Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Isu-Isu Strategis Perkotaan Nasional dan di Sumatera Serta Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Isu-Isu Strategis Perkotaan Nasional dan di Sumatera Serta Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional."— Transcript presentasi:

1 Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Isu-Isu Strategis Perkotaan Nasional dan di Sumatera Serta Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional [a work in progress] Palembang, Juli 2009

2 Kerangka Penyajian 1. Latar Belakang Penyusunan KSPN (dan KSPD) 4. Telaah Lingkungan Strategis dan Pembelajaran dari Negara/Kota Lain 5. Kajian Awal Permasalahan Perkotaan Nasional dan di Sumatera 6. Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional 2. Pendekatan dalam Penyusunan KSPN (dan KSPD) 7. Diskusi dan Penutup 3. Telaah Kebijakan/Peraturan-Perundangan Terkait

3 Latar Belakang KSPN  Tantangan urbanisasi (sebagai negara urban; kebutuhan ruang kota dan kelengkapan fisik- sosial-ekonomi-kelembagaannya)  Tantang globalisasi (kota-kota sebagai “driver” pertumbuhan ekonomi, sekaligus peningkatan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan)  Tantangan desentralisasi dan demokratisasi (perubahan peran dan penentuan arah di dalam tata-kelola pembangunan dan penyelenggaraan kota)  Terdapat berbagai peraturan-perundangan RTRWN (PP 26/2008) KSNP-Kota (Permen 494/…/2005), Rancangan RTR-Pulau dll. Serta berbagai studi terkait (NUDS 1985, 2000) dll.  Tapi kondisi kota-kota Indonesia umumnya masih memprihatinkan

4 Latar Belakang KSPN urbanisasi > 50%

5 Latar Belakang KSPN Tujuan KSPN Memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pembangunan dan penyelenggaraan kota-kota di Indonesia agar sumber daya yang terbatas dan potensi yang ada dapat digunakan sebaik-baiknya dalam menciptakan kota-kota yang nyaman, berkelanjutan, berkeadilan bagi semua golongan masyarakat dan berperan sebagai pendorong bagi peningkatan kesejahteraan rakyat maupun pertumbuhan ekonomi lokal / regional / nasional Tujuan Lokakarya Wilayah Sumatera ( Juli 2009) Mengidentifikasi berbagai permasalahan strategis perkotaan di Sumatera serta menggali masukan bagi penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (umpan balik bagi draft awal KSPN)

6 Lingkup dan Keluaran A. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional Proses formulasi : Diskusi-diskusi awal, lokakarya regional (di 5 wilayah), seminar nasional (experts dan stakeholders). Keluaran: Draft Akhir KSPN (Oktober 2009), Final KSPN (May 2010), disertai makalah teknis pendukung (9 Technical Working Papers: masing-masing kelompok isu, review kebijakan, studi komparasi, indikators untuk mengukur progres). B. Institusionalisasi KSPN Identifikasi basis hukum yang menjamin keterlaksanaan KSPN (termasuk pembentukan forum perkotaan, mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif berkala). Juga harus masuk ke RPJM-N 2010 – 2014 C. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah Proses formulasi: pendampingan serta diskusi dan lokakarya lokal. Keluaran: KSPD adalah implikasi KSPN di daerah dipadu dengan aspirasi daerah. KSPD juga harus diupayakan institusionalisasinya.

7 Pendekatan dalam Perumusan TASK A TASK B TASK C Lokakarya-5 Lokakarya-4 Lokakarya-3 Lokakarya-2 Lokakarya-1 Draft Rev-2 KSPN TOR Pemahaman TOR Pemahaman TOR Kaji Kondisi Kebijakan & Linkungan Strategis Draft Awal KSPN Masalah Kebijakan Strategi Draft Awal KSPN Masalah Kebijakan Strategi Seminar Experts Seminar Experts Draft Rev-3 KSPN Seminar Stakeholders Seminar Stakeholders Draft Final KSPN Masalah Kebijakan Strategi Draft Final KSPN Masalah Kebijakan Strategi Final KSPN Masalah Kebijakan Strategi Final KSPN Masalah Kebijakan Strategi Draft Awal KSPD Persiapan peny. KSPD Pendampingan & LoKa KSPD Final KSPD Feedbacks Dari Daerah Feedbacks Dari Daerah Persiapan Institutionalisasi KSPN Persiapan Institutionalisasi KSPN Lembaga Pendukung dan Status Hukum KSPN Draft Rev-1a Draft Rev-1b Draft Rev-1c Draft Rev-1d Draft Rev-1e

8 Pendekatan dalam Perumusan KSPN Telaah Lingkungan Strategis Perkembangan Global / Nasional / Lokal (Konteks / Tantangan / Pembelajaran) Telaah Lingkungan Strategis Perkembangan Global / Nasional / Lokal (Konteks / Tantangan / Pembelajaran) Telaah Kondisi &Tipologi Perkotaan di Indonesia saat ini Telaah Kondisi &Tipologi Perkotaan di Indonesia saat ini Telaah Kebijakan / Peraturan Perundangan (RPJP-N, RPJM-N, RTRW-N, RTRW-Pulau, dan lain-lain) Telaah Kebijakan / Peraturan Perundangan (RPJP-N, RPJM-N, RTRW-N, RTRW-Pulau, dan lain-lain) Penentuan Visi dan Misi PembangunanPerkotaan jk menengah & panjang Penentuan Visi dan Misi PembangunanPerkotaan jk menengah & panjang Perumusan Kebijakan & Strategi jangka menengah dan panjang serta monitoring mekanisme monitoring Perumusan Kebijakan & Strategi jangka menengah dan panjang serta monitoring mekanisme monitoring Where are we now? Where do we want to be? When do we want to be there? How do we get there? How far we have gone?

9 Telaah Kebijakan / Peraturan KSPNKSPN UU 32/2004 Pemerintahan Daerah UU 32/2004 Pemerintahan Daerah UU 25/2004 SPPN UU 25/2004 SPPN UU 26/2007 Penataan Ruang UU 26/2007 Penataan Ruang Berbagai UU Lain Yang terkait UU 33/2004 UU 17/2003 UU 4/1992Berbagai UU Lain Yang terkait UU 33/2004 UU 17/2003 UU 4/1992 UU 17/2007 RPJP-N UU 17/2007 RPJP-N PP 7/2005 RPJM-N PP 7/2005 RPJM-N PP.. / …. RPJM-N PP.. / …. RPJM-N PerPres.. /…. RKP tahunan PerPres.. /…. RKP tahunan PP 26/2008 RTRW-N PP 26/2008 RTRW-N PP 65/2005 SPM PP 65/2005 SPM PP 34/2009 Pengelolaan Kws Kota PP 34/2009 Pengelolaan Kws Kota PerPres.. /…. RTR-Pulau PerPres.. /…. RTR-Pulau PerMendagri … SPP dan lain-lain PerMendagri … SPP dan lain-lain PerMenPU KSNP-Kota dan lain-lainPerMenPU KSNP-Kota dan lain-lain Berbagai PP Lain Yang terkait ………Berbagai PP Lain Yang terkait ……… PerPres.. /…. Terkait lainnya PerPres.. /…. Terkait lainnya

