Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Kemdikbud dalam Sinergitas Implementasi Bantuan Siswa Miskin dengan Program Keluarga Harapan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Kemdikbud dalam Sinergitas Implementasi Bantuan Siswa Miskin dengan Program Keluarga Harapan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Kemdikbud dalam Sinergitas Implementasi Bantuan Siswa Miskin dengan Program Keluarga Harapan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Disampaikan dalam Rakor Program Keluarga Harapan Yogyakarta, 04 April 2012

2 TUPOKSI KEMDIKBUD DALAM PELAKSANAAN PKH UPPKH KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.Menyediakan fasilitas pendidikan 2.Menyediakan daftar hadir Daftar hadir 3.Melakukan verifikasi 4.Mengembalikan Form yang sudah diverifikasi ke Pendamping PKH 5.Menempatkan pekerja anak yang sudah di rumah singgah ke satuan pendidikan 6.Menempatkan anak jalanan yang sudah di rumah singgah ke satuan pendidikan Komplementaritas Program: 1.Menyediakan Bantuan SSM Ibu Hamil Anak Balita Usia 6-18 yang belum menyelesaikan dikdas dan sedang bersekolah Usia 6-18 yang belum menyelesaikan dikdas dan bekerja Usia 6-18 yang belum menyelesaikan dikdas dan di jalanan Usia 6-18 yang belum menyelesaikan dikdas dan di jalanan 2

3 PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN DASAR A 3

4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2010/2011 Rata-Rata Nasional APM SD 95,41% 4

5 APM dan APK SMP/MTs Tahun 2010/2011 Rata-Rata Nasional APM SMP 75,64% 5 Rata-Rata Nasional APK SMP 98,2% APMAPK

6 Perkembangan Jumlah SD Negeri dan Swasta Tahun 2003/ /2010 Sumber: Pusat Statistik Pendidikan Kemdiknas Jumlah SD 6 Daya tampung untuk Pelaksanaan Program PKH

7 Fasilitas Belajar SMP No.Sekolah dan Ruang Belajar Sekolah Ruang Kelas/Belajar Perpustakaan Laboratorium IPA Laboratorium Komputer Laboratorium Bahasa Ruang Keterampilan Daya tampung untuk Pelaksanaan Program PKH

8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (UU 14/2005 pasal 8) > S1/D4 < S1/D4 TERSERTIFIKASI BELUM TERSERTIFIKASI TREND % GURU BERKUALIFIKASI S1/4 TREND % GURU TERSERTIFIKASI Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru & Dosen 8 Layanan yang Berkualitas pada Siswa Peserta PKH

9 PROGRAM BOS 2012 B 9

10 Alokasi BOS Tahun Jenjang Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Dana (Rp. 1000) Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Dana (Rp. 1000) SD SMP Buffer TOTAL Biaya Satuan BOS 2012: 1. SD : Rp ,-/siswa/tahun 2. SMP: Rp ,-/siswa/tahun

11 Karakteristik BOS Tahun Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 Realisasi Penyaluran BOS 2012 Per 19 Januari 2012 Mingg u ke Jumlah Prov yang sudah menyalurkan I 7,04% (3 Provinsi) II 87,32% (29 Provinsi) III 100% (33 Provinsi) 1.Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran 2.Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 3.Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa 4.Kegiatan Ulangan dan Ujian 5.Pembelian bahan-bahan habis pakai 6.Langganan daya dan jasa 7.Perawatan sekolah 8.Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. 9.Pengembangan profesi guru 10.Membantu siswa miskin 11.Pembiayaan pengelolaan BOS 12.Pembelian perangkat komputer 13.Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS PENGGUNAAN DANA BOS *) Nilai Rp – 99,81% Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas. Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran: akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV. Sekolah Kab/Kota Provinsi Pusat

12 Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Persentase Penyaluran BOS 2010, 2011, dan 2012 Triwulan Jan 2012 *) Nilai Rp – 99,81% Lebih difokuskan pendampingan pada penggunaan dan pertanggung jawaban BOS

13 13 Jenjang Satuan Biaya Per Siswa Per Tahun SD SMP Hal-hal Baru Dalam Dana BOS Tahun Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). 2.Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain: Tambahan bantuan biaya transportasi Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) 3.Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang ditunjuk. Peningkatan satuan biaya BOS untuk menjamin pendidikan dasar yang bebas pungutan

14 KOMPLEMENTARITAS PROGRAM C 14

15 15 Perluasan Cakupan Jumlah Siswa Mencakup 1 x Garis Kemiskinan (existing) Mencakup 1,25 x Garis Kemiskinan (APBN-P 2012) Penyesuaian subsidi BBM akan berdampak pada pergeseran jumlah keluarga near poor menjadi poor dan peningkatan biaya personal siswa. Kebijakan yang diambil adalah memperluas cakupan penerima SSM dan meningkatkan satuan biaya SSM Peningkatan Satuan Biaya Ribu Rp satuan biaya lama Satuan biaya baru Survey Bank Dunia 2011: Satuan Biaya lama SSM belum mencakup 100% kebutuhan personal siswa miskin Rp.780rb/thn Rp.1.000rb/thn Rp.550rb/thn Rp.750rb/thn Rp.360rb/thn Rp.450rb/thn Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin=SSM) Ribu Siswa

