Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : MOHLIS, S.AG, MM Disampaikan pada Penuyusunan Anggaran Kehumasan Kemenag Prov. Kaltim Hotel Grand Sawit Samarinda, 10 -10 2012 MEKANISME PENYUSUNAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : MOHLIS, S.AG, MM Disampaikan pada Penuyusunan Anggaran Kehumasan Kemenag Prov. Kaltim Hotel Grand Sawit Samarinda, 10 -10 2012 MEKANISME PENYUSUNAN."— Transcript presentasi:

1 Oleh : MOHLIS, S.AG, MM Disampaikan pada Penuyusunan Anggaran Kehumasan Kemenag Prov. Kaltim Hotel Grand Sawit Samarinda, MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2

3 1. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Strategi Penyusunan Anggaran 2. Strategi Penyusunan dan Peningkatan Kualitas Anggaran 3. Aplikasi Data Perencanaan (ADP) 4. PP 90 Tahun 2010, Penyusunan Renja K/L 5. Reward and Punishment 6. Kebijakan Bintang dan Pemotongan Anggaran Tahun 2012 OUTLINE MATERI......

4 Bagaimana Cara menyusun Program dan Kegiatan

5 * Proses Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Program dan kegiatan tidak boleh muncul dengan sekonyong – konyong ada, tetapi dia muncul didasarkan adanya gagasan /ide dan pemikiran besar yang ingin dicapai, yang biasa disebut dengan visi, kemudian ditindak lanjuti dengan action yg jelas yang disebut dengan misi,

6 * lanjutan Dari misi kemudian dijabarkan tujuan dan sasaran yang terukur dan tertentu, kemuadian dipilih cara strategis untuk mencapai tujuan dengan memilih program dan kegiatan ( semuanya ini ada pada formulir renstra ) Kemudian renstra tersebut kita jabar ke renja ( yg merupakan kerja tahunan ) dan dari renja kita tuangkan dalam bentuk dukomen keuangan yang disebut dengan RKA KL.

7 * lanjutan Untuk memunculkan program dan kegiatan kita harus mengidentifikasi masalah – masalah dengan menggunakan berbagai instrumen, antara lain dengan menggunakan metode pohon masalah dan pohon tujuan. Setelah diketahui kegaiatan –kegiatannya baru dituangkan pada dukomen anggaran yaitu RKA KL dan ini cukup para operatur yang mengerjakannya. Para pengambil kebijakan cukup sampai menelorkan kegiatan kegiatannya saja.

8 Bagaimana Cara menyusun Program dan Kegiatan

9 * Langkah -langkah 1. Susun formulir renstra dan 2. Formulir Renja. 3. Gunakan metode pohon masalah dan tujuan. 4. Lihat pagu anggaran sesuaikan dgn kegiatan 5. Tuangkan dalam aplikasi RKA KL

10 * FORMULIR RENCANA STRATEJIK Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan Uraian Indikator KebijakanProgram Rencana Stratejik Tahun ……. s/d ……. Instansi : Visi: Misi:

11 SASARANPROG RAM KEGIATANKET URAIANINDIKAT OR TARGETURAIANINDIK A`TOR KINER JA SATUANTARGET Rencana Kinerja Tahunan Tahun.... Instansi :.………….

12 DASAR HUKUM 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2.UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4.PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 5.PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 6.PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 7.PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 12

13

14 * KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA Peningkatan kualitas kehidupan beragama; 2.Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; 3.Peningkatan kualitas RA, Madrasah, PTA, Pendidikan Agama dan Keagamaan; 4.Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; 5.Peningkatan kualitas Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

15 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; 2.Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; 3.Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; 4.Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru/dosen dan tenaga kependidikan; 5.Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal; 6.Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; 7.Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa; 8.Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; 9.Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; 10.Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan.