10 UU 17/2007 tentang RPJP-N RPJM I ( ) menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat RPJM ke-2 (2010 – 2014) memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ke-3 (2015 – 2019) memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat RPJM ke-4 (2020 – 2024) mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

11 Terkait masalah ’internal’ perkotaan:  Pemenuhan perumahan dengan prasarana dan sarana yang layak  Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ( air minum dan sanitasi )  Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kerjasama antar daerah Terkait masalah ‘eksternal’ perkotaan (sistem kota-kota):  Peningkatan keterkaitan kota-desa  Pengembangan wilayah, khususnya daerah yang tertinggal  Pembangunan infrastruktur antarwilayah untuk menciptakan daya saing kota yang tinggi. UU 17/2007 tentang RPJP-N

12  Telah menetetapkan Sistem Perkotaan Nasional yang berhirarki (PKN – Pusat Kegiatan Nasional, PKW – Pusat Kegiatan Wilayah, dan PKSN – Pusat Kegiatan Strategis Nasional)  PKN, PKW dan PKSN merupakan pusat kegiatan (industri dan jasa) dan simpul transportasi antar wilayah  Memberikan arahan terhadap pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan untuk mendukung sistem kegiatan industri jasa berskala nasional, provinsi dan kabupaten, serta mendukung sistem kegiatan industri/jasa di kawasan andalan  Mengharuskan kawasan perkotaan untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama di kota-kota pantai, metropolitan dan besar, antara lain melalui mekanisme pengendalian PP 26/2008 RTRW-Nasional

13 PKN PKW PKSN/KOTA PERBATASAN Keterangan : (Catatan: PKL ditetapkan dalam RTRWP) PulauPKNPKWPKSN Sumatera9564 Jawa-Bali11380 Nusa Tenggara2103 Kalimantan52810 Sulawesi5242 Maluku2114 Papua3113 Total PP 26/2008 RTRW-Nasional

14  Kebijakan 1: Pemantapan Peran dan Fungsi Kota dalam Pembangunan Nasional Dengan Strategi : (i) Penyiapan Prasarana-Sarana Perkotaan Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Nasional, (ii) Penyiapan Kota sebagai Simpul Pelayanan dan Simpul Aksesibilitas dan Distribusi dalam Wilayah, (iii) Pengembangan Kota Berfungsi Nasional/Internasional dan Kawasan Kerjasama Internasional, (iv) Pengembangan Kota Khusus, Berkarakter Khusus, Kawasan Perbatasan dan Tertinggal  Kebijakan 2: Pengembangan Permukiman yang Layak Huni, Sejahteran, Berbudaya dan Berkeadilan Sosial Dengan Strategi : (i) Pengembangan Prasarana dan saranan dan Pelayanan Dasar Perkotaan yang Memadai dan Berkeadilan, (ii) Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Terjangkau, (iii) Pengembangan Proses Pendanaan dan Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Permukiman yang Partisipatif, (iv) Pengembangan Ekonomi Perkotaan Berdaya Saing Global, dan (v) Penciptaan Iklim Kehidupan Sosial Budaa yang Saling Menghargai, Saling Mendukung serta Mengapresiasi Budaya  Kebijakan 3: Peningkatan Kapasitas Manajemen Pembangunan Perkotaan Dengan Strategi : (i) Peningkatan Kapasitas SDM serta Kelembagaan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Perkotaan, (ii) Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Pemerintah Daerah, (III) Peningkatan Pola dan Mekanisme Pelibatan Stakeholders dalam Pengelolaan Pembangunan Perkotaan yang Inklusif, dan (iv) Pembentukan Sistem Informasi Perkotaan di Tingkat Nasional dan di Tingkat Daerah Permen PU No. 494/PRT/M/2005 KSNP-Kota

15  Sedang disusun Rancangan RTR Pulau Sumatera untuk operasionalisasi RTRWN agar menghasilkan pertumbuhan, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah di Pulau Sumatera, kawasan pesisir Barat – bagian Tengah – kawasan pesisir Timur dan Kepulauan  RTR-Pulau tidak hanya mencakup sistem perkotaan, tetapi juga jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi serta sistem sumber daya air.  RTR-Pulau juga dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan lindung nasional, kawasan budi daya, kawasan andalan dan kawasan strategis nasional.  Produk ini mengandung kebijakan dan strategi operasionalisasi untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional di Pulau Sumatera  Strategi yang diusulkan dalam Rancangan RTR-Pulau Sumatera ini antara lain: (a) mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN untuk kota- kota Lhokseumawe, Padang, Pekan Baru, Dumai, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung; (b) merevitalisasi fungsi kota-kota PKN Mebidangro dan Batam; (iii) Mengembangkan dan meningkatkan kota-kota PKW, dan lain- lain Rancangan Peraturan Presiden RTR-Pulau Sumatera

16 Provinsi KotaFungsi Kota Provinsi NAD Lhokseumawe PKN Sabang PKW / PKSN Banda Aceh PKW Langsa PKW Takengon PKW Meulaboh PKW Provinsi Sumatera Utara Medan PKN / PKSN Tebingtinggi PKW Sidikalang PKW Pematang Siantar PKW Balige PKW Rantau Prapat PKW Kisaran PKW Sibolga PKW Padang Sidempuan PKW Gunung Sitoli PKW Tanjung Balai PKW Provinsi Sumatera Barat Padang PKN Pariaman PKW Bukittinggi PKW Muarasiberut PKW Sawahlunto PKW Provinsi Riau Pekanbaru PKN Dumai PKN / PKSN Bangkinang PKW Siak Sri Indrapura PKW Bengkalis PKW Bagan Siapi-api PKW Tembilahan PKW Rengat PKW Pasir Pangarayan PKW Taluk Kuantan PKW Provinsi Kepulauan Riau Batam PKN / PKSN Ranai PKSN Tanjung Pinang PKW / PKSN Tanjung Balai Karimun PKW Tarempa (kawasan Natuna) PKW Daik Lingga (kawasan Natuna) PKW Dabo/Singkep PKW Provinsi KotaFungsi Kota Provinsi Jambi Jambi PKN Muara Bulian PKW Muara Bungo PKW Sarolangun PKW Kuala Tungkal PKW Provinsi Sumatera Selatan Palembang PKN Muara Enim PKW Lahat PKW Lubuk Linggau PKW Sekayu PKW Kayu Agung PKW Baturaja PKW Prabumulih PKW Provinsi Bengkulu Bengkulu PKW Manna PKW Muko Muko PKW Pangkal Pinang PKW Tanjung Pandan PKW Muntok PKW Manggar PKW Provinsi Lampung Bandar Lampung PKN Metro PKW Kalianda PKW Kota Agung PKW Menggala PKW Kotabumi PKW Liwa PKW Fungsi Kota-Kota di Sumatera Berdasarkan Rancangan PerPres RTR-Pulau Sumatera Di Pulau Sumatera terdapat 10 propinsi dan 66 kota yang terbagi atas 6 Kota PKN, 3 PKN/PKSN, 2 PKSN, 2 PKW/PKSN, 53 PKW, dengan 2 Kota Metropolis, 4 Kota Besar.

