Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI."— Transcript presentasi:

1 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Standar Pelayanan Minimal MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 5: 1

2 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan Mampu memahami dan menyusun Standar Pelayanan Minimal 2

3 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Isi Definisi Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Kesehatan Problem Pelaksanaan di Indonesia 3

4 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Definisi Standar Oxford dictionary: – Standar adalah tingkat keprimaan, dan digunakan sebagai dasar perbandingan – Standar adalah tingkat minimum yang jika dicapai masyarakat kemungkinan besar akan puas – Standar dikenal sebagai model untuk dicontoh 4

5 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Donabedian: – Variasi yang dapat diterima dari suatu norma atau kriteria – Kriteriayang ditetapkan dan digunakan untuk membandingkan aspek-aspek pelayanan; atau – normayang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan 5

6 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Katz & Green: – Pernyataan tertulis tentang harapan spesifik – Standar dibedakan dalam tiga domain: standar tata kelola, standar praktik, dan standar pelayanan 6

7 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Meissenheimer: – Ukuran baku terhadap kuantitas, kualitas, nilai/manfaat, – Tingkat kinerja yang diharapkan atau disepakati bersama – Batasan yang dapat diterima akan adanya variasi terhadap norma atau kriteria 7

8 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 WHO: – Kaji banding (benchmark) terhadap pencapaian yang didasarkan pada tingkat terbaik yang diinginkan – Standar menjadi model untuk dicontoh dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembandingan 8

9 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Definisi standar(PP 102/2000) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. 9

10 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 PP 65/2005 Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal 10

11 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Makna SPM dalam konteks Manajemen Pemerintahan 11

12 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 UU No. 32 dan 33 tahun 2004 RPP: Kewenangan Provinsi Kewenangan Kab./Kota Kerangka Konsep APBD Prov. Dekonsentra si TP DAK Pinjaman SPM (Tolak ukur Kinerja Pemda) Indikator dan Nilai ditetapkan Departemen Propeda, Renstra, Repetada (Indikator +Nilai) APBD Berbasis Angg. Kinerja - Akuntabilitas - Monev - Kinerja - Pemda - Berbasis SPM - LAKIP Fasilitas Capacity Building untuk mencapai SPM bagi Daerah yang tidak mampu sesuai tingkat kegagalan LPJ - Survey Kepuasan Masyarakat – Pengawasan Masyarakat – Pengawasan DPRD – Pengawasan Fungsional, dll Peran swasta & Masy 12

13 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Penafsiran secara sederhana mengenai fungsi SPM Mengurangi kesenjangan mutu pelayanan kesehatan antar daerah Aspek sumber dana menjadi penting: Dana desentralisasi dan dana dekonsentrasi-pembantuan. 13

14 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan SPM Mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar daerah SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin: Akses; dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib (PP no 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapanan Standar Pelayanan Minimal. Pasal 3 ayat 1). 14

15 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Logika SPM Daerah-daerah 15

16 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Harapannya: SPM Daerah-daerah Dana dekonsentrasi, DAK dan Tugas pembantuan Fasilitas Capacity Building untuk mencapai SPM bagi Daerah yang tidak mampu, sesuai dengan tingkat kegagalan 16

17 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Isu Operasional tentang SPM Pelaksanaan SPM dipengaruhi oleh: (1) Kemauan dan Kemampuan pemerintah daerah (2) keberadaan sistem informasi dan datanya (Pasal 7 PP 65), dan (3) tersedianya sumber dana pemerintah pusat sebagai penjamin terakhir (Pasal 7 dan 16 PP 65). 17

18 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pasal 7: Ayat 1. Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Keberadaaan Sistem Informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin penerapan SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan Kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. 18

19 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pasal 16. Pemerintah wajib mendukung pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang belum mampu mencapai SPM Pemerintah dapat melimpahkan tanggung jawab pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang belum mampu mencapai SPM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah Dukungan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk tenis, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya Dukungan di atas mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan negara serta keuangan daerah. 19

20 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

21 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Batasan 21

22 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

23 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pasal 9 Permenkes: tentang monitoring 23

24 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 SPM merupakan hal yang wajib bagi Pemda 24

25 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Peran Departemen Kesehatan 25

26 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

27 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pendanaan Pusat 27

28 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Pendanaan Daerah 28

29 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bagaimana kemungkinan kendalanya? 1.Penerimaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2.Tersedianya data dan sistem informasi 3.Tersedianya dana pemerintah pusat 29

30 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tradisi Sistem Kesehatan Sebagian besar dari apa yang ada di SPM didanai pemerintah pusat Pemerintah daerah cenderung menyatakan bahwa pelayanan kesehatan KIA, TB, Surveilans, dan bahkan promosi kesehatan merupakan urusan pusat Yang lebih menarik untuk urusan daerah adalah pengobatan gratis 30