16 OUTCOME PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM 1.Meningkatnya Akses, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Islam 2.Pemerataan, Perluasan, dan Peningkatan Mutu PAUD 3.Pemerataan, Perluasan, dan Peningkatan Mutu MI/PPS Ula, Paket A pada Pontren 4.Pemerataan, Perluasan, dan Peningkatan Mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren 5.Pemerataan, Perluasan, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah 6.Pemerataan, Perluasan, dan Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Islam 16

17 KIEBIJAKAN TAMBAHAN ( UNTUK PENDIDIKAN) 1.Mendukung prioritas Nasional RPJMN Memperkuat percepatan sasaran prioritas pembangunan pendidikan RKP Merespon arahan Presiden untuk menjawab keluhan masyarakat ttg pendidiikan 4.Perluasan sasaran, bantuan siswa miskin agar tidak putus sekolah dan mengurangi beban org tua 5.Menuntaskan rehabilitasi gedung SD/MI, SMP/M.Ts yang rusak 6.Peningkatan kualitas pendidikan 7.Peningkatan pendidikan karakter bangsa 17

18 * OUTCOME PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA 18 1.Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama Masyarakat; 2.Berkembangnya Kehidupan Sosial Yang Harmonis, Rukun dan Damai di Kalangan Umat Beragama; 3.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Umat Beragama; 4.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; 5.Terwujudnya Optimalisasi Potensi Ekonomi Yang Dikelola Oleh Pranata Keagamaan; 6.Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Lembaga Sosial Keagamaan; 7.Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Tata Kelola Kehidupan Beragama; 8.Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

19 Sejahtera Demokratis Berkeadilan Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan konsolidasi demokrasi Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan KEBIJAKAN NASIONAL VISI RPJMN “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” (Perpres 5/2010 : RPJMN ) 19

20 PRIORITAS NASIONAL Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 1 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca- konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya 20

21 STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS ANGGARAN

22 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (Pertengahan Mei) Pagu Sementara (Pertengahan Juni) RAPBN (Agustus) APBN (Akhir Oktober) Rincian Anggaran Belanja K/L (Akhir November) PerpresUURUU & NK RKP Pagu Indikatif (Maret) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) DIPA K/L (31 Desember) SIKLUS APBN 22

23 PENGUATAN RKP TAHUN Evaluasi Gap Pencapaian Sasaran/Target Renstra & RPJMN , Prioritas Nasional, dan Arahan Presiden 2.Penetapan Isu Strategis, Input dan Keluaran yang terukur 3.Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah (Contoh:RAD MDGs dan RAD PG) 4.Sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah dalam Musrenbangnas  Mengakomodasi isu strategis daerah  Mengakomodasi hasil Raker K/L dengan Daerah  Identifikasi lokus untuk kegitan prioritas nasional  Penyiapan Profil Provinsi  Sinkronisasi Renja K/L dan UPPD 5.Penajaman Kualitas belanja K/L  Proporsi Belanja Modal, belanja Barang, Belanja Sosial, Belanja Pegawai 6.Penajaman Kualitas Trilateral Meeting (Keu, Bappnas, Kemenag)

24 PRIORITAS PEMENUHAN ANGGARAN 1.Belanja Pegawai Mengikat ( gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji) 2.Belanja barang mengikat (langganan daya dan jasa, belanja untuk pemeliharaan BMN) 3.Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 4.Kegiatan multiyears (pembangunan/rehab bangunan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun) 5.Dana pendamping P/HLN 6.Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan 7.Prioritas Kementerian Agama

25 Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan. ( PP No. 20 th 2004 Ttg RKP Pasal 8 ayat (2) RKA-KL KEGIATAN DALAM PERLU DIEVALUASI APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI? APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG PROGRAMNYA? APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI? SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DALAM RKA-KL

26 ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN K/L 2013 Melakukan Pembatasan terhadap : 1.Perjalanan dinas dalam dan luar negeri 2.Rapat dan konsinyering di luar kantor 3.Honorarium Tim 4.Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas dan fungsi K/L (a.l, Mes, wisma, rmh dinas, rmh jabatan, gd pertemuan) 5.Pengadaan kendaraan bermotor (kecuali pengadaan kendaraan fungsional seperti ambulan untuk RS, kendaraan untuk tahanan, roda dua untuk Penyuluh dan Pergantian Kendaraan Rsk Berat) 6.Kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

27 APLIKASI DATA PERENCANAAN (ADP)

28 APLIKASI DATA PERENCANAAN BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA 1.Merupakan aplikasi yang dibangun untuk menghasilkan Angka Dasar Perencanaan yang sama, valid, akurat, realiable dan upto date di lingkungan Kementerian Agama 2.Baru sampai pada Tingkat Kanwil dan Tahun 2012 akan masuk pada Tkt PTA 3.Memerlukan tingkat koordinasi terkait yang progressif (KISS)

