Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kiprah LPSE Kementerian Agama Dalam Mendukung Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Sejahtera RAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RI 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kiprah LPSE Kementerian Agama Dalam Mendukung Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Sejahtera RAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RI 2014."— Transcript presentasi:

1 Kiprah LPSE Kementerian Agama Dalam Mendukung Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Sejahtera RAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RI 2014

2 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA VISI MISI KEMENTERIAN AGAMA VISIVISI “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.” (Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010) MISIMISI 1.Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 2.Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 3.Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 4.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 5.Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA RUMUS KORUPSI C = M + D – A C : corruption M : monopoly power D : discretion by officials A : accountability (peluang korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan, didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan, namun tidak ada pertanggungjawaban)

4 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PENGADAAN BARANG DAN JASA EfisienEfektifBersaing Transpara n Terbuka Adil / Tidak Diskrimin atif Akutabel PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

5 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA AZAS DAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH a.EFISIEN, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS DIUSAHAKAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA DAN DAYA YANG TERBATAS UNTUK MENCAPAI SASARAN YANG DITETAPKAN DALAM WAKTU SESINGKAT - SINGKATNYA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;

6 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA b.EFEKTIF, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG LELAH DITETAPKAN DAN DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA SESUAI DENGAN SASARAN YANG DITETAPKAN; c.TERBUKA DAN BERSAING BERARTI PENGADAAN BARANG/JASA HARUS TERBUKA BAGI PENYEDIA BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN DILAKUKAN MELALUI PERSAINGAN YANG SEHAT DI ANTARA PENYEDIA BARANG/JASA YANG SELARA DAN MEMENUHI SYARAT / KRITERIA TERTENTU BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG JELAS DAN TRANSPARAN.

7 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA d.TRANSPARAN, BERARTI SEMUA KETENTUAN DAN INFORMASI MENGENAI PENGADAAN BARANG/JASA, TERMASUK SYARAT TEKNIS ADMMISTRASI PENGADAAN, TATA CARA EVALUASI, HASIL EVALUASI. PENELAPAN CALON PENYEDIA BARANG/JASA, SIFATNYA TERBUKA BAGI PESERTA PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERMINAT SERTA BAGI MASYARAKAT LUAS PADA UMUMNYA ; e.ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF, BERARTI MEMBERIKAN PERLAKUAN YANG SAMA BAGI SEMUA CALON PENYEDIA BARANG/JASA DAN TIDAK MENGARAH UNTUK MEMBERI KEUNTUNGAN KEPADA PIHAK TERTENTU, DENGAN CARA DAN ATAU ALASAN APAPUN ;

8 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA f.AKUNTABEL, BERARTI HARUS MENCAPAI SASARAN BAIK FISIK, KEUANGAN MAUPUN MANFAAF BAGI KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PRINSIP- PRINSIP SERTA KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM PENGADAAN BARANG/JASA.

9 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA ALUR PENGADAAN BARANG/JASA KPA PPK PPHP ULP LPSE Berdasarkan RUP KPA, PPK membuat dan menyerahkan RPP: a)KAK/Spesifikasi Teknis b)HPS c)Rancangan Kontrak 3 1. Melakukan Telaah RPP: a)KAK/Spesifikasi Teknis b)HPS c)Rancangan Kontrak 2. Melaksanakan pelelangan 3. Menyerahkan hasil pelelangan 6 Melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada PPK 9 Menyerahkan RUP (Awal Tahun) 1 Membentuk PPHP 2 Memeriksa Hasil pekerjaan dan menandatangani BAST Hasil Pekerjaan 8 Menyerahkan SK/data kepanitiaan lelang 4 Memberi akses untuk pelelangan 5 1. Menerbitkan SPPBJ 2. Kontrak & Pelaksanaan Pekerjaan 3. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan 7 10 Melaporkan hasil pekerjaan 10

10 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya (LPSE): merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Kementerian Agama kepada Portal Pengadaan Nasional.

11 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TUGAS LPSE 1.Memfasilitasi Penggunan Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan rencana umum pengadaan. 2.Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan 3.Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. 4.Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.

