kualifikasi sebesar Rp. 19.999.000.000. Realisasi Rp. 19.831.000.000 atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp. 168.000.000 atau 0,8% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Hampir semua propinsi dana untuk bantuan peningkatan kualifikasi 100% terserap, kecuali Provinsi Kaltim kelebihan kuota 1%, Papua Barat belum ada usulan sama sekali dan Sulawesi Utara 3 orang kelebihan kuota 2.Terbatasnya jumlah guru TK yg mengikuti S1/D4 kurang Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: 1.Hampir semua propinsi dana untuk bantuan peningkatan kualifikasi 100% terserap, kecuali Provinsi Kaltim kelebihan kuota 1%, Papua Barat belum ada usulan sama sekali dan Sulawesi Utara 3 orang kelebihan kuota 2.Terbatasnya jumlah guru TK yg mengikuti S1/D4 kurang

16 NoProvinsi Lopran SudahBelum 01 DKI Jakarta 1 02 Jawa Barat v 03 Jawa Tengah v 04 D.I Yogyakarta v 05 Jawa Timur v 06 NAD 1 07 Sumatera Utara v 08 Sumatera Barat v 09 Riau v 10 Jambi v 11 Sumatera Selatan v 12 Lampung v 13 Kalimantan Barat v 14 Kalimantan Tengah v 15 Kalimantan Selatan v 16 Kalimantan Timur v 17 Sulawesi Utara 1 18 Sulawesi Tengah 1 19 Sulawesi Selatan v 20 Sulawesi Tenggara v 21 Maluku 1 22 Bali v 23 Nusa Tenggara Barat v 24 Nusa Tenggara Timur 1 25 Papua 1 26 Bengkulu v 27 Maluku Utara 1 28 Banten 1 29 Bangka Belitung v 30 Gorontalo 1 31 Kepulauan Riau v 32 Papua Barat 1 33 Sulawesi Barat 1 12 Rekap Laporan Akhir Dekon 2012

17 3 PERKEMBANGAN ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

18 REALISASI FISIK/SASARAN CALON PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2013 (data April 2013 secara nasional) Aneka Tunjangan SSR SK TERBIT SISA USULAN 20122013 Profesi DAU 19.109 27.21623.55086,5%3.666 Profesi PUSAT10.60223.75919.87883,67 %4.205 Fungsional 83.03083.63858.62670,09 %25.012 Khusus1.5081.8391.02356,93 %792 Kualifikasi S1/D45.7146.1763.46056,04 %2.716 Guru bantu-1.8341.42477,64 %410 Total119.963 145.179 84.41174,4 %37.197 Catatan : SISA Tunjangan Profesi belum bisa diterbitkan karena masih ada guru yang belum memiliki NRG ( permintaan sudah diusulkan ke Badan SDM & dlm proses), ada yg sudah pensiun,pindah jenjang,meninggal dan undur diri sebagai Guru TK

19 REKAPITULASI PENCAIRAN DANA TUNJANGAN TAHUN 2013 Per April 2013 secara Nasional Catatan : Rencana Realisasi Guru Bantu sevesar Rp. 4.271.000.000 administrasi keuangan sudah siap tinggal pencairan (masih dibintang) NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Sasaran Dana Sasaran % Dana % Sasaran % Dana% 1Tunjngan Profesi guru TK/TKLB 23.759 302.093.000.000 19.55482,30 95.613.973.700 31,65 4.205 17,70 206.479.026.300 68,35 2 Peningkatan guru TK/TPA/KB berkualifikasi S-1/D-IV 6.176 21.616.000.000 3.460 56,02 12.110.000.000 56,02 2.716 43,98 9.506.000.000 43,98% 3 Tunjangan Fungsional guru TK Non PNS 83.638 301.111.200.000 58.62570,09 105.525.000.000 35,05 25.013 29,91 195.586.200.000 64,95% 4 Subsidi Tunjangan Khusus guru TK 1.839 50.756.400.000 1.096 59,60 4.736.885.100 9,33 743 40,40 46.019.514.900 90,67% 5 Pemberian bantuan kepada guru bantu TK 1.834 22.008.000.000 - - - - - - 100,00% Total 117.246 697.584.600.000 82.735 70,57 217.985.858.800 31,25 32.677 27,87 479.598.741.200 68,75%

20 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan Profesi DAU di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NOPROVINSI/KAB/KOTA TUNJANGAN PROFESI DAU 2006-2012 SSR Usulan Masuk RejectSK TERBIT SK SUDAH TERIMA KAB/KOTA Realisasi 1ACEH628 0 ? 2BANGKA BELITUNG55260 ? 3BANTEN5021960 ? 4BENGKULU2701900 ? 5DKI JAKARTA4363400 ? 6JAMBI2961596 ? 7KEPULAUAN RIAU510000 ? 8LAMPUNG5531011 ? 9RIAU229 0 ? 10SUMATERA BARAT502 0 ? 11SUMATERA SELATAN280300 ? 12SUMATERA UTARA270 0 ?