29 MEKANISME HIRARKI APLIKASI DATA PERENCANAAN (ADP) PUSAT KANWIL KAB/KOT A MADRASAH

30 TABEL ALOKASI ANGGARAN KEHUMASAN 30

31 TABEL ALOKASI ANGGARAN KEHUMASAN 31 HUMASPAGU Pengelolaan Humas & Layanan PublikRp Pengelolaan Data & Layanan e-DataRp Pengelolaan Jaringan & Situs WebRp Perangkat Pengolah Data & KomunikasiRp TOTALRp

32 PP 90 TAHUN 2010 PENYUSUNAN RENJA K/L

33 Es I Menteri Sekjen PTANBalai/LajnahMisi Haji Ka Kanwil Bidang Kabag TU Bidang Pembimas Ka Kankemenag Seksi Kasubag TU Seksi MINMTsNMAN ALUR KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

34

35 Tahapan Persiapan Penyusunan RKA-K/L sesuai PMK No.93/PMK.02/2011 Tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut : 1.K/L dan Unit Eselon I mempersiapkan data/dokumen kebutuhan anggaran masing-masing program berupa : a.Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif tahun berkenaan; b.Dokumen RKP tahun berkenaan; c.Hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. 2.K/L melakukan : a.Sinkronisasi kebijakan K/L dengan prioritas nasional dan/atau prioritas bidang; b.Koordinasi dg Unit Es. I dalam hal penetapan sasaran kinerja dan kebutuhan anggaran; 3.Unit Eselon I : a.Meneliti dan memastikan pagu anggaran per program; b.Penetapan sasaran kinerja untuk masing-masing satker; c.Penetapan alokasi anggaran masing-masing satker; d.Menyiapkan Proposal Inisiatif Baru dan RAB yang telah disetujui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. 4.Satker: a.Penyiapan dokumen yang menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat output kegiatan dalam RKA K/L; b.Penelitian dan memastikan alokasi anggaran satker dalam kerangka Angka Dasar dan Inisiatif Baru mengacu proposal anggaran dan RAB yang telah disetujui. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKA-K/L PP 90 /2010

36 PENYUSUNAN RKA-K/L BERDASARKAN PAGU ANGGARAN Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran sebagai berikut : 1.Satker menyusun anggaran belanja, menyusun anggaran pendapatan dan menyampaikan/melengkapi data dukung. 2.Unit Eselon I: a.Menghimpun KK RKA-KL dalam lingkup Unit Eselon I berkenaan; b.Menyusun RKA-K/L Unit Eselon I; c.Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon I berkenaan; d.Melakukan koordinasi dengan satker jika ada perbaikan; e.Menyampaikan RKA-KL Unit Eselon I yang telah ditandatangani Pejabat Eselon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan data dukung terkait kepada K/L. 3.K/L : a.Menghimpun/kompilasi RKA-KL Unit Eselon I dalam lingkup K/L; b.Menyusun RKA-KL secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan RKA-KL Unit Eselon I; c.Memvalidasi alokasi anggaran K/L; d.Melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I jika ada perbaikan pada RKA-KL Unit Eselon I berkenaan; e.Menyampaikan RKA-KL beserta data dukung terkait kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Kementerian Perencanaan.

37 REWARD AND PUNISHMENT

38 38 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, berkaitan dengan pengaturan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja TA 2011; Dasar Hukum

39 39 Penghargaan Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2011, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya disebut dengan penghargaan. Hasil Optimalisasi Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu paket pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai yang dilaksanakan secara kontraktual. Hasil Optimalisasi anggaran belanja TA 2011 yang dapat digunakan TA 2012 yaitu Hasil Optimalisasi yang berasal dari paket-paket pekerjaan yang dikontrakkan baik untuk kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual maupun kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola Pengertian A. Penggunaan Hasil Optimalisasi

40 40 Sanksi Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya disebut dengan sanksi. Pemotongan Pagu Belanja Dikenakan terhadap K/L yang tidak memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Paling banyak sebesar sisa anggaran belanja yang tidak terserap Dibebankan kepada Satker yang tidak menyerap pagu belanjanya Pengertian B. Pemotongan Pagu Belanja…

41 * KEBIJAKAN BINTANG DAN PEMOTONGAN ANGGARAN TAHUN 2012

42 Nota Keuangan RAPBN-P 2012 AWAL MARET 2012 (Penghematan dari Pemerintah 18,91 T) Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2012, Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan penghematan belanja K/L. Belanja yang dihemat dari Kemenag sebesar Rp ,1 T, berasal dari : 21,6 M dari B. Pegawai Transito 2.520,5 T dari B. Barang ? 42