12 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

13 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA MENGAPA HARUS E-PROC? MENGHINDARI TERJADINYA KONTAK LANGSUNG SECARA FISIK MENGHINDARI TERJADINYA KONTAK LANGSUNG SECARA FISIK Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Penyedia Barang/ Jasa Penyedia Barang/ Jasa MANUSIA MESIN/SYSTEM MANUSIA

14 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PAYUNG HUKUM LPSE UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE.UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE. UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP.UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP. PERPRES NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)PERPRES NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) PERATURAN KEPALA LKPP NO 2 TAHUN 2010 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.PERATURAN KEPALA LKPP NO 2 TAHUN 2010 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK. INPRES NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013.INPRES NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013.

15 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Struktur Organisasi LPSE Agency Kementerian Agama Pusat Terdiri dari : Pengarah : Sekretaris jenderalPengarah : Sekretaris jenderal Penanggungjawab: Ka.PinmasPenanggungjawab: Ka.Pinmas Ketua: Kabid TIKKetua: Kabid TIK Sekretaris: Kasubid Pengembangan TIKSekretaris: Kasubid Pengembangan TIK Anggota :Anggota : –Trainer: 2 orang –Admin Utama: 1 orang –Verifikator : 6 orang –Helpdesk : 6 orang –Admin Agency Pusat : 10 Orang LPSE KEMENTERIAN AGAMA

16 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Struktur Organisasi Agency LPSE Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama terdiri dari: Ketua (Kasubbag Informasi dan Humas)Ketua (Kasubbag Informasi dan Humas) Anggota :Anggota : –Admin Agency: 1 orang –Verifikator : 2 orang –Helpdesk : 2 orang LPSE KEMENTERIAN AGAMA

17 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Struktur Organisasi Agency LPSE Pada Perguruan Tinggi Negeri terdiri dari: KetuaKetua Anggota :Anggota : –Admin Agency: 1 orang –Verifikator : 2 orang –Helpdesk : 2 orang LPSE KEMENTERIAN AGAMA

18 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA LPSE KEMENTERIAN AGAMA

19 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA LPSE KEMENTERIAN AGAMA

20 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pengadaan Tahun 2014 Yang dilaksanakan melalui Agency LPSE Kementerian Agama Jumlah Pengadaan Tahun 2014 Yang dilaksanakan melalui Agency LPSE Kementerian Agama LPSE KEMENTERIAN AGAMA NoNama AgencyJumlahNoNama AgencyJumlah 1 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. ACEH 27 9 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BANGKA BELITUNG 6 2 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA UTARA 0 10 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. LAMPUNG 19 3 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA BARAT 11 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BANTEN 16 4 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAMBI 1 12 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.K.I JAKARTA RAYA 22 5 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. RIAU 3 13 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAWA BARAT 37 6 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KEPULAUAN RIAU 3 14 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAWA TENGAH 18 7 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA 7 8 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BENGKULU KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR 25

21 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA LPSE KEMENTERIAN AGAMA NoNama AgencyJumlahNoNama AgencyJumlah 19 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR 1031 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN BARAT 2632 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. PAPUA 0 21 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN TENGAH 4533 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT 0 22 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN SELATAN 634UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU4 23 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN TIMUR 2335 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA GORONTALO 1036 UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG 3 25 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI UTARA 1137 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 3 26 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGAH 3038 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 7 27 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGGARA 1339UIN SUNAN AMPEL SURABAYA1 28 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN 3140 UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH 0 29 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT 1041IAIN SUMATERA UTARA MEDAN5 30 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU 442IAIN IMAM BONJOL PADANG6

22 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA LPSE KEMENTERIAN AGAMA NoNama AgencyJumlahNoNama AgencyJumlah 43 IAIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 051IAIN SURAKARTA4 44 IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 352IAIN BENGKULU0 45IAIN SYEKH NURJATI CIREBON053IAIN DATOKARAMA PALU2 46IAIN WALI SONGO SEMARANG1154IAIN TULUNGAGUNG1 47IAIN MATARAM355IAIN PADANG SIDEMPUAN5 48IAIN ANTASARI BANJARMASIN356IAIN TERNATE1 49 IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 657 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR 0 50IAIN AMBON2

