Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM PRIVAT Antar individu/ masy Ex. Hk Perdata PUBLIK Individu/masy dg negara Ex. Hk Pidana HAN HTN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM PRIVAT Antar individu/ masy Ex. Hk Perdata PUBLIK Individu/masy dg negara Ex. Hk Pidana HAN HTN."— Transcript presentasi:

1

2 HUKUM PRIVAT Antar individu/ masy Ex. Hk Perdata PUBLIK Individu/masy dg negara Ex. Hk Pidana HAN HTN

3 HUKUM PIDANA ? HUKUM PIDANA :   Sekumpulan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berakibat pidana

4 OBJEK HK PIDANA TINDAK PIDANA PERBUATAN JAHAT/ KEJAHATAN Normatif Faktual/ empirik HUKUM PIDANA ? APA OBJEKNYA

5  Secara Normatif (dlm arti hk pidana): Perbuatan sebagaimana dirumuskan dlm hukum pidana/memenuhi rumusan UU (in abstracto)  Secara Faktual/empirik : Perbuatan manusia yg memperkosa atau menyalahi norma dasar dari masyarakat (in concreto) Perbuatan jahat Tindak Pidana (Strafbaar feit)

6 Pokok Pangkal :  Perbuatan  Pidana (Pasal 10 KUHP) Pidana : Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yg melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yg melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

7 TINDAK PIDANA JENIS TP ? BENTUK TP ?   Pembagian Kualifikasi Juridis (KUHP/UU) : - Kejahatan & Pelanggaran   Pembagian teoritik/keilmuan : - - Dilihat dari perbuatannya : (a) delik commissionis (aktif); (b) delik omissio- nis (pasif); - - Dilihat dari sikap batin (unsur sub- jektif) : (a) delik dolus; (b) delik culpa; - -Dilihat dari kewenangan menuntut : (a) delik biasa; (b) delik aduan; Dst. Permufakatan jahat (samenspanning/ conspiracy) Persiapan (voorbereiding/preparation) Percobaan (poging/attempt) TP selesai Penyertaan (deelneming/complicity) Perbarengan (concursus) Pengulangan (Recidive)

8 TINDAK PIDANA JENIS TP BENTUK TP DIURAIKAN SECARA SINGKAT; TERUTAMA AKIBAT JURIDIS DARI PERBEDAAN “KEJAHATAN” DAN “PELANGGARAN” DIURAIKAN SECARA SINGKAT. TERUTAMA BENTUK TP YANG ADA DI DALAM KUHP

9 JENIS - JENIS T P  Kejahatan (Bk. II) dan Pelanggaran (Bk.III)  Delik Formal dan Delik Materiel  Delik Berbuat/aktif (commissionis) dan Delik Tidak Berbuat/pasif (omissionis)  Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan  Delik Dolus dan Delik Culpa  Delik Umum dan Delik Khusus  Delik yang dikodifikasi & yang tidak dikodifikasi.

10 BENTUK-BENTUK TP/DELIK (Forms of Criminal Offence)  Permufakatan Jahat (samenspanning/ conspiracy)  Persiapan (voorbereiding/preparation)  Percobaan (poging/attempt)  Penyertaan (deelneming/complicity)  Perbarengan (concursus)  Pengulangan (recidive)

11 BENTUK-BENTUK TP/DELIK (KUALIFIKASI/ISTILAH JURIDIS) Yang diatur dalam Aturan Umum (Buku I ) KUHP :  Percobaan (poging/attempt)  Penyertaan (deelneming/ complicity)  Perbarengan (concursus) Yang diatur dalam Aturan Khusus (Buku II & III) KUHP :  Permufakatan jahat (samenspanning/conspiracy)  Persiapan (voorbereiding/ preparation)  Pengulangan (recidive) BERLAKU (MENGIKAT) UU KHUSUS (kecuali ditentukan lain) TIDAK BERLAKU (Tidak mengikat) UU KHUSUS Oleh karena itu, UU Khusus harus membuat ketentuan sendiri.

