ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012.

Presentasi berjudul: "ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012."— Transcript presentasi:

1 ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012

2 I. KEDUDUKAN D.A.K.THD KESELURUHAN DANA TRANFER KE DAERAH

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 II. ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RPJMN2010-2014 1.Mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. 2.Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3.Diprioritaskan untuk mendanai kegiatan- kegiatan program bersifat lintas (cross cutting) dalam yang sektor yang merupakan prioritas nasional, termasuk program yang bersifat kewilayahan. 1.Mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. 2.Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3.Diprioritaskan untuk mendanai kegiatan- kegiatan program bersifat lintas (cross cutting) dalam yang sektor yang merupakan prioritas nasional, termasuk program yang bersifat kewilayahan.

14 4.(1) Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, (ii) yang disertai dengan upaya mempertajam perencanaan dan penghitungan alokasi DAK berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja, (iii) meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, (iv) meningkatkan sin kronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta (v) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. II. ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RPJMN2010-2014 Lanjutan...

15 PERENCANAAN DAK 2012

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Perbandingan BL > BTL No.T.ANASIONALPROVINSI 1.200761% = 278 pemda7 2.200858% = 250 pemda5 3.200945% = 235 pemda3 4.201031% = 162 pemda1 Bagaimana struktur Belanja Langsung? Apa artinya terkait dengan belanja infrastruktur?

48 Terdapat 16 Kab/KOTA yang Belanja Pegawai lebih dari 70% (ta. 2011) NO.KAB/KOTAPorsi Belanja Pegawai 1.Kota Tasikmalaya70 % 2.Kab. Klaten70 % 3.Kota Bitung70 % 4.Kota Padang Sidempua 70 % 5.Kab. Sragen70 % 6.Kab.Purworejo70 % 7.Kab. Pemalang70 % 8.Kab. Kulon Progo71 % NO.KAB/KOTAPorsi Belanja Pegawai 9.Kab. Bantul71 % 10.Kab. Kuningan71 % 11.Kota Palu71 % 12.Kab. Simalungun72 % 13.Kab. Agam72 % 14.Kota Ambon73 % 15.Kab. Karanganyar75% 16.Kab. Lumajang83 % Sumber : Indopos, Senin 4 Juli 2011 1.Apa artinya bagi Pelayanan Publik? 2....apa yang diperoleh masyarakat? 3.Dimana fungsi Anggaran DPRD?

49

50

51

52

53

54

55