17 Telaah Lingkungan Strategis Konteks Global / Nasional / Lokal Konteks perkembangan global:  Globalisasi ekonomi yang diiringi dengan persaingan antar kota- kota di dunia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional / negara masing-masing. Hal ini ditambah dengan resesi global yang saat ini terjadi—dan diperkirakan akan lama—akan berpengaruh kepada pola pembangunan, setidaknya dalam jangka menengah Konteks perkembangan nasional:  Desentralisasi dan demokratisasi tata pemerintahan mempengaruhi efektifitas kebijakan nasional, khususnya yang terkait dengan pembangunan skala lokal. Kerja-sama antar kota menjadi penting. Sementara itu peran propinsi perlu diperjelas. Konteks perkembangan lokal / daerah (khususnya Sumatera):  Kapasitas daerah dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan masih terbatas. Diperlukan terobosan dalam hal ini.

18  Persaingan ekonomi global akan semakin menuntut kota-kota berlomba menjadi kota yang tidak hanya memiliki sarana dan prasarana memadai, tetapi juga: (i) atraktif bagi investasi, (ii) menarik untuk dikunjungi, (iii) aman dan nyaman untuk dihuni, (iv) memiliki “ amenities ” maupun lingkungan yang kondusif bagi meningkatnya produktifitas dan kreativitas. [Tanpa karakteristik ini, sulit bagi kota-kota kita untuk berperan secara optimal sebagai pendorong pertuimbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga]  Tingginya kesenjangan kondisi ekonomi dan pembangunan fisik baik di tingkat nasional / regional (antara kota-kota) maupun di dalam kota itu sendiri (antara bagian-bagian kota). Telaah Lingkungan Strategis Konteks Global / Nasional / Lokal

19 Studi Banding untuk Inspirasi Kebijakan dan Strategi Perkotaan di China  Ketika China “membuka diri” di bawah Deng Xiao Ping di akhir 1970-an, dihadapi oleh kenyataan terlalu banyak penduduk di pertanian, China menerapkan kebijakan urbanisasi, tetapi melihat skala (penduduk) kota Shanghai dan Beijing sudah terlalu besar  Diterapkan kebijakan secara bertahap dan konsisten dalam kurun waktu lebih dari dua dasawarsa untuk menumbuhkan kota-kota “menengah” dan SEZs yang diprioritaskan menjadi pusat pertumbuhan yang baru (sebagian dengan fungsi-fungsi khusus seperti pusat industri manufaktur, inovasi / high-tech, sektor ekonomi khusus lain)  Diiringi kebijakan kependudukan yang hanya memungkinkan orang desa pindah ke kota-kota menengah, tapi tidak ke kota-kota besar (walau tidak sepenuhnya berhasil)  Diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk tinggal (termasuk ruang interaksi komunitas)

20  Di Brazil, pertumbuhan perkotaan juga terkonsentrasi di sepanjang pantai Timur, membentuk sebuah aglomerasi perkotaan yang sangat besar dari Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba hingga Porto Alegre di Selatan. Upaya mengurangi disparitas regional telah lama dilakukan dengan membuat jalan-jalan raya yang masuk ke daerah pedalaman serta membangun ibukota baru Brazilia di pedalaman Amazon…. Namun proses ini kurang berhasil dan berhenti pada tahun 1980-an karena berbagai faktor yang kurang mendukung (lingkungan, ekonomi, budaya dan lain-lain)  Yang kemudian dilakukan adalah mendorong kota-kota menjadi menarik dikunjungi, nyaman ditinggali (dengan sistem transportasi publik yang efisien (meskipun hanya mengandalkan “busway,” misalnya), dan membuka partisipasi warga kota sehingga terwujud kota-kota yang secara ekonomi kompetitif.  Namun hingga kini kota-kota Brazil pun masih tetap ditandai dengan kontras yang cukup tinggi antara permukiman kaya dan miskin Studi Banding untuk Inspirasi Kebijakan dan Strategi Perkotaan di Brazil

21  Keterpaduan antara “ land- use planning ” dan “ transportation planning ” serta “ urban design ” menciptakan kota yang efisien  Kota ini juga terkenal sangat environmental-friendly Kota Curitiba, Brazil (1,8 juta penduduk) Studi Banding untuk Inspirasi Inovasi TOD di Curitiba, Brazil

22 Vancouver, Canada (pop. 600,000)  Menerapkan kebijakan untuk membuat kota dan sekitarnya menjadi nyaman bagi pejalan kaki melalui pemadatan (densifikasi) pusat kota dan simpul- simpul transportasi dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus oleh setidaknya dua walikota yang berbeda berturut-turut Studi Banding untuk Inspirasi “Urban Retrofit” di Vancouver, Canada

23  Revitalisasi transportasi air (yang terintegrasi dengan perbaikan sistem sanitasi kota dan lain-lain) menimbulkan manfaat ganda  menambah pilihan sarana transportasi dan sekaligus daya tarik wisata ( pemanfaatan potensi lokal )  Kota Bangkok--dimotori oleh CODI--juga menerapkan berbagai inovasi penyediaan perumahan bagi kaum miskin Studi Banding untuk Inspirasi Pemanfaatan Potensi Lokal di Bangkok, Thailand

24  Perencanaan kota secara “sederhana” : (1) kondisi sekarang, (2) kondisi masa datang yang diinginkan dan (3) bagaimana mencapainya  Proses yang terbuka dipamerkan selama satu bulan sebelum disyahkan. Masyarakat dapat memberi komentar secara rinci pada setiap panel ulasan saat ini, usulan masa datang dan strategi pencapaiannya Where we are now Where we want to be How to get there Hanoi -- Vietnam Studi Banding untuk Inspirasi Perencanaan Kota Hanoi, Vietnam

25  Solo dan Pekalongan di Jawa Tengah adalah salah satu contoh dari kota-kota yang secara aktif berinisiatif dan menerapkan target untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapat perumahan / permukiman yang layak  Solo juga merupakan contoh dari kota-kota yang banyak melakukan berbagai inisiatif lain bagi perbaikan kota dan masyarakatnya (termasuk dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) / sektor informal Studi Banding untuk Inspirasi Perumahan Kaum Miskin di Solo dan Pekalongan