31 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kemungkinan Pemda Mau Mendanai SPM Pemda Tidak Mau Mendanai SPM Pemda Mampu Mendanai SPMTipe 1Tipe 2 Pemda Tidak Mampu Mendanai SPMTipe 4Tipe 3 31

32 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Implikasi Pemda Mau Mendanai SPM Pemda Tidak Mau Mendanai SPM Pemda Mampu Mendanai SPMTipe 1. Dipuji Tipe 2. Mendapat Sangsi (Apa?) Pemda Tidak Mampu Mendanai SPMTipe 4. Terbatas dalam pengembangan kapasitas Tipe 3. Terbatas dalam pengembangan kapasitas 32

33 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Situasi Ekonomi Kemamp uan Ekonomi Masyara kat Kemampuan Keuangan pemerintah Daerah Lemah Kuat 33

34 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Propinsi Riau 34

35 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Rejang Lebong Kota Bengkulu (8,00) (6,00) (4,00) (2,00) 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 (1,80)(1,60)(1,40)(1,20)(1,00)(0,80)(0,60)(0,40)(0,20)- pemda masyarakat Bengkulu 35

36 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kabupaten Minahasa Kabupaten Sangihe Talaud Kota Bitung Kota Manado Kabupaten Bolaang Mangondow (20,00) (10,00) 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 (0,50)(0,40)(0,30)(0,20)(0,10)-0,100,200,300,40 pemda masyarakat Sulawesi Utara 36

37 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem Kota Denpasar Kabupaten Buleleng Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan (15,00) (10,00) (5,00) 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 (0,40)(0,30)(0,20)(0,10)-0,100,200,300,400,500,600,70 pemda masyarakat Bali 37

38 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tantangan: Apa yang disebut sebagai dana untuk pengembangan kapasitas? SPM Daerah-daerah Apakah Fasilitas Capacity Building dapat berupa pengiriman orang, dana, obat, dll? 38

39 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kendala tersedianya data: Catatan: Data SPM seharusnya mempunyai unit analisis Kabupaten/Kota. Tidak mungkin apabila datanya mempunyai unit analisis perorangan. Data sebaiknya berasal dari data rutin, bukan survei. 39

40 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Data ini tersedia Data ini sulit definisi dan pengumpulannya 40

41 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun Cakupan pelayanan nifas 90% pada tahun 2015; 5. Cakupan neonatis dengan komplikasi yang ditangani 80% pada tahun Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2010; 41

42 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

43 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

44 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

45 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

46 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

47 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kendala sistem informasi: Tersedianya sistem informasi yang sampai ke pusat. Sampai saat ini belum ada sistem yang jelas 47

48 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tersedianya dana pemerintah pusat: Intinya adalah bahwa SPM yang terpilih harus mempunyai implikasi peningkatan capacity building bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mampu memenuhi SPM. Program capacity building ini membutuhkan dana pemerintah pusat. 48

49 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kendala: Tersedianya Unit-Cost sesuai dengan kondisi daerah Apakah ada Aturan yang memaksa daerah untuk menjalankan dan mendeklarasikan ketidak mampuannya Bagaimana kemampuan pusat? 49

50 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kebijakan yang diusulkan 50

51 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Meningkatkan sosialisasi SPM Dilakukan sosialisasi secara intensif khususnya dalam hal kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam sosialisasi harus ada definisi operasional dan gambaran menghitung dana untuk SPM Menyiapkan aturan untuk sangsi. 51

52 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kebijakan Memperbaiki teknik alokasi oleh pemerintah pusat dan propinsi Melakukan alokasi anggaran berdasarkan formula dengan mempertimbangkan SPM Daerah yang fiskalnya kuat dipicu untuk menyediakan dana sendiri Daerah yang lemah diberi lebih 52

53 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kebijakan untuk menggunakan data proksi Ada beberapa data yang akan sulit dikumpulkan Dianjurkan menggunakan data proksi. Misal untuk penanganan komplikasi kebidanan 53

54 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015 Sementara diubah menjadi Jumlah Bidan Spesialis Obgin 54

55 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Kebijakan Memperkuat Sistem Informasi Memperkuat Pusdatin (Pusat) Memperkuat Unit Data, Surveilans, dan Informasi Kesehatan di daerah Memberlakukan kebijakan no data, no/less money 55

56 Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bacaan Lebih Lanjut _____. (2011). Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Mata Kuliah Blok III Master Plan dan Rencana Strategis. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana KMPK IKM FK UGM. _____. (2008). Permenkes No. 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. _____. (2008). Kepmenkes No 828 tahun 2008 tentang petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 56


Download ppt "Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google