12 Unsur-unsur TP :  Perbuatan manusia  Di ancam dengan pidana/dirumuskan dalam UU  Melawan hukum  Dilakukan dg kesalahan  Adanya kemampuan bertanggungjawab

13 Asas Legalitas (Principle Of Legality) Suatu Perbuatan dapat dipidana jika telah ada peraturannya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal 1 ayat 1 KUHP Fungsi Melindungi Instrumental Perbuatan

14 KUHP : Legalitas Formal (Seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar UU/sesuai apa yang diatur dalam UU) Pasal 1 ayat 1 KUHP Mengalami pergeseran ke Legalitas Materiil Seseorang dapat dihukum tidak musti sesuai apa yang dirumuskan dalam UU, tetapi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis/hukum yg hidup dalam masyarakat (hukum adat, agama)

15 Pasal 10 KUHP Pidana POKOK : Pidana mati - kurungan Pidana mati - kurungan Penjara - Denda Penjara - Denda PIDANA (Straf/Punishment) PENAL Pidana TAMBAHAN : - Pencabutan hak - Perampasan barang - Pengumuman keputusan hakim

16 Hukum Pidana ? SIAPA SUBJEKNYA ? KUHP : Manusia KUHP : Manusia - Perumusan diawali dg kata “barang siapa” siapa” - Jenis pidana Ps 10 KUHP, hanya dapat diterapkan pd manusia diterapkan pd manusia - Pasal 59 KUHP UU di luar KUHP, mengalami Perkembangan : Badan hukum /Korporasi UU di luar KUHP, mengalami Perkembangan : Badan hukum /Korporasi

17 Hukum Pidana ? APA JENISNYA ?  Hk Pidana Formil - Materiil  Hk pidana Umum – Khusus  Hk pidana Dikodifikasikan- tdk dikodifikasi  Hk pidana Tertulis – tdk tertulis  Dll

18 Jenis Hk. Pidana DiMANA SUMBERNYA ? HK PIDANA (POSITIF) HK PIDANA MATERIEL Hk PIDANA FORMAL/ACARA KUHP UU DI LUAR KUHP KUHAP

19 HK PIDANA MATERIL HK PIDANA FORMAL HK PIDANA UMUM HK PIDANA KHUSUS KUHP Ketent. Pidana Di Luar KUHP KUHAP UU No 8/1981

20 Hk Pidana Khusus (Bijzondere Straaf-recht):  Hukum pidana yang berlaku bagi perbuatan tertentu atau golongan tertentu yang pengaturannya diletakan di luar KUHP Hk Pidana Umum :  Hukum pidana yang berlaku secara umum yang pengaturannya berada di dalam KUHP

21  Hukum Pidana Khusus : Aturan hk yg menyimpang dari TP umum sehubungan dg perbuatan-perbuatan tertentu dan golongan tertentu yg pengaturannya diletakan di luar KUHP  Tujuan di pelajari : Untuk mengetahui/mempelajari penyimpangan yg di lakukan oleh Ketentuan di luar KUHP terhadap HP Umum (KUHP). Letak kekhususannya : Terdapatnya ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari HP Umum yg menyangkut kelompok orang dan perbuatan tertentu.

22 K U H P Bk. II (Kejahatan) Ps Bk. III (Pelanggarann) Ps Bk. I (Ketent.Umum) Ps Kodifikasi Hk pidana (suatu ksatuan yg perlu diprtahankan Pasal 103 KUHP Perkembangan masalah yg hrs diakomodasi oleh Hk Pidana Hk Pidana Khusus Hk Pidana Umum UU di luar KUHP

23 ATURAN UMUM (General Rules) Bk. I KUHP (Psl. 1 – 103) ATURAN KHUSUS (Special Rules) Bk. II kUHP (Kejahatan) Ps Bk. III KUHP (Pelanggaran) Ps K U H P UU Khusus di luar KUHP) CENTRAL

24 Hubungan Hk Pidana Umum dg Hk Pidana Khusus Sbg Hk Umum & Khusus (Lex Specialist deroget lex generalis) Hk Pid Umum (KUHP), sbg bentuk Kodif. Hk pidana KOD I F I KAS I ? Pembukuan aturan2 dalam satu kitab UU menurut suatu sistem tertentu yg sistematis lengkap & tuntas Prinsip : Memberi peluang lahirnya hk pidana di luar KUHP (Pasal 103 KUHP)

25 Pasal 103 KUHP Ketentuan dalam Bab I s/d Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan Lainnya diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain Jembatan/ Pertalian lahirnya Hk pidana Khusus (Lex Specialist)

26 Fungsi Pasal KUHP  Sebagai dasar hukum berkembangnya UU di luar KUHP (Dimungkinkkannya muncul ketentuan lain di luar KUHP)  Sebagai pasal jembatan/penghubung ketentuan bab I s/d Bab VIII Buku I KUHP dg ketentuan pidana di Luar KUHP  Boleh disimpanginya KUHP

27 A. Nolte, 2 macam pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP :  UU lain menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya pasal 103  UU ini menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh/sebagian dari pasal 103

28 Pasal 63 (2) KUHP Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yg dikenakan. Lex Specialist deroget lex generali

29 Letak/Kedudukan Hk Pidana Khusus Sebagai pelengkap dari hukum pidana umum yg dikodifikasi, terutama terkait dengan perkembangan masalah di masyarakat yg harus di akomodasi oleh KUHP dan tidak bisa ditampung oleh Hukum Pidana Umum Merupakan hk pidana pengecualian/exeptionil terhadap ketentuan2 dlm KUHP dan KUHAP.