26  Tarakan, Kaltim, menerapkan prinsip pembangunan yang berimbang antara tujuan ekonomi, sosial (pendidikan, kesehatan, OR, dll) dan lingkungan  Banyak pula terobosan-terobosan lain yang berhasil meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan rakyat Studi Banding untuk Inspirasi Pembangunan Berimbang di Tarakan, Kaltim

27 Kondisi Umum Perkotaan Nasional Pola urbanisasi dan aktivitas perkotaan di Indonesia:  Kota-kota dan kawasan perkotaan masih sangat terpusat di pulau Jawa-Bali dan Sumatera serta Sulawesi Selatan  Pulau Jawa diperkirakan akan menjadi “ pulau-kota ” (padahal juga merupakan pulau yang paling subur untuk pertanian)  Bahkan di kawasan tersebut di atas, dominasi Jabodetabek sangat menonjol  Kota-kota besar—dengan bbrp pengecualian—umumnya berada di sepanjang pantai Laut Jawa dan Selat Malaka (awalnya berorientasi laut, walau sekarang lebih berorientasi in-land) Kondisi umum kota-kota di Indonesia:  Kota-kota metropolitan dan besar menghadapi tekanan penduduk yang tinggi dan memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan papan, sarana dan prasarana  Pencemaran lingkungan terkait dengan kemiskinan, industri dan konsumsi  Kota-kota kecil dan sedang umumnya memiliki sarana dan prasarana yang sederhana. Sanitasi umumnya buruk

28 Permasalahan Perkotaan Nasional B. Aspek Ekonomi-Finansial  B-1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serya daya saing kota B-1  B-2. Belum terkendalinya ekonomi informal perkotaan (dan belum adanya strategi yang jelas untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi informal) B-2  B-3. Masih tingginya tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan B-3  B-4. Masih terbatasnya kapasitas fiskal/finansial pemerintah daerah B-4 A. Aspek Kependudukan-Sosial-Budaya  A-1. Keterbatasan antisipasi dan kemampuan fasilitasi pertambahan penduduk perkotaan ( urbanisasi ) beserta karakteristiknya (a.l. dengan piramida penduduk yang meningkatnya jumlah penduduk remaja dan anak-anak ) A-1  A-2. IPM masyarakat perkotaan yang secara umum relatif masih rendah (walau sudah lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan) A-2  A-3. Ketaatan hukum yang masih sangat rendah seiring dengan menurunnya modal sosial di masyarakat perkotaan A-3  A-4. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan perkotaan

29 Permasalahan Perkotaan Nasional C.Aspek Sarana-Prasarana-Perumahan  C-1. Keterbatasan jumlah, kualitas dan keterpaduan sarana-prasarana dasar perkotaan (termasuk sanitasi dan air minum serta energi/listrik)  C-2. Keterbatasan penyediaan rumah layak dan terjangkau serta masih tumbuhnya (belum tertanganinya secara memadai) permukiman kumuh C-2.  C-3. Belum adanya sistem transportasi massal yang efisien C-3.  C-4. Belum meratanya infrastruktur TIK ( teknologi- informasi-komunikasi) yang semakin penting di dalam pembangunan di masa datang serta masih terbatasnya karakteristik kota-kota Indonesia yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif C-4

30 Permasalahan Perkotaan Nasional  D-4. Urban sprawling (pertumbuhan kawasan perkotaan yang meluas, kepadatan rendah, boros lahan/memakan lahan pertanian) yang sudah menggejala tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga kota sedang/menengah  D-5. Keterbatasan ruang publik di perkotaan serta pemanfaatan ruang publik yang ada pun seringkali tidak sesuai dengan fungsi yang ada. D.Aspek Tata Ruang dan Ketimpangan Regional  D-1. Masih besarnya ketimpangan antar-wilayah dalam hal pembangunan dan taraf hidup warga. D-1  D-2. Masih tingginya migrasi desa-kota yang diakibatkan oleh ketimpangan desa-kota (perbedaan kualitas hidup dan perbedaan kesempatan peningkatan kesejahteraan antara perdesaan dan perkotaan). D-2.  D-3. Belum terwujudnya hirarki dan tata peran kota-kota yang jelas sebagaimana yang diatur dalam RTRWN (PKN, PKW, PKSN dan lain-lain). D-3

31 Permasalahan Perkotaan Nasional E. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan  E-1. Kurangnya kepemimpinan kota yang visioner dan berpihak kepada rakyat (walau telah ada segelintir contoh yang baik seperti Solo, Tarakan dll.)  E-2. Keterbatasan dalam penerapan tata-pemerintahan yang baik serta manajemen perkotaan yang efektif dan efisien.  E-3. Keterbatasan kapasitas SDM aparat pengelola kota E-3  E-4. Belum berkembangnya kerjasama antar-wilayah dan antar-pihak yang efektif dan efisien serta melindungi kepentingan publik  E-5. Masih belum jelasnya pola partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan publik F. Aspek Lingkungan dan Mitigasi Bencana  F-1. Kualitas lingkungan perkotaan yang cenderung menurun (polusi dll) F-1.  F-2. Tapak ekologis perkotaan yang cenderung meningkat F-2.  F-3. Tata bangunan dan lingkungan yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan setempat F-3.  F-4. Kurangnya kesiapan antisipasi dan upaya mitigasi bencana F-4.

32 Kondisi Umum Perkotaan Sumatera Pola urbanisasi dan aktivitas perkotaan di Sumatera: Kondisi umum kota- kota di Sumatera:  Kota-kota besar umumnya berada di sepanjang pantai (khususnya Timur), dengan orientasi Selat Malaka / Singapore / Malaysia Lintas Tengah umumnya kurang berkembang.  Kegiatan perkotaan di bagaian Selatan pulau ini cenderung berorientasi ke pulau Jawa / Jakarta  Medan dan Palembang pusat perkotaan paling utama, inter-koneksi relatif baik  Sarana dan prasarana kota pada umumnya cukup tersedia (walaupun sederhana), tetapi kota-kota besar menghadapi keterbatasan. Kesiapan terhadap bencana (mis. tsunami di Pantai Barat) masih terbatas.  Terdapat kantong-kantong kemiskinan yang cukup serius di Palembang dan Medan. Dua kota metropolitan ini juga mengalami ‘fiscal gap’ yang paling serius

33 Tingkat Urbanisasi Sumatera PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Sumber: Proyeksi Penduduk 2000 – 2025 (http://www.datastatistik-indonesia.com/proyeksi diakses 2/6/2009)http://www.datastatistik-indonesia.com/proyeksi Tiga propinsi memiliki penduduk perkotaan > penduduk perdesaan, yang lainnya antara 33% hingga 43% urban