23 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Yang harus disiapkan agency LPSE Kementerian Agama Kanwil dan Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaksanaan barang/jasa secara elektronik Yang harus disiapkan agency LPSE Kementerian Agama Kanwil dan Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaksanaan barang/jasa secara elektronik 1.Membentuk Tim LPSE Agency 2.Menyiapkan anggaran untuk Operasional LPSE 3.Menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan LPSE 4.Menfasilitasi Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada awal tahun anggaran 5.Mengingatkan ULP untuk tidak memulai lelang sebelum RUP di umumkan dan disyahkan oleh KPA. 6.Khusus untuk admin agency, agar ikut memantau jalannya lelang agar sesuai dengan kaidah lelang elektronik LPSE KEMENTERIAN AGAMA

24 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Layout Ruangan LPSE

25 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai dengan kaidah lelang elektronik Beberapa hal yang menyebabkan lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah lelang elektronik : Beberapa hal yang menyebabkan lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah lelang elektronik : 1.Lelang gagal, tetapi panitia tidak menekan tombol pembatalan lelang secara sistem sehingga proses pengadaan terus berlansung 2.Lelang di ulang, tetapi panitia mengulang lelang dengan membuat lelang baru tidak dengan menekan tombol lelang ulang, sehingga lelang yang lama tetap berlansung 3.Lelang selesai akan tetapi panitia tidak menekan tombol penetapan pemenang, sehingga secara sistem lelang di anggap selesai tanpa ada pemenang di sistem

26 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai dengan kaidah lelang elektronik NoNama PaketPaguAgency 1 PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DAKWAH IAIN AMBON Rp IAIN AMBON 2 Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Lab Dakwah IAIN Ambon Rp IAIN Ambon 3 Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung (Cleaning Service) IAIN Ambon Tahun 2014 Rp IAIN Ambon 4 Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan IAIN Sultan Amai Gorontalo T.A Rp IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 5 Pengawasan Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2014 Rp IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 6 Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2014 Rp IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 7 Pengadaan Alat-alat Elektronik FITK IAIN Walisongo Semarang Tahunn 2014 Rp IAIN Walisongo Semarang 8Pengadaan Komputer, Printer dan Mesin Absensi Rp Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan 9 Pembangunan Gedung 2 RKB MAN Kajuara Kec. Kajuara Kab. Bone Rp Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan 10Rehab Berat Ruang Kelas MIN Ajanglaleng Kab. Bone Rp Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan

27 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Pelaksanaan Lelang Tahun 2014 yang belum sesuai dengan kaidah lelang elektronik NoNama PaketPaguAgency 11Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru MIN Pattiro Bajo Rp Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan 12 Rehab Berat Ruang Kelas MIN Sailong Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Rp Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan 13Rehab Berat Ruang Kelas MIN Ulaweng Cinnong Rp Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan 14 Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas MIN Walimpong Kab.Bone Rp Kanwil Kemenag Prov Sulawesi Selatan 15 PEMBANGUNAN 2 RKB MTsN BUKIT RAYA PEKANBARU Rp Kanwil Kemenag Prov Riau 16REHABILITASI RUANG KELAS MTsN NGEMPLAK Rp Kanwil Kemenag DIY 17REHABILITASI RUANG KELAS MTsN SEYEGAN Rp Kanwil Kemenag DIY 18 Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan 3 Lantai Tahap III/Akhir Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Rp Kanwil Kemenag Prov Kalimantan Tengah 19 Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pascasarjana 3 Lantai Tahap III/Akhir Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Rp Kanwil Kemenag Prov Kalimantan Tengah 20 Pengadaan Cleaning Service UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 Rp UIN Sunan Kalijaga

28 Terima Kasih


Download ppt "Kiprah LPSE Kementerian Agama Dalam Mendukung Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Sejahtera RAKORNAS LPSE KEMENTERIAN AGAMA RI 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google