16 Jenjan g Semul a Anggara n (Rp M) Menjadi Anggara n (Rp. M) SD , ,5 SMP , ,3 SMA , ,6 SMK , ,6 PT , ,0 Jumla h , ,1 Catatan: 1)Kenaikan unit cost adalah: —jenjang SD dari Rp. 360 ribu menjadi Rp. 450 ribu/siswa/tahun, —jenjang SMP dari Rp. 550 ribu menjadi Rp. 750 ribu/siswa/tahun, —jenjang SM dari Rp. 780 ribu menjadi Rp. 1 juta/siswa/tahun —Bidik Misi dari Rp. 12 juta menjadi Rp. 13,67 juta/siswa/tahun 2)Untuk penambahan siswa baru, cakupan SSM ditingkatkan dari: —jenjang SD dari 12,9% menjadi 35,7% —Jenjang SMP dari 14,2% menjadi 29,5% —,jenjang SMA dari 12,3% menjadi 16,9% —Jenjang SMK dari 15,5% menjadi 19,0% —Penerima Beasiswa Bidik Misi ditambah mahasiswa Diberikan untuk 9 bulan Jumlah sasaran penerima Subsidi Siswa/Mahasiswa Miskin dari 6,0 jt siswa/mhs menjadi 14,0j t siswa/mhs: Alokasi Anggaran Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin) (Rp.000) 16

17 17 Kondisi 2009/2010SD/MISMP/MTsSMA/MA/SMK Drop out1,5% (465 ribu) 1,8% (228 ribu ) 4,3% (389 ribu) Lulusan Tidak Melanjutkan 8,6% (445 ribu ) 24,0% (1 juta) 51,7% (1,6 juta) = % drop out = % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Outcome Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin)...Perluasan cakupan subsidi siswa miskin dan peningkatan satuan biaya akan menyelamatkan paling sedikit 14 juta siswa dari putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi... Penerima subsidi siswa miskin akan dijamin keberkelanjutan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi PT 5,2 juta SMA/MA/SMK 9,28 juta SMP/MTs 12,83 juta SD/MI 30,58 juta 4,0% 48,4% 1,6% 10,9% 1,3% 7,2% ≈ 397 ribu ≈ 366 ribu ≈ 466 ribu ≈ 371 ribu ≈ 1,5 jt ≈ 205 ribu

18 18 Kriteria Dasar Penentuan Sasaran SSM Sekolah Dasar  Berstatus siswa Sekolah Dasar;  Minimal tingkat kehadiran siswa di kelas 75%;  Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;  Diusulkan oleh Kepala Sekolah ybs;  Memiliki kepribadian terpuji;  Mempertimbangkan isu Gender dengan perbandingan sasaran siswa perempuan dan laki-laki 55% : 45%.

19 Kriteria Dasar Penentuan Sasaran SSM SMP Persyaratan Siswa – Siswa SMP negeri maupun swasta – Terancam putus sekolah karena kesulitan biaya – Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain – Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah Persyaratan Sekolah – Sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin – Sekolah yang memiliki ijin operasional/kelembagaan 19

20 SINERGITAS PROGRAM D 20

21 Agenda Aksi Sinergitas Mengembangkan mekanisme verifikasi data SSM- PKH Menyiapakan format daftar hadir siswa penerima PKH dan SSM Menyiapkan mekanisme pelaporan Surat Edaran baru Dirjen Pendidikan Dasar kepada Bupati/Walikota untuk memperkuat surat edaran yang ada Data Sasaran PKH di masing-masing Kab/Kota untuk disinkronisasikan dengan program SSM 21

22 Komitmen Kemdikbud Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional kepada Gubernur dan Bupati serta Walikota Seluruh Indonesia No. 90/MPN/LL/2009 tanggal 25 Juni 2009: untuk dapat memberikan prioritas kepada anak-anak usia sekolah wajib belajar dari RTSM untuk memperoleh Beasiswa Miskin yang anggarannya disediakan Pemerintah Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah (yang ditandatangani Direktur Pendidikan Pembinaan TK dan SD) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia up. Kepala Bidang yang Menangani SD No. 728/C2/KU/2010 tanggal 19 Juli

23 PENEMPATAN PEKERJA ANAK ATAU ANAK JALANAN YANG SUDAH DI RUMAH SINGGAH KE SATUAN PENDIDIKAN E 23

24 Beberapa Program Pendidikan Dasar untuk Menampung Pekerja Anak/Anak Jalanan ke Satuan Pendidikan 24  Penyediaan Subsidi Siswa Miskin (SSM) untuk Jenjang Pendidikan Dasar  Penyelenggaraan Program Paket A  Penyelenggaraan Program Program Paket B  Penyelenggaraan Program SMP Terbuka  Pemberian SSM siswa SMP terbuka

25 Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Jenjang SMP 25

26 Kesimpulan Program-program pendidikan dasar Kemdikbud siap mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan PKH, terutama dalam hal: – Penyediaan fasilitas pendidikan dasar di lokasi-lokasi PKH (Supply Side) – Mendukung dan memperkuat pelaksanaan verifikasi PKH – Komplementaritas program, antara lain seperti: penyediaan subsidi siswa miskin jenjang pendidikan dasar, penyelenggaran SMP Terbuka, Paket A, dan Paket B – Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi program 26

27 Terima Kasih 27


Download ppt "Kebijakan Kemdikbud dalam Sinergitas Implementasi Bantuan Siswa Miskin dengan Program Keluarga Harapan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google