34 Masalah Perkotaan di Sumatera Secara umum, karakteristik permasalahan perkotaan nasional sebagaimana dipresentasikan di muka juga merupakan cermin permasalahan perkotaan di Sumatera (kurang lebih sama). Namun tentu terdapat permasalahan yang bersifat spesifik. Lokakarya kali ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan spesifik tersebut. Dalam aspek Kependudukan-Sosial-Budaya, pada dekade an arus migrasi dari Sumatera ke Jawa masih relatif seimbang dengan arus sebaliknya, namun pada dekade setelah itu arus dari Jawa ke Sumatera menurun sedangkan sebaliknya tetap. IPM penduduk kota di Sumatera rata-rata lebih tinggi daripada di kota-kota di Jawa. Sementara itu terlihat ada upaya kota-kota untuk menggali karakteristik budaya lokal (agamis), namun sebarapa jauh hal ini mendorong tingkat kesejahteraan warga yang semakin plural perlu dicermati. Dari segi Ekonomi-Finansial, dua kota terbesar, Medan dan Palembang, justru memiliki kapasitas fiskal rendah (karena besarnya permasalahan yang dihadapi). Sebagian besar pekerja di Sumatera adalah di sektor informal.Berbeda dengan di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan di perkotaan di Sumatera rata-rata lebih rendah daripada tingkat kemiskinan di perdesaan di pulau ini.

35 Masalah Perkotaan di Sumatera Keterbatasan Sarana-Prasarana-Perumahan dapat dilihat pada permukiman kumuh sepanjang Sungai Musi (sebagai contoh) sementara dari segi akses ke sanitasi yang layak di kota-kota di Sumatera kurang lebih hampir sama dengan rata-rata kota-kota Indonesia (di bawah kota-kota Pulau Jawa, tetapi lebih baik daripada kota-kota di pulau-pulau lain). Belanja daerah untuk fasos/fasum relatif masih rendah. Dalam hal Tata-Ruang dan Ketimpangan Regional yang paling menonjol adalah lebih berkembangnya kawasan perkotaan di sepanjang Pantai Timur dibanding kawasan Pantai Barat ataupun jalur tengah. Penggunaan ruang publik yang tidak sesuai juga masih banyak terjadi. Dari segi Tata-Kelola dan Kelembagaan, keterbatasan dan tantangan ada tidak jauh berbeda dengan umumnya kota-kota Indonesia lainnya. Demikian pula dalam hal-hal yang terkait dengan permasalahan Lingkungan dan Kesiapan / Mitigasi Bencana, padahal kota-kota di Pantai Barat dapat dikategorikan rawan tsunami sementara kota-kota di Pantai Timur juga rawan terhadap kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Secara umum, polusi perkotaan di Sumatera pun meningkat.

36 Usulan Visi Pembangungan Kota Terwujudnya kota-kota di Indonesia— termasuk kota-kota Sumatera—yang nyaman (livable), berkelanjutan (sustainable), berkeadilan (just) bagi semua golongan masyarakat dan berperan sebagai pendorong (drivers) peningkatan kesejahteraan rakyat maupun pertumbuhan ekonomi regional/nasional

37 Kebijakan Perkotaan Nasional (12 Usulan Awal) K-1 Secara makro (keseluruhan), menerapkan kebijakan pembangunan berbasis perkotaan ( urban-led development policy ) melalui pendekatan “ decentralized concentration ” di mana urbanisasi dan investasi infrastruktur diarahkan kepada sejumlah tertentu konsentrasi pertumbuhan (“city-cluster development”) yang terdesentralisasi. Pendekatan ini dapat meningkatkan sinergi antar-sektor maupun antar-wilayah serta bersifat inklusif K-2 Memastikan bahwa bahwa setiap kota dapat memenuhi kebutuhan sosial- budaya warganya dan menciptakan iklim kehidupan sosial-budaya yang taat hukum, saling menghargai dan berkelanjutan secara sosial, serta memanfaatkan potensi budaya dan kearfian lokal. K-3 Memastikan bahwa setiap kota mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk kesejahteraan warganya serta untuk meningkatkan daya- saing sesuai dengan perannya (baik di tingkat regional, nasional ataupun internasional) dan bahwa setiap kota dapat menangani permasalahan ekonomi informal dan kemiskinan melalui pendekatan yang berkeadilan.

38 Kebijakan Perkotaan Nasional (12 Usulan Awal) K-6 Memastikan bahwa kebutuhan warga kota akan perumahan yang layak dan terjangkau dapat terpenuhi serta bahwa permukiman kumuh dapat diperbaiki / dihapuskan. K-7 Mendorong kota-kota untuk menerapkan pembangunan kota yang berbasis angkutan umum massal ( transit-oriented development ), dimulai sejak sebelum kota menjadi besar dan ‘sprawling’. K-4 Memastikan bahwa setiap kota memiliki kapasitas finansial, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan warganya yang paling mendasar. K-5 Memastikan bahwa setiap kota dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana warganya (sesuai dengan karakteristik setempat) serta memastikan bahwa kota-kota yang “ditugasi” untuk bersaing di tingkat global/internasional dapat memiliki prasarana TIK yang kompetitif.

39 Kebijakan Perkotaan Nasional (12 Usulan Awal) K-9 Menerapkan pengendalian terhadap pola-pola pertumbuhan kota yang melebar (“ urban sprawl ”) dengan menerapkan berbagai instrumen seperti “ urban growth boundaries ” secara terencana dan konsisten serta instrumen perkotaan lainnya yang dapat sekaligus mendorong terwujudnya RTH 30% sebagaimana diamanatkan oleh UU 26/2007 K-8 Menyikapi ketimpangan regional dengan mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia pada khususnya dan kawasan perkotaan lain di luar pulau Jawa. Kenyataan bahwa ketimpangan regional akan tetap selalu ada akan diimbangi dengan mengupayakan agar pelayanan dasar yang minimum tersedia di mana pun di Indonesia

40 Kebijakan Perkotaan Nasional (12 Usulan Awal) K-10 Mendorong penerapan tata-pemerintahan kota yang baik, munculnya kepemimpinan kota yang visioner dan berpihak kepada rakyat, serta terwujudnya kapasitas pengelola kota yang memadai, efisien dan efektif. K-11 Memastikan terciptanya kualitas lingkungan kota yang baik (polusi dan lain-lain di bawah ambang batas) dan dipertimbangkannya daya dukung lingkungan dalam pembangunan serta membatasi peningkatan tapak ekologis perkotaan.. K-12 Mendorong upaya-upaya mitigasi dan kesiapan terhadap bencana, termasuk yang terkait dengan perubahan iklim, gempa bumi, tsunami (untuk kota-kota pantai tertentu), “land subsidence” (yang juga bisa diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti penggunaan air tanah secara berlebihan) dan lain-lain.