21 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan Profesi PUSAT di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana total Dana Sasaran Dana Persen Sasaran Dana Persen 1Nanggroe Aceh Darusalam 28 493.000.000 28 133.573.80027% - 359.426.20073% 2Sumatera Utara 535 6.931.000.000 267 1.324.400.70019% 268 5.606.599.30081% 3Jambi 92 1.827.000.000 73 360.425.53520% 19 1.466.574.46580% 4Riau 97 1.479.000.000 90 369.792.60025% 7 1.109.207.40075% 5Kepulauan Riau 45 261.000.000 40 58.500.00022% 5 202.500.00078% 6Bangka Belitung 22 290.000.000 19 90.575.70031% 3 199.424.30069% 7Sumatera Barat 181 2.001.000.000 177 532.470.90027% 4 1.468.529.10073% 8Bengkulu 47 580.000.000 43 140.526.90024% 4 439.473.10076% 9Sumatera Selatan 99 1.015.000.000 99 242.468.40024% - 772.531.60076% 10Lampung 486 7.859.000.000 408 1.889.521.84524% 78 5.969.478.15576% 11Banten 807 11.745.000.000 807 3.907.812.30033% - 7.837.187.70067% 12DKI Jakarta 2.594 29.000.000.000 2.271 10.284.116.25035% 323 18.715.883.75065%

22 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan FUNGSIONAL di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Sasaran & Dana Sasaran Dana Sasaran Dana Persen Sasaran Dana Persen 1NAD 1.761 6.339.600.000 1.324 2.383.200.00038% 437 3.956.400.00062% 2Sumatera Utara 1.941 6.987.600.000 1.563 2.813.400.00040% 378 4.174.200.00060% 3Jambi 1.063 3.826.800.000 726 1.306.800.00034% 337 2.520.000.00066% 4Riau 2.163 7.786.800.000 1.892 3.405.600.00044% 271 4.381.200.00056% 5Kepulauan Riau 666 2.397.600.000 102 183.600.0008% 564 2.214.000.00092% 6Bangka Belitung 320 1.152.000.000 244 439.200.00038% 76 712.800.00062% 7Sumatera Barat 2.418 8.704.800.000 1.759 3.166.200.00036% 659 5.538.600.00064% 8Bengkulu 616 2.217.600.000 494 889.200.00040% 122 1.328.400.00060% 9Sumatera Selatan 1.316 4.737.600.000 459 826.200.00017% 857 3.911.400.00083% 10Lampung 3.095 11.142.000.000 1.562 2.811.600.00025% 1.533 8.330.400.00075% 11Banten 2.100 7.560.000.000 721 1.297.800.00017% 1.379 6.262.200.00083% 12DKI Jakarta 5.528 19.900.800.000 4.073 7.331.400.00037% 1.455 12.569.400.00063%

23 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan KHUSUS di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana SasaranDana Sasaran Dana persen Sasaran Dana Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 56 1.545.600.000 42 199.660.50013% 14 1.345.939.50087% 2Sumatera Utara 12 331.200.000 8 36.000.00011% 4 295.200.00089% 3Jambi 34 938.400.000 - -0% 34 938.400.000100% 4Riau 110 3.036.000.000 85 383.469.60013% 25 2.652.530.40087% 5Kepulauan Riau 70 1.932.000.000 - -0% 70 1.932.000.000100% 6Bangka Belitung 12 331.200.000 10 45.000.00014% 2 286.200.00086% 7Sumatera Barat 26 717.600.000 14 63.000.0009% 12 654.600.00091% 8Bengkulu 25 690.000.000 13 61.835.7009% 12 628.164.30091% 9Sumatera Selatan 21 579.600.000 8 36.000.0006% 13 543.600.00094% 10Lampung 39 1.076.400.000 36 162.000.00015% 3 914.400.00085% 11Banten 14 386.400.000 14 63.000.00016% - 323.400.00084% 12DKI Jakarta - - - - - -0%