30 Kategori Perkembangan Masalah yg hendak ditampung oleh Hk Pidana : Mobility of Society Complexity of Society The affluence of Society Technology advance of Society The Regulation of Society

31 Perkemb tdk trll besar dg ruang lingkup mikro Perkembangan masalah Perkemb mslh sangat besar sbg hasil Konvensi I’L & berkonotasi politik/ekonomi serta memerlukan penanganan yg cepat Model evolusioner Amandemen Thd KUHP Menyusun perangkat Per-UU-an khusus PRO : 1. Penyimpangan asas Kodifkasi & penyim pangan itu Msh dpt dipertahankn 2.Berlaku luwes & dpt Mengisi Kekosongan hk KONTRA : Penyimpangan asas kodifikasi amat berbhy jk penyimpangan tsb thd asas2 umum KUHP (terutama asas legalitas

32 Ciri-Ciri Hk Pidana Khusus :  Obyek perbuatannya tertentu  Dimungkinkan penyimpangan terhadap Hukum pidana Umum (KUHP) dan hukum acaranya (KUHAP)  Diatur di luar KUHP Example: UU No 35 tahun 2009 : Narkotika UU No 31/1999 jo No 20/2001 : Korupsi UU no 3 tahun 1997 : Pengadilan Anak

33 UU Pidana Khusus (Bijzondere Wetten): Yaitu : UU pidana selain KUHP yg merupakan induk peraturan hk pidana. 3 kelompok UU yg bs dikualifikasikan sbg UU Pidana khusus : 3 kelompok UU yg bs dikualifikasikan sbg UU Pidana khusus : 1. UU yg tdk dikodifikasikan 1. UU yg tdk dikodifikasikan Ex. UU Lalin, UU TPK, UU Narkotika, UU TP Imigrasi Ex. UU Lalin, UU TPK, UU Narkotika, UU TP Imigrasi 2. Peraturan2 hk administratif yg memuat sanksi pidana 2. Peraturan2 hk administratif yg memuat sanksi pidana Ex. UU PA, UU Perburuhan, UU LH Ex. UU PA, UU Perburuhan, UU LH 3. UU yg memuat hk pidsus, yg memuat delik2 unk kelompok 3. UU yg memuat hk pidsus, yg memuat delik2 unk kelompok orang ttt atau berhub dg perbuatan ttt. orang ttt atau berhub dg perbuatan ttt. Ex. UU TPE, UU Perpajakan, KUHP Militer Ex. UU TPE, UU Perpajakan, KUHP Militer

34 Hk Pidsus, dilihat dari sifatnya ada 2 jenis, yaitu :  Hk Pidsus murni, yaitu hk pidsus yg berisi rumusan- rumusan delik yg dlm hal apapun tdk boleh dikembangkan perbuatan2nya. Ex. UU Korupsi No 31/1999 jo No 20/2001  Hk Pidsus Administratif, yaitu hk pidsus yg sifatnya mengatur perbuatan-perbuatan tertentu, yg boleh dikembangkan/digunakan sepanjang ditentukan oleh UU Ex. UU Narkotika No 35/2009 UU LH No 23/1997 UU LH No 23/1997

35 Perbedaan Hk Pidsus dg KUHP :  Pemidanaan bagi badan hukum/korporasi;  Perampasan barang-barang tertentu (barang pihak ke-3 dan barang tidak berwujud);  Perumusan sanksi pidanannya secara kumulatif;  Perluasan hukuman dg tindakan tata tertib  Penyelesaian acara di luar sidang.  Tidak adanya penetapan kualifikasi delik sbg kejahatan/pelanggaran

36 Perkembangan aturan khusus (Special Rule) di luar KUHP, menyangkut:  Jenis sanksi Pidana  Lamanya pidana  Aturan Pemidanaan (Pelaksanaan pidana)  Subjek tindak pidana  Kualifikasi tindak pidana

37 Permasalahan juridis dlm UU Khusus  Masalah kualifikasi delik;  Masalah pidana minimal khusus;  Masalah Aturan Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi;  Masalah pidana denda untuk korporasi;  Masalah permufakatan jahat;  Masalah ketentuan pidana anak.

38 THANK YOU n See You Next Time…. Please send comments and feedback to

39 Ikadew, 2010


Download ppt "HUKUM PRIVAT Antar individu/ masy Ex. Hk Perdata PUBLIK Individu/masy dg negara Ex. Hk Pidana HAN HTN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google