41 Strategi Pewujudan S-1 Penerapan sasaran terukur dan terikat waktu (measurable and time-bound) di semua aspek pembangunan yang bisa diukur. S-2 Penerapan pendekatan insentif dan disinsentif, baik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah pada umumnya kepada masyarakat dan swasta S-3 Mendorong kerjasama antar-daerah dan antar-pihak. S-4 Penguatan kapasitas yang terus-menerus serta pengembangan “ knowledge management ”. S-5 Penerapan mekanisme monitoring dan akuntabilitas yang partisipatif. S-6 Mendorong kota-kota untuk fokus pada satu atau segelintir produk atau fungsi unggulan (tanpa mengurangi atau melemahkan keharus kota- kota untuk memenuhi standard pelayanan perkotaan) sehingga dapat menjadi “ city brand ” yang kuat dan menonjol bagi kota tersebut.

42 Strategi Pewujudan RPJMN IV kota-kota yg sdh memenuhi SPP kota-kota yg mjd pusat regional kota-kota yg mjd kota internasional 100% kawasan perkotaan 60% kawasan perkotaan RPJM-N II kota-kota yg sdh memenuhi SPP kota-kota yg mjd pusat regional kota-kota yg mjd kota internasional Peningkatan kapasitas pengelola kota dan dukungan bagipPenerapan tata- kelola yang baik RPJMN III kota-kota yg sdh memenuhi SPP kota-kota yg mjd pusat regional kota-kota yg mjd kota internasional Peningkatan kapasitas pengelola kota dan dukungan bagi penerapan tata-kelola yang baik 30% kawasan perkotaan 2025

43 Contoh Kemungkinan Indikator Sasaran Nasional Kondisi 2010Kondisi 2015Kondisi 2020Kondisi 2025 Ketersediaan Sarana-pra- sarana Kota (termasuk ICT) Kondisi PSD perkotaan 2010 sebagai baseline Std pelayanan perkotaan min. diterapkan di 30% kota Akses ke ICT dimiliki oleh 20% penduduk perkotaan Indonesia Std pelayanan perkotaan min. diterapkan di 60% kota Akses ke ICT dimiliki oleh 40% penduduk perkotaan Indonesia Std pelayanan perkotaan min. diterapkan di semua kota Akses ke ICT dimiliki oleh 60% penduduk perkotaan Indonesia Penerapan konsep TOD kota-kota Kondisi transportasi dan tata ruang kota (termasuk “urban sprawl”) Setidaknya 20% kota-kota besar dan metropolitan menerapkan prinsip TOD (termasuk ‘urban growth boundary’) Setidaknya 40% kota-kota besar dan metropolitan menerapkan prinsip TOD (termasuk ‘urban growth boundary’) Setidaknya 60% kota-kota besar dan metropolitan menerapkan prinsip TOD (termasuk ‘urban growth boundary’) Perbaikan Permukiman Kumuh Besaran permukiman kumuh th 2010 sebagai baseline Permukiman kumuh tinggal 60% dari baseline (kondisi 2010) Permukiman kumuh tinggal 30% dari baseline (kondisi 2010) Tidak ada lagi permukiman kumuh di kota-kota di Indonesia

44 Kondisi 2010Kondisi 2015Kondisi 2020Kondisi 2025 Kondisi Lingkungan Kota Kondisi lingkungan perkotaan 2010 sebagai baseline Tingkat polusi menjadi 75% dari base-line. Tapak ekologis perkotaan untuk kota besar/metro, kota sedang, kota kecil turun …..% Tingkat polusi mjd 50% dari base-line. Tapak ekologis perkotaan untuk kota besar/metro, kota sedang, kota kecil turun …..% Tingkat polusi mjd 25% dari base-line. Tapak ekologis perkotaan untuk kota besar/metro, kota sedang, kota kecil turun …..% Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Kondisi RTH dan amenities kota tahun 2010 sebagai baseline 30% kota memenuhi syarat RTH UU 26/2007 Setidaknya 3 kota masuk dalam kota livable Asia/ dunia 60% kota memenuhi syarat RTH UU 26/2007 Setidaknya 6 kota masuk dalam kota livable Asia/ dunia Semua kota memenuhi syarat RTH UU 26/2007 Setidaknya 10 kota masuk dalam kota livable Asia/ dunia Kesiapan / Mitigasi Bencana Kondisi kesiapan dan mitigasi bencana 2010 sebagai baseline Setidaknya 30% kota-kota memiliki mekanisme miti- gasi / antisipasi bencana yang berkekuatan hkm Setidaknya 60% kota-kota memiliki mekanisme miti- gasi / antisipasi bencana yang berkekuatan hkm Setidaknya 90% kota-kota memiliki mekanisme miti- gasi / antisipasi bencana yang berkekuatan hkm Contoh Kemungkinan Indikator Sasaran Nasional

45 Kondisi 2010Kondisi 2015Kondisi 2020Kondisi 2025 Kondisi Keuangan Kota Kapasitas keuangan daerah 2010 sebagai baseline 30% kota memiliki kap-fiskal untuk memenuhi SPP dan designasi peran nasional 60% kota memiliki kap-fiskal untuk memenuhi SPP dan designasi peran nasional 100% kota punya kap-fiskal untuk memenuhi SPP dan designasi peran nasional Kondisi Ekonomi Lokal Kondisi umum ekonomi lokal perkotaan dan daya saing kota-kota tahun 2010 sbg baseline Setidaknya 30% memiliki iklim usaha kondusif Setidaknya 3 kota memiliki daya saing tinggi tingkat Asia Setidaknya 10% kota-kota yang berpotensi agropolitan berfungsi dg baik Setidaknya 60% memiliki iklim usaha kondusif Setidaknya 6 kota memiliki daya saing tinggi tingkat Asia Setidaknya 30% kota-kota yang berpotensi agropolitan berfungsi dg baik Setidaknya 90% memiliki iklim usaha kondusif Setidaknya 10 kota memiliki daya saing tinggi tingkat Asia Setidaknya 10% kota-kota yang berpotensi agropolitan berfungsi dg baik Kemiskinan Kota Kondisi kemiskinan perkotaan 2010 sbg baseline Penduduk kota yang miskin tidak lebih dari 15% Penduduk kota yang miskin tidak lebih dari 10% Penduduk kota yang miskin tidak lebih dari 5% Contoh Kemungkinan Indikator Sasaran Nasional