24 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan KUALIFIKASI S1/D4 di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana SasaranDana Sasaran Dana Persen Sasaran Dana Persen 1Nanggroe Aceh Darusalam 124 434.000.000 103 360.500.00083% 21 73.500.00017% 2Sumatera Utara 232 812.000.000 131 458.500.00056% 101 353.500.00044% 3Jambi 81 283.500.000 47 164.500.00058% 34 119.000.00042% 4Riau 123 430.500.000 72 252.000.00059% 51 178.500.00041% 5Kepulauan Riau 70 245.000.000 3 10.500.0004% 67 234.500.00096% 6Bangka Belitung 34 119.000.000 22 77.000.00065% 12 42.000.00035% 7Sumatera Barat 150 525.000.000 114 399.000.00076% 36 126.000.00024% 8Bengkulu 76 266.000.000 69 241.500.00091% 7 24.500.0009% 9Sumatera Selatan 133 465.500.000 48 168.000.00036% 85 297.500.00064% 10Lampung 228 798.000.000 132 462.000.00058% 96 336.000.00042% 11Banten 145 507.500.000 67 234.500.00046% 78 273.000.00054% 12DKI Jakarta 200 700.000.000 80 280.000.00040% 120 420.000.00060%

25 Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Bantuan GURU BANTU di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NoProvinsi Pagu Rencana dicairkan Sisa Dana Sasaran Dana Sasaran Dana Persen Sasaran Dana Persen 1Nanggroe Aceh Darusalam 54 648.000.000 32 96.000.00015% 22 552.000.00085% 2Sumatera Utara 7 84.000.000 - -0% 7 84.000.000100% 3Jambi 4 48.000.000 3 9.000.00019% 1 39.000.00081% 4Riau 12 144.000.000 6 18.000.00013% 6 126.000.00088% 5Kepulauan Riau - - - -0% - - 6Bangka Belitung - - - -0% - - 7Sumatera Barat 9 108.000.000 2 6.000.0006% 7 102.000.00094% 8Bengkulu - - - -0% - - 9Sumatera Selatan 17 204.000.000 13 39.000.00019% 4 165.000.00081% 10Lampung 1 12.000.000 - -0% 1 12.000.000100% 11Banten 38 456.000.000 14 42.000.0009% 24 414.000.00091% 12DKI Jakarta 1.458 17.496.000.000 1.217 3.651.000.00021% 241 13.845.000.00079%

26 PERMASALAHAN DALAM VERIFIKASI ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

27 1.Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat 2.Data usulan yang masuk ke pusat masih belum lengkap dan tidak sesuai kriteria yang ada terutama tidak mencantumkan NUPTK, Masa Kerja minimal 7 tahun (TMT 30 Des 2005) dan minimal 24 jam mengajar 3. Data tidak lengkap terutama Nomor rekening dan NPWP. Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank 4.Masih banyak kabupaten/kota yang menyampaikan surat pernyataan dari Bupati/Kepala/kepala bidang PAUDNI yang menyatakan tidak dapat memenuhi kuota tunjangan khusus dengan alasan karena tidak ada kategori daerah khusus/terpencil dan atau tidak ada satuan TK pada daerah terpencil 5.Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; 1.Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat 2.Data usulan yang masuk ke pusat masih belum lengkap dan tidak sesuai kriteria yang ada terutama tidak mencantumkan NUPTK, Masa Kerja minimal 7 tahun (TMT 30 Des 2005) dan minimal 24 jam mengajar 3. Data tidak lengkap terutama Nomor rekening dan NPWP. Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank 4.Masih banyak kabupaten/kota yang menyampaikan surat pernyataan dari Bupati/Kepala/kepala bidang PAUDNI yang menyatakan tidak dapat memenuhi kuota tunjangan khusus dengan alasan karena tidak ada kategori daerah khusus/terpencil dan atau tidak ada satuan TK pada daerah terpencil 5.Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; ANEKA TUNJANGAN GURU TK PERMASALAHAN

28 Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat dan tidak tepat waktu 1.Data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi banyak yang tidak valid ; 2.Didapati data TLD/FDI yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; 3.Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; MASALAH VERIFIKASI INSENTIF BAGI PTK PAUDNI TAHUN 2013 Permasalahan Insentif KB/SPS/TPA 1.Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank 2.Keterlambatan dalam penyampaian laporan penerima insentif tahun 2012 Masalah Penyaluran Dana Insentif PB Dan Penilik Masalah Penyaluran Insentif TLD/FDI

29 4 PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

30 ALOKASI PAGU T.A. 2013 30

31 PROGRAM PRIORITAS T.A. 2013 31

32 RINCIAN KEGIATAN MASING-MASING SUBDIT AKAN DIJELASKAN OLEH PARA KASUBDIT DI LINGKUNGAN DIT.PPTK PAUDNI

33 Terima Kasih..........................


Download ppt "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google