43 Nota Keuangan RAPBN-P 2012 PROSES PADA AWAL MARET Negosiasi, berubah menjadi: 1,200 T dari Fungsi Non Pendidikan ? 1,325,5 T dari Fungsi Pendidikan 21,6 M dari B. Pegawai Transito 2. Negosiasi, berubah menjadi : 630 M dari Fungsi Non Pendidikan.....? T dari Fungsi Pendidikan 21,6 M dari B. Pegawai Transito 3. Usulan, 400 M dari Fungsi Non Pendidikan.....? 20,6 M dari B. Pegawai Transito dari Fungsi Pendidikan 43

44 RENCANA PEMOTONGAN ANGGARAN TAHUN PENDIDIKAN (Rp ) NON PENDIDIKAN (Rp ) KEMENAG (Rp ) PADA WAKTU YANG SAMA : 1.ADA APBN-P : T, (UNTUK SUBSIDI SISWA MISKIN 559 M) 2.ADA OPTIMALISASI: 813,87 M (UNTUK TKT DASAR DAN MENANGAH) 1.PAGU INDIKATIF KEMENAG 2013 TURUN: DARI : (2012) MENJADI: (2013) naik 0,7 % (MARET-APRIL)

45 KONDISI ANGGARAN K/L 2012 TRIWULAN I APRIL Aturan main tentang Pemotong Anggaran Belum selesai -Surat Sekjen No.SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/1302 /2012, Tgl.13 April 2012 ttg Pemotongan Belanja K/L Agar Satker di lingkungan Kemenag diperkenan melakukan pencairan anggaran sambil menunggu kepastian lebih lanjut -Dirjen Anggaran Kemenkeu, 12 April 2012, mengatakan pemotongan tetap akan ada? 45

46 PRAKIRAAN PROSENTASE PEMOTONGAN ANGGARAN KEMENAG UNTUK FUNGSI NON PENDIDIKAN: Fungsi Pelayanan Umum21,57 % Fungsi Agama21,67 % FUNGSI PENDIDIKAN :selain Pendis 19,40 % FUNGSI PENDIDIKAN :Pendis72,10 %

47 PAGU INDIKATIF ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 (BERDASARKAN PROGRAM)

48 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (BERDASARKAN PROGRAM) NOPROGRAM SELISIH% (-/+) 1SEKRETARIAT JENDERAL 37,323,423 36,884,275 (439,148) (1) 2SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA 6,250,000 3,750,000 (2,500,000) (40) 3BIMAS ISLAM 55,907,727 58,890,234 2,982, PENDIDIKAN ISLAM 278,865, ,031,505 9,166, BIMAS KRISTEN 16,828,455 16,730,475 (97,980) (1) 6BIMAS KATOLIK 6,517,674 7,008, , BIMAS HINDU 3,099,998 3,788, , BIMAS BUDDHA 3,287,594 3,314,081 26, PENYELENGGARA HAJI 5,146,311 8,509,790 3,363, JUMLAH 413,226, ,907,158 13,680,854 3

49 NOSATKER SELISIH% 1KANWIL 5,094,025 1,218,250 (3,875,775) (76) 2SAMARINDA 500, ,000 (375,000) (75) 3BALIKPAPAN 400, ,000 (187,000) (47) 4KUTAI KARTANEGARA 400, ,000 (275,000) (69) 5KUTAI TIMUR 400, ,000 (300,000) (75) 6KUTAI BARAT 400, ,000 (300,000) (75) 7PASIR 400, ,000 (276,000) (69) 8PENAJAM PASER UTARA 400, ,000 (300,000) (75) 9BONTANG 400, ,000 (300,000) (75) 10BULUNGAN 400, ,000 (300,000) (75) 11BERAU 400, ,000 (300,000) (75) 12TARAKAN 400, ,000 (300,000) (75) 13MALINAU 445, ,000 (345,000) (78) 14NUNUKAN 300,000 2,500,000 2,200, JUMLAH 10,339,025 5,105,250 (5,233,775) (51) PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN PONTREN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

50 TERIMA KASIH


Download ppt "Oleh : MOHLIS, S.AG, MM Disampaikan pada Penuyusunan Anggaran Kehumasan Kemenag Prov. Kaltim Hotel Grand Sawit Samarinda, 10 -10 2012 MEKANISME PENYUSUNAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google