46 Kondisi 2010Kondisi 2015Kondisi 2020Kondisi 2025 Kondisi Sosial- Budaya di Perkotaan Kondisi umum sosial-budaya perkotaan 2010 sebagai baseline 20% kota-kota menyediakan sarana komunitas dan budaya serta memiliki perda perlindungan cagar budaya 40% kota-kota menyediakan sarana komunitas dan budaya serta memiliki perda perlindungan cagar budaya 60% kota-kota menyediakan sarana komunitas dan budaya serta memiliki perda perlindungan cagar budaya Kondisi Kelembagaan / Tata Kelola Kondisi umum kelembagaan perkotaan 2010 sebagai baseline 30% kota-kota berkategori mampu secara kelembagan (memiliki visi, LUSP dan sarana utk mewujudkan visi/LUSP tsb 60% kota-kota berkategori mampu secara kelembagan (memiliki visi, LUSP dan sarana utk mewujudkan visi/LUSP tsb 100% kota-kota berkategori mampu secara kelembagan (memiliki visi, LUSP dan sarana utk mewujudkan visi/LUSP tsb Ketimpangan Perkotaan Regional Kondisi ketimpangan regional dan RUL 2010 sebagai baseline Kontribusi penduduk perkotaan Pulau Jawa menjadi 65% Kontribusi penduduk perkotaan Pulau Jawa menjadi 60% Kontribusi penduduk perkotaan Pulau Jawa menjadi 50% Contoh Kemungkinan Indikator Sasaran Nasional

47 Kerjasama antar-daerah / antar-kota Penguatan kapasitas pemkot dan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk dapat selalu memonitor perkembangan Kerjasama dengan swasta (PPP) Peraturan-panduan / Insentif-disinsentif bantuan teknis / finansial / jaringan dari pemerintah pusat Strategi Pewujudan Kabupaten / agropolitan Kota besar /metropolitan Kota setara / sejenis Peraturan / insentif-disinsentif yang disertai dengan dukungan kerjasama dan penguatan kapasitas:

48 Pemantuan dan evaluasi berkala: Strategi Pewujudan - Oleh pemerintah (pusat / propinsi) - Oleh masyarakat ( citizen report cards )

49 Masukan Sumatera (Untuk Kebijakan dan Strategi Nasional) KSPN dan kontribusi pemerintah pusat Pewujudan melalui KSPD dan kontribusi pemerintah daerah dan masyarakat Lokakarya ini sebagai upaya menggali masukan daerah / regional untuk kebijakan dan strategi perkotaan nasional Kondisi Perkotaan Sumatera tahun 2025 Kondisi Perkotaan Sumatera Saat ini Kondisi Perkotaan Indonesia yang diharapkan terwujud 2025

50 Terima Kasih Selamat Berlokakarya Semoga Bermanfaat Bagi Perbaikan Kota-Kota Indonesia

51 (A) Aspek Sosial-Budaya- Kependudukan Nasional

52 (A-1) Keterbatasan antisipasi dan kemampuan fasilitasi pertambahan penduduk perkotaan (urbanisasi) beserta karakteristiknya (a.l. dengan piramida penduduk yang meningkatnya jumlah penduduk remaja dan anak-anak) Sebagai contoh, kondisi pelayanan air minum di kota-kota di Indonesia masih belum sepenuhnya baik, dan akan terus mengalami tantangan untuk melayani kebutuhan penduduk kota yang semakin besar

53 (A-2) IPM masyarakat perkotaan yang secara umum relatif masih rendah IPM Indonesia lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Thailand, Cina dan bahkan Vietnam Rata-rata HDI kota-kota Sumatera lebih tinggi dari kota-kota di Jawa dan Bali

54 ( A-3 ) Ketaatan hukum yang masih sangat rendah seiring dengan menurunnya modal sosial di masyarakat perkotaan Tingkat resiko terjadinya tindakan kriminal yang masih diatas 50 per orang, sebagai indikasi rendahnya ketaatan hukum

55 Banda AcehKota budaya, sebagai pusat kerajaan Aceh banyak menyimpan khazanah budaya, monumen, tempat-tempat bersejarah, dan makam raja-raja seperti makam Sultan Isakandar Muda dan makam Syekh Abdurrauf Syiah Kuala Kota SabangKarena banyaknya kandungan nilai sejarah yang dimiliki Kota Sabang sehingga menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi NAD, di Weh terdapat peninggalan jaman Jepang dan Belanda ini menjadi tempat wisata sejarah untuk mengenang peperangan Kota SibolgaLetak Kota Sibolga yang sepi di tepi pantai merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki. Keindahan alam tepi pantai, dengan pesona deretan pulau-pulau yang ada menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan. Dengan keindahan alam tepi pantai ini, Kota Sibolga sangat berpotensi untuk mengembangkan paket wisata bahari. Pulau-pulau yang berpotensi mengembangkan wisata bahari adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Panjang dan Pulau Sarudi PalembangSelain Empek-empek, kota ini juga memiliki produk khas lain yaitu tenun songket. Kerajinan tenun dikenal sejak Kerajaan Sriwijaya. Motifnya beraneka ragam, seperti Lepus, Jando Berias, Bungo Inten, dan Tretes Midar. Motif-motif ini sangat digemari peminat songket yang sentra kerajinannya dapat dijumpai di Kecamatan Ilir Barat II. Di daerah ini rumah-rumah panggung didesain sedemikian rupa, menjadi tempat kerja sekaligus tempat memajang hasil karya mereka. Industri makanan dan tenun songket merupakan bagian dari lapangan usaha industri pengolahan. Lapangan usaha ini menjadi penyumbang utama kegiatan ekonomi Kota Palembang. Kota Bukit Tinggi Kota kecil yang luasnya hanya 0,06 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat ini populer dengan sebutan Kota Jam Gadang. Jam Gadang yang artinya jam besar menjadi simbol sekaligus pusat keramaian kota. Dari menara tempat berdiri Jam Gadang inilah kegiatan wisata dan belanja bisa segera dimulai. Pasalnya, tempat-tempat bernuansa sejarah yang menjadi saksi perkembangan kota di masa lalu seperti bekas kediaman Bung Hatta, Benteng Fort de Kock, dan Lubang Jepang berada tak jauh darinya. Kota Sawahlunto Kota Sawah lunto dikenal sebagai kota tambang karena sebagaian besar perkekonomian penduduknya ditopang dari sektor pertambangan, hasil tambang terbesarnya berupa batu bara terdapat di Ombilin dan Sawah lunto, juga terdapat cukup banyak simpanan batu kapur, grafit, andesit, granit, kalsit, kaolin, pasir kuarsa, fosfat, silika, lempung kuarsit, dan emas. Kota ParimanKerajinan sulaman indah dan bordir adalah hasil keluaran industri kerajinan yang banyak digeluti masyarakat setempat. Keduanya berpotensi mempercepat pergerakan ekonomi kota dan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Komoditas yang sekaligus berfungsi sebagai cendera mata itu telah merambah hingga ke mancanegara, khususnya ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Australia. Kota DumaiDi sektor pariwisata, Sebagai gerbang utama untuk memasuki Riau Daratan, beberapa turis sudah berulang kali mengunjungi Dumai, terutama yang ingin mengunjungi Malaka. Dumai sangat mudah dicapai karena transportasinya yang lancar. Ada beberapa objek wisata yang menarik dalam perjalanan menuju Dumai, seperti adanya suku terbelakang yang dinamakan suku Sakai, hutan tropis di sepanjang jalan, dan air sungai yang warnanya unik seperti warna teh. Selain itu juga dapat dilihat beratus pipa angguk yang mengangkat minyak dari perut bumi. Kota Pangkalpinan g Di sektor pariwisata, Kota Pangkalpinang memiliki potensi yang dapat diandalkan dalam hal kepariwisataan. Kunjungan tamu ke Kabupaten Bangka dan Belitung umumnya melalui atau transit dari daerah ini. Wisata yang menonjol adalah wisata pantai, khususnya di Kota Pangkalpinang dengan pantai Pasir Padinya yang memiliki panorama alam yang mempesona. ( A-4 ) Belum termanfaatkannya secara optimal potensi budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan perkotaan

56 (B) Aspek Finansial-Ekonomi Nasional

57 ( B-1 ) Belum termanfaatkannya secara optimal potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing kota  mengambil contoh rendahnya tingkat daya saing kota di Pulau Sumatera Rata-rata EGI Score nasional adalah 60, dan terlihat bahwa hanya kota Lubuk Linggau yang memiliki EGI diatas rata-rata score nasional.

58 B-2 Belum terkendalinya ekonomi informal perkotaan (dan belum adanya strategi yang jelas untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi informal)

59 (B-3) Masih tingginya tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan Angka kemiskinan di perkotaan yang meningkat Angka kemiskinan di daerah urbanized sangat tinggi (warna cokelat dalam peta)

60 (B-4) Keterbatasan kapasitas Fiskal KotaIndeksKeterangan Kota Medan0.386Rendah Kota Padang0.918Sedang Kota Pekanbaru1.9307Tinggi Kota Jambi0.9096Sedang Kota Palembang0.358Rendah Kota Prabumulih1.5543Tinggi Kota Bengkulu0.6753Sedang Kota Bandar Lampung0.416Rendah Kota Metro1.5845Tinggi Kota Batam1.5412Tinggi Kota Tanjung Pinang2.366Sangat tinggi Sumber: Departemen Keuangan Terlihat rendahnya kapasitas fiskal di kota- kota “besar” di Sumatera yang mengindikasikan kurangnya kemampuan kota untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam pembangunan kota.

61 (C) Aspek Sarana Prasarana Nasional

62 (C-1) Keterbatasan jumlah, kualitas dan keterpaduan sarana- prasarana dasar perkotaan (termasuk sanitasi dan air minum serta energi/listrik) Dari berbagai pelayanan, hanya pelayanan air minum di Indonesia yang kualitasnya di atas rata-rata negara berpenghasilan rendah dan menengah. Itupun masih dibawah negara-negara di ASEAN.

63 (C-2) Keterbatasan penyediaan rumah yang layak dan terjangkau serta masih belum tertanganinya secara memadai pemukiman kumuh Kawasan kumuh seluas hektar di tahun 2004 diperkirakan tersebar di lokasi di seluruh Indonesia, dan dihuni oleh sekitar 17,2 juta penduduk

64 (C-3) Belum adanya sistem transportasi massal yang efisien Tidak semua kota Metro dan Besar memiliki bus besar Kinerja Pelayanan Trayek yang belum 100% Sumber Ditjen Hubdat 2004 Pertambahan kendaraan pribadi yang signifikan, dan tidak diiringi dengan pertambahan angkutan umum (bus)

65 (C-4) Belum meratanya infrastruktur TIK (teknologi- informasi-komunikasi) yang semakin penting di dalam pembangunan di masa datang serta masih terbatasnya karakteristik kota-kota Indonesia yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif C-3. Seluruhnya dibawah rata- rata teledensitas infrastruktur telekomunikasi dan informatika negara di Asia.

66 (D) Aspek Tata Ruang dan Ketimpangan Regional

67 (D-1) Masih besarnya ketimpangan antar-wilayah dalam hal pembangunan dan taraf hidup warga. Kesenjangan antar wilayah tercermin dari perbedaan kesejahteraan masyarakat –Kemiskinan di DKI : 3,2 persen penduduk, sedangkan di Papua sekitar 38,7 persen. –Penduduk di DKI rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya 5,8 tahun –30 persen penduduk di DKI yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih, sedangkan di Kalimantan Barat lebih dari 70 persen. –Di bidang pelayanan kesehatan, jika di DKI hampir seluruh bayi yang lahir mendapat pertolongan dari dokter dan/atau tenaga medis lainnya, sedangkan Maluku Utara kurang dari 40 persen. Perbedaan Pembangunan Infrastruktur KBI yang luas wilayahnya hanya 31,25 persen dari luas wilayah nasional dilayani jalan nasional dan propinsi yang total panjangnya mencapai ,5 km. Sementara itu wilayah KTI yang luasnya mencakup 68,75 persen dari luas wilayah nasional dilayani jalan nasional dan propinsi yang total panjangnya justru lebih rendah yaitu ,2 km. Kesenjangan pelayanan jalan ini semakin parah bila melihat kondisi jalan per Maret 2006, di mana lima provinsi tertinggi yang memiliki jalan dengan kondisi rusak berat sebagian besar di KTI, yaitu Kalteng (76,0 persen), Gorontalo (59,9 persen), Sulsel (54,2 persen), dan Maluku Utara (51,6 persen)(Data tahun 2004).

68 (D-2) Masih tingginya migrasi desa-kota yang diakibatkan oleh ketimpangan desa-kota (perbedaan kualitas hidup dan perbedaan kesempatan peningkatan kesejahteraan antara perdesaan dan perkotaan).

69 D-3. Belum terwujudnya hirarki dan tata peran kota-kota yang jelas sebagaimana yang diatur dalam RTRWN (PKN, PKW, PKSN dan lain- lain). “Primacy” Jakarta lebih kuat lagi jika mempertimbangkan perkiraan bahwa sekitar 60 – 70% uang di Indonesia beredar di Jakarta / Jabodetabek [“evidence” masih dicari]

70 (E) Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan Nasional

71 Birokrasi pemerintah kota yang tidak efisien merupakan hambatan terkuat dalam menjalankan usaha menurut survey

72 (F) Aspek Lingkungan dan Mitigasi Bencana Nasional

73 F-1 Kualitas lingkungan perkotaan yang cenderung menurun (dari tingginya tingkat polusi) Mengambil contoh tingkat Polusi di kota Medan

74 F-2 Tapak Ekologis perkotaan yang cenderung meningkat Pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun meningkat tajam

75 F-3 Tata bangunan dan lingkungan yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan setempat  rendahnya belanja untuk penanganan kualitas lingkungan hidup

76 F-4 Kurangnya kesiapan antisipasi dan upaya mitigasi bencana


Download ppt "Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Isu-Isu Strategis Perkotaan Nasional dan di Sumatera Serta Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google